20 November 2026

Restuardy

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengatakan program kerja sama Pemerintah RI dengan UNICEF pada tataran pelaksanaan program, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam mempercepat pencapaian pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Restuardy saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pusat (Rakortekpus) Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF Periode 2021-2025 Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan pada 29 hingga 30 Maret 2023 di Hotel Grand Savero Bogor.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah kementerian/lembaga dan sembilan provinsi yang menjadi lokasi pilot kerja sama program pemerintah RI – UNICEF yang bertujuan untuk melakukan tinjauan dan penajaman terhadap rencana program dan kegiatan dalam Annual Work Plan (AWP)/Rencana Kerja Tahunan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Restuardy juga menyampaikan perlunya dibuat siklus program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dengan pendampingan (katalisator) dari UNICEF dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program, dan keberlanjutan program secara mandiri oleh daerah dengan sumber pendanaan dari APBD.

Selain itu, perlu adanya integrasi perencanaan program/kegiatan kerja sama pemerintah RI – UNICEF dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD dan RKPD).

“Berbagai hasil praktek baik, diperlukan proses penguatan untuk menangkap dan mendokumentasikan dari hasil kerja sama pemerintah RI – UNICEF untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dari tahun ke tahun agar capaian hasil dapat terpetakan dan searah dengan target output dan outcome yang ada di dalam AWP,” terang Restuardy, dalam keterangannya, Kamis (6/4)

Sementara itu, dalam rangka kerja sama multisektor, Bappeda perlu mengadakan forum khusus dengan multisektor berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus pelaksanaan program kerja sama pemerintah RI – UNICEF seperti nutrisi dan gizi, penurunan kematian bayi, stunting, pekerja anak, dan penanganan anak tidak sekolah.

Pada kesempatan itu, Restuardy menegaskan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari kegiatan rapat koordinasi.

Pertama, untuk kementerian/lembaga, perlu melakukan penajaman kembali berbagai strategi tindak lanjut hasil kesepakatan Rakortekpus; sebagai pengampu program memastikan program yang dilaksanakan pihak ketiga telah sesuai dengan arah kebijakan program kerja sama dalam mendukung visi pembangunan SDM nasional yang berkualitas; kementerian/lembaga dapat mempertimbangkan dukungan yang diharapkan oleh daerah sebagai masukan dalam pelaksanaan program di daerah.

Kedua, untuk daerah, Bappeda provinsi diharapkan dapat mensosialisasikan hasil Rakortepus kepada stakeholders terkait di daerah; Bappeda provinsi menindaklanjuti hasil kesepakatan Rakortekpus dengan mengadakan rapat dengan OPD terkait, FO, dan pihak ketiga; Bappeda provinsi mengawal pelaksanaan AWP di daerah agar tetap sejalan dengan arah kebijakan daerah; Bappeda memperbarui perkembangan program dalam Kertas Kerja Daerah (melalui hasil Rakor Triwulan, Rakorman, dan Monev).

Ketiga, untuk UNICEF, diharapkan dapat menindaklanjuti hasil kesepakatan Rakortekpus melalui penyediaan dukungan teknis, administrasi dan finansial serta memperkuat implementasi pelaksanaan program kerja sama di tingkat daerah.[MT]

JAMBI, MoneyTalk – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, Rabu (5 April 2023) di Swiss-Belhotel Jambi.

Musrenbang tahunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Pertemuan dimaksud dilaksanakan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 sampai ke APBD,” ungkap Restuardy Daud di sela-sela sambutannya.

Penyelarasan dilakukan melalui tema Pembangunan Tahunan Nasional yang disinkronisasi dengan tema Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan yang sama, Restuardy Daud juga mengapresiasi Provinsi Jambi atas capaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,13 persen. Capaian tersebut berada diurutan kedua tertinggi di wilayah Sumatera setelah Provinsi Jambi.

“Jika melihat pada aspek ketimpangan yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio selama 3 tahun kebelakang (2020-2022), Gini Ratio di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 0,32 di Tahun 2020 menjadi 0,335 di Tahun 2022,” tegas Ardy.

Ardy berharap, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Pasalnya, penurunan ketimpangan pendapatan harus diupayakan lebih optimal dan membuka akses seluasnya-luasnya melalui affirmative action terhadap akses rantai ekonomi (produksi), utamanya bagi kelompok rentan. Sehingga, lanjut Ardy, mereka dapat mengakses kegiatan perekonomian makro dan mikro yang bisa dinikmati semua kelas.

Adapun potensi yang dimiliki Provinsi Jambi dalam hal menunjukan berdaya saing daerah bisa dilihat melalui rencana pengembangan kawasan Pariwisata, Kawasan strategis, Kawasan Industri dan 5 Potensi EBT yang bisa menghasilkan cadangan energi sebesar 12.661 MegaWatt, serta beberapa komoditas perkebunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengharapkan hal ini untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan agar memberikan kemanfaatan peningkatan pendapatan daerah serta memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar destinasi,” ujar Ardy.[MT]