17 November 2026

Rizal Ramli

MoneyTalk, Jakarta – Tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo diduga palsu, Rustam Effendi, mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait sosok Eggi Sudjana. Aktivis ’98 itu menyebut, almarhum ekonom senior Rizal Ramli semasa hidup pernah mengingatkannya agar berhati-hati terhadap Eggi Sudjana.

Menurut Rustam, peringatan tersebut awalnya tidak terlalu ia gubris. Namun seiring berjalannya waktu, ia menilai insting politik Rizal Ramli terbukti tajam.

“Almarhum Bang Rizal Ramli pernah mengingatkan saya agar hati-hati dengan Eggi Sudjana. Saat itu saya bahkan sempat membantah Bang Rizal,” kata Rustam dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Rustam menilai Rizal Ramli memiliki naluri yang kuat dalam membaca karakter dan arah sikap seseorang. Ia mengaku kini menyadari bahwa peringatan tersebut bukan tanpa dasar.

“Rizal Ramli punya insting yang sangat tajam. Hari ini terbukti,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Rustam melontarkan kritik keras terhadap Eggi Sudjana. Ia menyebut Eggi sebagai sosok yang berpotensi berbalik arah dan tidak konsisten dalam perjuangan.

“Eggi Sudjana itu bisa balik badan. Dia justru menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging,” tegas Rustam.

Rustam juga menyinggung status restorative justice yang diterima Eggi Sudjana dalam kasus hukum yang menjeratnya. Menurut dia, langkah tersebut justru memperjelas posisi Eggi dalam konflik internal gerakan.

“Dengan kelakuan Eggi Sudjana yang mendapatkan restorative justice, semakin jelas siapa sebenarnya musuh dalam selimut. Tidak ada lagi yang tersembunyi,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Eggi Sudjana terkait pernyataan Rustam Effendi tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

MoneyTalk, Jakarta – Terjadinya bencana ekologis Pulau Sumatera berupa banjir, tanah longsor beserta tumpahan jutaan gelondongan kayu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat pengundulan hutan. Sebagai akibatnya jumlah korban per 31 Desember 2025. Korban meninggal 1.154 orang, korban hilang sekitar 165 orang masih dalam proses pencarian. Pengungsi lebih dari 378.000 jiwa masih berada di posko pengungsian.

Betapa luar biasanya daya rusak akibat keserakahan terutama ulah para pengusaha dan pemberi ijin, disamping rakyat kehilangan nyawa, belum terhitung infrastruktur yang hancur, jalan, jembatan, sekolah, kantor-kantor, jaringan listrik dan betapa banyaknya yang kehilangan mata pencarian, kehilangan rumah, kehilangan lahan sawah, perkebunan dsbnya dalam

Kehancuran lingkungan Sumatera begitu dahsyat, penulis teringat kepada almarhum Rizal Ramli yang meninggal 2 Januari 2024, hari ini genap 2 tahun beliau menghadap sang chalik. Ditahun 1990 saat isu lingkungan masih bersifat elitism Rizal Ramli sudah menulis panjang dan mendalam soal etika lingkungan dan politik lingkungan di majalah Tempo.

Menurut Rocky Gerung (RG) sebagai salah satu sahabat Rizal Ramli. Menulis dalam buku “Mengenang Rizal Ramli” (RR) yang diterbitkan oleh Paramadina Graduate School of Islamic Studies (PGSI) dan Yayasan Inisiatif RR. Bahwa tulisan Rizal Ramli tersebut mengindikasikan kemampuan RR melihat problem yang ada di balik green politics. Kritik Rizal Ramli terhadap pengelolaan sumber daya alam betul-betul sangat metodologis sekaligus filosofis.

Rizal Ramli pertama kali memperkenalkan istilah Ecoterrorism kepada RG. Untuk melindungi lingkungan dengan cara jera mereka yang memotong pohon, merupakan ide yang radikal dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Kemudian Rocky ikut memperkenalkan istilah tersebut kepada publik.

Menurut Rocky Gerung, ide awal tentang ekonomi yang berkelanjutan justru dimulai oleh Rizal Ramli, yang mampu melihat kedalaman melalui deep ecology. RR melihat bukan sekadar ekonomi, tetapi juga ecology. Sangat jarang orang yang memiliki kemampuan makro ekonomi mau berbicara tentang etika lingkungan.

