18 November 2026

Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)

MoneyTalk.id,Jakarta – Kinerja keuangan PT FWD Insurance Indonesia menjadi perhatian di tengah munculnya sejumlah persoalan pelayanan kepada nasabah. Perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia ini pernah mencatat kerugian besar, menghadapi protes terkait penolakan klaim, hingga digugat nasabah ke pengadilan.

Persoalan tersebut menarik dicermati karena bisnis asuransi dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Nasabah membayar premi secara rutin dengan harapan perusahaan memenuhi kewajibannya ketika risiko yang dipertanggungkan terjadi.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan antara kondisi keuangan perusahaan yang dilaporkan positif dengan pengalaman sebagian nasabah yang mengeluhkan pelayanan dan penyelesaian klaim.

Berdasarkan laporan keuangan dan sejumlah pemberitaan, terdapat beberapa catatan penting mengenai perjalanan bisnis FWD Insurance.

Pernah mencatat kerugian ratusan miliar rupiah

Persoalan pertama yang patut dicermati adalah perjalanan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan tahunan 2025 yang telah diaudit, FWD Insurance masih mencatatkan akumulasi kerugian ditahan sebesar Rp5,12 triliun.

Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi 2024 yang mencapai Rp4,95 triliun. Sementara itu, total aset perusahaan pada 2025 tercatat Rp7,45 triliun, dengan total liabilitas sekitar Rp4,23 triliun.

Dalam laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga masih mencatatkan rugi sekitar Rp172,2 miliar pada 2025, membaik dibandingkan kerugian sekitar Rp597,1 miliar pada 2024.

Besarnya liabilitas tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Sebagian besar merupakan kewajiban kontrak asuransi dan PAYDI, bukan otomatis utang pinjaman yang telah jatuh tempo atau gagal dibayar.

Dengan demikian, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana perusahaan mengelola kewajiban kepada pemegang polis, menjaga kecukupan modal, dan memastikan kemampuan membayar klaim.

Semester I 2026 berbalik mencetak laba

Di tengah catatan kerugian sebelumnya, FWD Insurance mengumumkan perbaikan kinerja pada semester pertama 2026.

Dalam siaran pers 22 September 2026, perusahaan menyebut pendapatan premi meningkat 30 persen menjadi Rp766 miliar.

Perusahaan juga mengklaim berhasil membukukan laba bersih setelah pajak Rp107,3 miliar. Angka ini berbalik dari kerugian Rp55,6 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pembayaran klaim dan manfaat selama semester pertama 2026 mencapai Rp246,5 miliar, meningkat 17 persen secara tahunan.

Sementara itu, rasio kecukupan modal berbasis risiko atau Risk Based Capital (RBC) mencapai 281 persen pada Juni 2026. Angka tersebut berada di atas ketentuan minimum 120 persen yang disebut perusahaan sebagai batas regulasi OJK.

Ekuitas perusahaan juga dilaporkan meningkat 3 persen menjadi Rp2,53 triliun.

Namun, perbaikan laba dan RBC tidak otomatis menjawab seluruh persoalan pelayanan nasabah. Kinerja keuangan dan kualitas penyelesaian klaim merupakan dua hal yang harus dinilai secara bersamaan.

Nasabah pernah menggelar demonstrasi di kantor FWD

Persoalan pelayanan nasabah juga pernah menjadi sorotan publik.Pada 3 Oktober 2025, puluhan anggota Jaringan Akar Rumput Indonesia (JARI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor FWD Insurance di Gedung Cambridge, Jalan S. Parman, Medan.

Aksi tersebut berkaitan dengan penolakan klaim asuransi jiwa milik almarhumah Roida br Situmorang.

Ketua Umum JARI, Soleh Nasution, menyampaikan protes karena pihak ahli waris merasa hak mereka tidak dipenuhi meskipun premi telah dibayarkan.

Berdasarkan pemberitaan yang dihimpun Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), FWD menolak klaim melalui surat nomor 302/CLMN/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025.

Alasan penolakan yang disampaikan perusahaan berkaitan dengan riwayat penyakit diabetes yang dinilai tidak dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).

JARI menilai persoalan tersebut perlu diperjuangkan karena menyangkut hak ahli waris pemegang polis.

