30 Oktober 2026

Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis muda NU HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur menantang Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai pertemuan di kediaman mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, yang berkaitan dengan dugaan pengembalian uang miliaran rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Lilur mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung pada malam Jumat sekitar pukul 00.00 WIB. Ia meminta Mas Ihsan Abdullah mengonfirmasi langsung kepada Gus Ipul dan Juri Ardiantoro mengenai tujuan kedatangan mereka ke kediaman Said Aqil Siradj serta pembicaraan yang berlangsung saat itu.

Menurut Gus Lilur, pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pengembalian uang yang diterima Said Aqil setelah rapat Ahwa dalam pemilihan Rais Aam. Namun, ia mengklaim terdapat permintaan agar uang tersebut tidak dikembalikan kepada KPK karena disebut sebagai hadiah dari istana.

“Kalau Anda bilang omongan saya ilusi, Anda tanyakan kepada Saifullah Yusuf apakah kehadirannya di kediaman Said Aqil Siradj itu juga ilusi. Tanyakan kepada Juri Ardiantoro apakah kedatangannya ke sana juga ilusi,” ujar Gus Lilur di podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (30/9/2026).

Ia menegaskan, klaim yang disampaikan Gus Ipul mengenai persoalan tersebut perlu diuji melalui kesaksian para pihak yang disebut hadir dalam pertemuan.

“Saya meyakini klaim Ipul dusta. Faktanya, saya diperintah Buya untuk berkomunikasi dengan KPK. Buya Said memang ingin mengembalikan uang melalui telepon itu. Beliau meminta saya mengkomunikasikan rencana tersebut dengan rekan-rekan KPK,” ungkapnya.

Gus Lilur memaparkan, komunikasi dengan pihak KPK dilakukan pada Rabu siang setelah dirinya menerima permintaan dari Said Aqil Siradj untuk mengoordinasikan proses pengembalian dana.

Ia mengaku meminta agar pengembalian uang tersebut diterima oleh beberapa unsur di KPK, yakni dari Kedeputian Gratifikasi, Kedeputian Penyelidikan, dan Kedeputian Penyidikan.

Menurutnya, langkah itu dimaksudkan agar pengembalian dana tidak berhenti sebagai transaksi pengembalian uang semata, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan praktik suap dalam Muktamar NU.

“Yang Buya minta, pengembalian dana ini bukan hanya sekadar pengembalian, tetapi berproses menjadi fakta hukum sehingga dugaan suap di Muktamar itu terbongkar,” katanya.

Gus Lilur menyebut dirinya telah membuat janji untuk mendatangi kediaman Said Aqil pada Kamis pukul 11.00 WIB. Namun, ia mengaku terlambat sekitar satu jam sehingga baru tiba pada pukul 12.00 WIB.

Setibanya di kediaman Said Aqil, ia mendapati uang yang sebelumnya direncanakan untuk dikembalikan kepada KPK telah dibawa oleh Muhammad, putra pertama Said Aqil, bersama Sofan RC, yang disebut sebagai ajudan mantan Ketua Umum PBNU tersebut.

Gus Lilur mengaku sempat menyampaikan keberatan karena menginginkan uang itu tetap berada di kediaman Said Aqil agar dirinya dapat mengantarkannya langsung kepada KPK.

“Saya sempat komplain kepada Buya. Kalau bisa, dana itu dikembalikan lagi ke sini supaya saya yang membawa ke KPK,” tuturnya.

Dalam penuturannya, Gus Lilur menyebut Said Aqil kemudian menghubungi Sofan melalui telepon. Dari komunikasi tersebut, ia memperoleh informasi bahwa Sofan telah bertemu dengan Gus Ipul.

Gus Lilur mengaku Said Aqil juga memperlihatkan foto Sofan bersama Gus Ipul melalui telepon genggamnya.

Bagi Gus Lilur, foto tersebut menjadi salah satu petunjuk yang perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait mengenai proses pemindahan dan penerimaan uang yang sedianya dikembalikan kepada KPK.

