17 November 2026

salinan ijazah Jokowi

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Lukas Luwarso kembali menyoroti polemik ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan ramai dipersoalkan publik.

Demikian dikatakan Lukas dalam podcast Madilog, Senin (17/11/2025). Menurut Lukas, sejumlah orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto justru mempersilakan masyarakat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, namun dengan satu catatan penting jangan sampai menyeret atau mengganggu Presiden Prabowo dalam polemik tersebut.

Lukas menyebut, polemik ijazah Jokowi semakin menguat karena adanya sejumlah kejanggalan, salah satunya nomor ijazah yang ditutupi dalam dokumen yang pernah beredar. Keanehan ini, menurutnya, semakin memunculkan pertanyaan besar di masyarakat.

Dalam persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP), perwakilan KPU Kota Surakarta mengakui bahwa mereka telah memusnahkan buku agenda dokumen pendaftaran pencalonan, termasuk salinan ijazah Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota.

Pemusnahan itu disebut dilakukan berdasarkan aturan retensi arsip: satu tahun aktif dan dua tahun inaktif, merujuk pada PKPU No. 17 Tahun 2023.

Namun penjelasan ini justru memicu reaksi keras dari majelis komisioner KIP.

Majelis Komisioner KIP menegur keras KPU Surakarta karena:

-Tidak dapat menunjukkan berita acara pemusnahan arsip.

-Tidak mampu menjelaskan dasar hukum retensi yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan.

-Melakukan prosedur pemusnahan yang dinilai inkonsisten dan tidak sesuai standar arsip negara.

Ketua majelis sidang menegaskan bahwa arsip negara tidak boleh dimusnahkan tanpa dokumen pendukung yang sah. Lebih jauh, arsip dengan kategori arsip vital, seperti dokumen pencalonan pejabat publik, umumnya memiliki retensi minimal 5 tahun, bukan hanya tiga tahun seperti yang diklaim KPU Surakarta.

Berdasarkan jalannya persidangan, Lukas menilai bahwa KPU Surakarta telah jelas melanggar aturan kearsipan. Ia menekankan bahwa pernyataan-pernyataan KPU justru menambah daftar kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi.

“Persidangan di KIP memperlihatkan betapa banyak ketidaksesuaian dan pelanggaran prosedur. Ini bukan lagi soal politik, tetapi soal tata kelola arsip negara yang diabaikan,” tegas Lukas.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara Ahmad Khozinudin menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menghadapi beban politik yang sangat berat, bahkan disebut harus “bertarung hidup dan mati” untuk mempertahankan nama baiknya. Hal itu disampaikan Khozinudin dalam perbincangan bersama Darmawan Sepriyossa di kanal Madilog bertajuk “Ahmad Khozinudin: Berat Bebanmu Jokowi… Harus Bertempur Hidup dan Mati”, yang tayang pada Rabu (8/10/2025).

Menurut Khozinudin, situasi semakin kompleks setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan salinan ijazah Jokowi kepada Roy Suryo dan timnya. Langkah tersebut, kata dia, membuka peluang bagi pihak-pihak yang selama ini skeptis untuk meneliti lebih dalam keaslian dokumen tersebut.

“Pak Jokowi, jangan cabut laporan. Kami sudah mengeluarkan effort besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan di pengadilan,” ujar Khozinudin.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut nama pribadi Jokowi, tetapi juga menyangkut jaringan politik yang lebih luas.

“Ini bukan sekadar hidup atau mati politiknya, tapi juga menyangkut PSI, Gibran, Bobby, para relawan, dan seluruh oligarki yang selama ini menggantungkan kepentingan melalui Jokowi,” ujarnya.

Khozinudin menyebut, di tengah isu kesehatan Jokowi yang dikabarkan tidak boleh terkena sinar matahari langsung, muncul desakan kuat agar mantan presiden itu turun tangan langsung menghadapi situasi ini.

“Saudara Jokowi sudah mulai meminta kekuasaan turun membantu dirinya yang selama ini tidak bisa tertolong hanya lewat pengacaranya,” kata Khozinudin.

Ia juga menyinggung dinamika laporan hukum yang tengah berjalan di kepolisian. Menurutnya, upaya berdamai telah ditolak mentah-mentah oleh Roy Suryo dan tim, sehingga langkah hukum mesti tetap dilanjutkan.

“Mereka kewalahan dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Tapi kalau cabut laporan tanpa dasar perdamaian, kan malu. Maju ke pengadilan pun takut, karena barang itu akan diperiksa dan disaksikan rakyat,” ujarnya menegaskan.

Khozinudin menambahkan, dengan adanya temuan terbaru terkait ijazah tersebut, maka perkara yang sebelumnya dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri seharusnya dibuka kembali.

“Perkara di Polda Metro Jaya tidak bisa dilanjutkan SP3. Justru perkara di Bareskrim harus dibuka kembali,” pungkasnya.