Pamer Kemewahan, FORMASI Desak Deputi I Bakom Fahd Pahdepie Mundur
Polemik gaya hidup mewah pejabat Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI kembali menjadi sorotan. Setelah Deputi II Bakom, Timothy Ivan Triyono, mengundurkan diri akibat kontroversi unggahan di media sosial, kini giliran Deputi I Bakom, Fahd Pahdepie, yang didesak mundur dari jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng. Ia menilai perilaku pejabat yang mempertontonkan kemewahan di ruang publik bertentangan dengan semangat kesederhanaan yang selama ini ditekankan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintahan.
Menurut Jalih, pejabat negara semestinya menunjukkan keteladanan, terutama ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran dan meminta seluruh aparatur negara lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Sebagai pejabat publik, Fahd Pahdepie seharusnya memahami bahwa setiap perilaku dan aktivitasnya di media sosial menjadi perhatian masyarakat. Ketika gaya hidup mewah dipertontonkan, wajar jika publik mempertanyakan sensitivitas dan keteladanan seorang pejabat negara,” demikian sikap Jalih Pitoeng yang disampaikan kepada wartawan, Ahad (4/10/2026).
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hak pribadi seseorang untuk menikmati hasil kerja atau kekayaannya. Namun, ketika seseorang telah menerima amanah sebagai pejabat publik, terdapat tanggung jawab moral untuk menjaga kepatutan dan kepercayaan masyarakat.
Desakan FORMASI terhadap Fahd Pahdepie muncul setelah Timothy Ivan Triyono resmi mengundurkan diri dari jabatan Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Bakom RI pada Jumat (2/10/2026).
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, membenarkan pengunduran diri tersebut. Dalam keterangannya, Qodari menyebut Timothy mengambil keputusan untuk melakukan introspeksi diri dan menata langkah ke depan agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Sebelumnya, Qodari juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kelalaiannya mengingatkan jajaran Bakom mengenai gaya hidup mewah. Ia mengaku telah menegur Timothy dan mengingatkan Fahd serta seluruh deputi agar lebih membatasi diri dalam menampilkan gaya hidup di media sosial.
Bagi Jalih Pitoeng, langkah pengunduran diri Timothy semestinya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat pemerintah, termasuk Fahd Pahdepie.
Ia menilai kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui narasi komunikasi pemerintah, tetapi harus dibuktikan melalui perilaku dan keteladanan para pejabatnya.
“Jangan sampai pemerintah sibuk mengampanyekan kesederhanaan, sementara perilaku pejabatnya justru menimbulkan kesan sebaliknya. Rakyat membutuhkan keteladanan, bukan hanya slogan,” tegas Jalih.
Jalih juga menyoroti pentingnya konsistensi antara pesan politik Presiden Prabowo Subianto dan perilaku para pembantunya di pemerintahan.
Menurutnya, arahan Presiden mengenai efisiensi, penghematan, dan kesederhanaan seharusnya diterjemahkan secara nyata oleh seluruh pejabat negara, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam perilaku di ruang publik.
Apalagi, Bakom RI memiliki tugas strategis dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, integritas dan kredibilitas para pejabatnya menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Fahd Pahdepie sendiri menjabat sebagai Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI sejak April 2026. Posisi tersebut menempatkannya dalam jajaran pimpinan lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan strategi komunikasi pemerintah.
Jalih berpandangan, pejabat yang bertugas membangun citra dan menyampaikan pesan pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai yang dikampanyekan.
“Kalau ingin masyarakat percaya terhadap pesan pemerintah, maka pejabatnya harus terlebih dahulu memberikan contoh. Jangan sampai terjadi kesenjangan antara apa yang disampaikan kepada rakyat dengan apa yang dipertontonkan oleh pejabatnya sendiri,” ujarnya.
Atas dasar itu, FORMASI mendesak Fahd Pahdepie untuk mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas polemik yang berkembang.
Jalih menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, bukan serangan pribadi terhadap individu tertentu.
Menurutnya, langkah tegas diperlukan agar polemik gaya hidup mewah pejabat tidak terus berulang dan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jabatan publik adalah amanah, bukan panggung untuk mempertontonkan kemewahan. Ketika kepercayaan masyarakat mulai dipertanyakan, seorang pejabat harus berani melakukan evaluasi diri, bahkan mundur jika memang diperlukan,” pungkas Jalih Pitoeng.
