18 November 2026

Sukanto Tanoto

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri lebih jauh dugaan korupsi dalam perkara pajak PT Toba Pulp Lestari (TPL), termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki hubungan historis dan kewenangan dalam perusahaan tersebut.

Jalih secara khusus meminta penyidik Kejagung menelusuri kemungkinan keterkaitan Sukanto Tanoto dengan perkara yang diduga berlangsung pada rentang 2008–2025 tersebut.

Menurut Jalih, permintaan itu bukan berarti menuduh Sukanto Tanoto terlibat dalam tindak pidana. Namun, kata dia, penyidik perlu membuka seluruh mata rantai pengambilan keputusan, struktur kepemilikan, hubungan bisnis, serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada level pelaksana. Kalau ada dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun, maka seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan kebijakan perusahaan dan transaksi yang diperiksa harus ditelusuri secara objektif,” kata Jalih kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Jalih menilai keterkaitan historis Sukanto Tanoto dengan TPL menjadi salah satu alasan mengapa nama tersebut layak ditelusuri dalam proses penyidikan.

PT TPL sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama. Perusahaan tersebut didirikan pada 1983 dan kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada 2000.

“Hubungan historis itu tentu menjadi bagian dari informasi yang penting bagi penyidik. Tetapi sekali lagi, hubungan historis tidak otomatis berarti keterlibatan dalam perkara pidana. Karena itu, yang kami minta adalah pemeriksaan dan penelusuran berdasarkan bukti,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Kejagung mengungkap dugaan manipulasi pelaporan nilai penjualan ekspor produk PT TPL. Penyidik menduga nilai penjualan yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sebenarnya.

Selain itu, produk yang diduga merupakan dissolving pulp disebut dilaporkan sebagai paper grade pulp atau BHKP. Perbedaan pelaporan tersebut diduga berdampak terhadap nilai transaksi dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Kejagung juga telah menetapkan dua orang berinisial BP dan SR sebagai tersangka. Keduanya disebut berkaitan dengan pemeriksaan pajak PT TPL pada sejumlah tahun dan diduga memperoleh keuntungan terkait perkara tersebut.

Jalih mengatakan penetapan tersangka terhadap dua pihak tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan perkara secara lebih luas.

“Kalau memang ada rekayasa dalam proses pemeriksaan pajak, harus dicari siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana aliran uangnya. Jangan berhenti hanya pada orang yang berada di lapangan,” tegasnya.

FORMASI juga meminta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi, laporan ekspor, dokumen perpajakan, struktur perusahaan, komunikasi internal, serta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan perkara tersebut.

Jalih menekankan bahwa prinsip follow the money penting diterapkan untuk memastikan perkara tidak berhenti pada dugaan pelanggaran administratif atau hanya menjerat pihak tertentu.

“Kami mendorong Kejagung bekerja secara profesional dan transparan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tetapi siapa pun yang tidak terlibat juga harus dilindungi dari tuduhan tanpa bukti,” katanya.

Ia berharap penyidikan Kejagung dapat mengungkap secara terang apakah dugaan manipulasi pajak tersebut hanya dilakukan oleh oknum tertentu atau terdapat pihak lain yang memiliki peran lebih besar.

“Publik menunggu apakah perkara ini hanya sampai pada dua tersangka atau justru membuka jaringan yang lebih luas. Karena itu, semua pihak yang relevan harus diperiksa berdasarkan alat bukti,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk, Jakarta – Walaupun sudah banyak para ahli menulis dan memberitakan tentang oligarki sawit, dalam rangka memasuki tahun baru 2026. Tahun dimana menurut kalangan ekonom merupakan tahun krisis, sehingga penulis mengangap perlu menulis kembali tentang oligarki sawit, yang berbahaya jika diterapkan sampai Papua.

Ketika Presiden Prabowo Subianto menyamakan pohon sawit dengan pohon keras, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar istilah, melainkan akal sehat publik dan masa depan lingkungan Indonesia. Pernyataan itu bukan kekeliruan teknis. Ia adalah penyederhanaan menyesatkan yang berbahaya.

Bahaya pernyataan Presiden ini terletak pada implikasi kebijakannya. Jika sawit dianggap setara dengan pohon keras, maka deforestasi dapat dibenarkan secara moral dan politik. Hutan yang ditebang cukup “diganti” dengan sawit, lalu kerusakan lingkungan dipoles sebagai pembangunan. Inilah pemutihan ekologis yang kerap dipakai untuk melindungi kepentingan industri besar.

Dalam hukum Indonesia, hutan dan perkebunan berada dalam rezim yang berbeda. Hutan dilindungi karena fungsinya bagi kehidupan rakyat. Perkebunan diatur karena fungsinya bagi ekonomi. Ketika Presiden mencampuradukkan keduanya, negara sedang melemahkan fondasi perlindungan lingkungan yang dijamin konstitusi.

Industri sawit kerap dipuja sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun di balik angka devisa dan ekspor, terdapat persoalan mendasar, apakah tata kelola sawit Indonesia masih setia pada Konstitusi, atau justru tunduk pada oligarki modal. Fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan kebijakan publik lebih melayani kepentingan segelintir konglomerat ketimbang mandat konstitusional untuk melindungi rakyat dan lingkungan.

Siapa yang diuntungkan dari narasi “sawit adalah pohon keras”? Bukan petani kecil, bukan rakyat korban bencana. Yang diuntungkan adalah oligarki sawit korporasi raksasa yang menguasai jutaan hektare lahan, mempengaruhi kebijakan, dan jarang dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang mereka tinggalkan.

Sektor sawit Indonesia didominasi para konglomerat besar, dan sebagian memang sering dikaitkan dengan “9 Naga”, yang terlibat sawit Wilmar Group, tokohnya Kuok Khoon Hong, raksasa global sawit. pemain paling dominan dari hulu ke hilir.

