16 November 2026

Relly Reagen

MoneyTalk, Jakarta – Belasan organisasi dengan nama Koalisi Nasional Relawan Pendukung Prabowo – Gibran dan Jokowi mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jumat (10/4/2026). Kehadiran merwka untuk melaporkan Saiful Mujani (SM) dan Islah Bahrawi (IB), akibat pernyataan dan himbauan, untuk menjatuhkan dan melengserkan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa Ketua Umum Relawan yang hadir antara lain, H. Kurniawan (Iwan), David Pajung, Relly Reagen, S. Maret Sueken, Frits Alorboy, Irjan Lorensius, dll.

Salah satu pimpinan relawan David Pajung yang turut hadir saat pelaporan di Bareskrim angkat suara. Katanya, Koalisi Nasional Relawan Prabowo Gibran – Jokowi adalah koalisi kebangsaan, yang melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dengan pasal 193 dan 246 KUHP baru tahun 2023.

Ia menegaskan, Pasal 193 pasal pidana Makar yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Kemudian pasal 246 soal menghasut dan melakukan ajakan masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah.

“Laporan terkait Kedua pasal ini telah diperkuat dgn bukti-bukti video dan berita yg memuat pernyataan kedua nama terlapor,” tegas David sapaan akrabnya kepada media, Minggu (12/4/2026) di Jakarta.

David yang juga Ketua Umum Relawan All Cipayung Prabowo-Gibran Nusantara mengatakan, Pemerintah tengah sudah berusaha melakukan berbagai program dan kebijakan, untuk melindungi masyarakat Indonesia dari imbas konflik timur tengah (Perang AS, Israel dan Iran).

“Seharusnya semua komponen bangsa mendukung Pemerintah dan memberi masukan yang konstruktif di tengah sistuasi saat ini. Bukan malah membuat opini dan ajakan provokatif dan mengajak masyarakat melawan dan menumbangkan Presiden dan wakil Presiden yang sah,” tukasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan SM dan IB adalah pengkhianatan terhadap sistim demokrasi yang kita anut. Dimana langkah tersebut adalah cara-cara inkonstitusional (red-melabrak konstitusi RI).

“Salah satu upaya dan pembuktian langkah Presiden Prabowo dan pemerintahannya adalah stabilnya harga BBM nasional. Di saat negara lain sudah kewalahan dan mengambil langkah menaikkan BBM, Indonesia tetap bertahan dengan harga lama,” jelas David.

Terakhir kata David, keberhasilan Presiden Prabowo menstabilkan harga BBM nasional, adalah pembuktian bahwa Indonesia punya ketahanan energi yang kuat.

“Provokasi ini adalah kegagalan memahami konstitusi dan pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang dianut NKRI,” tutup Tokoh Relawan Prabowo Gibran – Jokowi ini.

Berikut Relawan atau Pendukung Prabowo-Gibran, yang hadir saat mendampingi Tim Hukum melaporkan SM dan IB soal Makar dan Hasutan. Diantaranya:

1. Gerakan Cinta Prabowo (GCP)

2. BRN

3. RJ2

4. All Cipayung Prabowo – Gibran

5. GPNI

6. SHUSU

7. Mosato TV

8. Tim Hukum Merah Putih

9. JPKP

10. Garuda Astacita Nusantara

11. RAMPAS 08

12. Garuda Emas

13. Garda Rakyat 08.

14. Barisan Pembaharuan 08

15. Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG).

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P), Relly Reagen, menilai gugatan Subhan yang mempermasalahkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga menuntut ganti rugi Rp125 triliun adalah tindakan konyol tanpa dasar hukum. Hal itu disampaikannya dalam podcast Zulfan Lindan Unparking pada Senin (15/09).

“Ini aneh, logikanya enggak masuk akal. Rp125 triliun itu bisa untuk APBD 20 provinsi. Dasarnya apa? Kalau mau gugat, gugat KPU atau Bawaslu, bukan langsung ke Wapres. Saya bilang, yang bikin gugatan ini dicek dulu kesehatannya,” sindir Relly.

Menurutnya, Pasal 169 huruf (r) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah jelas menyebutkan syarat capres-cawapres minimal lulusan SMA atau sederajat. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan ijazah harus dari sekolah di Indonesia. “Kata kuncinya sederajat. Mas Gibran SMA di Singapura, lalu kuliah, dan pernah jadi Wali Kota. Itu sah. Undang-undangnya tidak menyebut harus SMA Indonesia,” tegasnya.

Relly juga mengingatkan, jika gugatan itu dipaksakan, maka logikanya bisa menyeret Presiden Prabowo Subianto. “Pak Prabowo juga sekolah dari SD sampai SMA di luar negeri. Kalau begitu, kenapa enggak sekalian gugat Pak Prabowo? Kan sama saja,” katanya.

Ia menilai gugatan Rp125 triliun ini hanyalah upaya mencari panggung dan framing politik untuk mendeligitimasi Gibran. “Jelas ini bagian dari barisan sakit hati, sebagian besar kelompok yang dulu ada di 24 persen (pendukung oposisi). Target utamanya bukan Jokowi, tapi Gibran yang dianggap ancaman politik 2029,” ungkapnya.

Relly menambahkan, isu ijazah palsu yang sebelumnya diarahkan ke Presiden Jokowi hanyalah batu loncatan. “Sasaran tembak sebenarnya adalah Gibran. Karena dianggap modal besar Pak Prabowo-Gibran itu ya Pak Jokowi. Jadi Jokowi dilemahkan dulu, baru kemudian serang Gibran,” paparnya.

