MoneyTalk.id,Jakarta – Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi
Pengamat geopolitik yang juga wartawan senior menyampaikan penilaian tajam terkait relasi Prabowo-Jokowi pasca skandal penyadapan, dalam acara podcast Bang Mardani pada Sabtu, 7 November 2026.
Menurutnya, dualisme Prabowo-Jokowi memang satu soal yang pelik, tetapi akan menyesatkan jika semua operasi senyap dilimpahkan begitu saja kepada Jokowi sebagai dalang tunggal.
“Kalau semua operasi senyap semua dilimpahkan pada Jokowi apalagi sebagai mastermind/dalang, tanpa sadar kita seperti menatap matahari terlalu dekat. Sehingga bukannya terang benderang malah buta,” ujar pengamat tersebut.
Ia menyebut, selama dua periode Jokowi menjadi presiden, tiga sosok menjadi otak dan dinamo pemerintahan.
“Selama dua periode Jokowi jadi presiden, tiga serangkai ini merupakan otak dan dinamo starter pemerintahan. dualisme Prabowo-Jokowi,” kata dia.
Menurutnya, yang perlu dipertanyakan sekarang adalah apakah ketiga sosok itu hanya sekadar eksekutor dari Jokowi, atau justru memiliki agenda strategis sendiri.
“Benarkah tiga serangkai hanya sekelas eksekutor pelaksana belaka terhadap hajatan Jokowi. Bagaimana dengan agenda strategis tiga serangkai ini yang mana Jokowi hanya sekadar dipaketkan dalam rencana strategis tiga serangkai ini?” ujarnya.
Ia menilai, kekuatan tiga serangkai itu tidak hanya soal uang, tetapi jejaring yang lebih luas.
“Jokowi boleh saja punya uang, terlepas darimana dan bagaimana caranya. Tapi kalau kita cermati jejaring relasi tiga serangkai ini, uang hanya salah satu komponennya,” kata pengamat tersebut.
“Ketiga serangkai ini punya jejaring relasi dan jejaring kerja yang lingkupnya lebih luas: jaringan informasi, jaringan politik, jaringan logistik, jaringan ekonomi, dan jaringan relasi TNI-POLRI baik institusional maupun personal,” tambahnya.
Dari penilaian itu, ia menyimpulkan bahwa dalam lanskap politik pasca Jokowi, tiga serangkai tersebut merupakan imperium politik yang sesungguhnya.
“Jadi dalam lanskap politik pasca Jokowi sejak 2026, ketiga serangkai Luhut-Tito-Listyo merupakan imperium politik yang sesungguhnya. Lantas Jokowi? Ya termasuk dalam paket ini juga lha wong Gibran Wapres. Tapi dalam perang skema, sejatinya Prabowo berhadapan dengan triumvirat Luhut-Tito-Listyo,” tegasnya.
Ia juga menilai, sejak paruh pertama kepresidenan Prabowo, Listyo Sigit dinilai masih memiliki posisi paling menentukan di antara ketiganya.
“Hanya saja sejak paruh pertama kepresidenan Prabowo, Listyo lah yang relatif masih punya ‘Kartu Hidup.’ Sebab sebagai Kapolri, secara langsung masih pegang rantai komando dan hirarki ke seluruh jajaran kepolisian. Termasuk intelijen kepolisian,” ujar dia.
Sementara itu, menurutnya, posisi Luhut melemah setelah Sri Mulyani tidak lagi menjadi Menteri Keuangan, dan ruang gerak Tito sebagai Mendagri juga tidak sebebas era Jokowi.
Ia kemudian mengajak publik untuk berandai-andai soal strategi yang paling logis bagi tiga serangkai tersebut.
“Ketika mereka bertiga punya agenda, punya jejaring luas di dalam dan luar negeri, tapi tak punya sosok andalan selain citra populisme Jokowi, dan satu-satunya kartu yang bisa dimainkan cuma Gibran sebagai wapres, apa yang mereka lakukan? Tiada lain yang paling logis: pertajam terus polarisasi blok antara Prabowo-Gibran sehingga manuver tiga serangkai itu tersamar dalam polarisasi blok Prabowo-Gibran,” katanya.
Menurutnya, polarisasi blok Prabowo-Jokowi memang ada benarnya, namun bukan itu inti persoalannya.
Terkait skandal penyadapan, ia menilai penyadapan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan spionase dan operasi intelijen yang dituntun tujuan politis dan strategis.
“Penyadapan yang lazimnya merupakan bagian dari kegiatan spionase, pastinya di bawah arahan misi operasi intelijen. Dan misi intelijen berarti dituntun oleh tujuan politis dan strategis,” ujar dia.
Ia juga mempertanyakan apakah ide penyadapan tersebut merupakan bagian integral dari operasi intelijen, atau justru over manuver yang membunuh tujuan strategisnya.
“Dari settingan ini, ide penyadapan merupakan bagian integral dari kegiatan spionase dan operasi intelijen mereka ataukah buah dari over manuver Listyo yang pada perkembangannya merupakan langkah taktis yang justru membunuh tujuan strategisnya?” kata pengamat tersebut.
Menurutnya, pertanyaan kunci itu baru bisa terjawab lewat proses persidangan, sehingga publik tidak larut dalam penjelasan yang terlalu sederhana.
“Makanya jangan dulu larut dalam banjir berita yang cenderung mau main gampangannya saja bahwa ini perseteruan Prabowo versus Jokowi,” tegasnya.
“Meski ada benarnya, penjelasannya terlalu dangkal dan menyederhanakan masalah. Pilihan biner yang jadi sifat di era digital seperti yes or no? Teruskan atau batalkan? Menyebabkan kita dipaksa memilih tanpa sebuah pilihan alternatif,” pungkasnya.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh pernyataan di atas merupakan pandangan dan penilaian dari pengamat geopolitik yang juga wartawan senior, sebagaimana disampaikan dalam acara podcast Bang Mardani pada Sabtu, 7 November 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, Listyo Sigit Prabowo, maupun dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pihak lain yang disebutkan dalam pernyataan tersebut terkait dugaan penyadapan, tudingan triumvirat, dan penilaian yang disampaikan.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dugaan yang disampaikan belum merupakan fakta hukum yang terbukti di pengadilan.
Redaksi membuka ruang kepada pihak-pihak yang disebutkan narasumber untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan secara terbuka dan berimbang sesuai ketentuan yang berlaku. Redaksi akan memuat dan memperbarui berita ini apabila telah memperoleh tanggapan resmi dari pihak terkait.
