20 November 2026

Samin Tan

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka ialah mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Handry Sulfian.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara yang melibatkan korporasi milik Samin Tan (ST).

“Penyidik pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya. Untuk itu, kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini,” kata Syarif dalam jumpa pers di gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Meskipun pihak Pidsus Kejagung telah menetapkan tiga tersangka baru setelah sebelumnya telah mentersangkakan Samin Tan pada 28 Maret 2026 lalu, akan tetapi menurut Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Pidsus Kejagung belum berhasil mengungkap ‘aktor’ besar di belakang Samin Tan yang menikmati hasil dan mengendalikan operasi ilegal yang telah merugikan negara setidaknya Rp 8 triliun.

Menurut Hari, Samin Tan tidak berdiri tunggal dan pasti ada beking dari pengusaha serta penguasa yang melindungi dan menikmati hasilnya begitu lama.

“Hitungan kerugian negara yang besarannya sangat fantastis jangan hanya menyasar sampai Eks Kepala KSOP saja. Bahkan dugaan nama yang menjadi beking dari pengusaha maupun penguasa berinisial MS dan K sepertinya mulai dikaburkan, dengan alur yang panjang dan penuh prosedur. Semestinya pihak Kejagung melibatkan PPATK untuk menelusuri uang kongkalikong Samin Tan yang mengalir kepada pengusaha dan penguasa yang melindungi maupun menikmati uang kejahatannya,” katanya.

Terkait tersangka Handry Sulfian, ia diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) alias ‘izin terbang’ untuk pengiriman batu bara PT AKT menggunakan dokumen yang tidak benar. Padahal, Handry mengetahui bahwa izin tambang PT AKT telah diterminasi sejak 2017.

“Mengapa pihak Pidsus tidak mentersangkakan Direksi PT Mantimin Coal Mining (MCM) yang menggunakan dokumen terbang untuk mengekspor coking coal (batubara kokas kalori 9000) ilegal dari bekas tambang PT AKT dan Direksi PT Bagas Bumi Persada (PT BBP) yang diduga tempat menampung hasil ilegal untuk kepentingan oknum di dalam negeri? Sebab uang Rp390 miliar yang telah digunakan Samin Tan mengangsur ke Satgas PKH berasal dari PT BBP, ini harus didalami sumber dananya dari mana,” kata Hari.

Sebelumnya terungkap, meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal sejak 2018 hingga tahun 2025.

“Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026) lalu.

Libatkan Banyak Elit Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengaku, dia sejak tahun 2017 telah mengawal Kementerian ESDM ketika Samin Tan dengan PT AKT menggugat Kementerian ESDM di PTUN Jakarta.

Dia secara tegas mengatakan Samin Tan menggunakan banyak elit politik dan APH dalam menjalankan praktik jahatnya.

“Samin Tan diibaratkan sangat licin, ibarat ‘belut campur oli’ dengan jurus tujuh penjuru angin. Terbukti ia bisa bebas dari putusan hakim tingkat rendah sampai Makamah Agung,” ungkap Yusri.

Yusri menegaskan, kasus ini menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto.

“Maka Pidsus Kejagung jangan besar kepala dulu sudah menangkap Samin Tan dan lainnya, lalu dianggap sudah berhasil. Padahal nilai pengembalian kerugian saat ini riil baru diterima hanya Rp 390 miliar dari komitmen awal Samin Tan ke Satgas PKH sebesar Rp 4,25 triliun yang akan dia angsur secara bertahap. Ini sudah terbukti dia mengingkarinya,” kata Yusri.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, Pidsus harus serius memeriksa semua pejabat di Ditjen Minerba yang mengendalikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan Mineral Online Monitoring Sistem (MOMS) yang berfungsi secara real time mengendalikan operasi pertambangan hingga penjualan tujuan dalam negeri maupun ekspor.

“Aplikasi MOMS itu terhubung dengan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Bea Cukai dan KSOP Ditjen Perhubungan Laut terkait kewajiban pemilik tambang telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baru bisa keluar izin berlayar dan tujuan ekspor. Jika praktek ilegal ini bisa berlangsung lama, maka patut diduga puluhan pejabat ikut terlibat menikmati uang haram ini,” pungkas Yusri.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Selasa (14/4/2026) kembali menyoroti keterlibatan seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan petinggi penegak hukum di negeri ini yang disinyalir terlibat pada pusaran dugaan tindak pidana yang menjerat pengusaha tambang batubara Samin Tan.

