16 November 2026

Yuddy Chrisnandi

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai bukan sekadar pergantian rutin. Guru Besar Universitas Nasional (UNAS) Yuddy Chrisnandi melihat keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai bagian dari proses regenerasi sekaligus upaya mencari sosok yang dinilai paling tepat untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Yuddy mengatakan, sebelum Suyudi dipilih, terdapat sejumlah nama jenderal bintang tiga yang telah masuk dalam proses pertimbangan. Menurutnya, Suyudi memang termasuk salah satu nama yang pernah diajukan pada masa Kapolri sebelumnya, tetapi bukan kandidat yang menjadi prioritas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Ada nama bintang tiga lainnya yang diajukan oleh Kapolri sebelumnya. Memang ada nama Pak Suyudi, tetapi bukan prioritas bagi Kapolri Sigit,” kata Yuddy Chrisnandi di Podcast Forum Keadilan Madilog, Selasa (6/10/2026).

Menurut Yuddy, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo setelah mendapatkan masukan dari berbagai unsur pemerintahan dan politik. Ia menyebut Presiden dibantu sejumlah orang kepercayaan di lingkaran pemerintahan dan lembaga negara untuk mengolah informasi mengenai sosok yang dianggap paling tepat memimpin Polri.

“Presiden dibantu oleh orang-orang kepercayaan di lembaga legislatif, unsur pimpinan DPR, Menko Polkam, Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, terus mengolah informasi siapa orang yang terbaik untuk regenerasi kepemimpinan Polri,” ujarnya.

Yuddy menilai cepatnya proses pergantian Kapolri menunjukkan bahwa keputusan Presiden sudah melalui pertimbangan yang cukup matang sebelum diumumkan ke publik.

Ia bahkan menyebut Suyudi sendiri sempat terkejut ketika mengetahui dirinya ditunjuk sebagai calon Kapolri.

“Komjen Suyudi juga surprise. Itu baru dia ketahui kurang lebih malam pergantian. Ini arahan Presiden,” kata Yuddy.

Secara faktual, Presiden Prabowo mengirim Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 kepada DPR pada 30 September 2026. Dalam surat tersebut, Suyudi diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Komisi III DPR kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi dan menyetujuinya secara aklamasi sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo resmi melantik Suyudi sebagai Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Pada saat yang sama, Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri berdasarkan Keppres Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Suyudi kemudian menerima Panji-panji Polri Tribrata dari Listyo Sigit dalam upacara serah terima di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026. Momentum itu menandai beralihnya kepemimpinan Polri dari Sigit kepada Suyudi.

Yuddy juga menilai keputusan Prabowo memilih Suyudi tidak bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan kepemimpinan lama.

Menurut dia, ada persepsi di tengah masyarakat bahwa Listyo Sigit merupakan bagian dari legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, Prabowo disebut mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan pemimpin baru Polri.

“Bukannya Pak Prabowo mempertahankan Sigit yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan legacy Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo ingin mencari seorang sosok Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang lebih baik dari yang ada sekarang,” ujar Yuddy.

Pernyataan tersebut muncul di tengah berakhirnya masa kepemimpinan Sigit sebagai Kapolri. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pemberhentian Sigit dilakukan karena dinilai sudah waktunya, dan DPR kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

Pilihan terhadap Suyudi juga memiliki dasar rekam jejak yang cukup panjang di lingkungan Polri.

Suyudi merupakan lulusan Akpol 1994 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Ia pernah menjabat Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor, serta menduduki sejumlah posisi di Bareskrim Polri.

Kariernya kemudian meningkat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023–2024, Kapolda Banten pada 2024–2025, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025 hingga ditunjuk menjadi Kapolri.

Saat memimpin BNN, Suyudi antara lain menangani pengungkapan jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sekitar dua ton sabu yang disebut bernilai sekitar Rp5 triliun.

Rekam jejak tersebut membuat Suyudi memiliki pengalaman di bidang reserse, kewilayahan, pemberantasan narkotika, hingga manajemen lembaga penegak hukum.

Salah satu hal yang menjadi perhatian setelah pergantian Kapolri adalah langkah cepat Suyudi melakukan penyegaran organisasi.

Sehari setelah resmi menjadi Kapolri, Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang mengatur mutasi dan rotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah.

Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru. Mutasi juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.

Sejumlah posisi strategis ikut berubah. Komjen Asep Edi Suheri dipindahkan menjadi Irwasum Polri, sementara posisi Kapolda Metro Jaya dipercayakan kepada Irjen Dadang Hartanto.

Selain itu, Dedy Kusuma Bakti ditugaskan sebagai Kabaintelkam, Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, Hery Herjawan sebagai Kabaharkam, Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat, serta Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.

Polri menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran dan regenerasi. Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu bahkan menyebut percepatan mutasi diperlukan untuk merespons dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kecepatan pergantian tersebut kemudian dianalogikan Yuddy dengan strategi Blitzkrieg Jerman pada Perang Dunia II.

