18 November 2026

Uchok Sky Khadafy.

MoneyTalk, Jakarta – Rekrutmen 14 pegawai baru di Garuda Indonesia yang merupakan mantan pegawai Lion Air Group tengah menjadi sorotan. Besaran gaji yang diterima mereka, berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 117 juta, memicu reaksi keras dari internal perusahaan dan publik.

Dalam keterangan pada Awak Media, minggu (23/3/2025), Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafy, menilai bahwa rekrutmen ini sarat akan indikasi ketidakterbukaan dan tidak selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Reaksi Serikat Karyawan Garuda

Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia, yang terdiri dari Asosiasi Pilot Garuda (APG), Serikat Karyawan Garuda Indonesia (SEKARGA), dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), dengan tegas menolak keputusan tersebut. Mereka bahkan telah mengirimkan surat protes kepada Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan, pada 5 Maret lalu dengan tuntutan agar 14 pegawai baru tersebut dinonaktifkan.

“Proses rekrutmen di BUMN seharusnya tidak nepostisme tapi transparan, adil, dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan harus di ingat protes serikat karyawan Garuda Indonesia janganlah dianggap hal yang biasa saja karena ini bukti bahwa Pemimpin managemen Garuda Indonesia hanya mementingkan kelompok dan kroninya untuk mengamankan kedudukan selama menjabat, Ini Nepotisme!,” ujar Uchok, dengan nada geram.

Indikasi Kepentingan Pribadi?

Fakta bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut Garuda Indonesia pada November 2024, Wamildan Tsani Panjaitan pernah menduduki posisi Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Lion Air, turut memicu spekulasi adanya konflik kepentingan.

“Rekrutmen ini lebih bernuansa politis dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan. Garuda Indonesia sudah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, loyal, dan berintegritas. Jangan sampai ada kepentingan pribadi pemimpin yang mengorbankan aturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan,” lanjut Uchok.

Ia juga menegaskan bahwa rekrutmen dan promosi jabatan di BUMN tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pertemanan semata, tetapi harus didasarkan pada profesionalisme dan kebutuhan perusahaan.

Seruan kepada Menteri BUMN

Serikat karyawan kini meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk segera turun tangan guna menyelesaikan persoalan ini. Mereka menilai bahwa langkah ini penting demi menjaga stabilitas internal perusahaan serta memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor.

“Menteri BUMN harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai ada gejolak berkepanjangan di internal Garuda Indonesia yang justru dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis perusahaan,” tutup Uchok.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Direktur Utama Garuda Indonesia maupun Menteri BUMN terkait tuntutan dari serikat karyawan tersebut. Perkembangan selanjutnya masih dinantikan oleh berbagai pihak yang mengamati kasus ini.

MoneyTalk, Bogor – Proyek Pengadaan Interactiv Flat Panel (IFP) untuk bantuan kepada sekolah SD dan SMP di Dinas Pendidikan, Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2024 menuai pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya pengadaan elektronik jenis Televisi berukuran besar yang menelan biaya Rp 75 Milyar ini, dinilai tidak tepat sasaran dan diduga sarat korupsi.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Center Budget For Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafy. Menurut Uchok, dirinya menduga ada perbuatan korupsi dalam perosesi pengadaan Smart TV untuk dibagikan disejumlah sekolah SD dan SMP tersebut. Ditambahkannya, ada beberapa alasan dirinya menduga tindakan korupsi dalam proyek pengadaan elektronik oleh Disdik itu. diantaranya, sejak perencanaannya terkesan dipaksakan lantaran smart TV ini tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, Kabupaten Bogor. Padahal, banyak hal yang lebih dibutuhkan warga, seperti pembangunan Puskesmas, gedung sekolah dan lain – lain.

“Artinya peroyek tersebut tidak dibutuh warga. Kan masih banyak kita jumpai jalan raya yang rusak, sekolahan yang harus direnovasi dan sebagainya. Dari sini kita sudah bisa menduga ada korupsi. Coba, apa kepentingan Pemkab Bogor memaksakan adanya pembelian TV hingga 75 milyar tersebut,” tegasnya.

Selain perencanaan dipaksakan, Uchok juga menduga ada kejanggalan dalam proses pembelian elektronik yakni sejumlah TV dengan distributor elektronik tersebut. Pasalnya terlihat dari harga satuan terlalu mahal. “Kan banyak IFP dengan spesifikasi yang sama namun harga dibawah 100 juta. Tapi kenapa Disdik mencari merek yang lain dengan harga hingga 225 juta setiap unit dengan merk yang belum dikenal,” ungkap Uchok, heran.

Temuan CBA mendapatkan data Disdik Kabupaten Bogor, menunjuk PT. Matra Pratama dan PT Dwi Abisatyo dalam pengadaan 297 unit TV untuk dibagikan kepada 297 sekolah dasar, dengan merk RO COMP 75 icnh With Cam dengan harga Rp 184 juta per unit dengan jumlah total Rp 55. 107. 750.000. Sementata bantuan untuk SMP mendapat Flat Panel TV 86 inc merk Ice Board local harga Rp 225.000.000 jumlah total Rp 20.350.600.000 melalui PT. Turbo Perkasa.

Sementara hasil investigasi CBA setelah mewawancarai sejumlah distributor besar Smart TV dengan spek yang sama di Jakarta menemukan selisih harga yang sangat besar. Seperti distributor resmi merk iTboard 75 inc with Camera terdapat harga Rp 57 juta. Sehingga wajar saja sejumlah kalangan mencurigai ada korupsi dalam pengadaan IFP di Disdik Kabupaten Bogor tahun 2024 yang menelan biaya Rp 75 Milyard tersebut.

Selain itu ada sejumlah sumber berasal dari beberapa Pejabat Pemkab Bogor, yang minta namanya dirahasiakan bahwa pengadaan smart TV ini dianggarkan dengan memangkas anggaran infrastruktur banhkan menganulir anggaran APBD penting yang lain seperti pembangunan Puskesmas dan lain – lain.