Sebagaimana dilansir Majalah Tempo edisi 13-19 April 2026, untuk memuluskan penambangan ilegal setelah izin PT AKT dicabut Kementerian Energi, Samin Tan menggandeng seorang pengusaha muda yang dikenal luas memilki kedekatan dengan petinggi lembaga penegak hukum. Dengan dukungan pengusaha muda itu, penambangan di kawasan PT AKT itu masih berlangsung hingga kini.

“Sebelumnya memang sudah beredar dan sudah terungkap ke publik tentang sepak terjang nama inisial K dan MS di pusaran kasus yang menjerat Samin Tan itu.

Belum lama ini, lanjut Hari, juga terungkap mangkirnya seorang pengusaha rokok dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan peredaran pita cukai ilegal dan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

“Jangan-jangan ini adalah orang yang sama dengan inisial nama yang diungkapkan oleh Majalah Tempo pada kasus Samin Tan?,” sergah Hari.

Dokumen Terbang

Sementara itu, Hari juga menyoroti laporan Majalah Tempo mengenai adanya upaya Samin Tan menjual batubara dari areal tambang PT AKT yang sudah dicabut izinnya dengan cara menjualnya menggunakan dokumen perusahaan tambang lainnya.

“Dokumen terbang PT AKT ternyata memakai dokumen perusahan PT MCM. Saham perusahaan ini tercatat dimiliki PT Hasnur Group sebesar 5 persen dan PT Bangun Asia Persada sebesar 95 persen. Saham PT Bangun Asia Persada ini sebagian besar dimiliki oleh perusahan luar negeri,” ungkap Hari.

Kerugian Negara Lebih Besar

Terkait denda yang harus dibayar Samin Tan kepada Satgas PKH sebagaimana dilansir laporan Majalah Tempo, Hari Purwanto menyatakan mensinyalir kerugian negara sebenarnya jauh lebih besar dari nilai yang disepakati Satgas PKH dengan Samin Tan sekitar Rp 4,25 Triliun lebih.

“Sebagaimana telah terungkap, batubara ilegal yang dijual Samin Tan itu adalah jenis Coking Coal. Jenis ini harganya di pasaran berkisar antara USD 250 hingga USD 275 per meterik ton. Jika asumsi ketuntungan minimal perusahaan Samin Tan sebesar USD 50 per metrik ton saja, maka dengan total volume batubara ilegal yang digondol Samin Tan sesuai hitungan jaksa sebesar sekitar 9,6 juta meterik ton, maka paling sedikit Samin Tan sudang mengantongi USD 480 Juta. Angka ini mendekati Rp 8 Triliun jika dihhitung dengan kurs moderat Rp 16.500 per USD,” beber Hari.

Afiliasi PT Artha Contractors

Hari lebih lanjut juga mengungkap adanya keterkaitan PT Artha Contractors dengan Samin Tan. PT Artha Contractors disebutkan dalam laporan Majalan Tempo sebagai perusahaan yang terlibat pengangkutan batubara milik perusahaan Samin Tan yang ditambang dari areal PT AKT yang telah dicabut izinya oleh Kementerian Energi pada tahun 2017.

Diungkapkan Hari, pada putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 atas perkara pedata khusus tentang permohonan penegsahan perdamaian atau homologasi antara Standard Chartered Bank Singapore Branch dan Noble Resources International PTE LTD melawan PT Asmin Koalindo Tuhup, terungkap bahwa

PT AKT berutang kepada PT Artha Contractors, perusahaan penyedia jasa logistik kepelabuhanan bongkar-muat, penyimpanan, penimbunan, dan pengelolaan persediaan, batubara sebesar US$87.382.370.

Dalam rangka PKPU PT AKT, PT Artha Contractors dan Perseroan telah sepakat untuk mengkonversi utang-piutang kedua pihak sebesar US$60.000.000 menjadi modal saham baru atau tambahan Perseroan.

