Simon Aloysius Mantiri Archives -

CBA Sentil Pertamina: Laode Sulaeman Lebih Berisik dari Dirut, Ada Apa dengan Simon Mantiri?

Hedi Batubara 16 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali kembali memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang paling dominan berbicara kepada publik di tubuh PT Pertamina (Persero). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti peran Laode Sulaeman yang dinilainya lebih sering muncul dalam menjelaskan persoalan Pertamina dibandingkan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri.

Uchok mempertanyakan pembagian peran dan tanggung jawab di perusahaan energi milik negara tersebut. Menurut dia, publik bisa dibuat bingung ketika sosok yang menjelaskan persoalan operasional perusahaan bukan direktur utama yang secara resmi memimpin Pertamina.

“Publik itu dibuat bingung, Direktur Utama PT Pertamina itu siapa sih? Apakah Laode Sulaeman atau Simon Aloysius Mantiri yang namanya tercatat resmi? Atau secara diam-diam kursi jabatan Dirut sudah diambil oleh Laode Sulaeman dari Simon Aloysius Mantiri tanpa pelantikan?” tanya Uchok kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan sindiran kritis Uchok terhadap penampilan para pejabat Pertamina di ruang publik. Ia menilai krisis BBM di Bali seharusnya menjadi momentum bagi jajaran direksi untuk menjelaskan secara terbuka persoalan distribusi, penyebab antrean, serta langkah konkret untuk memulihkan pasokan.

Uchok menyoroti perbedaan intensitas komunikasi publik antara Laode Sulaeman dan Simon Aloysius Mantiri ketika persoalan BBM di Bali menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Uchok, Laode terlihat lebih menonjol dalam memberikan penjelasan, sementara Simon dinilainya relatif irit berbicara. Ia juga mempertanyakan sikap Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, serta jajaran komisaris lainnya dalam merespons persoalan tersebut.

“Coba lihat krisis BBM di Bali, yang banyak bicara itu Laode Sulaeman. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri irit berbicara. Apalagi komisaris lain, atau Komisaris Utama Mochamad Iriawan diam dan hanya memperhatikan dengan saksama,” ujar Uchok.

Bagi CBA, persoalan ini bukan hanya menyangkut siapa yang paling sering tampil di hadapan media. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut kejelasan kewenangan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat dalam menjelaskan masalah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ketika masyarakat menghadapi antrean BBM, publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai ketersediaan stok, distribusi ke SPBU, kendala transportasi, dan waktu normalisasi pasokan. Penjelasan itu semestinya disampaikan secara terkoordinasi oleh manajemen yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan.

Uchok mengakui Laode Sulaeman merupakan salah satu komisaris Pertamina. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi komisaris berbeda dengan direksi yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

“Semua orang tahu bahwa Laode Sulaeman itu salah satu Komisaris PT Pertamina. Tapi bukan porsi untuk menjelaskan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan kendala distribusi,” kata Uchok.

Dalam tata kelola perusahaan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Karena itu, menurut kritik Uchok, penjelasan mengenai persoalan teknis distribusi BBM semestinya menjadi tanggung jawab manajemen operasional Pertamina.

Meski demikian, komisaris tetap dapat menyampaikan keterangan kepada publik sesuai kewenangan dan penugasan perusahaan. Persoalan yang disoroti CBA adalah perlunya batas peran yang jelas agar masyarakat tidak kebingungan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Uchok menilai, apabila persoalan distribusi BBM di Bali memang terjadi akibat kendala tertentu, Pertamina perlu menyampaikan data dan penjelasan resmi. Masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan umum bahwa masalah berada pada distribusi, tanpa penjelasan mengenai penyebab, wilayah terdampak, dan langkah penyelesaiannya.

Kritik Uchok terhadap Laode Sulaeman juga berkaitan dengan posisinya sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

CBA meminta Laode lebih memusatkan perhatian pada tugasnya di kementerian, terutama pelayanan administrasi perizinan bagi perusahaan sektor migas, termasuk perusahaan menengah.

Uchok menilai, jangan sampai perhatian terhadap persoalan Pertamina membuat pekerjaan utama di lingkungan ESDM justru terabaikan.

Sorotan itu menjadi semakin tajam setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan teguran kepada Dirjen Migas terkait pelayanan kepada perusahaan menengah.

