MoneyTalk.id,Jakarta – Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sejumlah legislator diketahui memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat, bahkan ada yang menempuh pendidikan melalui jalur kesetaraan Paket C.
Perdebatan ini semakin ramai setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota legislatif yang pernah mengikuti pendidikan kesetaraan melalui program Kejar Paket C.
Pernyataan tersebut memancing rasa ingin tahu publik. Warganet kemudian menelusuri daftar riwayat hidup anggota DPR RI yang dipublikasikan melalui situs resmi lembaga legislatif. Sejumlah tangkapan layar profil pendidikan anggota dewan pun beredar luas di media sosial.
Nama-nama yang menjadi sorotan bukan berasal dari satu partai politik saja. Berdasarkan data riwayat pendidikan yang beredar, terdapat legislator dari PDI Perjuangan, Partai NasDem, PAN, PKB hingga Partai Gerindra yang tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau Paket C.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, terdapat Hj. Ida Nurlaela Wiradinata dari daerah pemilihan Jawa Barat X. Dalam riwayat pendidikannya, Ida tercatat menyelesaikan pendidikan di SMAN 2 Cimahi pada 1988.
Nama lainnya adalah Samuel JD Wattimena dari daerah pemilihan Jawa Tengah I yang tercatat memiliki pendidikan terakhir SLTA. Ada pula Hj. Eko Kurnia Ningsih dari daerah pemilihan Bengkulu yang menyelesaikan pendidikan di SMU SPG Bengkulu pada 1990.
Sementara dari Fraksi Partai NasDem, nama Nafa Indria Urbach turut menjadi perhatian. Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI tersebut tercatat menamatkan pendidikan menengah di SMU PGRI 6 Cempaka Putih pada 1998.
Dari Fraksi PAN, Widya Pratiwi yang mewakili daerah pemilihan Maluku juga tercatat memiliki pendidikan terakhir SLTA.
Sorotan lebih besar muncul terhadap sejumlah anggota DPR yang menempuh pendidikan melalui jalur Paket C. Mereka di antaranya penyanyi Iyeth Bustami dari Fraksi PKB, yang tercatat sebagai lulusan Paket C Kelompok Belajar Cerdas, Binjai, pada 2008.
Kemudian Adik Sasongko dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Tengah V yang tercatat sebagai lulusan Paket C SMA Sinar Mentari periode 2021–2023.
Nama lainnya adalah Sudian Noor dari Fraksi PAN daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. Ia tercatat menyelesaikan pendidikan SMA Paket C pada 2012 dan kemudian melanjutkan pendidikan sarjana pada 2020.
Ada pula Jamal Mirdad dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Tengah I yang tercatat menempuh pendidikan SMA Paket C di PKBM Santika.
63 Anggota DPR Berpendidikan SMA atau Sederajat
Berdasarkan data statistik yang dikutip dalam perbincangan tersebut, dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 63 orang atau sekitar 10,85 persen tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.
Komposisi pendidikan lainnya meliputi tiga orang lulusan D3, 155 orang lulusan S1, 119 orang lulusan S2, dan 29 orang lulusan S3.
Namun, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni transparansi data pendidikan para wakil rakyat. Sebanyak 211 anggota DPR disebut belum mencantumkan riwayat pendidikan terakhir dalam data yang dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik di lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tersebut.
Masyarakat tentu berhak mengetahui rekam jejak para wakilnya. Apalagi, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam membahas undang-undang, menyusun anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Sah Secara Hukum, tetapi Kualitas Tetap Dipertanyakan
Meski menjadi perbincangan, anggota DPR dengan ijazah SMA maupun Paket C tidak dapat serta-merta dianggap melanggar ketentuan hukum.
Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.
Pendidikan kesetaraan Paket C yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga diakui setara dengan pendidikan formal SMA sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, lulusan Paket C memiliki hak yang sama untuk mengikuti kontestasi politik dan menjadi anggota legislatif.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan semata-mata soal tinggi atau rendahnya ijazah. Yang lebih penting adalah kemampuan seorang legislator memahami persoalan bangsa, membaca naskah akademik, menguasai substansi undang-undang, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Gelar akademik tidak otomatis menjamin seseorang menjadi wakil rakyat yang berkualitas. Sebaliknya, pendidikan formal yang tidak tinggi juga bukan alasan untuk meragukan kapasitas seseorang tanpa melihat rekam jejak dan kinerjanya.
Publik pada akhirnya memiliki alasan untuk mengajukan pertanyaan lebih mendasar: apakah 580 anggota DPR RI telah bekerja sesuai harapan masyarakat?
Sebab, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan hanya terletak pada ijazah yang dimiliki, melainkan pada kualitas keputusan politik, produk legislasi, integritas, dan keberpihakannya kepada rakyat.
Di tengah polemik pendidikan ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah transparansi dan pertanggungjawaban. Rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga legislator yang mampu menjalankan mandat konstitusional dengan baik.