Lebih jauh, ia mengkritik langkah penggugat yang mengatasnamakan rakyat dengan nilai fantastis Rp125 triliun. “Gaji Wapres saja enggak sampai Rp100 juta, masa kerugiannya Rp125 triliun? Itu enggak masuk akal. Rakyat yang mana yang dia wakili? Kalau semua rakyat bisa seenaknya menggugat bupati, walikota, presiden, ini bahaya untuk republik,” tandas Relly.

Menurutnya, negara harus tegas agar pengadilan tidak dijadikan panggung politik murahan. “Ini hanya merusak demokrasi, omong kosong yang harus ditolak. Kalau diladeni, nanti semua pejabat publik bisa kena gugatan absurd macam ini,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P), Relly Reagen, menilai pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM tidak lepas dari isu loyalitas. Menurutnya, Budi Arie dianggap tidak lagi menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi, sosok yang telah membesarkannya.

“Kalau sudah diberi kepercayaan, ya harus loyal. Jangan ketika dilepas malah menyerang balik. Itu catatan penting buat siapa pun yang pernah diberi kesempatan oleh Jokowi,” tegas Relly dalam podcast Zulfan Lindan Unparking (15/09).

Relly mengingatkan, kesetiaan adalah kunci dalam politik tingkat tinggi. Ia mencontohkan bagaimana Prabowo Subianto selalu dikelilingi orang-orang yang setia sejak masa TNI hingga kini menjabat Presiden. “Makanya saya salut sama Pak Prabowo, beliau sangat menjaga loyalitas. Orang-orang yang mendampinginya tetap setia, dan itu yang dibawa ke kabinet,” ujarnya.

Terkait kasus Budi Arie, Relly menyebut ada dua faktor utama. Pertama, isu negatif yang berkembang di publik soal dugaan judi online yang mencatut namanya, meskipun belum ada proses hukum yang membuktikan. “Di media sosial, framing itu sudah terbentuk. Itu bisa membebani kabinet Pak Prabowo,” katanya.

Kedua, soal arah politik. Relly mengungkap momen ketika Jokowi dalam Kongres PSI menanyakan kesiapan Budi Arie. Namun belakangan, Budi justru menyatakan akan bergabung ke Gerindra. “Itu sebenarnya tes kesetiaan. Pertanyaannya: lu setia enggak sama Jokowi? Ternyata jawabannya tidak. Jadi wajar kalau akhirnya dicopot,” tutur Relly.

Ia menilai, langkah itu bukan sekadar hukuman, tapi juga pesan keras bagi para elite politik: jangan sampai salah memilih orang dekat (think tank). “Belajarlah dari pengalaman Pak Jokowi. Salah pilih think tank, ujungnya bisa jadi musuh sendiri. Itu yang harus dihindari Mas Gibran di masa depan,” jelasnya.

Relly menambahkan, sebagai wakil presiden muda, Gibran harus berhati-hati dalam memilih lingkaran dekatnya. Loyalitas dan kesetiaan adalah harga mati. “Jangan sampai ada orang yang dulu dibesarkan, diberi jabatan, tapi kemudian menikam dari belakang. Kalau setia kepada orang yang membesarkan saja tidak bisa, jangan bicara setia kepada bangsa,” tandasnya.

Lebih jauh, Relly mengajak semua pihak menghentikan upaya memecah belah antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran. “Mandat rakyat 58% itu untuk semua, bukan hanya pemilihnya. Jadi jangan buat gaduh. Bersatulah untuk membangun bangsa,” tutupnya.

MoneyTalk,Jakarta – Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen sependapat dengan pernyataan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai ada tujuan politis lebih besar di balik isu ijazah palsu. Katanya, tuduhan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut sampai saat ini masih terus bergulir, bahkan pernah digugat ke pengadilan.

“Saya sependapat dengan pernyataan Boni Hargens, Sabtu (26/4/2025), yang menilai ada tujuan politis yang lebih besar di balik isu tudingan ijazah palsu Jokowi. Walaupun meski tak lagi menjabat presiden, Jokowi terus disudutkan,” kata Reagan, Minggu pagi (27/4/2025) kepada wartawan senior Syafrudin Budiman di Jakarta.

Reagen, menegaskan adanya gerakan dari kelompok-kelompok tertentu, khususnya dari RT 16 dan RT 24. Yang mana merasa dirugikan selama dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kelompok-kelompok ini merasa tersisihkan saat jabatannya diganti dan tidak berdaya selama era kepemimpinan Jokowi. Sehingga kini berupaya membentuk afiliasi untuk mengacaukan arah politik nasional.

“Kita sudah tahu tujuan dan ending dari gerakan ini. Mereka berusaha mempengaruhi opini publik dan berupaya keras menjatuhkan reputasi pemerintahan Jokowi,” ujar Reagen.

Namun, lanjutnya, kelompok tersebut lupa bahwa “pasukan lingkar luar” Jokowi tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan.

“Kami sepakat dengan Boni Hargens. Ini bukan sekadar prediksi, tapi fakta di lapangan,” tegas Reagen.

Namun, lanjutnya, kelompok ini adalah barisan sakit hati pada Jokowi, yang tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan.

“Walau sudah  tidak menjabat Presiden RI, kelompok ini terus menyudutkan Jokowi. Kan mereka pilih RT 16 dan RT 24,” seloroh reagen yang juga mendukung pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Reagen juga mengingatkan, jika pihak-pihak tersebut merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024, jalur konstitusional tersedia.

“Kalau kalah di Pilpres, bergabunglah kembali secara sehat. Tapi jika sudah mulai bergerak untuk bermain curang demi 2029, hentikan permainanmu, kawan,” tandasnya.

DPP Bara JP memastikan akan terus mengawal jalannya demokrasi secara damai dan konstitusional serta tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang merusak stabilitas nasional.