Sinar Mas Group (GAR/ SMART), keluarga Widjaja konglomerat lama, lintas sektor, sering disorot soal deforestasi & konflik lahan. Salim Group (Indofood – IndoAgri) Anthoni Salim konglomerasi Orde Baru, sawit terintegrasi dengan industri pangan. Astra Agro Lestari (AALI), Grup Astra/ Jardine Matheson konglomerat lama plus modal asing, banyak kasus konflik agraria

Musim Mas Group, Keluarga Bachtiar, swasta besar, low profile, pemain global CPO & oleokimia, Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto, salah satu konglomerat terbesar Asia Tenggara, sawit, pulp, energi. Apakah mereka bagian dari “9 Naga”? Sebagian ya. “9 Naga” adalah istilah populer untuk segelintir konglomerat superkuat, menguasai sektor strategis (pangan, energi, properti, tambang, sawit), punya kedekatan historis dengan kekuasaan.

Oligarki sawit bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mengonsentrasikan penguasaan sumber daya alam pada segelintir pihak. Ekspansi sawit yang merusak lingkungan melanggar Pasal 28H ayat (1) sebagai hak konstitusional warga negara. Pengabaian hak masyarakat adat melanggar Pasal 18B ayat (2). Pembiaran dan pemutihan pelanggaran menunjukkan degenerasi negara hukum. Masalah sawit bukan semata lingkungan, tetapi krisis konstitusional.

Jika Konstitusi terus dikalahkan oleh kepentingan modal, maka negara kehilangan legitimasinya sebagai pelindung rakyat. Sawit tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi. Negara harus memilih, berdiri sebagai penguasa sumber daya untuk rakyat, atau menjadi notaris bagi oligarki. Karena konstitusi tidak pernah memberi mandat untuk merusak hutan demi segelintir keuntungan.

Presiden Prabowo seharusnya menjadi penjaga konstitusi, bukan juru narasi industri. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini tidak boleh dikorbankan demi legitimasi ekspansi sawit.

Kalau negara sungguh peduli lingkungan, ukurannya sederhana, lindungi hutan alam tanpa tawar menawar, hentikan ekspansi sawit ke kawasan lindung dan gambut dan berhenti memelintir sains demi kepentingan industri. Karena pohon industri tidak bisa menggantikan ekosistem. Pembangunan yang merusak lingkungan hanyalah penundaan bencana.

Penulis : Syafril Sjofyan. Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Sekjen FTA

MoneyTalk, Jakarta – Riau, 9 Agustus 2014. Provinsi berulang tahun ke-57. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era SBY, datang sendiri ke Pekanbaru membawa “kado istimewa”: SK pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Peta Nasib” Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Bukan Gubernur Riau yang jemput ke Jakarta. Menteri yang antar langsung.

Aneh? Tentu saja aneh. Karena itu bukan kado ulang tahun. Itu seperti “kado pelepasan 1,6 juta hektare hutan” untuk oligarki sawit dan pulp.

Dua bulan kemudian, September 2014, KPK OTT Gubernur Riau Annas Maamun. Suap Rp 3 miliar dari pengusaha sawit (Gulakma Group & Duta Palma) agar revisi RTRW lolos. Hasil revisi? Hutan lindung di Riau berubah status jadi APL (Area Penggunaan Lain) dalam sekejap. Dan SK yang jadi alat utama SK No. 673 & 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani sendiri oleh Zulkifli Hasan.

Angka 1,64 juta hektare hutan yang dilepas era Menhut Zulkifli Hasan (2009–2014) “persis sama” dengan angka yang jadi barang bukti kasus suap Annas Maamun. Kebetulankah? No way!

Taman Nasional Tesso Nilo, yang dulu seluas 150 ribu hektar dan jadi rumah terakhir gajah Sumatera, kini tinggal 38 ribu hektare. Sisanya? Jadi kebun sawit dan HTI pulp. Harrison Ford datang 2013, marah besar di depan kamera:

“You are fighting a losing battle!”

Zulkifli Hasan ketawa dan menjawab: “Kita baru berdemokrasi.”

Tapi demokrasi tidak menebang hutan. Manusia dengan stempel lah yang melakukannya.

Zulkifli Hasan dipanggil KPK sebagai saksi 2020. Dia datang, tapi tak ditahan. Annas Maamun dipenjara 7 tahun. Gulakma dipenjara. Pengusaha sawit lain dipenjara. Zulkifli Hasan? Kini menjadi Menteri Perdagangan era Prabowo. Masih memanggul karung yang sama, cuma karungnya lebih besar.

1,64 juta hektare hutan itu setara dengan “22 kali luas negara Singapura. 25 kali Jakarta.3 kali pulau Bali. 100 kali luas kota Bandung”

Hutan itu bukan milik Zulkifli Hasan. Bukan milik Annas Maamun. Bukan milik Sukanto Tanoto atau Eka Tjipta Widjaja. Itu milik kita. Milik anak-anak yang sekarang tenggelam di Sumbar, Sumut dan Aceh karena hutan sudah tak ada lagi yang menahan air.

Jadi siapa yang harus “memanggul” tanggung jawab? Bukan cuma oligarki yang punya kebun. Tapi juga “kuli panggul berjas” yang dulu menandatangani SK, yang kini masih duduk di kursi menteri, yang masih tersenyum di layar televisi.

Mereka bukan pemimpin. Mereka kuli terhormat yang dibayar mahal untuk mengangkat karung duit dari hutan ke kantong tuannya. Menteri kita bisa apa. Apa bisa?

Ingat Riau! Indonesia jangan lupa. Never forget, never forgive!

Penulis: Agung Marsudi,Founder Duri Institute