“Saya minta sama Pak Dirjen jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar. Yang menengah juga diurus,” ujar Bahlil saat meresmikan operasi kilang mini di Kabupaten Karawang, Kamis, 15 Oktober 2026, sebagaimana dikutip dalam keterangan yang disampaikan.

Teguran tersebut menyoroti pentingnya pemerataan pelayanan perizinan. Perusahaan menengah yang membutuhkan kepastian administrasi juga berhak memperoleh pelayanan yang memadai, tanpa harus kalah perhatian dibandingkan perusahaan besar.

Bagi Uchok, pernyataan Bahlil itu menjadi bahan evaluasi terhadap prioritas kerja Dirjen Migas. Ia menyindir bahwa Laode jangan sampai terlalu sibuk mengurusi persoalan Pertamina, sementara tanggung jawabnya dalam mengawal pelayanan sektor migas di kementerian tidak berjalan optimal.

Namun, hubungan langsung antara aktivitas Laode dalam menangani persoalan Pertamina dan teguran Bahlil mengenai pelayanan perizinan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan tersebut.

CBA Minta Pertamina Berbenah

Uchok menegaskan, Pertamina perlu memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyampaikan perkembangan persoalan BBM kepada masyarakat. Menurut dia, direktur utama dan jajaran direksi tidak seharusnya membiarkan munculnya kesan bahwa tanggung jawab komunikasi perusahaan justru lebih banyak diambil oleh komisaris.

Di sisi lain, Laode juga diminta memprioritaskan tugasnya sebagai Dirjen Migas di Kementerian ESDM. Pelayanan perizinan, pembinaan industri migas, dan penyelesaian hambatan yang dihadapi perusahaan menengah merupakan bagian dari tanggung jawab yang perlu mendapatkan perhatian.

“Bisa jadi karena Laode terlalu sibuk di koridor Pertamina sehingga urusan di kementerian, tempat ia digaji resmi, jadi terbengkalai. Perusahaan menengah menunggu izin, sementara Dirjennya sibuk menjadi ‘juru selamat’ di perusahaan raksasa,” sindir Uchok.

Kritik CBA tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan Pertamina tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan pejabat di hadapan media. Yang lebih penting adalah kepastian pasokan BBM, transparansi penyebab gangguan distribusi, dan kejelasan tanggung jawab manajemen.

Publik berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab atas operasional, serta apa langkah nyata untuk mencegah antrean BBM kembali terjadi.

Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara juga dituntut menjaga tata kelola yang baik. Sementara itu, pejabat Kementerian ESDM harus memastikan bahwa tugas pelayanan kepada industri berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

CBA Desak Presiden Prabowo Copot Dirut Pertamina: Krisis BBM Berulang Bukti Kegagalan Kepemimpinan

Hedi Batubara 15 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Krisis dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax yang melanda Provinsi Bali hingga Rabu (14/10) menuai kritik pedas dari Center For Budget Analysis (CBA). Antrean panjang di berbagai SPBU yang telah berlangsung selama sepekan terakhir dinilai bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bukti nyata ketidakmampuan manajemen PT Pertamina (Persero) dalam mengelola distribusi energi nasional.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa krisis BBM di wilayah yang menjadi etalase pariwisata internasional ini sangat memalukan. Kekecewaan masyarakat kian memuncak karena jajaran direksi Pertamina terkesan lambat dan baru menyampaikan permohonan maaf setelah gejolak sosial meluas.

“Krisis BBM di Bali ini sangat memalukan. Pertamina benar-benar seperti sudah hilang kepedulian. Warga sudah terlanjur kesal dan kecewa, baru kemudian Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, buka suara dan meminta maaf,” tegas Uchok Sky, Rabu (14/10).

Uchok menyuarakan bahwa Bali hanyalah episentrum terbaru dari rangkaian krisis BBM yang terjadi secara berulang di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun ini. Menurutnya, jika kelangkaan terjadi sekali, hal itu mungkin bisa dianggap sebagai musibah. Namun, jika terjadi berkali-kali di berbagai provinsi, masalah utamanya terletak pada kompetensi kepemimpinan.

“Kelangkaan BBM ini terlalu sering berulang, sudah kayak tur konser. Kalau sekali, itu musibah. Tapi kalau berkali-kali di provinsi yang berbeda, itu masalah kompetensi. Ini membuktikan Simon Aloysius Mantiri tidak punya kapasitas untuk memimpin BUMN sekeliber Pertamina,” ujarnya.

