MoneyTalk, Jakarta – Jika bicara ke publik sebagai Dirut Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri diingatkan untuk tidak membuat malu Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pernyataan Simon di hadapan Anggota Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/9/2025) lalu. Di RDP Komisi VI, Simon malah menyatakan bahwa salah satu alasan utama penggabungan tiga sub holding Pertamina di hilir lantaran penurunan laba masing-masing sub holding akibat kondisi global.
“Pernyataan Simon ini adalah salah total. Menurut bacaan kami, anda ditugaskan oleh Presiden untuk membenahi Pertamina yang telah terlanjur rusak yang merupakan warisan pemerintah Jokowi yang saat kampanye 2014 telah berjanji akan membuat Pertamina bisa mengalahkan kinerja Petronas, faktanya malah berkebalikan, malah terjadi penjarahan di Pertamina” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (14/9/2025) di Jakarta.
Yusri lantas menjelaskan, sejak awal pembentukan Holding dan Subholding Pertamina pada tahun 2020 oleh Menteri BUMN Erick Thohir sudah ditolak keras oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
“Bahkan sebagai bentuk penolakan FSPPB saat itu, dilakukan dengan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Menteri BUMN di PN Jakarta Pusat sejak 20 Juli 2020 lalu,” beber Yusri.
Bahkan, tambah Yusri, Presiden FSPPB Arie Gumelar dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN M Abrar Ali pada 16 Agustus 2021 membuat pernyataan bersama kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan pembetukan Holding – Subholding PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) serta IPO terhadap Anak Anak Perusahaannya.
“Sejumlah alasan penolakan yang disampaikan oleh Serikat Pekerja mulai dari ketidak efisienan, duplikasi fungsi, transfer pricing dan menghambat sinergi serta daya saing, hingga potensi hilangnya kedaulatan penguasaan dan pengelolaan energi dari perspektif konstitusi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun alasan-alasan serikat pekerja itu malah diabaikan oleh pemerintah saat itu,” ungkap Yusri.
Yusri mengatakan, FSPPPB berharap saat itu proses bisnis di Pertamina terintegrasi dari hulu ke hilir secara transparan dan akuntable menyelaraskan rantai pasok efisien dalam kerangka besar menuju “One Pertamina”.
“Namanya penguasa otoriter, tetap saja saat itu mengabaikan semua suara-suara kebenaran yang tulus serta memang memahami kondisi nyata yang dihadapi dalam proses bisnisnya oleh pekerja Pertamina dan PLN yang sudah puluhan tahun mengabdi dari bawah. Pemerintah malah lebih percaya pada suara direksi bergaya mentereng dengan status anak kos dari pada suara pekerja Pertamina. Terbukti sebagai tuan rumah, sekarang akibatnya terungkap hampir semua anggota Direksi Holding- Subholding Pertamina dijarah berselemak kasus korupsi sistemik, masif dan terstruktur,” ulas Yusri.
Pertanyaanya saat ini, kata Yusri, siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pertamina saat ini?
Lebih jauh Yusri menguraikan, perubahan nomenkaltur struktur organisasi Pertamina pada era Jokowi itu, sudah dimulai oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Pada 21 Oktober 2016, ia menambah posisi Wakil Direktur Utama yang mengakibatkan terjadinya ‘matahari kembar’. Struktur tersebut pun dibatalkan seiring pencopoton Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang sebagai Dirut dan Wadirut Pertamina pada 3 Februari 2017.
“Kesalahan yang sama malah kembali diulang oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dengan menghidupkan kembali posisi Wadirut Pertamina pada 31 Januari 2024 dengan mengangkat Wiko Migantoro sebagai Wadirut mendampingin Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina. Belakangan pada tahun 2025 posisi Wadirut di hapus kembali,” jelas Yusri.
Yusri lantas menegaskan, jika ditotal uang yang telah digelontorkan Pertamina secara mubazir kepada konsultan asing seperti Mc Kenzie dan E&Y serta lainnya selama 10 tahun terakhir, mungkin sudah mencapai ratusan miliar hingga triliunan Rupiah yang bisa jadi sia-sia saja jika perubahan struktur organisasi dan pembentukan serta pembubaran holding dan subholding ternyata hanya sebuah kebijakan coba-coba saja.