Ia juga mengaku telah meminta agar pengembalian uang tersebut disertai tanda terima resmi.

“Gus Lilur meminta agar pengembalian uang ini, kalau bisa, disertai tanda bukti,” demikian inti keterangannya mengenai permintaan tersebut.

Namun, menurut Gus Lilur, hingga malam Jumat menjelang Sabtu, ia masih meyakini bahwa uang tersebut belum benar-benar diterima Gus Ipul sebagaimana yang ia pahami dari rangkaian peristiwa tersebut.

Ia mempertanyakan alasan tidak adanya tanda terima atas pengembalian uang itu dan menduga permintaan bukti penerimaan menjadi salah satu persoalan dalam proses tersebut.

Gus Lilur menyatakan dirinya memiliki sejumlah dokumentasi yang menurutnya berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk puluhan foto, beberapa video, serta kesaksian dari pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian uang.

Ia menegaskan, berbagai dokumentasi itu perlu diuji untuk memperjelas kronologi dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Pernyataan Gus Lilur sekaligus membuka ruang bagi klarifikasi dari Gus Ipul, Juri Ardiantoro, Said Aqil Siradj, maupun pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam komunikasi dan proses pengembalian dana.

Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan dari seluruh pihak, klaim mengenai asal-usul uang, tujuan pemberian, proses pengembalian, serta dugaan keterkaitannya dengan praktik suap dalam Muktamar NU perlu ditempatkan sebagai keterangan yang masih membutuhkan pembuktian.

Gus Lilur menilai, persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada saling bantah pernyataan. Menurutnya, dokumentasi, kesaksian, dan komunikasi dengan KPK perlu dibuka serta ditelusuri agar duduk perkara menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Desakan ini dilayangkan menyusul adanya dugaan ketidakberesan dalam proyek pengadaan laptop guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp33,2 miliar.

Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, menegaskan bahwa lembaga antirasuah harus bersikap independen, tegas, dan fokus menelisik kasus ini. Pasalnya, spesifikasi produk laptop yang akan dibeli pada tahun anggaran 2025 tersebut dinilai masih abu-abu dan belum tercantum secara jelas.

“KPK harus memanggil dan meminta klarifikasi kepada Gus Ipul karena tidak jelas spesifikasi laptop yang akan dibeli tersebut,” ujar Pamit Andrianto, Minggu (20/09/26).

Lebih lanjut, Pamit mengingatkan KPK agar tidak melunak atau terpengaruh oleh kunjungan yang pernah dilakukan oleh Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK beberapa waktu lalu. Diketahui, kedatangan Mensos saat itu berdalih untuk meminta nasihat terkait proses pengadaan di Kemensos tahun 2026, khususnya program Sekolah Rakyat.

“Pesta Muktamar NU sudah selesai. Saatnya lembaga antirasuah fokus mengusut tuntas pengadaan laptop ini. KPK jangan lembek meskipun yang bersangkutan pernah berkunjung untuk meminta nasihat,” tegas Pamit.

Sebelumnya, desakan serupa juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.Ia meminta KPK untuk segera memeriksa Gus Ipul bersama Sekretaris Jenderal Kemensos guna memberikan keterangan transparan terkait proses pengadaan barang tersebut.

Uchok secara khusus menyoroti penggunaan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik (e-Katalog). Menurutnya, metode serupa pernah digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pengadaan laptop periode 2020–2022 dengan nilai fantastis hampir mencapai Rp10 triliun, yang pada akhirnya berujung pada proses hukum akibat sejumlah masalah penyimpangan.

ASNI berharap KPK dapat segera mengambil langkah proaktif demi mengawal keuangan negara dan mencegah potensi kerugian anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memeriksa memeriksa Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Laptop Guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Rp33,2 miliar.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, besarnya anggaran tersebut harus menjadi perhatian serius lembaga antirasuah, terutama karena spesifikasi produk yang akan dibeli pada tahun anggaran 2025 disebut belum tercantum secara jelas.

“KPK harus memanggil dan meminta klarifikasi kepada Gus Ipul karena tidak jelas spesifikasi laptop yang akan dibeli,” ujar Uchok dikutip pada Jumat (12/12/2025).

Jiika dihitung berdasarkan total anggaran, lanjutnhya, harga satu unit laptop mencapai belasan juta rupiah, angka yang dinilai terlalu tinggi. Karena itu, Uchok meminta KPK segera memeriksa Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Sekjen Kemensos untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan tersebut.

Uchok juga menyoroti penggunaan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik (e-Katalog). Metode ini pernah digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pengadaan laptop tahun 2020–2022 dengan nilai hampir Rp10 triliun, yang kemudian berujung pada proses hukum.

“Pengadaan melalui e-purchasing ini rawan karena publik sulit mengetahui detail barang yang dibeli,” jelas Uchok.

Harga satuan laptop dalam proyek Kemensos yang mencapai Rp14.971.000 per unit, tambah Uchok, patut dipertanyakan dari sisi kewajaran dan transparansi. “Dengan harga setinggi itu, pengadaan ini harus benar-benar diawasi,” pungkas Uchok Sky

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) atau PBNU kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan pesantren disebut merasa kecewa dan terluka apabila kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut tidak diisi oleh sosok kiai yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan agama yang mumpuni.

Hal itu disampaikan HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur di podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (12/9/2026).

Ia mengatakan, para pengasuh pondok pesantren NU di berbagai daerah tengah merasakan kegelisahan terhadap proses dan arah kepemimpinan NU.

“Pengasuh pondok pesantren NU di Indonesia, mereka berduka, mereka bersedih, mereka terluka. Kami tidak terima rumah kami, kiai kami diisi bukan kiai yang mumpuni,” kata Gus Lilur.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pergantian atau pemilihan figur pemimpin organisasi, tetapi berkaitan dengan kapasitas keilmuan agama yang menjadi fondasi NU.

“Karena roh Islam ini awam. Awam dalam ilmu agama. Ini yang parah,” ujarnya.

Gus Lilur kemudian mempertanyakan kepentingan sejumlah tokoh dalam proses yang menurutnya mengarah pada munculnya figur tertentu dalam kepemimpinan NU.

Ia secara khusus mempertanyakan kepentingan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Nusron Wahid dalam proses tersebut. Menurut Gus Lilur, terdapat kepentingan politik dan posisi yang perlu dicermati lebih jauh.

“Apa kepentingan Mas Ipul sama Mas Nusron untuk kemudian menjadikan Rais Aam PBNU tidak capable?” katanya.

Gus Lilur juga mengaitkan posisi politik Gus Ipul dan Nusron Wahid dengan dinamika internal NU. Ia menilai terdapat kepentingan masing-masing yang berpotensi memengaruhi proses penentuan kepemimpinan organisasi.

“Gus Ipul dia tidak akan jadi menteri lagi di kabinet. Nusron menjadi Menteri ATR/BPN, salah satu dasarnya adalah ya dia wakil ketua umum PBNU,” ujar Gus Lilur.

Lebih jauh, Gus Lilur bahkan menyebut adanya dugaan transaksi, upaya pemenangan, karantina hingga suap atau riswah dalam proses tersebut.

“Jadi sama-sama sedang memerlukan sesuatu itu memang ada transaksi, memang ada upaya-upaya pemenangan, ada karantina, ada suap, ada riswah,” katanya.

Gus Lilur menegaskan, berbagai dugaan tersebut menurutnya penting untuk diungkap secara terbuka agar tidak menjadi pola yang kembali terjadi dalam proses kepemimpinan NU berikutnya.

“Ini penting untuk diungkap agar ini jangan diulangi lagi,” tegasnya.

Meski melontarkan kritik keras, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menempatkan Gus Ipul maupun Nusron sebagai musuh. Ia justru mengaku berkewajiban mengingatkan keduanya mengenai persoalan yang sedang menjadi perhatian kalangan pesantren.

