MoneyTalk.id, Jakarta – Persoalan kredit bermasalah, perkara hukum yang melibatkan nasabah, hingga keluhan terkait transaksi rekening menjadi sejumlah aspek yang perlu dicermati dalam menilai tata kelola PT Bank Sahabat Sampoerna.
Sebagai lembaga perbankan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit, Bank Sahabat Sampoerna memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan nasabah. Transparansi laporan keuangan, penyelesaian sengketa, serta penanganan pengaduan menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak nasabah terlindungi.
Penelusuran terhadap dokumen resmi bank menunjukkan adanya sejumlah perkara hukum yang dicatat dalam laporan tahunan 2024. Namun, informasi tersebut perlu dibedakan dari dugaan kehilangan uang di rekening yang harus dibuktikan melalui pengaduan nasabah, catatan transaksi, maupun hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Laporan Tahunan Catat Sejumlah Perkara Hukum
Dalam laporan tahunannya, Bank Sahabat Sampoerna mencantumkan sejumlah perkara yang berkaitan dengan nasabah dan pihak ketiga. Beberapa di antaranya berupa pemanggilan saksi oleh kepolisian dalam perkara yang berkaitan dengan nasabah PT Sejahtera Sama Kita, PT Inklusi Keuangan Nusantara, Elias Thomas, Moladin, Idlinsah, serta Rachmawati Muyiddin.
Laporan tersebut juga mencatat perkara pidana yang dilaporkan ke Polsek Sukarami berkaitan dengan pihak ketiga bernama Suleman. Adapun perkara yang melibatkan Belia Puspitania disebut telah dicabut.
Berdasarkan dokumen yang sama, sejumlah perkara masih dalam proses pemeriksaan kepolisian. Bank menyatakan bahwa perkara-perkara tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi bank dan tidak disertai sanksi administratif dalam tabel yang dipublikasikan.
Pencatatan perkara dalam laporan tahunan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh bank. Status setiap perkara, pihak yang dilaporkan, serta hasil pemeriksaan perlu diperiksa secara terpisah agar pemberitaan tidak mencampuradukkan pemanggilan saksi dengan penetapan tersangka atau putusan pengadilan.
Dokumen tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri bagaimana bank menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
Persoalan Utang dan Kredit Bermasalah Perlu Dicermati
Dalam industri perbankan, istilah utang perusahaan perlu dibedakan dari kredit yang disalurkan kepada nasabah. Bank memiliki kewajiban kepada deposan dan kreditur, sementara pinjaman yang diberikan kepada nasabah tercatat sebagai aset kredit. Kredit bermasalah dapat memengaruhi kualitas aset dan kinerja keuangan bank.
Karena itu, untuk mengetahui kondisi Bank Sahabat Sampoerna, publik perlu melihat laporan keuangan yang diaudit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), kecukupan modal, likuiditas, serta perkembangan laba dan kerugian.
Bank Sahabat Sampoerna menyediakan laporan keuangan yang diaudit dan laporan eksposur risiko kredit melalui laman hubungan investornya. Data tersebut merupakan sumber penting untuk memeriksa kondisi keuangan bank secara terukur.
Pada 2024, Bank Sahabat Sampoerna menyalurkan kredit sebesar Rp12,1 triliun, meningkat 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp7,4 triliun atau 61,2 persen disalurkan secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut pemberitaan ANTARA pada 9 April 2025.
Pertumbuhan penyaluran kredit tidak otomatis menunjukkan kondisi keuangan yang bermasalah. Namun, besarnya penyaluran kredit membuat pengelolaan risiko, kemampuan debitur membayar pinjaman, dan kualitas kredit menjadi indikator yang relevan untuk diperiksa.
Dalam pemberitaan mengenai utang, perlu pula dipastikan apakah persoalan yang dimaksud merupakan kewajiban bank sendiri, pinjaman perusahaan debitur kepada bank, sengketa penagihan, atau kredit yang mengalami kemacetan. Tanpa identifikasi tersebut, angka utang berisiko disalahartikan.
