23 November 2026

Ryaas Rasyid

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid melontarkan pernyataan tajam terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Ia menduga ada pihak yang lebih tinggi di atas Listyo Sigit dan memiliki pengaruh untuk memerintahkan operasi tersebut.

Ryaas secara terbuka menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang menurut analisisnya paling mungkin memiliki pengaruh terhadap Listyo Sigit. Ia menilai sulit dipercaya jika dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan Listyo seorang diri tanpa keterlibatan pihak lain.

“Pasti ada orang di atasnya. Di atasnya Listyo Sigit cuma Jokowi,” kata Ryaas Rasyid di Podcast Abraham Samad Speak Up, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ryaas, hubungan kekuasaan dan pengaruh politik yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu hal yang harus ditelusuri. Ia menilai hanya Jokowi yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menggerakkan Listyo Sigit.

“Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?” ujarnya.

Ryaas juga menanggapi spekulasi yang mengaitkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam persoalan tersebut. Namun, ia meragukan Luhut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memerintah Listyo Sigit dalam perkara ini.

“Pak Luhut tidak se-powerful itu terhadap Listyo,” tegasnya.

Lebih jauh, Ryaas mengingatkan agar penelusuran dugaan penyadapan tidak berhenti pada Listyo Sigit. Menurutnya, jika proses pengungkapan hanya menyasar mantan Kapolri tanpa mengusut kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, hal itu justru berpotensi menghambat pencarian kebenaran.

Ia bahkan menyebut penghentian pengusutan pada Listyo Sigit sebagai bentuk pengkhianatan terhadap upaya mengungkap fakta sebenarnya.

“Berhenti pada Listyo itu adalah satu pengkhianatan terhadap usaha membuka kebenaran. Terlalu dipaksakan bahwa hanya berhenti di Listyo,” katanya.

Ryaas juga menyoroti pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang sebelumnya menyebut Listyo Sigit sebagai end user dalam dugaan penyadapan tersebut. Pernyataan itu, menurut Ryaas, perlu dicermati karena menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya aktor lain di balik operasi tersebut.

Ia turut menghubungkan perkembangan itu dengan pengunduran diri Gibran yang terjadi tidak berselang lama dari polemik penyadapan. Meski demikian, Ryaas menegaskan seluruh kemungkinan tersebut tetap harus ditelusuri dan dibuktikan melalui proses hukum.

“Sangat mungkin ada kaitannya. Tapi ini kan semua harus kita usut lagi,” ujarnya.

Bagi Ryaas, persoalan ini bukan hanya menyangkut mantan Kapolri, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran mengenai dugaan operasi penyadapan yang menyeret institusi negara dan lingkaran kekuasaan.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menutup perkara dengan membatasi pertanggungjawaban hanya kepada satu orang, sementara kemungkinan adanya aktor lain belum diperiksa secara terbuka.

“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” katanya.

Ryaas juga mengingatkan bahwa publik tidak serta-merta akan menerima kesimpulan resmi apabila penjelasan yang diberikan tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa yang memerintahkan dan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan itu dilakukan.

“Publik mempunyai logika sendiri, dan saya kira mereka jauh lebih pintar daripada penguasa yang ada sekarang,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid, mengaitkan penempatan mantan Kapolri tersebut dengan dugaan jasa politik dalam memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ryaas menilai, jabatan strategis yang kini diberikan kepada Listyo Sigit tidak bisa dilepaskan dari kontribusinya dalam kontestasi politik sebelumnya. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya utang politik yang belum sepenuhnya terbayar.

“Kalau Pak Prabowo merasa masih ada utang sama dia, ya oke. Jasa Pilpres 2024 pastilah diberi tempat sebagaimana lazimnya Kapolri dulu juga begitu. Apakah Pak Prabowo masih bayar utang atau tidak? Ternyata masih. Saya tidak kaget sama sekali,” ujar Ryaas di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (3/10/2026).

Pernyataan tersebut menyiratkan pandangan Ryaas bahwa penempatan mantan Kapolri di lingkaran Istana bukan semata-mata persoalan profesionalitas dan pengalaman birokrasi, melainkan juga berkaitan dengan hubungan politik yang terbangun selama proses menuju kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.

Lebih jauh, Ryaas melontarkan kritik terhadap peran institusi kepolisian dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengaku memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian bekerja ekstra keras untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengerahan kekuatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai kepala negara.

“Saya punya keyakinan polisi pada 2024 itu bekerja ekstra keras untuk bisa memenangkan Prabowo atas perintah Jokowi. Jokowi dengan Prabowo masih satu kesatuan,” tegasnya.

Ryaas juga mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, keduanya memiliki keterkaitan politik yang tetap terpelihara meskipun kepemimpinan nasional telah berganti.

“Oke. Jangan kita tertipu oleh berbagai macam spekulasi di luar. Mereka satu kesatuan,” katanya.

Pernyataan Ryaas tersebut merupakan pandangan dan tudingan politik yang disampaikannya sebagai akademisi. Dugaan mengenai pengerahan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pilpres 2024 perlu diuji melalui bukti dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kritiknya, Ryaas turut menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia mengibaratkan Gibran sebagai saham politik yang dititipkan Jokowi dan harus dijaga oleh Prabowo.

