MoneyTalk.id,Jakarta – Pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid, mengaitkan penempatan mantan Kapolri tersebut dengan dugaan jasa politik dalam memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ryaas menilai, jabatan strategis yang kini diberikan kepada Listyo Sigit tidak bisa dilepaskan dari kontribusinya dalam kontestasi politik sebelumnya. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya utang politik yang belum sepenuhnya terbayar.
“Kalau Pak Prabowo merasa masih ada utang sama dia, ya oke. Jasa Pilpres 2024 pastilah diberi tempat sebagaimana lazimnya Kapolri dulu juga begitu. Apakah Pak Prabowo masih bayar utang atau tidak? Ternyata masih. Saya tidak kaget sama sekali,” ujar Ryaas di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (3/10/2026).
Pernyataan tersebut menyiratkan pandangan Ryaas bahwa penempatan mantan Kapolri di lingkaran Istana bukan semata-mata persoalan profesionalitas dan pengalaman birokrasi, melainkan juga berkaitan dengan hubungan politik yang terbangun selama proses menuju kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.
Lebih jauh, Ryaas melontarkan kritik terhadap peran institusi kepolisian dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengaku memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian bekerja ekstra keras untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pengerahan kekuatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai kepala negara.
“Saya punya keyakinan polisi pada 2024 itu bekerja ekstra keras untuk bisa memenangkan Prabowo atas perintah Jokowi. Jokowi dengan Prabowo masih satu kesatuan,” tegasnya.
Ryaas juga mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, keduanya memiliki keterkaitan politik yang tetap terpelihara meskipun kepemimpinan nasional telah berganti.
“Oke. Jangan kita tertipu oleh berbagai macam spekulasi di luar. Mereka satu kesatuan,” katanya.
Pernyataan Ryaas tersebut merupakan pandangan dan tudingan politik yang disampaikannya sebagai akademisi. Dugaan mengenai pengerahan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pilpres 2024 perlu diuji melalui bukti dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kritiknya, Ryaas turut menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam relasi politik Jokowi dan Prabowo.
Ia mengibaratkan Gibran sebagai saham politik yang dititipkan Jokowi dan harus dijaga oleh Prabowo.
“Gibran itu adalah semacam saham yang disimpan oleh Jokowi yang harus dijaga oleh Prabowo,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Ryaas mengenai kesinambungan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ryaas, hubungan politik antara kedua tokoh tersebut tidak dapat dibaca hanya dari pernyataan publik atau dinamika yang terlihat di permukaan. Ada kepentingan politik yang, menurut penilaiannya, tetap terhubung dalam pemerintahan saat ini.
Ia pun menyayangkan kondisi politik nasional yang dinilainya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan idealisme kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mungkin nasib kita beginilah. Memang bangsa ini belum bisa diajak untuk selalu ideal,” ujarnya.
Meski menyadari kritiknya berpotensi menimbulkan konsekuensi, Ryaas menegaskan bahwa seorang intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan berdasarkan keyakinan dan pemahaman keilmuannya.
Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila pernyataannya dipersoalkan secara hukum.
“Kalau soal ini saya mau dituntut, silakan saja. Karena yang komplain seperti ini juga cuma kita-kita. Cuma tugas kita sebagai intelektual, sebagai orang yang punya tanggung jawab keilmuan, sebagai warga negara yang diberi keberkahan untuk memahami sesuatu, harus bicara supaya saya bisa pertanggungjawabkan di akhirat nanti,” tuturnya.
Bagi Ryaas, kritik terhadap kekuasaan bukan semata-mata persoalan keberanian individu, melainkan bagian dari tanggung jawab akademisi dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Ia menilai, sikap diam terhadap persoalan yang dianggap menyimpang dari prinsip ideal bernegara justru dapat menghilangkan fungsi kritis kaum intelektual di tengah masyarakat.
Tak berhenti pada persoalan pengangkatan Listyo Sigit dan relasi politik dengan Jokowi, Ryaas juga menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Prabowo.
Ia mengingatkan bahwa Prabowo telah melalui perjalanan panjang dan berulang kali mengalami kekalahan sebelum akhirnya berhasil menduduki kursi Presiden RI pada Pilpres 2024.
Namun, menurut Ryaas, setelah berhasil mencapai puncak kekuasaan, arah pemikiran dan agenda besar Prabowo justru dinilainya belum terlihat jelas.
“Pak Prabowo ini kan sudah tiga kali maju capres, baru berhasil. Kok ini setelah tiga kali periode berjuang berturut-turut, babak belur, jatuh bangun, begitu sampai di situ kok seperti tidak jelas apa maunya Pak Prabowo,” katanya.
Ryaas kemudian menyampaikan penilaian pribadinya mengenai ambisi politik Prabowo.
“Maaf ini ya. Saya punya kesan dia memang cuma mau jadi presiden saja. Sudah sampai di sini saja batasnya,” ujarnya.
Ia bahkan menilai terdapat kekosongan gagasan di balik ambisi Prabowo untuk menjadi kepala negara.
“Pak Prabowo itu punya kendala-kendala untuk berpikir lebih jauh. Ada semacam kekosongan ide di balik ambisinya mau jadi presiden itu. Kosong, Pak,” tandasnya.