Atas dasar itu, CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas dengan melengserkan Dirut Pertamina dari jabatannya.

Lebih lanjut, CBA menyoroti pola kerja manajemen Pertamina yang dinilai reaktif dan baru bergerak setelah masalah tersebut menjadi viral di media sosial.

“Pertamina di era Simon Aloysius Mantiri kerjanya mirip admin Instagram: nunggu DM netizen masuk dulu baru merespons. Rakyat harus mengantre BBM di bawah terik matahari Bali, sementara Dirut baru sibuk buat klarifikasi setelah viral dan masuk FYP,” sindir Uchok.

Uchok juga memprotes dalih Pertamina yang menyalahkan keterlambatan kapal pengangkut BBM sebagai pemicu utama krisis di Bali. Bagi CBA, alasan logistik semacam itu sangat tidak masuk akal bagi BUMN energi terbesar di Indonesia.

“Hebat memang. Pertamina ini BUMN energi terbesar, tapi manajemen distribusinya justru kalah dari warung makan. Warteg saja kalau kehabisan beras tidak pakai alasan ‘kapal telat’—mereka langsung sigap beli ke pasar,” tutup Uchok.

Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina 1769438275333

Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina

Hedi Batubara 6 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan. Imbauan itu disampaikan menyusul munculnya antrean di sejumlah SPBU yang dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Politikus dari Partai Gerindra tersebut memastikan pemerintah bersama DPR tengah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketersediaan BBM di masyarakat.

“Tidak perlu panic buying atau membeli BBM secara berlebihan. Skenario yang ada akan segera digodok agar ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap tercukupi, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dasco.

Namun imbauan tersebut mendapat tanggapan dari Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman. Ia meminta agar masyarakat tidak disalahkan atas fenomena panic buying yang terjadi.

Menurut Jajang, masyarakat saat ini hanya berupaya bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak mudah.

“Jangan menyalahi masyarakat. Mereka butuh survive agar roda ekonomi tetap jalan di tengah-tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini,” kata Jajang, Jumat (6/3/2026).

Jajang menilai kepanikan masyarakat justru dipicu oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyebut stok BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 20 hari.

Menurutnya, pernyataan tersebut memicu kekhawatiran publik terhadap ketahanan energi nasional.

“Panic buying yang saat ini terjadi di masyarakat adalah akibat ‘Bahlil Efek’, yaitu pernyataan Bahlil yang menyatakan stok BBM Indonesia hanya mencapai 20 hari,” tegas Jajang.

Ia juga menyinggung isu dua kapal minyak milik PT Pertamina (Persero) yang disebut tidak dapat melewati jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Kondisi itu disebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat.

“Gara-gara isu stok BBM 20 hari ini dan dua kapal minyak Pertamina tidak bisa melewati Selat Hormuz, masyarakat akhirnya ikut-ikutan antre di SPBU,” ujarnya.

Selain itu, Jajang juga menyoroti minimnya komunikasi publik dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

Menurutnya, dalam situasi yang sensitif seperti saat ini, publik membutuhkan penjelasan langsung dari pimpinan perusahaan energi milik negara tersebut agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

“Kadang-kadang publik itu melihat, siapa sebenarnya Direktur Utama Pertamina? Apakah masih Simon Aloysius Mantiri atau sudah diganti oleh Bahlil Lahadalia,” kata Jajang.

Ia menilai saat ini justru Menteri ESDM yang lebih banyak memberikan penjelasan mengenai kondisi BBM nasional dibandingkan pihak Pertamina.

“Masa urusan BBM dan Pertamina yang banyak bicara saat ini adalah Bahlil Lahadalia, bukan Simon Aloysius Mantiri. Sehingga publik menilai mahal sekali harga kata-kata yang keluar dari mulut Dirut Pertamina,” pungkasnya.

Dua Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, CBA Nilai Kinerja Dirut Simon Mantiri Lemah Antisipasi Konflik 1758689471845

Dua Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, CBA Nilai Kinerja Dirut Simon Mantiri Lemah Antisipasi Konflik

Hedi Batubara 6 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Dua kapal kargo minyak milik PT Pertamina (Persero) dilaporkan terjebak di kawasan Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Saat ini kedua kapal tanker tersebut dikabarkan bersandar untuk mencari lokasi yang lebih aman dari potensi eskalasi perang di kawasan tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan manajemen Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam mengantisipasi dampak konflik geopolitik terhadap jalur distribusi energi.