Dugaan Uang Hilang di Rekening Harus Ditelusuri
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah dugaan uang nasabah hilang dari rekening. Jika terdapat nasabah yang mengaku saldonya berkurang tanpa melakukan transaksi, pengaduan tersebut harus ditelusuri melalui riwayat transaksi, bukti transfer, waktu kejadian, dan tanggapan resmi bank.
Hingga penelusuran sumber yang tersedia untuk pemberitaan ini, belum ditemukan bukti terverifikasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Bank Sahabat Sampoerna secara sistematis menyebabkan uang nasabah hilang dari rekening. Oleh karena itu, dugaan tersebut tidak boleh ditulis sebagai fakta yang telah terbukti.
Meski demikian, setiap laporan individual mengenai transaksi yang tidak dikenali tetap layak diperiksa. Nasabah berhak meminta penjelasan mengenai transaksi yang dipersoalkan dan memperoleh tindak lanjut atas pengaduannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank Sahabat Sampoerna menyediakan saluran pengaduan melalui pusat layanan 1500 035, kantor cabang, situs resmi, serta alamat email ComplaintHandling.BSS@banksampoerna.com.
Dalam prosedur yang dipublikasikan, bank menyatakan pengaduan akan diterima, diverifikasi, diproses, dan ditanggapi. Jika nasabah tidak menyepakati penyelesaian yang diberikan, tersedia jalur pengaduan lanjutan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Untuk memperjelas persoalan, publik membutuhkan informasi mengenai jumlah pengaduan terkait transaksi yang tidak dikenali, nilai kerugian yang dilaporkan, waktu penyelesaian, dan jumlah perkara yang masih disengketakan. Data tersebut perlu disertai penjelasan apakah pengaduan terbukti, ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan, atau masih dalam proses.
Transparansi dan Perlindungan Nasabah Menjadi Ujian
Dalam laporan tahunan 2024, Bank Sahabat Sampoerna menyatakan bahwa tingkat keluhan nasabah dapat dijaga pada level yang baik dan dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia. Bank juga menyebut telah memiliki unit khusus untuk menangani pengaduan nasabah.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan resmi bank. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, publik tetap memerlukan data mengenai jumlah pengaduan, jenis persoalan yang dilaporkan, serta tingkat penyelesaian setiap tahun.
Keterbukaan informasi menjadi penting karena kepercayaan terhadap bank tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan kredit dan laba, tetapi juga oleh kemampuan menyelesaikan persoalan nasabah secara adil dan transparan.
Apabila ada sengketa mengenai saldo rekening, misalnya, penyelesaian yang baik harus didasarkan pada bukti transaksi, hasil pemeriksaan, dan penjelasan yang dapat dipahami nasabah. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, prosesnya perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Demikian pula, jika terdapat persoalan kredit macet atau sengketa penagihan, status hukum dan tanggung jawab masing-masing pihak harus dijelaskan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.
Bank Perlu Memberikan Penjelasan
Dengan adanya perkara hukum yang tercatat dalam laporan tahunan dan pentingnya perlindungan nasabah, Bank Sahabat Sampoerna perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara yang relevan, kondisi kredit bermasalah, serta mekanisme penanganan pengaduan.
Penjelasan tersebut juga perlu mencakup apakah terdapat laporan nasabah mengenai transaksi tidak dikenal, bagaimana prosedur pemeriksaannya, dan bagaimana bank menyelesaikan pengaduan yang belum mencapai kesepakatan.
Klarifikasi perusahaan penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada dugaan, tetapi juga menghadirkan keterangan dari pihak yang diberitakan.
Pada akhirnya, persoalan utang, perkara hukum, dan pengaduan nasabah harus diperiksa berdasarkan bukti masing-masing. Transparansi laporan keuangan, penegakan prosedur, dan perlindungan hak nasabah merupakan ukuran penting bagi akuntabilitas lembaga perbankan.
