22 November 2026

Teuku Yudhistira

MoneyTalk.id,Jakarta – Langkah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menggandengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menelusuri kejanggaran stok batubara PLN hingga memicu pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan, mendapat apresiasi dari elemen masyarakat.

Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira  yang sejak awal menyoroti kasus ini, turut memberi masukan kepada tim yang dilibatkan dalam masalah serius tersebut.

“Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN minta batubara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Padahal di Jawa yang banyak berdiri PLTU low-rank coal (LRC). PLTU yang  bagian program 10.000 MW kan low rank semua,” beber Yudhistira saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Nah, masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik  tidak jelas,” imbuhnya.

Yudhistira juga menyampaikan, faktor lain yang menghambat pasokan batubara ke PLN adalah skema pembayaran yang rumit sehingga membuat pemilik tambang batubara enggan menyuplai.

“Pasokan batubara terhambat, faktor lainnya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke sub-holding, ini yang membuat prosesnya panjang,” ucapnya.

Namun dibalik fakta itu, Yudhis mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini, untuk lebih jeli.

“Awas Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu licik dan licin. Jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangunnya plus mimik wajah yang sedih, jadi lemah. Busuk di PLN selama dipimpin Darmo ini harus segera diamputasi agar tidak menyebar secara luas,” tandasnya.

Buktinya, kata Yudhis, ketika terjadi Blackout Sumatera beberapa waktu lalu, dengan mudahnya Dirut PLN menyalahkan alam.

“Mentang-mentang alam gak mungkin bicara. Sekarang, giliran padam bergilir menyalahkan batubara, yang artinya, selalu menyalahkan pihak lain. Padahal semua bisa diantisipasi bila reserve margin dan keandalan sistem dibangun,” bebernya.

Parahnya lagi, sambung dia, selama 5 tahun ini, sistem kelistrikan yang harusnya menjadi _back bone_ sistem kelistrikan, justru tidak ada yang jalan.

“Yang jalan justru project-peoject yang tidak produktif dan diduga ada hengki pengki seperti project AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM,” ungkap Yudhistira.

“Satu lagi, ini harus segera dituntaskan. Karena kasus pemadaman listrik ini juga ancaman bagi pemerintahan Prabowo, terindikasi ada semacam sabotase. Karena itu saya selalu menekankan, copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya,” tegas Yudhis.

Seperti diketahui, terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, Darmawan Prasodjo sebelumnya mengatakan, ada sejumlah PLTU di Jawa yang terhambat pengoperasiannya karena stok batubara yang menipis. Di antaranya:

– *Jawa Bagian Barat*, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

– *Jawa Bagian Tmur*, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Semua PLTU itu disebutkannya membutuhkan pasokan batubara dengan kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu langsung disanggah Kornas Re-LUN Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.

“Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang _medium rank coal_ yang gak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia, sebagian besar cukup pakai _low rank coal_ karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal,” kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

MoneyTalk, Jakarta – Gaya hidup mewah tampaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari sosok Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Kegiatan plesir yang dilakukannya, baik di dalam maupun luar negeri, sering kali menjadi sorotan publik, terutama di saat-saat penting bagi perusahaan.

‎Ironisnya, kebiasaan ini muncul di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong efisiensi di seluruh sektor. Terbaru, Darmo, sapaan akrabnya, terdeteksi melakukan perjalanan ke luar negeri saat PLN tengah disibukkan dengan siaga kelistrikan, termasuk pada hari raya Idul Adha 1446 H yang jatuh pada Jumat (6/6/2025). Di saat seluruh pegawai PLN berfokus pada tugas, Darmo justru memilih berlibur ke Labuan Bajo, NTT.

‎Tak hanya itu, pada 26 Juni 2025, Darmo kembali terbang ke luar negeri. Investigasi menunjukkan bahwa ia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Dubai dengan pesawat Emirates EKO357. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmennya terhadap tanggung jawab di PLN.

‎Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, mengungkapkan keprihatinannya. “Terlalu banyak sandiwara di dalam BUMN ini yang berujung pada pemborosan uang negara,” ujarnya. Yudhistira juga mengkritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegur jajaran PLN dalam rapat dengan Komisi XII DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

‎”Ngawur. Cuma gimmick itu (Menteri ESDM). Karena Darmo kan lagi cuti plesiran ke Dubai sesuai dengan manifest yang kami peroleh. Tapi kok seolah-olah dibuat hadir dalam rapat itu. Anehkan, settingan ketahuan banget,” cibir Yudhistira saat dihubungi melalui telepon, Selasa (29/7/2024).

‎Yudhistira menegaskan bahwa seharusnya Bahlil marah dalam rapat penting itu, mengingat Darmo lebih memilih berlibur daripada menghadiri agenda yang krusial. “Darmo ini seolah-olah pejabat sakti mandraguna. Di saat Presiden menyerukan efisiensi, dia tetap saja berulang kali plesiran ke luar negeri,” tambahnya.

‎Menurut catatan Yudhistira Darmo sudah beberapa kali terdeteksi bepergian ke luar negeri di saat-saat penting, termasuk ke Australia saat siaga Idul Fitri dan kini ke Dubai saat rapat penting membahas RAPBN ESDM 2026.

‎”Ya kalau memang betul, copot dong Darmo. Minimal sebagai menteri ESDM yang membawahi PLN untuk sektor energi, dia (Bahlil) bisa merekomendasikan ke Menteri BUMN, ke Danantara atau bahkan langsung ke Presiden untuk mengganti Darmo yang tidak peduli dengan semangat Presiden Prabowo terkait efisiensi. Tapi apa berani?” pungkas Yudhistira.

‎Dalam rapat kerja terkait RAPBN ESDM 2026, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan data terbaru mengenai target desa yang teraliri listrik oleh PLN. “Kami menyampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik,” ujarnya.

‎Dengan berbagai sorotan dan kritik yang mengemuka, perjalanan Darmo ke luar negeri di saat PLN siaga menimbulkan banyak pertanyaan tentang komitmen dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di perusahaan vital ini.