“Saya wajib menyadarkan Ipul, wajib menyadarkan Nusron. Saya ini bukan musuh dia,” ujarnya.

Pada akhirnya, Gus Lilur menyampaikan harapan yang menurutnya sangat sederhana. Ia meminta agar kepemimpinan NU dikembalikan kepada prinsip utama, yakni memilih kiai yang memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan untuk memimpin.

“Harapan kami sederhana, Kang. Sangat sederhana. Pilihlah kiai mumpuni untuk memimpin NU,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta –  Ketegangan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat ke permukaan. Dalam beberapa hari terakhir, wacana perpecahan dua kubu di tubuh PBNU ramai diperbincangkan, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu krisis organisasi terbesar dalam sejarah jam’iyah tersebut.

Rumor ini mengemuka seiring dengan keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang disebut berkaitan dengan dinamika kepengurusan dan dugaan ketidakharmonisan di internal Syuriah dan Tanfidziyah.

Seorang Warga NU, HRM Khalilur R Ab. S, menyampaikan pandangan kerasnya terkait situasi ini. Menurutnya, perseteruan ini berawal dari “duet salah kamar”, yakni relasi kepemimpinan yang tidak sebagaimana mestinya dalam struktur PBNU.

Menurut sumber tersebut, ketegangan PBNU saat ini terbagi dua kelompok besar:

1. Kubu Jombang

Diklaim berada di bawah pengaruh:

-Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar

-Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

-Bendum PBNU Gudfan Arif Ghafur

serta sejumlah pengurus lain.

2. Kubu Rembang

Dikomandoi oleh:

-Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

-Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori

-Wakil-wakil ketua umum dan pendukungnya.

Relasi silang antar posisi inilah yang disebut memunculkan miskomunikasi struktural dan akhirnya melahirkan dua kubu yang saling berhadap-hadapan.

Beberapa warga NU yang dikutip narasumber menyebut kantor PBNU “sepi bak kuburan” dalam beberapa bulan terakhir. Minimnya kegiatan organik disebut sebagai dampak dari konflik internal yang makin mengeras.

“Kondisi ini membuat PBNU menjadi yang tersepi sepanjang sejarah berdirinya NU,” ujar narasumber.

HRM Khalilur R Ab. S memaparkan tiga isu yang disebut-sebut menjadi penyebab utama pemberhentian Ketum PBNU:

1. Dugaan Tipikor Kuota Haji

Kasus yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik kandung Gus Yahya, diduga memberikan tekanan moral dan politis terhadap PBNU. Meski secara organisasi NU tidak terlibat, namun perhatian publik otomatis tertuju pada figur-figur PBNU.

2. Penjualan Saham IUP Batubara

Dikabarkan ada transaksi penjualan kepemilikan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan Sekjen dan Bendahara Umum. Laporan internal disebut telah sampai kepada Rais Aam.

3. Isu ‘Agen Zionis’

Tudingan terhadap Gus Yahya sebagai ‘antek Yahudi’ dinilai narasumber hanya sebagai pemanis pemecatan dan bukan faktor utama.

Melihat eskalasi konflik yang semakin tajam antara Rais Aam dan Ketum PBNU, narasumber menilai keduanya telah gagal memimpin PBNU dengan baik.

Ia mendorong pelaksanaan Muktamar NU dipercepat dari jadwal akhir 2026 menjadi awal 2026 sebagai solusi paling elegan untuk memulihkan marwah organisasi.

“Dua orang ini telah merepotkan dan memalukan NU. Jalan terbaiknya adalah keduanya mundur, lalu PBNU menggelar muktamar percepatan,” ujarnya.

HRM Khalilur R Ab. S menegaskan bahwa NU sebagai organisasi tetap suci dan tidak terseret dalam perilaku oknum–oknum yang disebutnya bermasalah.

Ia menutup pernyataannya dengan kepercayaan bahwa Allah akan menjaga NU dan menuntun organisasi keluar dari situasi pelik ini.