21 November 2026

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara Aziz Yanuar menegaskan bahwa peristiwa KM 50 yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq Shihab merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Dalam pernyataannya, Aziz menyebut bahwa tragedi yang terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek tersebut tidak bisa dipandang sebagai kasus biasa, melainkan harus dibawa ke ranah pengadilan HAM. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengungkap fakta secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi para korban.

“Peristiwa Tragedi KM 50 adalah pelanggaran HAM berat dan wajib diproses di pengadilan HAM,” ujar Aziz kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Ia juga menyatakan kesiapan untuk terlibat apabila pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut ulang kasus tersebut. Menurutnya, pembentukan TGPF bisa menjadi langkah strategis untuk membuka kembali tabir peristiwa yang hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan publik.

Aziz menekankan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada proses hukum yang telah berjalan sebelumnya. Ia menilai masih ada ruang untuk pendalaman lebih lanjut, terutama terkait dugaan pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia dalam insiden tersebut.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas aparat dalam setiap proses penegakan hukum. “Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia,” tambahnya.

Kasus KM 50 sendiri hingga kini masih menjadi perhatian publik dan sejumlah kalangan, termasuk pegiat HAM, yang terus mendorong agar penyelesaiannya dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.

Fadli Zon Bungkam Suara Korban! Koalisi Sipil Murka: Kekerasan Seksual Mei 1998 Bukan Sekadar Rumor!

 

Gelombang kecaman deras menghantam Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai pernyataannya yang menyebut tidak adanya bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebut informasi tersebut sebagai “rumor belaka”. Pernyataan ini disampaikan Fadli dalam wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah” yang tayang di YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas gabungan berbagai organisasi masyarakat sipil dan individu pemerhati HAM menyatakan pernyataan Fadli Zon adalah bentuk pelecehan terhadap korban serta pengkhianatan terhadap sejarah dan semangat reformasi.

“Fadli Zon mencoba menghapus jejak kekerasan seksual Mei 1998, ini bentuk kejahatan terhadap kebenaran dan sejarah,” tegas pernyataan resmi Koalisi, Jumat (13/6/2025).

Koalisi menyoroti bahwa kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 telah dibuktikan secara ilmiah, baik oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Presiden BJ Habibie, maupun oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Laporan TGPF pada Oktober 1998 mencatat puluhan korban perkosaan dan pelecehan seksual, terutama menyasar perempuan Tionghoa  menjadikannya sebagai kejahatan bermotif rasial dan gender.

“Penghilangan fakta-fakta ini dari narasi sejarah resmi adalah bentuk pengingkaran terhadap realitas pahit bangsa kita. Ini bukan hanya manipulasi sejarah, tapi juga bentuk impunitas terselubung!” lanjut Koalisi.

Kritik terhadap posisi Fadli Zon kian tajam setelah ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) posisi yang berperan memberi pertimbangan siapa yang layak menyandang gelar Pahlawan Nasional. Fadli sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh yang terang-terangan mendukung Soeharto untuk diberi gelar pahlawan, meski tokoh tersebut dituding sebagai dalang pelanggaran HAM berat selama Orde Baru.

“Bayangkan, pelaku kejahatan kemanusiaan bisa dijadikan pahlawan! Ini pembalikan moral sejarah!” ungkap salah satu aktivis Koalisi.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menyampaikan tuntutan keras, di antaranya:

-Pencabutan pernyataan Fadli Zon dan permintaan maaf kepada korban

-Pembatalan posisi Fadli sebagai Ketua GTK

-Penghentian proyek penulisan sejarah sepihak oleh Kementerian Kebudayaan

-Penolakan segala bentuk rehabilitasi politik terhadap figur-figur Orde Baru, termasuk Soeharto

-Desakan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat

“Kita tidak bisa membangun bangsa yang besar di atas kebohongan sejarah dan pengingkaran penderitaan para korban,” tegas mereka.

Koalisi juga menyerukan agar publik, akademisi, media, serta komunitas korban terus mengawal narasi sejarah agar tidak jatuh ke tangan penguasa yang mengaburkan fakta demi kepentingan politik.

“Menolak lupa adalah bentuk perlawanan. Menolak rekayasa sejarah adalah tugas moral kita semua!”