16 November 2026

Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P)

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P), Relly Reagen, menilai gugatan Subhan yang mempermasalahkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga menuntut ganti rugi Rp125 triliun adalah tindakan konyol tanpa dasar hukum. Hal itu disampaikannya dalam podcast Zulfan Lindan Unparking pada Senin (15/09).

“Ini aneh, logikanya enggak masuk akal. Rp125 triliun itu bisa untuk APBD 20 provinsi. Dasarnya apa? Kalau mau gugat, gugat KPU atau Bawaslu, bukan langsung ke Wapres. Saya bilang, yang bikin gugatan ini dicek dulu kesehatannya,” sindir Relly.

Menurutnya, Pasal 169 huruf (r) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah jelas menyebutkan syarat capres-cawapres minimal lulusan SMA atau sederajat. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan ijazah harus dari sekolah di Indonesia. “Kata kuncinya sederajat. Mas Gibran SMA di Singapura, lalu kuliah, dan pernah jadi Wali Kota. Itu sah. Undang-undangnya tidak menyebut harus SMA Indonesia,” tegasnya.

Relly juga mengingatkan, jika gugatan itu dipaksakan, maka logikanya bisa menyeret Presiden Prabowo Subianto. “Pak Prabowo juga sekolah dari SD sampai SMA di luar negeri. Kalau begitu, kenapa enggak sekalian gugat Pak Prabowo? Kan sama saja,” katanya.

Ia menilai gugatan Rp125 triliun ini hanyalah upaya mencari panggung dan framing politik untuk mendeligitimasi Gibran. “Jelas ini bagian dari barisan sakit hati, sebagian besar kelompok yang dulu ada di 24 persen (pendukung oposisi). Target utamanya bukan Jokowi, tapi Gibran yang dianggap ancaman politik 2029,” ungkapnya.

Relly menambahkan, isu ijazah palsu yang sebelumnya diarahkan ke Presiden Jokowi hanyalah batu loncatan. “Sasaran tembak sebenarnya adalah Gibran. Karena dianggap modal besar Pak Prabowo-Gibran itu ya Pak Jokowi. Jadi Jokowi dilemahkan dulu, baru kemudian serang Gibran,” paparnya.

Lebih jauh, ia mengkritik langkah penggugat yang mengatasnamakan rakyat dengan nilai fantastis Rp125 triliun. “Gaji Wapres saja enggak sampai Rp100 juta, masa kerugiannya Rp125 triliun? Itu enggak masuk akal. Rakyat yang mana yang dia wakili? Kalau semua rakyat bisa seenaknya menggugat bupati, walikota, presiden, ini bahaya untuk republik,” tandas Relly.

Menurutnya, negara harus tegas agar pengadilan tidak dijadikan panggung politik murahan. “Ini hanya merusak demokrasi, omong kosong yang harus ditolak. Kalau diladeni, nanti semua pejabat publik bisa kena gugatan absurd macam ini,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P), Relly Reagen, menilai pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM tidak lepas dari isu loyalitas. Menurutnya, Budi Arie dianggap tidak lagi menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi, sosok yang telah membesarkannya.

“Kalau sudah diberi kepercayaan, ya harus loyal. Jangan ketika dilepas malah menyerang balik. Itu catatan penting buat siapa pun yang pernah diberi kesempatan oleh Jokowi,” tegas Relly dalam podcast Zulfan Lindan Unparking (15/09).

Relly mengingatkan, kesetiaan adalah kunci dalam politik tingkat tinggi. Ia mencontohkan bagaimana Prabowo Subianto selalu dikelilingi orang-orang yang setia sejak masa TNI hingga kini menjabat Presiden. “Makanya saya salut sama Pak Prabowo, beliau sangat menjaga loyalitas. Orang-orang yang mendampinginya tetap setia, dan itu yang dibawa ke kabinet,” ujarnya.

Terkait kasus Budi Arie, Relly menyebut ada dua faktor utama. Pertama, isu negatif yang berkembang di publik soal dugaan judi online yang mencatut namanya, meskipun belum ada proses hukum yang membuktikan. “Di media sosial, framing itu sudah terbentuk. Itu bisa membebani kabinet Pak Prabowo,” katanya.

Kedua, soal arah politik. Relly mengungkap momen ketika Jokowi dalam Kongres PSI menanyakan kesiapan Budi Arie. Namun belakangan, Budi justru menyatakan akan bergabung ke Gerindra. “Itu sebenarnya tes kesetiaan. Pertanyaannya: lu setia enggak sama Jokowi? Ternyata jawabannya tidak. Jadi wajar kalau akhirnya dicopot,” tutur Relly.

Ia menilai, langkah itu bukan sekadar hukuman, tapi juga pesan keras bagi para elite politik: jangan sampai salah memilih orang dekat (think tank). “Belajarlah dari pengalaman Pak Jokowi. Salah pilih think tank, ujungnya bisa jadi musuh sendiri. Itu yang harus dihindari Mas Gibran di masa depan,” jelasnya.

Relly menambahkan, sebagai wakil presiden muda, Gibran harus berhati-hati dalam memilih lingkaran dekatnya. Loyalitas dan kesetiaan adalah harga mati. “Jangan sampai ada orang yang dulu dibesarkan, diberi jabatan, tapi kemudian menikam dari belakang. Kalau setia kepada orang yang membesarkan saja tidak bisa, jangan bicara setia kepada bangsa,” tandasnya.

Lebih jauh, Relly mengajak semua pihak menghentikan upaya memecah belah antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran. “Mandat rakyat 58% itu untuk semua, bukan hanya pemilihnya. Jadi jangan buat gaduh. Bersatulah untuk membangun bangsa,” tutupnya.