“Gibran itu adalah semacam saham yang disimpan oleh Jokowi yang harus dijaga oleh Prabowo,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Ryaas mengenai kesinambungan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ryaas, hubungan politik antara kedua tokoh tersebut tidak dapat dibaca hanya dari pernyataan publik atau dinamika yang terlihat di permukaan. Ada kepentingan politik yang, menurut penilaiannya, tetap terhubung dalam pemerintahan saat ini.

Ia pun menyayangkan kondisi politik nasional yang dinilainya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan idealisme kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mungkin nasib kita beginilah. Memang bangsa ini belum bisa diajak untuk selalu ideal,” ujarnya.

Meski menyadari kritiknya berpotensi menimbulkan konsekuensi, Ryaas menegaskan bahwa seorang intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan berdasarkan keyakinan dan pemahaman keilmuannya.

Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila pernyataannya dipersoalkan secara hukum.

“Kalau soal ini saya mau dituntut, silakan saja. Karena yang komplain seperti ini juga cuma kita-kita. Cuma tugas kita sebagai intelektual, sebagai orang yang punya tanggung jawab keilmuan, sebagai warga negara yang diberi keberkahan untuk memahami sesuatu, harus bicara supaya saya bisa pertanggungjawabkan di akhirat nanti,” tuturnya.

Bagi Ryaas, kritik terhadap kekuasaan bukan semata-mata persoalan keberanian individu, melainkan bagian dari tanggung jawab akademisi dalam menjaga kehidupan demokrasi.

Ia menilai, sikap diam terhadap persoalan yang dianggap menyimpang dari prinsip ideal bernegara justru dapat menghilangkan fungsi kritis kaum intelektual di tengah masyarakat.

Tak berhenti pada persoalan pengangkatan Listyo Sigit dan relasi politik dengan Jokowi, Ryaas juga menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Prabowo.

Ia mengingatkan bahwa Prabowo telah melalui perjalanan panjang dan berulang kali mengalami kekalahan sebelum akhirnya berhasil menduduki kursi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Namun, menurut Ryaas, setelah berhasil mencapai puncak kekuasaan, arah pemikiran dan agenda besar Prabowo justru dinilainya belum terlihat jelas.

“Pak Prabowo ini kan sudah tiga kali maju capres, baru berhasil. Kok ini setelah tiga kali periode berjuang berturut-turut, babak belur, jatuh bangun, begitu sampai di situ kok seperti tidak jelas apa maunya Pak Prabowo,” katanya.

Ryaas kemudian menyampaikan penilaian pribadinya mengenai ambisi politik Prabowo.

“Maaf ini ya. Saya punya kesan dia memang cuma mau jadi presiden saja. Sudah sampai di sini saja batasnya,” ujarnya.

Ia bahkan menilai terdapat kekosongan gagasan di balik ambisi Prabowo untuk menjadi kepala negara.

“Pak Prabowo itu punya kendala-kendala untuk berpikir lebih jauh. Ada semacam kekosongan ide di balik ambisinya mau jadi presiden itu. Kosong, Pak,” tandasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia disebut sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depan republik. Guru Besar IPDN Ryaas Rasyid melontarkan pandangan keras mengenai kondisi bangsa dan memperingatkan bahwa berbagai persyaratan yang menopang kekuatan sebuah negara dinilainya telah mengalami pelemahan.

Menurut Ryaas Rasyid, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai gejala atau tanda awal semata. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah kepastian yang dapat membawa Indonesia menuju situasi paling buruk, yakni bubarnya negara.

“Ujung dari negara ini adalah bubar. Indonesia tidak punya masa depan. Sesuatu yang kita lihat secara nyata itu bukan tanda-tanda. Itu adalah kepastian,” kata Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai fondasi yang menjadi persyaratan bagi berdirinya sebuah negara kuat telah mengalami pelemahan. Namun, menurutnya, masih terdapat satu faktor yang hingga kini menjadi penghambat terjadinya perpecahan yang lebih jauh.

Faktor tersebut adalah soliditas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

“Cuma satu saja yang membuat ini agak terhambat, pembubaran Republik Indonesia ini, karena tentara dan polisi belum berontak. Andalan kita pada tahap terakhir adalah tentara ini. Jangan sampai pecah,” ujarnya.

Ryaas kemudian memberikan peringatan yang lebih tajam. Menurut dia, perpecahan di tubuh tentara dapat membawa konsekuensi besar bagi keberlangsungan Republik Indonesia.

“Kalau tentara pecah, selamat tinggal Republik Indonesia,” tegasnya.

Dalam pandangannya, perubahan ekstrem dalam arah pemerintahan Indonesia di masa depan juga dapat membuka kemungkinan terjadinya perubahan besar terhadap institusi negara, termasuk kepolisian.

Ryaas menyebut, apabila suatu saat terjadi pergantian pemerintahan secara ekstrem dan muncul pemimpin yang berani mengambil langkah drastis demi menyelamatkan Indonesia, pembubaran institusi kepolisian bukan sesuatu yang mustahil.

“Suatu saat jika memang terjadi pergantian pemerintahan yang ekstrem di Indonesia dan pemimpin baru itu benar-benar nekat mau mengambil jalan pintas penyelamatan Indonesia, kepolisian bisa dibubarkan,” katanya.

Ia bahkan menyampaikan pandangan bahwa masa depan institusi tersebut pada akhirnya juga akan ditentukan oleh kondisi di dalam tubuh kepolisian sendiri.

“Ada masanya nanti. Nanti polisi itu sendiri yang menentukan kapan dirinya bubar,” ujarnya.

Selain membicarakan masa depan negara dan institusi keamanan, Ryaas Rasyid juga menyinggung dinamika kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ryaas, hingga saat ini ia belum melihat adanya tanda bahwa Prabowo akan mengambil langkah politik untuk mengganggu posisi Gibran ataupun menghancurkan jaringan politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi.

“Emang bisa Gibran diganggu oleh Prabowo? Tidak ada tanda-tanda Prabowo akan mengganggu Gibran atau merusak infrastruktur dengan Jokowi,” ujarnya.

Dalam pandangan Ryaas, terdapat perbedaan bentuk kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo disebut memegang kekuasaan formal sebagai presiden, sementara Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh melalui jaringan politik dan relasi kekuasaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun.

“Prabowo yang memiliki kekuasaan formal. Sementara Jokowi masih menguasai kekuasaan-kekuasaan jaringan,” kata Ryaas.

Ia juga menilai hubungan antara Prabowo dan Jokowi masih terjaga dengan baik. Karena itu, Ryaas mengaku belum melihat adanya gerakan nyata dari Prabowo untuk menyingkirkan pengaruh politik Jokowi.

“Jokowi itu masih punya hubungan baik dengan Prabowo. Dan Prabowo tidak ada gerakan yang sama sekali untuk menyingkirkan Jokowi,” ujarnya.

Ryaas Rasyid kemudian menyoroti kelompok-kelompok yang selama ini secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap Jokowi, Gibran, serta kelompok politik yang mereka identifikasi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan lama.

Menurut dia, penolakan tersebut tidak berasal dari Prabowo.

“Yang menolak Jokowi dan menolak Gibran dan menolak seluruh yang mereka sebut termul itu bukan Prabowo,” katanya.

Bagi Ryaas, persoalan Indonesia bukan hanya soal siapa yang memegang jabatan formal. Pertarungan pengaruh, kekuatan jaringan, soliditas institusi, hingga masa depan aparat keamanan menjadi bagian dari persoalan besar yang menurutnya akan menentukan apakah Republik Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan politik dan sosial yang terus berkembang.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi gagal jika pola pemerintahan yang berjalan saat ini terus dipertahankan tanpa koreksi.

Ryaas Rasyid bahkan menilai kegagalan tersebut sudah dapat terlihat sejak pemerintahan berjalan, sehingga tidak perlu menunggu hingga masa jabatan lima tahun berakhir untuk mengambil kesimpulan.

“Saya ini kan ahli pemerintahan, ahli politik. Sama dengan kalau ahli sepak bola melihat pertandingan bola. Tidak perlu menunggu sampai babak kedua selesai baru dia tahu siapa menang,” ujar Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, sebagai seorang ahli pemerintahan dan politik, dirinya dapat membaca pola yang sedang berlangsung dan memproyeksikan hasilnya apabila pola tersebut terus berlanjut.

“Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai lima tahun sudah pasti gagal. Sekarangnya sudah gagal. Jadi kalau tidak dikoreksi akan gagal terus sampai di ujung,” katanya.

Ryaas Rasyid menegaskan persoalan utama bukan sekadar hasil pemerintahan saat ini, melainkan adanya pola yang dinilainya perlu segera diperbaiki. Karena itu, ia mendorong adanya koreksi terhadap cara pemerintah menjalankan roda pemerintahan.

Namun, Ryaas Rasyid mengakui proses koreksi tidak mudah. Ia menilai pihak yang menjadi sasaran kritik cenderung sulit menerima kritik maupun koreksi.

“Dikoreksi ini tidak gampang karena pihak yang bersangkutan itu termasuk sulit untuk menerima kritik apalagi koreksi,” ujarnya.

Ryaas Rasyid pun mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari pihak pemerintah sendiri. Menurutnya, jika Presiden dan jajaran pemerintah tidak melakukan evaluasi serta koreksi terhadap pola yang berjalan, persoalan yang sama berpotensi terus berlanjut hingga akhir masa pemerintahan.

“Makanya harus dikoreksi. Dan mungkin lagi ditolong, dia harus menolong dirinya sendiri,” tegasnya.

Pernyataan Ryaas Rasyid tersebut menjadi kritik keras terhadap jalannya pemerintahan Prabowo. Ia pada intinya meminta pemerintah tidak mengabaikan kritik dan menjadikan evaluasi sebagai bagian penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan sebelum persoalan semakin sulit dikendalikan.