Dengan dilakukannya konversi utang menjadi modal saham baru atau tambahan itu maka utang Perseroan kepada PT Artha Contractors berkurang menjadi US$27.352.370.

Selain itu, PT Artha Contractors, PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dan PT Muara Kencana Abadi masing-masing menjadi pemegang saham 80%, 19.99% dan 0.01% pada PT AKT.

PT Artha Contractor tercatat pada aplikasi MinerbaOne Kementerian ESDM sebagai perusahaan berbadan hukum PT dengan pemegang saham utama sebesar 99,6 Persen adalah PT Asia Mineralindo dan 0,4 persen dimiliki PT Amarta Dwitunggal.

PT Artha Contractor juga tercatat memiliki izin IPP Nomor 310/1/IUP/PMDN/2021 yang mulai berlaku sejak 20 April 2021 hingga 19 April 2026.

Direktur perusahaan tercatat dijabat oleh Loi Nai Peng dan Komisaris dijabat Kenneth Raymond Allan.

MoneyTalk, Jakarta – Penetapan status hukum dan potensi pemenjaraan terhadap pengusaha tambang Samin Tan dinilai tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berpotensi memicu dinamika politik dan ekonomi yang lebih luas.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengingatkan adanya potensi reaksi balik dari jaringan bisnis yang selama ini terhubung dengan Samin Tan, termasuk kelompok yang ia sebut sebagai “konglomerat hitam”.

Menurut Amir, jaringan tersebut memiliki karakteristik kuat: sumber daya finansial besar, jejaring lintas sektor, serta kemampuan membangun pengaruh dalam lanskap politik nasional.

Dalam analisa yang disampaikan, Amir Hamzah melihat bahwa tekanan hukum terhadap Samin Tan bisa menjadi pemicu konsolidasi di kalangan elite bisnis tertentu.

“Ketika satu simpul besar seperti Samin Tan ditekan, maka jaringan yang selama ini terhubung tidak akan diam. Mereka memiliki kapasitas untuk melakukan konsolidasi, baik secara ekonomi maupun politik,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Ia menilai, kelompok yang disebut sebagai “konglomerat hitam” bukan hanya memiliki kekuatan modal, tetapi juga pengalaman dalam memanfaatkan momentum politik.

Amir memetakan beberapa skenario yang berpotensi terjadi sebagai bentuk respons terhadap situasi ini:

1. Operasi opini publik

Serangan dapat dimulai dari pembentukan narasi negatif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, baik melalui media sosial, jaringan buzzer, maupun kanal informasi lainnya. Tujuannya adalah melemahkan legitimasi pemerintah.

2. Tekanan melalui instrumen ekonomi

Kelompok ini dinilai memiliki kemampuan untuk memainkan sektor-sektor strategis, mulai dari energi hingga komoditas, guna menciptakan tekanan tidak langsung terhadap stabilitas ekonomi.

3. Aliansi dengan kekuatan politik non-pemerintah

Amir juga mengingatkan potensi kolaborasi antara jaringan bisnis tersebut dengan kelompok politik yang berada di luar orbit kekuasaan.

“Ini yang harus diantisipasi. Kolaborasi antara kekuatan modal dan kekuatan politik bisa menjadi sangat efektif dalam menekan pemerintah,” jelasnya.

Salah satu kekhawatiran utama adalah besarnya dana yang dimiliki jaringan tersebut. Dalam banyak kasus, kekuatan finansial menjadi faktor penentu dalam membangun pengaruh, baik melalui jalur legal maupun non-legal.

Amir menyebut, dalam konteks geopolitik modern, perang tidak selalu berbentuk militer, melainkan bisa berupa “proxy war” dalam bentuk ekonomi dan informasi.

“Dengan dana besar, mereka bisa membangun opini, mempengaruhi kebijakan, bahkan menciptakan instabilitas terbatas,” katanya.

Situasi ini, menurut Amir, akan menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif, seperti:

1. Penguatan intelijen ekonomi

2. Pengawasan terhadap arus dana mencurigakan

3. Konsolidasi internal pemerintahan

4. Transparansi dalam penegakan hukum

“Negara harus hadir secara utuh. Jangan sampai penegakan hukum justru dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk menciptakan instabilitas,” tegasnya.