Menurutnya, analogi tersebut menggambarkan bagaimana keputusan strategis dilakukan secara cepat sehingga tidak memberikan banyak ruang bagi pihak-pihak yang mungkin ingin menghambat proses.

“Pergantian Kapolri yang dilakukan dalam waktu sangat cepat itu mengingatkan kita pada strategi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Blitzkrieg, cepat begitu. Artinya tidak sempat terjadi, dalam tanda kutip, perlawanan dari pihak-pihak yang ingin menghambat itu,” ujar Yuddy.

Meski demikian, analogi tersebut merupakan penilaian Yuddy dan bukan keterangan resmi pemerintah mengenai alasan kecepatan pergantian Kapolri.

Secara kelembagaan, proses pergantian tetap melalui tahapan konstitusional. Presiden mengirim Surpres kepada DPR, Komisi III melakukan fit and proper test, DPR memberikan persetujuan dalam rapat paripurna, kemudian Presiden melantik Kapolri baru.

Dengan demikian, tantangan terbesar Suyudi bukan lagi soal bagaimana ia memperoleh jabatan Kapolri, melainkan bagaimana membuktikan bahwa pilihan Presiden Prabowo tersebut mampu membawa perubahan di tubuh Polri.

Langkah awal sudah terlihat melalui perombakan besar terhadap jajaran perwira. Namun, mutasi dan promosi 88 personel tersebut akan diuji melalui kinerja para pejabat baru dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, menjaga keamanan, serta membangun kepercayaan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan mendukung mutasi tersebut dan menilai langkah Suyudi diharapkan dapat memperkuat serta mengoptimalkan kinerja Polri ke depan.

Dengan perubahan pucuk pimpinan dan pergeseran sejumlah posisi strategis, Polri kini memasuki fase baru. Jika pembacaan Yuddy Chrisnandi tepat, pergantian Sigit ke Suyudi bukan hanya pergantian figur, tetapi juga upaya Prabowo membangun konfigurasi kepemimpinan Polri yang lebih sesuai dengan arah pemerintahannya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional (Unas), Yuddy Chrisnandi, menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait prediksi politik bahwa kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.

Yuddy mempertanyakan sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, posisi Jokowi dalam tayangan saat Budi Arie menyampaikan pandangan politiknya menjadi perhatian publik.

“Pak Jokowi sepertinya, mohon maaf ini, tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Arie terkait pernyataan insting politik kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029,” kata Yuddy di podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).

Ia menyebut Budi Arie selama ini kerap dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Karena itu, Yuddy menilai keberadaan Jokowi dalam situasi tersebut dapat memunculkan beragam tafsir politik.

Menurut Yuddy, apabila Jokowi mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie, seharusnya Jokowi memilih untuk tidak berada dalam situasi tersebut.

“Pak Budi Arie ini dianggap corong Pak Jokowi. Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ,” ujarnya.

Bahkan, kata Yuddy, jika Jokowi memang menyetujui Budi Arie menyampaikan pandangannya, seharusnya hal tersebut disampaikan secara terpisah tanpa melibatkan kehadiran Jokowi.

“Kalaupun Pak Jokowi menyetujui apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, dia mengatakan, ‘Silakan Anda bicara sendiri tanpa harus ada saya,’” lanjutnya.

Yuddy menilai tayangan berdurasi sekitar 2 menit 31 detik tersebut memperlihatkan keberanian Budi Arie dalam memberikan narasi politik yang dinilai menantang kekuasaan pemerintahan saat ini.

“Tayangan 2 menit 31 detik itu cukup berani. Pak Budi Arie men-challenge kekuasaan yang ada sekarang ini dengan pandangan-pandangan naratif berdasarkan insting arah pernyataannya,” katanya.

Guru Besar Unas itu menilai pernyataan Budi Arie perlu dianalisis secara serius untuk mengetahui pesan politik yang sebenarnya hendak dibangun. Ia mempertanyakan apakah narasi tersebut merupakan bentuk ajakan perlawanan politik, upaya agitasi, atau sekadar penegasan bahwa kelompok politik yang beraliansi dengan Projo dan Jokowi masih memiliki kekuatan.

“Apa? Apakah mengajak makar, sedang mengagitasi, menggerakkan satu semangat perlawanan, atau juga ingin memperlihatkan bahwa aktor-aktor politik yang beraliansi dengan Projo seperti Pak Jokowi ini masih ingin dianggap memiliki kekuatan atau apa? Kan perlu dianalisis,” tegasnya.

Namun demikian, Yuddy meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi narasi yang menimbulkan kesan adanya dualisme kekuasaan di tengah pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah harus tampil dengan narasi politik yang tegas bahwa kepemimpinan nasional saat ini berada sepenuhnya di tangan presiden yang sedang menjabat.

“Presiden Prabowo dan tim pemerintahnya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang,” ujar Yuddy.

Ia menegaskan pentingnya menghentikan berbagai narasi politik yang berpotensi memunculkan persepsi adanya pusat kekuasaan lain di luar pemerintahan resmi.

“Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” pungkasnya.