Istilah “Pengpeng” kolaborasi Penguasa dan Pengusaha dari Rizal Ramli merupakan upaya untuk mengingatkan kita akan bahaya kekuasaan yang ditempel secara ketat oleh pengusaha. Presiden Prabowo yang juga mengaku bahwa Rizal Ramli sebagai sahabatnya. Sayangnya sahabat tersebut sudah tiada untuk mengingatkannya.

Sekarang Prabowo malah “melupakan” istilah Pengpeng dan meneruskan kebijakan Jokowi yang lengket dengan oligarki. Sebagai fakta Prabowo tidak tuntas menindak Aguan pengusaha yang merusak ekologi Banten melalui PIK 2. Presiden Prabowo “pasang badan” terhadap para pengusaha besar sawit di Sumatera, menguasai dari hulu kehilir, oligarki ekonomi sebagian dikenal kelompok Naga 9.

Narasi bahwa kelapa sawit adalah “pohon keras penjaga lingkungan” adalah manipulasi ekologis yang berbahaya. Sawit memang pohon, tetapi bukan hutan, dan tidak pernah bisa menggantikan fungsi ekologis hutan alam. Menyamakan kebun sawit dengan hutan adalah penyesatan publik yang disengaja sebuah upaya mencuci dosa deforestasi dengan istilah teknokratis.

Kembali kepada bencana ekologis Sumatera, aktor dan kebijakan yang paling bersalah atas banjir dan longsor Sumatera adalah Pemerintah Pusat, pembuat kebijakan ekstraktif tentunya aktornya adalah Presiden Prabowo dan Kementerian teknis. Ini bukan tuduhan kosong, tapi peta tanggung jawab kekuasaan. Jika diurut termasuk mantan Presiden sebelumnya Jokowi sebagai aktor utamanya, yang harus diminta pertanggungjawabannya.

Politik ekonomi ekstraktif (tambang, sawit, HTI) yang tetap dipaksakan di wilayah rawan bencana, UU Cipta Kerja & turunannya yang melonggarkan izin lingkungan, melemahkan AMDAL, mempermudah eksploitasi hutan dan DAS. Negara tahu bahwa Sumatera khususnya Aceh rawan ekologis, tapi tetap menjadikannya ladang investasi (ekonomi semata). Keselamatan rakyat dikalahkan oleh pertumbuhan semu.

Tampaknya negeri ini harus kembali pada cara-cara Rizal Ramli yakni menuntun negeri ini dengan cita-cita kedaulatan rakyat, dimana pemerintah harus mampu menumbuhkan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang masuk akal justru harus didalilkan untuk mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi kekayaan untuk segelintir kelompok tertentu.

Al fatihah untuk Rizal Ramli, semoga negeri ini terselamatkan.

Penulis : Syafril Sjofyan, Pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78

MoneyTalk, Jakarta – Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memang enigmatik. Di satu sisi dianggap teknokrat profesional yang berusaha menjaga integritas fiskal, di sisi lain dituding sebagai mesin kekuasaan nir-empati. Ia sosok yang dipercaya mengelola APBN oleh tiga presiden, dipuji oleh sejumlah lembaga keuangan asing, namun dianggap sebagai “ratu tega” dalam memajaki rakyat biasa.

Pernyataannya SMI terbaru bahwa gaji guru dan dosen menjadi tantangan keuangan negara, memunculkan tanda tanya. Ia meminta partisipasi masyarakat untuk membantu para guru. Pernyataannya ini kemudian ditafsir-plesetkan, bahwa gaji guru menjadi “beban” negara.

Ironisnya, SMI belum lama ini dengan suka cita, tanpa beban, menaikkan tunjangan rumah dan mobil anggota DPR, juga beaya akomodasi pejabat menginap di hotel. Untuk politikus dan birokrat yang sudah makmur ia ringan tangan membuka brankas negara menaburkan pundi-pundi. Namun untuk guru honorer, dan rakyat kecil, ia begitu berat hati.

Persoalan SMI adalah soal pemihakan. Hampir 20 tahun di lingkaran kekuasaan, sensitivitas sosialnya sepertinya makin padam. Ia cenderung semakin ingin “menyenangkan orang senang dan menyusahkan orang susah”(to comfort the comfortable, to aflict the afflicted).

Almarhum Rizal Ramli, ekonom, pernah menjuluki SMI sebagai “Sales promotion girl (SPG) Bank Dunia”. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, juga menilai SMI sebagai “antek asing”. Prabowo Subianto, saat masih sebagai “oposisi” pada 2019, , pernah menyebut SMI sebagai “menteri pencetak utang”. Namun, apapun kata orang, suka atau tidak, SMI selalu dipercaya menjadi polisi keuangan negara.

Siapa sebenarnya Sri Mulyani? Teknokrat yang teguh, “a man for all seasons”, mampu bertahan di segala cuaca politik. Atau pemindai angin _(Weather vane)_ yang pintar mengantisipasi arah angin politik? Seperti baling-baling cuaca di atap istana: yang selalu tahu arah kebijakan presiden yang berbeda.

Pada era Presiden SBY, SMI dikenal sebagai penjaga integritas fiskal dan reformasi birokrasi perpajakan. Di era Jokowi, ia dipersepsikan sebagai “juru bayar pembangunan besar” (IKN, PSN, infrastruktur, bansos politik). Di era Prabowo: ia jadi “bendahara populis” makan bergizi gratis 400 triliun, Koperasi Merah Putih 458 triliun, juga dana daulat negara Danantara 14 ribu triliun.

“Prestasi” SMI, 10 tahun tetakhir, adalah menuruti dan memfasilitasi ambisi proyek-proyek politik Presiden Jokowi (IKN, infrastruktur, proyek strategis nasional). Sukses membuat utang Indonesia meroket, dari 2.000 triliun di akhir pemerintahan SBY, menjadi 10.000 triliun di awal presiden Prabowo.

SMI akan selalu dikenang oleh generasi mendatang sebagai sosok yang ikut mewariskan beban utang untuk rakyat Indonesia hingga tiga belas turunan. Sosok teknokrat profesional yang memberi legitimasi pada kebijakan serampangan pemerintah. Ia sintas (survivor) di tiga rejim kekuasaan yang berbeda karakteristiknya. Tidak banyak, bahkan tidak ada, teknokrat yang bisa bertahan lintas presiden.

Yang mendekati sukses SMI, walau agak berbeda, mungkin adalah Menteri Penerangan Harmoko. Ia mampu bertahan 14 tahun menjadi menteri penerangan (1983 -1997) di era Presiden Soeharto. SMI adalah Harmoko versi menteri keuangan, yang berhasil konsisten menjaga dan mengumumkan “stabilitas harga bawang dan cabe keriting”.

Beda dengan Harmoko yang kemudian jadi politikus Golkar, SMI unik karena bukan politisi partai. Mungkin ia akan terus dianggap “teknokrat inosense”, ketika pemerintahan dianggap gagal melaksanakan amanat konstitusi. Bahkan dalam soal keuangan, kegagalan itu tidak akan ditimpakan ke SMI, tapi akibat salah hitung presiden atau politikus yang mengelilinginya.

SMI tetap anggun, rileks, dan percaya diri menjelaskan keuangan negara, saat warga Pati mendemonstrasi bupatinya karena tercekik pajak. Puluhan bupqti yang menaikkan pajak kini tengah was-was karena khawatir “dipatikan” oleh rakyatnya.

Kini Jokowi dihujat untuk berbagai proyek ambisiusnya yang mangkrak dan kedodoran harus bayar utang. Jika itu dipersoalkan terkait keterlibatan SMI, ia tinggal meniru ucapan terkenal Jokowi cum Harmoko, “jangan tanya saya, itu sesuai petunjuk bapak presiden”.

Di era Prabowo, SMI dengan ekspresi dingin menyampaikan soal defisit RAPBN dan utang negara yang kini mencapai lebih dari 10.000 triliun. Ia dengan percaya diri, dan sisiran rapi, mengumumkan tanpa beban, bahwa “harga cabai keriting”, eh, kondisi keuangan negara, tetap terjaga stabil.

Penulis : Lukas Luwarso