MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis 98 sekaligus pakar maritim, Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen, menilai publik patut mencermati berbagai dugaan keterkaitan politik yang muncul di balik sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan mengemuka di berbagai daerah.
Menurut Ongen, informasi yang disampaikan Aliansi BEM Bersatu terkait mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, layak mendapat perhatian publik karena dinilai membuka ruang pertanyaan mengenai kemungkinan adanya jejaring politik yang ikut memengaruhi dinamika gerakan mahasiswa.
“Kalau berbagai informasi yang disampaikan BEM Bersatu itu benar dan dapat dibuktikan, maka publik wajar bertanya apakah gerakan mahasiswa murni gerakan independen atau ada kepentingan politik yang ikut bermain di belakang layar,” kata Ongen kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Ongen menegaskan dirinya tidak menuduh secara langsung adanya keterlibatan partai politik tertentu. Namun, ia menilai berbagai fakta dan dugaan yang beredar perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas di masyarakat.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah informasi yang disampaikan BEM Bersatu mengenai dugaan keterkaitan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan kubu politik pendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
BEM Bersatu sebelumnya mengungkap dugaan bahwa kendaraan Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo disebut terdaftar atas nama Siti Nuraeni yang disebut merupakan adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Nama Setyo Sularso kemudian dikaitkan dengan hubungan keluarga dengan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang diketahui pernah menjadi salah satu tokoh penting dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo.
Selain itu, muncul pula sorotan atas kehadiran politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi mahasiswa yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.
“Bila benar ada irisan antara sejumlah tokoh yang memiliki afiliasi politik dengan figur-figur yang aktif dalam aksi mahasiswa, tentu masyarakat berhak meminta penjelasan. Transparansi penting agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan legitimasi moralnya,” ujar Ongen.
Menurutnya, gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral bangsa yang berdiri independen dari kepentingan partai politik. Karena itu, setiap dugaan adanya penetrasi kepentingan politik ke dalam gerakan mahasiswa harus dijelaskan secara terbuka agar tidak merusak kepercayaan publik.
Selain menyoroti dugaan keterkaitan sejumlah tokoh dengan aksi mahasiswa, Ongen juga menilai terdapat pola yang menarik di media sosial. Ia mengamati sejumlah kader dan simpatisan PDIP aktif mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai platform digital.
Menurut Ongen, salah satu figur yang paling sering menjadi perhatian publik adalah politikus PDIP Guntur Romli yang kerap menyampaikan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Tidak ada yang salah dengan kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi ketika kritik dilakukan secara terus-menerus dengan narasi yang sama dan muncul bersamaan dengan berbagai aksi jalanan, tentu masyarakat akan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya,” kata Ongen.
Ia mengatakan publik akhirnya bertanya-tanya apakah berbagai kritik yang berkembang merupakan ekspresi politik biasa atau bagian dari strategi oposisi yang lebih besar.
“Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ruang demokrasi digunakan untuk menciptakan persepsi seolah-olah negara sedang berada dalam kondisi krisis permanen,” ujarnya.
Ongen juga menyoroti dinamika politik yang terjadi di Kota Malang terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, munculnya penolakan atau kritik terhadap program tersebut oleh sejumlah pihak perlu dilihat secara objektif. Namun, ia menilai publik juga berhak mengetahui latar belakang politik para tokoh yang terlibat dalam perdebatan tersebut.
Ia menyinggung fakta bahwa Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, merupakan kader PDIP.
“Publik berhak mengetahui konteks politik dari setiap perdebatan kebijakan. Ketika ada penolakan terhadap program strategis pemerintah, masyarakat tentu akan melihat apakah ada dimensi politik di dalamnya atau murni soal substansi kebijakan,” ujar Ongen.
Lebih lanjut, Ongen menyoroti pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang membela aksi mahasiswa saat memberikan pidato dalam acara peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026).
Menurut Ongen, pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang turut memicu perhatian publik terhadap hubungan antara gerakan mahasiswa dan elite politik.
Meski demikian, Ongen mengingatkan bahwa mahasiswa tidak boleh dijadikan instrumen politik oleh kelompok mana pun. Ia menegaskan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu dihormati karena keberaniannya menyuarakan kepentingan rakyat tanpa menjadi perpanjangan tangan kekuatan politik tertentu.
“Kalau mahasiswa mulai dipersepsikan sebagai alat partai, maka yang rugi bukan hanya mahasiswa, tetapi juga demokrasi Indonesia. Karena itu semua pihak harus menjaga independensi gerakan mahasiswa,” katanya.
Ongen berharap berbagai dugaan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.
Menurutnya, transparansi merupakan cara terbaik untuk mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kalau memang tidak ada hubungan politik, jelaskan kepada publik. Kalau ada hubungan, juga harus jujur disampaikan. Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, gerakan mahasiswa, dan institusi politik itu sendiri,” pungkas Ongen.