Menurut Uchok, seharusnya manajemen Pertamina sudah menyiapkan skenario alternatif ketika situasi geopolitik di Timur Tengah mulai memanas dan potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran semakin terbuka.

“Seharusnya Simon Aloysius Mantiri mencari cara lain. Ketika Presiden Prabowo Subianto dinilai berpihak kepada kepentingan Amerika dan tidak menjalankan politik bebas aktif, maka risiko penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam konflik Iran melawan Amerika dan Israel sudah bisa diprediksi,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Namun menurutnya, langkah antisipasi tersebut tidak terlihat dalam kebijakan perusahaan. Akibatnya, dua kapal tanker Pertamina tetap melaju melewati jalur Selat Hormuz hingga akhirnya terjebak di kawasan tersebut.

“Cara lain itu ternyata tidak ditemukan dalam pikiran seorang Simon Aloysius Mantiri. Sehingga dua kapal kargo minyak milik Pertamina tetap melaju di Selat Hormuz dan sekarang terjebak di sana,” katanya.

Uchok menilai kondisi ini berpotensi merugikan Pertamina, terutama karena belum ada kepastian kapan kapal-kapal tersebut dapat kembali melintas dengan aman. Padahal, menurutnya, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan bakar minyak bagi masyarakat.

“Gara-gara tidak punya ide brilian untuk menemukan jalan lain, yang tetap rugi adalah Pertamina. Belum tahu kapan dua kapal tersebut bisa melewati Selat Hormuz, sementara Pertamina harus menyediakan BBM tepat waktu untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meragukan efektivitas jalur diplomasi yang mungkin ditempuh pemerintah Indonesia untuk membantu kapal-kapal tersebut keluar dari kawasan konflik.

“Kalaupun pemerintah atau Pertamina melakukan negosiasi melalui jalur diplomasi, kemungkinan besar akan ditolak Iran. Dunia internasional sudah mengetahui posisi Indonesia yang dianggap dekat dengan Amerika dan Israel,” lanjut Uchok.

Sebagai solusi, Uchok menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan bantuan dari negara lain yang memiliki hubungan strategis dengan Iran.

“Jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada China atau Rusia. Iran cenderung mendengar dua negara tersebut. Bahkan kapal-kapal tanker dari dua negara itu banyak diberitakan masih bisa melewati Selat Hormuz yang diblokade Iran,” pungkasnya.

Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Terancam “Disemprot” Prabowo, CBA: Stok BBM Cuma 20 Hari! IMG-20260303-WA0106

Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Terancam “Disemprot” Prabowo, CBA: Stok BBM Cuma 20 Hari!

Hedi Batubara 3 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Situasi geopolitik global kembali memanas setelah Selat Hormuz dikabarkan ditutup oleh Teheran. Dampaknya tak hanya mengguncang pasar energi dunia, tetapi juga memicu kekhawatiran di dalam negeri. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut kondisi ini bisa berubah menjadi “mimpi buruk” bagi petinggi sektor energi Indonesia.

Sebelumnya, pada akhir 2025, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, sempat mendapat sorotan positif setelah berhasil memboyong 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair, Afrika Utara, menggunakan kapal MT Spyros yang bersandar di perairan selatan Cilacap. Pengadaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis di tengah dinamika pasokan global.

Namun, menurut Uchok, kebanggaan itu kini berpotensi berubah menjadi kepanikan.

“Tenang saja Simon Aloysius Mantiri,” ujar Uchok menyindir, merujuk pada pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya memastikan stok BBM nasional aman untuk 20 hari ke depan meski Selat Hormuz diblokade Iran, Selasa (3/3/2026).

Uchok menilai, angka 20 hari tersebut justru menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia memperingatkan, jika dalam rentang waktu itu pemerintah gagal mengamankan pasokan tambahan atau terjadi lonjakan harga minyak dunia secara drastis, maka dampaknya akan terasa langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri.

“Yang jelas setelah 20 hari, Simon Aloysius Mantiri dan Bahlil Lahadalia siap-siap ‘disemprot’ alias dimarahi oleh Presiden,” kata Uchok. Ia bahkan memprediksi potensi kenaikan harga BBM bisa “naik tinggi di atas langit Teheran” jika distribusi terganggu dan pemerintah tidak sigap mengambil langkah darurat.

