Sandra Caya Binthahir

MoneyTalk, Jakarta – Film dokumenter “Pesta Babi” bukan hanya tontonan. Film ini cermin luka panjang Papua yang selama bertahun-tahun disimpan dalam sunyi. Film ini menggugah emosi, membuka ingatan kolektif, sekaligus menghadirkan pertanyaan besar tentang arah pembangunan di tanah paling timur Indonesia: mengapa Papua yang begitu kaya justru menyimpan begitu banyak kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan?

Di banyak ruang diskusi, Papua sering dibicarakan melalui angka investasi, proyek strategis nasional, pertumbuhan ekonomi, atau potensi sumber daya alam. Namun film ini membawa publik masuk ke ruang yang lebih manusiawi. Kamera tidak hanya merekam hutan yang hilang, tanah adat yang berubah fungsi, atau alat berat yang masuk ke kampung-kampung. Kamera merekam wajah-wajah orang Papua yang perlahan kehilangan ruang hidupnya.

Ada kesedihan yang terasa nyata ketika masyarakat adat berbicara tentang tanah leluhur yang dulu menjadi tempat berburu, berkebun, dan menjaga tradisi, kini berubah menjadi hamparan sawit. Ada nada putus asa ketika warga menceritakan bagaimana perusahaan datang dengan janji kesejahteraan, tetapi yang tertinggal justru konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi.

Film “Pesta Babi” seolah ingin mengatakan bahwa pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemarahan yang dipendam lama.

Papua selama ini dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan alam luar biasa. Emas, tembaga, kayu, gas alam, hingga jutaan hektare hutan tropis berada di tanah itu. Ironisnya, masyarakat asli Papua masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lapangan pekerjaan.

Kontradiksi inilah yang membuat banyak orang Papua merasa asing di negerinya sendiri.

Di sejumlah wilayah, masyarakat adat menyaksikan tanah ulayat mereka dilepas untuk investasi besar. Perusahaan sawit masuk dengan dukungan izin yang kuat. Hutan dibuka atas nama pertumbuhan ekonomi. Namun setelah puluhan tahun, perubahan yang dijanjikan tidak benar-benar dirasakan masyarakat lokal.

Banyak warga hanya menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri. Sebagian kehilangan sumber pangan tradisional. Sungai tercemar. Satwa menghilang. Ruang hidup menyempit. Ketika tanah adat hilang, yang hilang bukan hanya ekonomi masyarakat, tetapi juga identitas budaya dan spiritual mereka.

Bagi orang Papua, tanah bukan benda mati. Tanah adalah ibu. Tanah adalah sejarah. Tanah adalah kehidupan.

Karena itu, konflik agraria di Papua selalu memiliki dimensi emosional yang jauh lebih dalam dibanding persoalan bisnis biasa.

Film “Pesta Babi” memperlihatkan kenyataan tersebut dengan pendekatan yang menyentuh. Ada nuansa feature yang terasa kuat ketika warga bercerita tentang perubahan kampung mereka. Anak-anak bermain di tengah jalan tanah berlumpur dekat area proyek. Para mama Papua duduk sambil menatap hutan yang mulai gundul. Orang-orang tua mengenang masa ketika sungai masih jernih dan binatang buruan masih mudah ditemukan.

Visual-visual itu menghadirkan pesan yang kuat: pembangunan yang memutus hubungan manusia dengan alam pada akhirnya akan menciptakan kehancuran sosial.

Kehadiran proyek food estate di Papua juga menimbulkan kekhawatiran besar. Program yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan nasional justru dinilai banyak pihak berpotensi mengancam ekosistem hutan Papua yang selama ini menjadi salah satu paru-paru dunia.

Papua bukan tanah kosong yang menunggu dibuka. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat dengan pengetahuan ekologis yang diwariskan turun-temurun. Ketika hutan dibabat secara masif untuk kepentingan proyek besar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pohon-pohon, tetapi masa depan generasi Papua sendiri.

Indonesia perlu belajar dari banyak kegagalan proyek besar di masa lalu. Tidak semua pendekatan pembangunan dari Jawa bisa dipindahkan begitu saja ke Papua. Karakter sosial, budaya, geografis, dan ekologis Papua sangat berbeda. Pendekatan yang terlalu sentralistik justru berisiko memperbesar ketimpangan dan konflik.

Yang dibutuhkan Papua bukan hanya investasi besar, tetapi pembangunan yang menghormati manusia Papua sebagai subjek utama.

Selama ini, masyarakat Papua terlalu sering menjadi penonton. Keputusan tentang tanah Papua banyak dibuat di luar Papua. Model pembangunan ditentukan tanpa mendengar suara masyarakat adat secara sungguh-sungguh. Akibatnya, muncul rasa keterasingan yang semakin dalam.

Film “Pesta Babi” membuka ruang refleksi nasional bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya hadir di Papua.

Harapan masyarakat Papua sebenarnya sederhana. Mereka ingin dihargai sebagai manusia. Mereka ingin tanah adat dihormati. Mereka ingin anak-anak Papua mendapat pendidikan yang layak. Mereka ingin rumah sakit yang memadai. Mereka ingin pembangunan yang tidak menghancurkan hutan dan budaya mereka.

Mereka ingin hidup bermartabat di tanah sendiri.

Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi secara serius arah pembangunan Papua. Pendekatan keamanan semata tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan. Papua membutuhkan dialog yang jujur, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta distribusi hasil kekayaan alam yang lebih adil.

Negara juga harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Papua benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya keuntungan bagi elite ekonomi dan politik. Transparansi izin lahan, perlindungan hutan adat, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas.

Papua tidak membutuhkan belas kasihan. Papua membutuhkan keadilan.

Film “Pesta Babi” pada akhirnya bukan hanya cerita tentang penderitaan. Film ini adalah alarm moral bagi Indonesia. Bahwa di balik berbagai pidato tentang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, masih ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.

Dan selama ketidakadilan itu terus berlangsung, luka Papua tidak akan pernah benar-benar sembuh.

Indonesia harus memilih: apakah Papua akan terus dipandang sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam, atau sebagai tanah manusia-manusia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera, dihormati budaya dan martabatnya?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Papua dan wajah kemanusiaan Indonesia di mata sejarah.

Penulis : Sandra Caya Binthahir, Aktivis 98 Asal Papua