MoneyTalk, Jakarta – Drama panas di dunia kelistrikan Indonesia. Dimana Serikat Pekerja PLN (Persero) resmi menggugat Menteri ESDM ke PTUN Jakarta terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah nekat ini langsung bikin geger publik dan disambar komentar pedas dari Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber.
Di Jakarta, Senin (13/09), Mus Gaber tak bisa menahan keterkejutannya. Dengan nada tegas dan berapi-api, ia menuding ada “bocoran dalam sistem BUMN” yang membuat serikat pekerja sampai berani melawan negara!
“Kalau BUMN sampai gugat pemerintah, itu bukan hal kecil. Artinya, ada sistem yang bocor, ada komunikasi yang patah di dalam tubuh PLN!” semprot Mus tanpa basa-basi.
Menurut Mus, ini bukan sekadar beda tafsir hukum. Gugatan SP PLN ke Menteri ESDM adalah sinyal adanya gejolak besar di dapur PLN sendiri.
“Ini bukan cuma soal pasal atau aturan, tapi tanda bahaya! Ada retakan serius di internal PLN. Kalau organisasi sekelas itu sampai saling sikat di pengadilan, berarti rumahnya udah enggak kokoh,” sindirnya tajam.
Mus juga menyoroti dampak psikologis dan kepercayaan publik terhadap BUMN strategis. Ia menilai langkah SP PLN bisa jadi bumerang kalau masalah internal belum beres.
“Sebelum gugat negara, rapiin dulu dapur sendiri! Jangan cuma teriak soal Pasal 33, tapi di dalam enggak solid. Ini bukan perjuangan, ini sinyal darurat tata kelola,” ujarnya menghentak.
Ia mengingatkan, RUPTL adalah dokumen sakral yang menentukan arah kelistrikan Indonesia selama 10 tahun ke depan. Jika malah jadi ajang tarik-menarik kepentingan, yang dirugikan bukan cuma pemerintah tapi seluruh rakyat!
“Negara butuh energi yang kuat, bukan drama listrik di pengadilan,” tandasnya.
Kini, gugatan SP PLN terhadap Kementerian ESDM yang teregister dengan nomor 315/G/PTUN.JKT/2025 tengah menunggu sidang lanjutan.
Publik pun dibuat penasaran apakah “bocor di BUMN” ini bakal segera ditambal, atau justru makin melebar jadi badai baru di tubuh PLN?