Dalam pernyataannya, Uchok juga menyinggung aspek politik dari krisis energi ini. Ia menyebut posisi Menteri ESDM lebih rentan dibandingkan Dirut Pertamina.

“Siap-siap Bahlil Lahadalia dicopot sebagai Menteri ESDM,” ujarnya. Sementara itu, ia berpendapat bahwa Simon Aloysius Mantiri kemungkinan relatif aman dari pergantian jabatan.

Isu ini tentu menambah tekanan terhadap kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, yang dihadapkan pada tantangan besar menjaga ketahanan energi nasional di tengah konflik global.

Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Penutupan atau gangguan distribusi di kawasan tersebut berpotensi langsung mendorong lonjakan harga minyak mentah internasional.

Bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, gangguan di Selat Hormuz bisa memicu tekanan pada neraca perdagangan, subsidi energi, hingga stabilitas harga BBM domestik.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian ESDM menyatakan telah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk optimalisasi stok cadangan, diversifikasi sumber impor, serta percepatan distribusi dari kilang dalam negeri.

Namun demikian, pernyataan Uchok Sky memperlihatkan bahwa publik dan pengamat anggaran masih meragukan daya tahan sistem energi nasional jika krisis berlangsung lebih dari beberapa pekan.

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen 1768310184687

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen

Hedi Batubara 13 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kinerja keuangan PT Pelita Air Service (PT PAS), anak usaha PT Pertamina (Persero), kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan penerbangan milik negara tersebut tercatat mengalami kerugian besar pada tahun buku 2023.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa PT PAS mencatat kerugian mencapai USD 20.107.160 pada 2023. Kerugian tersebut, menurutnya, tidak dapat ditutupi oleh perolehan laba perusahaan yang hanya sebesar USD 5.914.075 pada tahun 2024.

“Tahun 2023 PT PAS rugi besar, mencapai USD 20.107.160. Kerugian ini tidak bisa ditutupi oleh laba perusahaan yang hanya sekitar USD 5,9 juta,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

PT Pelita Air Service merupakan perusahaan penerbangan yang saat ini mengoperasikan 12 unit pesawat dan dimiliki hampir sepenuhnya oleh PT Pertamina. Berdasarkan struktur kepemilikan saham, PT Pertamina menguasai 828.744 lembar saham atau 99,997 persen, sementara PT Pertamina Pedeve Indonesia hanya memiliki 26 lembar saham atau sekitar 0,003 persen.

Sejak 4 November 2024, PT Pertamina dipimpin oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, menggantikan Nicke Widyawati. Dengan posisi Pertamina sebagai induk usaha, kinerja PT PAS dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap anak perusahaan.

Yang paling disorot CBA adalah kebijakan remunerasi manajemen PT PAS di tengah kondisi perusahaan yang merugi. Uchok Sky menyebut, pada saat perusahaan mengalami kerugian, Direktur Utama PT PAS Dendy Kurniawan justru tetap menerima tantiem sebesar Rp808.886.154, serta remunerasi mencapai Rp131.444.000.

“Ini menggelikan. Perusahaan merugi, tapi Direksi masih menikmati tantiem dan remunerasi besar. Seharusnya ketika perusahaan rugi, Direksi dan Komisaris ‘puasa’ dulu, misalnya dengan pemotongan remunerasi,” tegas Uchok Sky.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan publik dan menimbulkan kesan bahwa jajaran direksi dan komisaris hanya menjadikan perusahaan sebagai tempat mencari keuntungan pribadi, tanpa komitmen kuat meningkatkan kinerja dan memperbaiki core bisnis.

“Jangan sampai publik menilai Direksi dan Komisaris hanya numpang cari makan di PT PAS, tanpa ada upaya serius memajukan perusahaan,” sindirnya.

Lebih lanjut, CBA mendesak Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk bersikap tegas terhadap anak perusahaan yang terus merugi.

“Kalau ada anak perusahaan yang rugi dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, pecat saja mulai dari jajaran Direksi sampai Komisaris agar tidak terus membebani perusahaan induk,” pungkas Uchok Sky.

Sorotan terhadap PT Pelita Air Service ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola keuangan BUMN, khususnya terkait konsistensi antara kinerja perusahaan dan pemberian kompensasi kepada para petinggi perusahaan.

