16 November 2026

Retno Marsudi

MoneyTalk.id, Jakarta – Diplomat senior Ple Priatna menilai Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono perlu diganti karena dinilai belum menunjukkan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas diplomasi Indonesia.

Menurut Ple Priatna, pergantian Menlu bukan didasari persoalan suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu, melainkan menyangkut profesionalitas dan marwah Indonesia dalam hubungan internasional.

“Saatnya mengganti menteri luar negeri saat ini. Kenapa? Karena menurut saya tidak profesional. Ini bukan soal benci atau suka, tapi tidak profesional,” ujar Ple Priatna di podcast Obor Rakyat Reborn, Ahad (9/8/2026).

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjalankan diplomasi dan membawa kepentingan serta martabat negara di hadapan negara lain.

“Ini bukan soal bahasa, ini soal marwah negara yang dibawa. Kalau daripada menteri luar negeri yang bahasanya hebat tetapi tidak bekerja dengan baik, ya sudah saatnya ganti menteri luar negeri yang lain,” katanya.

Ple Priatna bahkan menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki kapasitas untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Di antaranya Anis Matta, Havas, Dino Patti Djalal hingga mantan Menlu Retno Marsudi dan Marty Natalegawa.

Menurut dia, figur-figur tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat membantu Presiden menjalankan kebijakan luar negeri secara lebih efektif.

“Masih banyak orang Kemlu. Ada Anis Matta yang juga layak, ada Havas, ada Dino, atau siapa lagi. Ada Ibu Retno, masih ada Marty. Why not?” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman profesional seorang Menlu. Menurutnya, secara historis posisi Menteri Luar Negeri kerap dipercayakan kepada tokoh senior yang memahami dunia diplomasi sehingga mampu membangun hubungan setara dengan mitra dari negara lain.

“Menlu itu biasanya dijabat oleh tokoh senior. Jadi secara marwah juga ketika counterpart-nya dari negara lain, mereka bisa berhadapan secara setara,” katanya.

Selain posisi Menlu, Ple Priatna juga mengkritik pengisian sejumlah posisi diplomatik yang menurutnya tidak selalu mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman di bidang diplomasi.

Ia mencontohkan sosok yang disebutnya bernama Irene, yang menurutnya berlatar belakang dokter hewan dan disebut ditunjuk menjadi wakil duta besar di Beijing.

Ple Priatna mempertanyakan penempatan seseorang yang dinilai tidak memiliki pengalaman di bidang diplomasi untuk menduduki posisi strategis di sebuah perwakilan diplomatik.

“Dia seorang dokter hewan. Tidak memiliki pengalaman sebagai diplomat maupun berdiplomasi, tetapi ditunjuk sebagai wakil duta besar di Beijing,” ujarnya.

Menurutnya, penempatan pejabat pada posisi diplomatik harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Terlebih, posisi wakil kepala perwakilan atau Deputy Chief of Mission (DCM) memiliki peran penting dalam menjalankan misi diplomatik Indonesia.

“Ini posisi yang di situ juga ada DCM, ada wakil kepala perwakilan. Ada orang Kemlu, orang diplomat senior. Ini posisi yang harusnya diisi orang yang bekerja,” katanya.

Ple Priatna menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis di luar negeri.

“Harus kira-kira tanya dulu, ini bisa enggak? Ini bekerja enggak? Ini berjalan enggak? Posisi seperti ini diperlukan atau tidak? Jangan main dijejelin saja,” pungkasnya.

Kritik tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam penentuan pejabat yang bertanggung jawab membawa kepentingan Indonesia di panggung internasional.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, politik Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, terutama setelah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden. Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI kepada wartawan Selasa (01/10), menyatakan bahwa pola kepemimpinan Prabowo dalam lima tahun ke depan akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan harapan bahwa Prabowo akan menjalankan peran aktif dan langsung dalam mengatur kebijakan luar negeri, menjadikannya sebagai “Foreign Policy President”.

Salah satu ciri khas dari kepemimpinan Prabowo adalah pendekatan diplomasi yang proaktif. Fadli Zon mencatat bahwa Prabowo telah melakukan serangkaian pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara besar, bahkan sebelum pelantikannya. Hal ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain, serta memahami dinamika geopolitik yang mempengaruhi Indonesia.

Dalam konteks ini, Prabowo bukan hanya sekadar presiden yang mengikuti arus kebijakan luar negeri yang telah ada, tetapi juga seorang pemimpin yang berusaha mengatur arah diplomasi Indonesia secara langsung. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan peran aktif Indonesia di kancah internasional, mengingat posisi strategis negara ini di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari restrukturisasi kabinet, Retno Marsudi, yang selama ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, tidak akan melanjutkan perannya dalam kabinet berikutnya. Ia akan dipercaya menjadi utusan khusus untuk isu global di PBB. Langkah ini mencerminkan niat Prabowo untuk mengganti beberapa posisi strategis dengan orang-orang kepercayaannya di Partai Gerindra. Ini berpotensi mempengaruhi arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia, sesuai dengan visi dan misi Prabowo.

Penggantian ini diharapkan dapat menghadirkan perspektif baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam menjalin hubungan dengan negara-negara besar yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan.

Kebijakan luar negeri Prabowo diprediksi akan fokus pada penguatan hubungan dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara Eropa. Dalam era globalisasi ini, kemampuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara tersebut sangat penting bagi Indonesia. Dengan pendekatan langsung Prabowo, diharapkan Indonesia dapat lebih berperan aktif dalam forum-forum internasional, serta mengadvokasi kepentingan nasional di tengah tantangan global.

Prabowo juga diperkirakan akan mengeksplorasi potensi kerjasama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam dunia yang semakin kompleks, kerja sama internasional menjadi kunci untuk menghadapi berbagai isu, mulai dari perubahan iklim hingga ancaman keamanan global.

Dengan pola kepemimpinan yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto, Indonesia kemungkinan besar akan memasuki era baru dalam kebijakan luar negerinya. Menjadi “Foreign Policy President” yang secara langsung memimpin kebijakan luar negeri menunjukkan niat Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Dengan melakukan diplomasi proaktif dan membangun hubungan dengan negara-negara besar, diharapkan Indonesia dapat lebih berdaya saing dan memperjuangkan kepentingan nasional secara efektif di kancah global. Dalam lima tahun ke depan, tantangan dan peluang yang dihadapi akan menjadi ukuran keberhasilan Prabowo dalam memimpin kebijakan luar negeri Indonesia.(c@kra)