20 November 2026

Uchok Sky Khadaf

MoneyTalk, Jakarta – Janji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan kembali normal dalam tujuh hari sejak Jumat (19/9/2025) terbukti meleset.

Pantauan media di berbagai SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR menunjukkan kelangkaan pasokan bensin masih terjadi hingga hari ini, tepat sepekan setelah janji tersebut disampaikan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Bahlil dan Pertamina telah gagal menepati komitmen. “Bahlil Lahadalia baru tahu dia, sekarang kena dibohongi PT Pertamina,” ujarnya.

Tak hanya Bahlil, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri sebelumnya juga memastikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta dapat terpenuhi dalam satu minggu. Namun, realita berbicara lain.

“Janji tinggal janji. Pertamina tidak bisa memenuhi distribusi tambahan BBM yang rencananya diimpor melalui Pertamina untuk SPBU swasta,” ungkap Uchok.

CBA pun mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi Dirut Pertamina. “Kalau perlu pecat saja Simon karena kerjanya lelet, tidak sesuai janji, dan kinerjanya buruk,” tegas Uchok.

Hingga berita ini dirilis, Pertamina belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan distribusi BBM untuk SPBU swasta.

MoneyTalk,Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera mengaudit sebuah perusahaan asuransi digital (insurtech) dalam negeri yang diduga memanipulasi data keuangannya untuk meraup pendanaan dari investor. Jika dugaan itu terbukti, OJK harus menjatuhkan sanksi tegas dan melaporkannya ke penegak hukum.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, insurtech tersebut dikabarkan berhasil menarik pendanaan dari sejumlah investor perusahaan rintisan (startup) atau modal ventura pada 2021.

“Insurtech ini pernah mendapat pendanaan Seri B dari sejumlah investor senilai lebih dari US$50 juta atau sekitar Rp800 miliar, antara lain dari East Ventures (EV) Growth, GGV Capital, eWTP Fund, Saratoga Investama Sedaya, dan Emtek. Kami menduga investor-investor ini tidak mengetahui modus yang dilakukan insurtech itu,” ungkapnya, Senin (15/9/2025).

Dia enggan menyebut nama insurtech dimaksud dengan alasan OJK telah mengetahuinya. Namun, sebagai informasi saja, perusahaan itu berdiri sejak 2017 dan pernah dinobatkan sebagai insurtech terbesar di Indonesia dengan puluhan cabang, termasuk beberapa di luar negeri. Salah seorang pendirinya disebut berasal dari Tiongkok.

Insurtech ini sempat menjadi sorotan setelah mengklaim pendapatan premi bruto atau gross written premium (GWP) tembus Rp3 triliun pada 2022, tumbuh lebih dari 2.000% dibandingkan 2018 atau dua kali lipat dari capaian 2021 sebesar Rp1,5 triliun.

Uchok menyebut, manipulasi GWP justru menjadi modus yang dilakukan insurtech tersebut agar kinerjanya melesat sehingga perusahaan dinilai sangat prospektif dan investor tertarik menyuntikkan modalnya.

“Bekerja sama dengan para broker internalnya, insurtech ini diduga mengambil data premi dari perusahaan asuransi lain untuk dicatatkan sebagai GWP mereka. Manipulasi data ini agar prospek perusahaan kelihatan kinclong di mata investor,” ujarnya.

Menurut Uchok, manipulasi keuangan atau fraud semacam itu tidak hanya merugikan investor, tetapi juga dapat merusak ekosistem usaha rintisan (startup) dan kredibilitas insurtech di dalam negeri, bahkan bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan sektor keuangan secara luas.

“Kami mendapat informasi kasus terkait insurtech ini pernah dilaporkan ke OJK tetapi belum ada tindaklanjutnya. Kami minta OJK segera audit tuntas dan jatuhkan sanksi tegas jika dugaan itu terbukti. Ini bukan soal pembiayaan atau modal ventura saja, tetapi asuransi yang rentan terhadap isu fraud,” tegasnya.

Dia meminta OJK bertindak cepat, tegas dan transparan agar kepercayaan investor startup dan masyarakat terhadap asuransi, khususnya insurtech, tetap terjaga. Apalagi tren kinerja pembiayaan dan penyertaan modal vetura di Indonesia cenderung menurun.