“Belum lagi biaya yang telah dikeluarkan oleh wakil rakyat kita beserta biaya dukungan lima tenaga ahlinya yang tak terhitung nilanya, khususnya Komisi VI dan Komisi VII serta Komisi XII DPR RI sekarang, terbukti mereka gagal mengawasi Pertamina untuk bisa tumbuh sehat. Bahkan kita sering mendengar mereka suka ‘manjat’ proyek untuk kepentingan pribadi, ibarat kata sambil nyelam minum air, ironis memang,” tukas Yusri.
Termasuk juga, lanjut Yusri, banyaknya Komisaris Bakortiba alias Baca koran kerjanya tiap bulan terima bayaran di Pertamina dan terima tantiem setiap tahunnya.
Yang paling menyedihkan menurut Yusri, CERI telah menerima banyak laporan bahwa ada anggota Komisaris bekerja sama dengan mantan narapidana era SBY telah menekan direksi Subholding dan anak usahanya untuk mengambil proyek proyek, ini tak boleh dibiarkan.
“Terbukti mereka gagal mengawasi perusahaan dari fakta terungkapnya kasus korupsi sistemik tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk BBM periode 2018 sampai dengan 2023 yang merugikan negara Rp 285 triliun hingga sekitar Rp 1000 triliun jika potensi kerugian ditarik dari periode 2014 hingga 2024 yang sedang ditangani Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka termasuk mister gasoline Moch Reza Chalid, hasil audit BPK terungkap kelompok Adaro diduga menikmati fasiltas beli Solar BBM Industri dibawah harga Solar Subsidi untuk tambangnya yang telah merugikan negara triliunan rupiah” ungkap Yusri.
Secara tegas Yusri minta KPK sesuai kewenangan mensupervisi Kejagung bisa mengungkap semua pihak terlibat dalam korupsi Pertamina, karena sudah terindikasi ada upaya tebang pilih transaksional dengan bekerjasama dengan para makelar kasus.
CERI hingga saat ini tetap mencermati setiap saat proses penyidikan oleh Pidsus Kejagung dalam mengungkap tuntas kasus korupsi Pertamina, namun jika suatu saat kami melihat adanya proses tebang pilih terbukti, maka tidak tertutup kemungkinan CERI akan juga mempraperadilan Kejagung di Pengadilan Negeri.
Belum lagi, kata Yusri, kasus korupsi lainnya yang ditangani oleh KPK seperti kasus korupsi katalis di Kilang Pertamina dan beberapa kasus korupsi Subholding gas PT PGN Tbk serta Digitalisasi SPBU di Pertamina Patra Niaga serta dugaan korupsi pembelian tanah di kawasan Rasuna Said untuk rencana pembangunan Kantor Pusat Pertamina yang ditangani Bareskrim Polri.
“Terakhir CERI berharap aparat penegak hukum serius mengungkap dugaan korupsi pembangunan pipa minyak Blok Rokan dengan nilai investasi USD 300 juta yang menurut laporan kami terima bermasalah dalam opersionalnya. Sering terjadi “congeal” di pipa ketika mengalirkan minyak dari blok Rokan ke terminal penampung di Dumai akibat salah desain pipa sejak awal tanpa dilengkapi heater, akibatnya sangat berpengaruh terhadap lifting minyak nasional,” beber Yusri.
Termasuk, kata Yusri, harapan CERI agar APH bisa mengungkap aktor-aktor yang merancang dan menjalankan praktek dugaan mega korupsi di PT Pertamina International Shipping dengan modus lima perusahaan ship management di dalam negeri dan lima ship management di luar negeri yang mengelola kontrak ratusan tanker Pertamina yang setiap hari mengangkut minyak mentah, BBM dan LPG dari satu daerah ke daerah lain serta dari luar negeri ke dalam negeri.
Lebih jauh Yusri mengutarakan, CERI juga mendesak CEO Danantara Rosan yang diduga tersangkut kasus korupsi PT Asabri melalui anak usaha PT Recapital Asset Management untuk segara dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Jika Rosan tidak segera dicopot, bagaimana publik bisa percaya Danantara yang mau membereskan Pertamina, ternyata CEO nya bermasalah juga,” pungkas Yusri.
