Selamat Ginting: Prabowo Sedang Singkirkan “Orang-orang Jokowi” di Polri dan TNI
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan langkah taktis politik untuk meminggirkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari posisi strategis di tubuh TNI dan Polri.
Penilaian tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (17/10/2026). Ia melihat adanya perbedaan pola pergantian pejabat di lingkungan kepolisian dan militer, yang menurutnya mengarah pada perubahan keseimbangan kekuasaan di lingkaran aparat keamanan.
“Presiden melakukan langkah taktis politik, dalam tanda petik, peminggiran orang-orang Jokowi di posisi yang bukan posisi komando,” kata Selamat.
Menurut dia, di lingkungan Polri, perubahan dilakukan dengan mengganti pimpinan tertinggi terlebih dahulu, kemudian diikuti pergeseran pejabat di berbagai tingkatan kepangkatan.
Sementara di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, Selamat melihat pola yang berbeda. Pergeseran pejabat dilakukan melalui perubahan posisi sejumlah perwira tinggi sebelum berujung pada pergantian jabatan di tingkat pimpinan angkatan.
Selamat menyoroti pergantian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Presiden Prabowo melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit. Presiden juga melantik Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Pergantian tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur kepemimpinan Polri pada masa pemerintahan Prabowo. Setelah pelantikan pimpinan baru, Polri juga melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah.
Selamat memandang rangkaian perubahan itu sebagai bagian dari strategi politik untuk mengubah susunan kekuatan di tubuh kepolisian.
Di lingkungan TNI AD, Selamat menyoroti rekam jejak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Menurut Selamat, hubungan historis Maruli dengan pemerintahan Jokowi menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam membaca dinamika pergantian jabatan militer.
“Tidak bisa dibantah ada relasi kuasa. Rekam jejak Jenderal Maruli dengan rezim lama pemerintahan Jokowi ini secara historis kuat sekali,” ujarnya.
Berdasarkan publikasi resmi TNI pada 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak masih tercatat sebagai KSAD dalam kegiatan TNI pada Juli 2026.
Selamat juga membicarakan posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia menilai jabatan tersebut memiliki arti strategis dalam perjalanan karier seorang perwira tinggi TNI AD.
Menurut Selamat, pergantian di posisi Pangkostrad dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam penataan kepemimpinan militer.
Ia bahkan memprediksi Letjen TNI Muhammad Fajar berpotensi mengalami nasib serupa dengan sejumlah perwira yang sebelumnya memiliki pengalaman bertugas dekat dengan Jokowi.
“Prediksi saya, dia akan dalam tanda petik bernasib sama dengan Letnan Jenderal Muhammad Hasan yang juga dulu pernah mengawal Jokowi di Istana,” kata Selamat.
Selamat turut menyinggung Letjen TNI Suharyanto, yang pernah bertugas sebagai Sekretaris Militer Presiden pada masa pemerintahan Jokowi dan kemudian menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia mengaitkan dinamika kepemimpinan di lembaga tersebut dengan persoalan yang menurutnya dapat memengaruhi pertimbangan politik Presiden Prabowo.
Selamat juga menyinggung seorang mantan ajudan Jokowi yang kemudian menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI AD dan disebut sedang menjalani penahanan polisi militer adalah mantan Pangdam Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono yang terseret kasus korupsi.
Di sisi lain, Selamat menilai belum berubahnya posisi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi faktor penting dalam membaca hubungan politik antara Prabowo dan jajaran pimpinan militer.
Menurutnya, Agus memiliki pengalaman dalam dua periode pemerintahan, yakni pada masa Jokowi dan Prabowo. Pengalaman tersebut, dalam analisis Selamat, membuat posisi Panglima TNI menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara presiden dan institusi militer.
“Dengan tidak digantinya Panglima TNI, Presiden kemungkinan aman dan nyaman bersama Agus,” ujarnya.
Selamat juga menilai Agus tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai orang Jokowi sepenuhnya. Menurut dia, perjalanan karier seorang perwira dan hubungannya dengan presiden yang sedang menjabat perlu dilihat secara lebih luas.
Panglima TNI sendiri merupakan jabatan strategis dalam struktur pertahanan negara. Karena itu, keputusan mempertahankan atau mengganti Panglima TNI memiliki konsekuensi kelembagaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan kedekatan personal.