Mengutip laporan DailySocial.id, pembiayaan startup Indonesia pada semester pertama 2025 anjlok 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total modal yang digelontorkan susut menjadi hanya US$161,3 juta, terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Mirip Kasus e-Fishery

Menurut Uchok, modus yang dilakukan insurtech itu mirip dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery, sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang budidaya perikanan, yang sempat mengguncang dunia startup di Indonesia.

Kasus eFishery ditangani oleh Bareskrim Polri sejak akhir 2024 dan telah menahan mantan CEO Gibran Huzaifah beserta dua orang lainnya. Mereka dituduh bekerja sama melakukan penipuan dan penggelapan dalam proses investasi pada eFishery.

Uchok berharap OJK tidak berhenti pada hasil investigasi dan audit terhadap insurtech tersebut, tetapi harus menindaklanjutinya dengan langkah konkret, termasuk melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri untuk diproses hukum.

Jika terbukti ada unsur manipulasi data keuangan, perusahaan dan individu yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 508 dan 378 KUHP yang mengatur sanksi pidana terkait pemalsuan laporan keuangan dan penipuan korporasi.

Potensi sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana bagi pihak yang terlibat, sanksi perdata jika ada pihak yang mengalami kerugian, serta pengawasan yang lebih ketat dari regulator terhadap perusahaan startup.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti lambannya penanganan dugaan korupsi pengadaan alat olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi TA 2023.

Meski tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi dinilai belum menyentuh aktor-aktor kuat lainnya, termasuk sejumlah anggota DPRD yang disebut-sebut terlibat.

Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi mempertanyakan alasan Kejari Bekasi belum memanggil legislator yang diduga punya andil dalam proyek bermasalah senilai hampir Rp 10 miliar tersebut.

“Kabar keterlibatan sejumlah legislatif DPRD Kota Bekasi sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” kata Uchok, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, indikasi keterlibatan sejumlah anggota DPRD sangat jelas, termasuk mereka yang disebut sebagai pemilik pokok pikiran (pokir) proyek. Ia menyebut, aliran dana haram dalam kasus ini tak mungkin berhenti di level teknis semata.

“Alat bukti itukan tidak mungkin tidak bisa didapat Kejaksaan, terlebih sudah ada tiga orang tersangkanya, masa iya dalam rangkaian sejumlah pihak yang diperiksa dalam proses penyidikan tidak diketemukan satupun kesaksian para tersangka,” ujarnya.

“Apalagi dari sejumlah video yang menunjukan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Bekasi saat itu sudah sangat jelas, bahkan sejumlah elemen masyarakat sempat melakukan demonstrasi agar kasus tersebut transparan dan terungkap hingga menyeret aktor intelektualnya,” sambungnya.

Menurutnya, kalau benar Kejaksaan sudah pegang bukti kuat, mustahil tidak ada satu pun nama dari pihak legislatif yang disebut oleh para tersangka. Uchok juga menyinggung aksi-aksi demonstrasi masyarakat yang sempat digelar beberapa waktu lalu, menuntut transparansi penanganan kasus dan pengusutan tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

“Saya berharap Kejaksaan dalam kasus ini jangan sampai masuk angin, kita harus mengawal dan mengawasi proses hukumnya agar kasus tersebut terungkap hingga ke akar-akarnya,” tandasnya.

Kasus dugaan korupsi ini menyeret anggaran Dispora Kota Bekasi senilai Rp 4,7 miliar dari total hampir Rp 10 miliar proyek. Proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga, PT Cahaya Ilmu Abadi (CIA), yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan sejumlah pejabat dan anggota dewan.

Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka: mantan Kepala Dispora Ahmad Zarkasih (AZ), mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad AR, dan Direktur PT CIA, Masturi. Pemilik PT CIA, Tomi Uno Walangitan (TUW), beserta stafnya juga telah diperiksa.

Kasus ini disebut-sebut turut menyeret nama Wali Kota Bekasi nonaktif Tri Adhianto, yang diduga menerima “fee” dari pihak rekanan.

Rencananya, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Juli 2025. Namun publik masih menanti, apakah Kejari Bekasi akan berani menindak pihak-pihak yang punya kekuasaan politik di balik proyek bermasalah ini.