Pelayanan Publik Dinilai Buruk, CBA Desak Presiden Prabowo Pecat Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri Uchok Sky Khadafi

Pelayanan Publik Dinilai Buruk, CBA Desak Presiden Prabowo Pecat Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri

Hedi Batubara 30 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengganti jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina, terutama Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri. Desakan ini disampaikan Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, yang menilai pelayanan publik Pertamina semakin buruk dan membuat masyarakat resah.

Menurut Uchok Sky, belakangan muncul keluhan luas dari masyarakat mengenai kualitas bahan bakar jenis Pertalite yang diduga “busuk” atau tidak sesuai standar. Akibatnya, banyak pengguna motor mengeluhkan mesin menjadi brebet, tersendat, kehilangan tenaga, bahkan mogok total.

“Pertamina sekarang membuat masyarakat bingung dan resah. Aroma bensin lebih menyengat dari biasanya, tapi tidak ada sosialisasi apa pun tentang perubahan komposisi Pertalite,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Kamiz (30/10/2025).

Ia menyebut, keresahan ini terutama dirasakan warga di sejumlah wilayah Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan. “Pertamina berhasil membuat warga di daerah-daerah itu resah,” tambahnya.

‎Yang lebih disesalkan, kata Uchok Sky, hampir satu minggu lamanya tidak ada penjelasan resmi dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, terkait permasalahan tersebut. “Padahal beberapa pengelola SPBU juga sudah melaporkan banyaknya keluhan pelanggan ke pihak pusat,” tegasnya.

‎Uchok Sky menilai, situasi ini memperlihatkan lemahnya kepemimpinan di tubuh Pertamina. Ia juga menyebut sejumlah SPBU swasta menolak membeli pasokan BBM dari Pertamina karena khawatir kualitasnya justru merusak mesin dan mencoreng reputasi mereka.

‎“Wajar saja SPBU swasta menolak membeli BBM dari Pertamina. Kalau kualitasnya buruk, itu hanya akan merusak citra mereka,” tutup Uchok Sky.

Uchok Sky Khadafi: Laode Sulaeman Jangan Main Paksa-paksa, Itu Buruk untuk Iklim Bisnis dan Citra Pemerintah Prabowo

Hedi Batubara 5 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keras langkah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, yang disebut memaksa operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) impor dari PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut Uchok Sky, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi berperan sebagai mediator netral dalam urusan industri minyak dan gas, melainkan tampak berpihak kepada Pertamina.

“Pemaksaan Laode Sulaeman kepada SPBU swasta agar membeli BBM itu kebijakan putus asa untuk menutupi rasa malu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Uchok menilai langkah itu mencerminkan Kementerian ESDM bertindak seperti calo bagi Direksi Pertamina. “Sangat disesalkan, Kementerian ESDM dalam posisi ini bukan sebagai penengah, tapi lebih kelihatan berperan sebagai calo Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, agar BBM Pertamina cepat laku dan dibeli oleh SPBU swasta,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika memang ingin produk BBM impor Pertamina laku, maka seharusnya dilakukan pembenahan dari sisi kualitas, bukan dengan tekanan birokratis. “Kalau mau laku BBM impor dengan volume sekitar 100 ribu barel, jangan hanya paksa SPBU swasta membeli, tapi paksa juga Simon Aloysius Mantiri memperbaiki kualitas BBM Pertamina, termasuk menghilangkan kandungan etanol sekitar 3,5 persen itu,” kata Uchok Sky

Uchok Sky menilai tindakan Laode Sulaeman sangat tidak bijak dan bisa memperburuk citra pemerintah di mata pelaku usaha. “Pak Laode Sulaeman jangan main paksa-paksa dong. Tidak baik untuk iklim bisnis di Indonesia. Itu hanya akan memburuk citra Pemerintah Prabowo,” tandasnya.

Lebih lanjut, Uchok menyarankan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri melakukan introspeksi. “Lebih baik Simon mempermalukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketimbang kebijakan seperti ini justru jadi bumerang bagi Pemerintah Prabowo, karena investor bisa enggan masuk ke Indonesia gara-gara semuanya dipaksakan,” pungkas Uchok Sky

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia 1758689471845

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

Hedi Batubara 3 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kembali memanas. Setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil siap membeli stok tambahan dengan skema impor melalui Pertamina, kini muncul penolakan tegas dari seluruh operator swasta.

Penolakan ini dipicu kandungan etanol dalam BBM Pertamina yang dianggap tidak sesuai spesifikasi standar operasional SPBU swasta. BBM tersebut diketahui memiliki kandungan etanol sekitar 3,5 persen.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penolakan ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga memalukan secara politis bagi Bahlil Lahadalia.

“Masak Ketua Umum Golkar bisa dipermalukan oleh Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Bisa hancur harga diri Bahlil Lahadalia itu,” sindir Uchok dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Menurut Uchok, kesalahan ada pada langkah Bahlil sendiri yang terburu-buru memaksakan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tanpa melakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu.

“Kenapa sebelum memaksakan SPBU swasta membeli BBM Pertamina tidak melakukan cek and ricek terhadap kualitas. Itu kan syarat mutlak bagi SPBU swasta sebelum memutuskan kerja sama. Jadi ini salah perhitungan besar dari Bahlil,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membenarkan bahwa kandungan etanol memang terdapat dalam produk Pertamina. Namun menurutnya, hal itu masih sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Kontennya itu ada kandungan etanol. Secara regulasi diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20 persen. Sedangkan dalam produk Pertamina hanya 3,5 persen,” ungkap Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta.

Meski demikian, SPBU swasta menolak karena beranggapan kandungan etanol, sekecil apapun, bisa memengaruhi kualitas dan performa bahan bakar yang mereka jual. Bagi mereka, menjaga kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi prioritas utama dibanding sekadar memenuhi kewajiban pembelian.

Polemik ini menempatkan Menteri Bahlil Lahadalia dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia berupaya mendorong sinergi antara Pertamina dan SPBU swasta untuk mengamankan stok energi nasional. Namun di sisi lain, justru muncul resistensi keras akibat isu kualitas BBM yang diproduksi di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri.

Hingga kini, belum ada titik temu antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta terkait mekanisme pembelian BBM tersebut. Namun penolakan kompak dari para operator swasta diprediksi akan semakin memperumit upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Janji BBM 7 Hari di SPBU Swasta Hanya Omong Kosong, CBA: Pecat Dirut Pertamina! 1758689471845

Janji BBM 7 Hari di SPBU Swasta Hanya Omong Kosong, CBA: Pecat Dirut Pertamina!

Hedi Batubara 27 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Janji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan kembali normal dalam tujuh hari sejak Jumat (19/9/2025) terbukti meleset.

Pantauan media di berbagai SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR menunjukkan kelangkaan pasokan bensin masih terjadi hingga hari ini, tepat sepekan setelah janji tersebut disampaikan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Bahlil dan Pertamina telah gagal menepati komitmen. “Bahlil Lahadalia baru tahu dia, sekarang kena dibohongi PT Pertamina,” ujarnya.

Tak hanya Bahlil, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri sebelumnya juga memastikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta dapat terpenuhi dalam satu minggu. Namun, realita berbicara lain.

“Janji tinggal janji. Pertamina tidak bisa memenuhi distribusi tambahan BBM yang rencananya diimpor melalui Pertamina untuk SPBU swasta,” ungkap Uchok.

CBA pun mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi Dirut Pertamina. “Kalau perlu pecat saja Simon karena kerjanya lelet, tidak sesuai janji, dan kinerjanya buruk,” tegas Uchok.

Hingga berita ini dirilis, Pertamina belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan distribusi BBM untuk SPBU swasta.

Simon Aloysius Mantiri

CBA Sentil Pertamina: Laode Sulaeman Lebih Berisik dari Dirut, Ada Apa dengan Simon Mantiri?

CBA Desak Presiden Prabowo Copot Dirut Pertamina: Krisis BBM Berulang Bukti Kegagalan Kepemimpinan

Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina

Dua Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, CBA Nilai Kinerja Dirut Simon Mantiri Lemah Antisipasi Konflik

Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Terancam “Disemprot” Prabowo, CBA: Stok BBM Cuma 20 Hari!

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen

Pelayanan Publik Dinilai Buruk, CBA Desak Presiden Prabowo Pecat Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri

Uchok Sky Khadafi: Laode Sulaeman Jangan Main Paksa-paksa, Itu Buruk untuk Iklim Bisnis dan Citra Pemerintah Prabowo

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

Janji BBM 7 Hari di SPBU Swasta Hanya Omong Kosong, CBA: Pecat Dirut Pertamina!

Baca Juga Berita Ini

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!