Pihak keluarga melalui pendampingnya juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke DPR RI dan jalur pengadilan.

Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan klaim asuransi tidak selalu berhenti pada kemampuan finansial perusahaan. Perselisihan juga dapat muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai informasi kesehatan, kewajiban keterbukaan nasabah, dan ketentuan dalam polis. Digugat nasabah Rp250 juta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Persoalan FWD Insurance kembali muncul pada November 2026.

CNBC Indonesia pada 6 November 2026 memberitakan bahwa PT FWD Insurance Indonesia digugat oleh Esterlina Br Nainggolan melalui perkara nomor 1279/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL.

Gugatan tersebut didaftarkan pada 14 Oktober 2026 dengan nilai sengketa Rp250 juta dan tercatat masih dalam proses persidangan.

Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian asuransi jiwa tertanggal 19 Januari 2024 sah dan mengikat secara hukum.

Esterlina juga meminta hakim menyatakan FWD Insurance melakukan wanprestasi karena dianggap tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian polis.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pembayaran uang pertanggungan akibat meninggal dunia sebesar Rp250 juta, disertai bunga 6 persen per tahun sejak pengajuan klaim pada 2024.

Selain itu, penggugat meminta uang paksa atau dwangsom sebesar Rp1 juta per hari apabila perusahaan lalai melaksanakan putusan pengadilan.

Perlu ditegaskan, gugatan tersebut masih merupakan dalil penggugat. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan FWD Insurance terbukti melakukan wanprestasi.

Berapa banyak nasabah yang mengeluhkan pelayanan FWD?

Menariknya, laporan keberlanjutan FWD Insurance tahun 2025 juga memuat data pengaduan konsumen.

Perusahaan menyatakan seluruh 158 pengaduan pada 2025 telah diselesaikan. Pada 2024, sebanyak 253 pengaduan juga dinyatakan selesai, sementara pada 2023 terdapat 852 pengaduan yang seluruhnya dilaporkan telah ditangani.

Adapun kategori pengaduan pada 2025 antara lain:

-Penolakan klaim: 2 pengaduan.

-Permintaan pengembalian premi: 5 pengaduan.

-Perubahan minor atau mayor polis: 1 pengaduan.

-Keluhan lainnya tercatat dalam kategori pelayanan dan administrasi.

Data tersebut merupakan pengungkapan perusahaan sendiri dalam laporan keberlanjutan. Karena itu, angka penyelesaian perlu dilihat bersama kualitas penyelesaian dan kepuasan nasabah, bukan hanya status administratif bahwa pengaduan telah ditutup.

Bagaimana pengawasan OJK?

Sebagai perusahaan asuransi yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, FWD Insurance berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK memiliki kewenangan mengawasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi, kecukupan modal, tata kelola, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, serta perlindungan pemegang polis.

Dalam perkembangan pengawasan industri, OJK pada awal 2026 mengungkapkan telah menjatuhkan 19 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 19 sanksi denda senilai Rp3,82 miliar kepada pelaku usaha jasa keuangan atas pelanggaran perlindungan konsumen selama periode 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026.

Pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain penyediaan informasi dalam iklan, perilaku petugas penagihan, dan persoalan klaim asuransi.

Namun, informasi tersebut merupakan data penegakan terhadap industri secara keseluruhan. Tidak dapat langsung disimpulkan bahwa FWD termasuk perusahaan yang dikenai sanksi tersebut.

Transparansi Menjadi Ujian Kepercayaan Nasabah

Perusahaan asuransi tidak cukup hanya menunjukkan pertumbuhan premi, peningkatan laba, dan rasio kecukupan modal. Kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh kepastian pembayaran manfaat ketika nasabah mengalami risiko yang dijamin polis.

FWD Insurance memang menunjukkan perbaikan kinerja keuangan pada semester pertama 2026. Namun, catatan kerugian sebelumnya, demonstrasi nasabah, dan gugatan hukum tetap menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Di sinilah transparansi manajemen dan pengawasan OJK menjadi penting.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan, ketentuan polis, mekanisme penolakan klaim, serta perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis.

Jangan sampai pertumbuhan bisnis asuransi berjalan lebih cepat dibandingkan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.