Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal
MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah ketua partai politik, dan tokoh lainnya.
Dino menilai komentar Jokowi masih terlalu lemah dan normatif. Bahkan, menurut dia, pernyataan tersebut tidak memperlihatkan sedikit pun ekspresi keprihatinan, kekecewaan, maupun kemarahan atas dugaan tindakan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah oknum anggota Polri.
Melalui pernyataannya, Dino mempertanyakan sikap Jokowi yang dinilainya belum menunjukkan respons tegas terhadap kasus yang berpotensi menjadi persoalan serius bagi keamanan negara tersebut.
“Komentar Bapak Joko Widodo mengenai kasus penyadapan Presiden masih sangat lemah dan normatif, dan, berbeda dari komentar Istana atau sejumlah parpol, tidak sedikit pun mencerminkan rasa prihatin, kecewa atau marah,” kata Dino di akun X, Jumat (6/11/2026).
Dino kemudian mengajukan tantangan terbuka kepada Jokowi. Ia menyarankan agar mantan Presiden dua periode itu sejak awal menyampaikan sikap yang lebih tegas, terutama karena Jokowi memiliki hubungan kedekatan dengan Listyo Sigit selama menjabat sebagai Presiden.
Dalam draf pernyataan yang disusunnya, Dino meminta Jokowi secara terbuka mengakui kedekatannya dengan Listyo Sigit sekaligus mengecam keras apabila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional.
“Saya, Joko Widodo, sangat shock mendengar berita bahwa LSP dan sejumlah oknum Polri melakukan penyadapan terhadap Presiden, sejumlah Ketua Parpol, dan tokoh-tokoh lainnya,” demikian salah satu bagian pernyataan yang disarankan Dino untuk disampaikan Jokowi.
Dino juga mengingatkan bahwa Jokowi telah mengenal Listyo Sigit selama belasan tahun dan ikut membesarkan kariernya hingga menduduki jabatan Kapolri.
Karena itu, menurut draf yang disusunnya, Jokowi seharusnya tidak ragu mengecam tindakan tersebut apabila dugaan penyadapan terbukti benar.
Dino bahkan menyarankan agar Jokowi mendorong Polri mengusut kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya mengungkap pelaku teknis, tetapi juga motif, jaringan, pihak yang menjadi korban, hingga kemungkinan adanya pihak yang berada di belakang operasi tersebut.
Ia turut menyinggung kemungkinan penyadapan digunakan untuk kepentingan pemerasan atau blackmail, serta dugaan keterkaitan dengan mafia tertentu.
“Penyadapan ini bukan saja aksi pengkhianatan yang luar biasa namun, melihat target-targetnya, merupakan bagian dari konspirasi besar dan jahat terhadap negara,” demikian bunyi draf pernyataan yang ditawarkan Dino.
Lebih jauh, Dino menginginkan agar seluruh pihak yang terbukti terlibat, terutama aktor intelektual di balik dugaan operasi penyadapan, ditangkap dan diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
Menurut Dino, tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk mantan kepala negara.
Di bagian akhir, Dino secara terbuka mempersilakan Jokowi menggunakan draf pernyataan tersebut apabila memang merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan Presiden Prabowo.
“Monggo Pak Jokowi, silakan digunakan draf pernyataan ini jika Bapak yakin berada di pihak yang benar, dan untuk membantu meyakinkan publik bahwa Bapak tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus penyadapan Presiden ini,” tegas Dino.
Pernyataan Dino tersebut menjadi tantangan politik terbuka bagi Jokowi. Publik kini membutuhkan penjelasan yang terang mengenai dugaan penyadapan, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, serta apakah ada jaringan dan kepentingan tertentu di balik operasi tersebut.
