22 Oktober 2026

Tony Rosyid

MoneyTalk, Jakarta – Pertama, Prabowo seorang nasionalis, juga patriotis. Sebagaimana umumnya prajurit TNI. Prabowo cukup menonjol di sisi ini. Nasionalisme Prabowo terlihat dari semangatnya memberantas korupsi. Meski baru dimulai dari “pesan moral” kepada seluruh perangkat pemerintahannya. Kita tunggu bagaimana Prabowo akan mendorong peran penegak hukum untuk secara serius melakukan pemberantasan korupsi. Pesan moral presiden tidak cukup tanpa ada penegakan dan ketegasan hukum.

Prabowo juga menunjukkan konsentrasinya di bidang ketahanan pangan. Prabowo janji tidak akan impor beras di tahun 2025. Prabowo nampaknya optimis. Dengan anggaran mentan yang dinaikkan 10 kali lipat (dari 8 T menjadi 80 T), target ketahanan pangan akan tercapai. Kita tunggu, apakah naiknya anggaran yang super extra ini betul-betul akan efektif untuk pencapaian ketahanan pangan dalam negeri.

Soal kedaulatan dan keamanan, tidak perlu meragukan Prabowo. Ini bidang yang selama ini digelutinya. Kabarnya, Prabowo akan rekruit 500.000 tentara. 250.000 jadi anggota TNI. 250.000 lainnya akan jadi pasukan cadangan.

Kedua, Prabowo cukup sukses merangkul berbagai elemen bangsa. Prabowo merangkul hampir semua partai politik dengan memberinya jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Prabowo juga merangkul hampir semua ormas. Prabowo merangkul pula para guru dengan menaikkan gaji mereka. Naik satu kalu gaji untuk ASN, dan 2 juta untuk guru honorer. Prabowo juga merangkul buruh dengan menaikkan UMP-nya sebesar 6,5%. Juga membebaskan hutang buat UMKM.

Satu sisi, ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ini sekaligus akan memperkuat dukungan rakyat untuk memperkokoh stabilitas politik dan kekuasaan Prabowo.

Ketiga, Prabowo mesti pelan-pelan mampu melepaskan diri dari intervensi dan ketergantungan kepada Jokowi. Gemuknya kabinet yang mengakomodir sekian banyak dari para loyalis Jokowi membuat banyak pihak khawatir.

Prabowo punya pitensi untuk mendapatkan limpahan dukungan dari berbagai pihak, termasuk konstituen Anies Baswedan dan PDIP. Namun, bayang-bayang Jokowi menghalangi mereka untuk mendukung dan bergabung. Ketika Prabowo lepas dari Jokowi, maka dua kelompok di atas akan banyak yang mendukung dan bergabung.

Ada harapan besar kepada Prabowo untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sebagian telah rusak parah di era Jokowi. Diantaranya adalah politisasi institusi hukum, kriminalisasi aktifis, terkekangnya pilar demokrasi, dan matinya mimbar kampus. Sudah waktunya pemilihan rektor dikembalikan ke senat universitas, tanpa campur tangan kementerian. Dorong kampus untuk menjadi institusi pendidikan yang independen, sehingga mampu secara lebih efektif melahirkan para sarjana yang tidak saja kompeten, tapi juga kritis dan memiliki kesadaran bernegara yang tinggi.

Keempat, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Karena itu, Prabowo butuh oposisi. Prabowo mesti memberi ruang kepada lahirnya oposisi untuk menjadi mitra dialog dan sparing partner dalam mrmbangun bangsa ini. Pemerintahan akan kokoh jika mampu membuka ruang bagi hadirnya kritik terhadap kinerjanya.

Di tengah DPR yang tidak lagi bisa diharapkan peran kontrolnya terhadap pemerintah, maka hadirnya oposisi menjadi penting untuk mengoreksi setiap potensi kesalahan dan ketersesatan pemerintah.

Hadirnya oposisi justru akan membuat pemerintahan menjadi lebih tangguh dan tahan banting.

Empat hal ini perlu menjadi catatan yang amat penting untuk diperhatikan oleh Prabowo di awal menjalankan tigasnya sebagai kepala pemerintahan, agar tidak salah arah.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk,Jakarta – Jokowi dan Prabowo sepakat dan satu kata: Anies Baswedan harus dilenyapkan. Tidak boleh ada panggung buat Anies. Bagaimana cara melenyapkan Anies Baswedan? Lakukan operasi terhadap partai-partai yang akan usung Anies.

Hanan Supangat digeledah rumahnya, dan jadi tersangka. Kader Nasdem ini jadi pintu masuk. Dari sini, anak Surya Paloh dibidik.

Semula, Surya Paloh kekeuh ingin calonkan Anies di pilgub Jakarta. Operasi terhadap Surya Paloh cukup alot.Tapi, ketika anaknya disasar, ini bukan hal mudah bagi Surya Paloh untuk menjaga komitmen dengan Anies. Menurut sumber yang layak dipercaya, infonya rombongan aparat penegak hukum sudah standby di depan pulau pribadi ketum Nasdem yang ada di Pulau Seribu. Tentu bukan untuk jalan-jalan. Ada apa? Jangan bego. Akhirnya, Surya Paloh menyerah.

PKB tersandera dengan kursi ketua umumnya yang sedang muktamar. Resuffle Kemenkumham sebagai ancaman nyata buat Cak Imin. Mau aman? Tinggalkan Anies. Plus dapat jatah menteri, duta besar, wakil ketua DPR, dll.

Bagaimana dengan PKS? Gak perlu digoda. PKS bahkan menawarkan diri ke KIM. Presiden PKS sudah memberi sinyal yang lugas dan terang-terangan ke Dasco, ketua harian Gerindra saat acara PKB. “Pak Dasco jangan hanya ajak Nasdem dan PKB. PKS ajak-ajak juga lah…” Anda bego kalau masih gak paham. Bagaimana cara exit dari Anies? Bisa dibicarakan bareng. Diskusi sambil ngopi. Itu hal mudah. Yang penting dealnya cocok. Lalu bilang ke publik: “ini hasil ijtihad”. Beres !

PDIP coba-coba mau usung Anies pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara No. 60. Kasus Rano di Bank Banten pun muncul kembali. Belum urusan Puan Maharani dan keponakan Megawati. PDIP pun mundur teratur.

Dengan semua dinamika ini, Ridwan Kamil telah mendapatkan jaminan untuk menang dengan menyingkirkan Anies Baswedan. Sesuatu yang sulit dibantah. Inilah yang membuat Ridwan Kamil tinggalkan Jawa Barat. Sengaja skenario ini dibuat agar Gerindra bisa ambil Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi. Win win solution. Clear !

Pokoknya, Anies tidak boleh dapat tiket pilgub Jakarta.

Penulisan: Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa