19 November 2026

Dino Patti Djalal

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan kritik keras terkait anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang disebut mencapai Rp2 triliun. Ia mengingatkan agar anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk membiayai pasukan buzzer yang bertugas menyerang, memaki, dan mengintimidasi masyarakat di ruang digital.

Dino mengaku akan sangat kecewa, bahkan marah, apabila uang negara yang bersumber dari pajak rakyat justru digunakan untuk membayar pasukan pendengung atau army of buzzers guna menghadapi kritik masyarakat terhadap pemerintah.

“Yang akan bikin saya nangis dan bahkan marah adalah apabila Rp2 triliun anggaran Bakom itu dibuat untuk pembayaran army of buzzers. Pasukan buzzer yang tugasnya memarahi dan memaki-maki kita,” kata Dino dalam Podcast yang beredar di media sosial, Kamis (19/11/2026).

Menurut Dino, apabila dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sebatas penggunaan anggaran komunikasi pemerintah. Hal itu menyangkut penyalahgunaan uang publik untuk melakukan represi digital terhadap masyarakat sendiri.

Ia menilai, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran komunikasi untuk menyampaikan informasi kebijakan, menjelaskan program, serta membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Bukan membiayai kelompok tertentu untuk menyerang warga yang menyampaikan kritik.

“Berarti apa? Pemerintah menggunakan dana kita untuk melakukan represi digital secara masif terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan mengadu domba sendiri,” ujarnya.

Dino juga membedakan antara kritik organik masyarakat di media sosial dengan opini yang diproduksi berdasarkan pesanan.

Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada independensi pendapat. Warganet yang menyampaikan pandangan secara sukarela merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Sebaliknya, apabila ada kelompok yang dibayar untuk membentuk opini, menyerang pihak yang berbeda pandangan, dan menggiring percakapan publik, maka hal tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi.

“Kalau organik kan murni pandangan netizen. Kalau ini kan pandangan orderan,” katanya.

Dino secara terbuka meminta Istana memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran Rp2 triliun tersebut. Ia berharap pemerintah dapat menunjukkan secara transparan bahwa dana itu tidak digunakan untuk membiayai operasi buzzer maupun kelompok-kelompok yang bekerja secara tersembunyi untuk menyerang masyarakat.

“Saya sungguh berharap kalau nanti Istana menonton ini, please tunjukkan akuntabilitas bahwa uang Rp2 triliun itu tidak digunakan untuk hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Ia bahkan menyinggung keberadaan apa yang disebutnya sebagai tim siluman. Menurut Dino, penggunaan anggaran negara untuk membentuk kelompok tersembunyi yang bertugas mengintimidasi masyarakat akan menjadi persoalan serius.

Dino mengingatkan, masyarakat berhak menyampaikan kritik tanpa harus menghadapi serangan terorganisasi di media sosial. Apalagi jika serangan tersebut ternyata dibiayai menggunakan uang negara.

Ia memperkirakan kemarahan publik akan semakin besar apabila masyarakat mengetahui bahwa anggaran pemerintah justru digunakan untuk membayar pihak-pihak yang menyerang suara kritis.

“Kalau itu digunakan untuk itu, saya bukan hanya menangis, tapi akan marah, dan saya yakin seluruh masyarakat juga akan marah,” ungkapnya.

Dino menilai, situasi semacam itu dapat membuat masyarakat merasa terus-menerus diserang dan diintimidasi oleh buzzer bayaran. Akibatnya, ruang kebebasan berbicara semakin menyempit karena warga khawatir menjadi sasaran serangan digital ketika menyampaikan pendapat berbeda.

Pernyataan Dino mengangkat pertanyaan mendasar mengenai batas penggunaan anggaran komunikasi pemerintah. Negara memang memiliki kepentingan untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan upaya membungkam kritik.

Anggaran komunikasi pemerintah semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui program, keluaran, penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan yang terbuka.

Karena itu, transparansi penggunaan anggaran Rp2 triliun menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan peruntukan dana, mekanisme pengadaan, pihak pelaksana, hingga hasil yang hendak dicapai.

Apabila dana tersebut digunakan untuk komunikasi publik yang profesional, informatif, dan terbuka, masyarakat tentu dapat menilainya berdasarkan manfaatnya. Namun, apabila terbukti digunakan untuk membayar pasukan digital guna menyerang warga yang kritis, persoalannya akan berubah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi.

Dino sendiri berharap anggaran tersebut tidak diarahkan ke praktik semacam itu. Kecurigaannya terhadap kemungkinan penggunaan dana untuk membiayai buzzer justru menjadi alasan bagi Istana untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Sebab, uang Rp2 triliun itu bukan milik penguasa atau kelompok politik tertentu. Itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membuat rakyat takut menyampaikan pendapatnya sendiri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah ketua partai politik, dan tokoh lainnya.

Dino menilai komentar Jokowi masih terlalu lemah dan normatif. Bahkan, menurut dia, pernyataan tersebut tidak memperlihatkan sedikit pun ekspresi keprihatinan, kekecewaan, maupun kemarahan atas dugaan tindakan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah oknum anggota Polri.

Melalui pernyataannya, Dino mempertanyakan sikap Jokowi yang dinilainya belum menunjukkan respons tegas terhadap kasus yang berpotensi menjadi persoalan serius bagi keamanan negara tersebut.

“Komentar Bapak Joko Widodo mengenai kasus penyadapan Presiden masih sangat lemah dan normatif, dan, berbeda dari komentar Istana atau sejumlah parpol, tidak sedikit pun mencerminkan rasa prihatin, kecewa atau marah,” kata Dino di akun X, Jumat (6/11/2026).

Dino kemudian mengajukan tantangan terbuka kepada Jokowi. Ia menyarankan agar mantan Presiden dua periode itu sejak awal menyampaikan sikap yang lebih tegas, terutama karena Jokowi memiliki hubungan kedekatan dengan Listyo Sigit selama menjabat sebagai Presiden.

Dalam draf pernyataan yang disusunnya, Dino meminta Jokowi secara terbuka mengakui kedekatannya dengan Listyo Sigit sekaligus mengecam keras apabila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional.

“Saya, Joko Widodo, sangat shock mendengar berita bahwa LSP dan sejumlah oknum Polri melakukan penyadapan terhadap Presiden, sejumlah Ketua Parpol, dan tokoh-tokoh lainnya,” demikian salah satu bagian pernyataan yang disarankan Dino untuk disampaikan Jokowi.

Dino juga mengingatkan bahwa Jokowi telah mengenal Listyo Sigit selama belasan tahun dan ikut membesarkan kariernya hingga menduduki jabatan Kapolri.

Karena itu, menurut draf yang disusunnya, Jokowi seharusnya tidak ragu mengecam tindakan tersebut apabila dugaan penyadapan terbukti benar.

Dino bahkan menyarankan agar Jokowi mendorong Polri mengusut kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya mengungkap pelaku teknis, tetapi juga motif, jaringan, pihak yang menjadi korban, hingga kemungkinan adanya pihak yang berada di belakang operasi tersebut.

Ia turut menyinggung kemungkinan penyadapan digunakan untuk kepentingan pemerasan atau blackmail, serta dugaan keterkaitan dengan mafia tertentu.

“Penyadapan ini bukan saja aksi pengkhianatan yang luar biasa namun, melihat target-targetnya, merupakan bagian dari konspirasi besar dan jahat terhadap negara,” demikian bunyi draf pernyataan yang ditawarkan Dino.

Lebih jauh, Dino menginginkan agar seluruh pihak yang terbukti terlibat, terutama aktor intelektual di balik dugaan operasi penyadapan, ditangkap dan diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

Menurut Dino, tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk mantan kepala negara.

Di bagian akhir, Dino secara terbuka mempersilakan Jokowi menggunakan draf pernyataan tersebut apabila memang merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan Presiden Prabowo.

“Monggo Pak Jokowi, silakan digunakan draf pernyataan ini jika Bapak yakin berada di pihak yang benar, dan untuk membantu meyakinkan publik bahwa Bapak tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus penyadapan Presiden ini,” tegas Dino.

Pernyataan Dino tersebut menjadi tantangan politik terbuka bagi Jokowi. Publik kini membutuhkan penjelasan yang terang mengenai dugaan penyadapan, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, serta apakah ada jaringan dan kepentingan tertentu di balik operasi tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Foto Presiden Prabowo Subianto berjalan bersama sejumlah pemimpin dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 justru menjadi bahan sindiran sutradara dokumenter Dandhy Dwi Laksono.

Melalui akun X pribadinya, Dandhy mengunggah foto yang memperlihatkan Prabowo berjalan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping. Di atas unggahan tersebut, Dandhy menulis kalimat singkat namun tajam: “Tidak relevan, tidak signifikan, tak terlihat,” tulis Dandhy, Senin (14/9/2026).

Dalam unggahan lainnya, Dandhy menulis lebih provokatif:

“Macan Asia ❌

Micin Asia ✅”

Unggahan tersebut kemudian menarik perhatian besar pengguna media sosial. Tangkapan layar yang beredar menunjukkan unggahan Dandhy mendapat ribuan interaksi dan ratusan ribu tayangan.

Sindiran itu muncul ketika Prabowo memang tengah berada di panggung diplomasi internasional. Presiden menghadiri KTT ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada 12–13 September 2026 sebagai anggota penuh BRICS.

Menariknya, foto yang digunakan Dandhy bukan sekadar pertemuan biasa. Pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya menyoroti momen keakraban Prabowo dengan Modi, Putin, dan Xi Jinping menjelang pembukaan KTT BRICS.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut keempat pemimpin tersebut berbincang dalam suasana hangat dan bersahabat sebelum sesi pembukaan dimulai.

ANTARA juga memberitakan momen tersebut sebagai perbincangan hangat Prabowo dengan tiga pemimpin negara besar.

Namun, bagi Dandhy, visual tersebut tampaknya tidak otomatis menjadi bukti bahwa Indonesia telah tampil sebagai kekuatan besar di Asia. Frasa “Macan Asia” yang selama ini digunakan untuk menggambarkan ambisi kebangkitan Indonesia justru ia balik menjadi “Micin Asia”, sebuah sindiran yang mempertanyakan substansi di balik pencitraan kekuatan Indonesia.

Istilah “Macan Asia” sendiri bukan narasi yang muncul begitu saja. Sejumlah pihak di pemerintahan sebelumnya memang menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan target Indonesia kembali menjadi kekuatan ekonomi dan politik penting di kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, misalnya, pada Desember 2025 menyebut kebijakan pemerintahan Prabowo dan pembentukan Danantara diarahkan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia agar kembali menjadi “Macan Asia”.

ANTARA bahkan memuat telaah berjudul “Macan Asia: Presiden Prabowo di mata Trump” setelah pertemuan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari 2026. Dalam tulisan tersebut, Prabowo digambarkan semakin memperoleh posisi strategis dalam diplomasi internasional.

Tetapi tidak semua pengamat melihat ambisi “Macan Asia” sebagai ukuran yang tepat.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebelumnya justru mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengejar citra sebagai “Macan Asia”. Menurut Dino, ruang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan utama adalah ASEAN.

“Kita tidak perlu jadi macan Asia, kita perlu jadi mesin ASEAN,” kata Dino sebagaimana dikutip ANTARA. Ia menilai Indonesia mempunyai peluang lebih besar memimpin kawasan Asia Tenggara dibanding mengejar posisi dominan di forum global.

Prabowo tampil di panggung BRICS

Di sisi lain, pemerintah menilai kehadiran Prabowo di KTT BRICS mempunyai arti strategis.

Sekretariat Negara menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan bagian dari upaya memperkuat peran aktif Indonesia dalam kerja sama multilateral sekaligus mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif.

Dalam KTT tersebut, Prabowo membawa sejumlah pesan mengenai kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan Global South, serta penguatan kerja sama BRICS dan tata kelola global yang lebih adil.

Prabowo juga menyampaikan bahwa BRICS dapat memberikan suara yang lebih kuat bagi negara-negara Global South dalam pembentukan tata dunia.

KTT BRICS 2026 sendiri berlangsung di tengah perubahan peta geopolitik dunia. Reuters melaporkan bahwa Presiden Xi Jinping mendorong penguatan “Greater BRICS”, termasuk kerja sama AI, perdagangan, politik dan keuangan. BRICS kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia.

Karena itu, unggahan Dandhy memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah keakraban dengan pemimpin dunia dan keanggotaan Indonesia di BRICS sudah cukup untuk menyebut Indonesia sebagai “Macan Asia”, atau kekuatan tersebut harus dibuktikan melalui capaian ekonomi, teknologi, industri, militer, dan pengaruh diplomatik yang nyata?

Dandhy sendiri tidak menjelaskan lebih panjang maksud kalimat “Tidak relevan, tidak signifikan, tak terlihat” dalam unggahan tersebut. Namun, pilihan kata “Macan Asia” yang dicoret dan diganti menjadi “Micin Asia” menunjukkan kritik tajam terhadap narasi kebesaran Indonesia di tengah panggung geopolitik global.

Dengan kata lain, foto Prabowo berdiri bersama Modi, Putin dan Xi boleh terlihat megah. Tetapi bagi Dandhy Laksono, persoalannya bukan siapa yang berdiri di dalam foto, melainkan seberapa besar kekuatan Indonesia yang benar-benar terlihat di balik foto tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Diplomat senior Ple Priatna menilai Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono perlu diganti karena dinilai belum menunjukkan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas diplomasi Indonesia.

Menurut Ple Priatna, pergantian Menlu bukan didasari persoalan suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu, melainkan menyangkut profesionalitas dan marwah Indonesia dalam hubungan internasional.

“Saatnya mengganti menteri luar negeri saat ini. Kenapa? Karena menurut saya tidak profesional. Ini bukan soal benci atau suka, tapi tidak profesional,” ujar Ple Priatna di podcast Obor Rakyat Reborn, Ahad (9/8/2026).

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjalankan diplomasi dan membawa kepentingan serta martabat negara di hadapan negara lain.

“Ini bukan soal bahasa, ini soal marwah negara yang dibawa. Kalau daripada menteri luar negeri yang bahasanya hebat tetapi tidak bekerja dengan baik, ya sudah saatnya ganti menteri luar negeri yang lain,” katanya.

Ple Priatna bahkan menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki kapasitas untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Di antaranya Anis Matta, Havas, Dino Patti Djalal hingga mantan Menlu Retno Marsudi dan Marty Natalegawa.

Menurut dia, figur-figur tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat membantu Presiden menjalankan kebijakan luar negeri secara lebih efektif.

“Masih banyak orang Kemlu. Ada Anis Matta yang juga layak, ada Havas, ada Dino, atau siapa lagi. Ada Ibu Retno, masih ada Marty. Why not?” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman profesional seorang Menlu. Menurutnya, secara historis posisi Menteri Luar Negeri kerap dipercayakan kepada tokoh senior yang memahami dunia diplomasi sehingga mampu membangun hubungan setara dengan mitra dari negara lain.

“Menlu itu biasanya dijabat oleh tokoh senior. Jadi secara marwah juga ketika counterpart-nya dari negara lain, mereka bisa berhadapan secara setara,” katanya.

Selain posisi Menlu, Ple Priatna juga mengkritik pengisian sejumlah posisi diplomatik yang menurutnya tidak selalu mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman di bidang diplomasi.

Ia mencontohkan sosok yang disebutnya bernama Irene, yang menurutnya berlatar belakang dokter hewan dan disebut ditunjuk menjadi wakil duta besar di Beijing.

Ple Priatna mempertanyakan penempatan seseorang yang dinilai tidak memiliki pengalaman di bidang diplomasi untuk menduduki posisi strategis di sebuah perwakilan diplomatik.

“Dia seorang dokter hewan. Tidak memiliki pengalaman sebagai diplomat maupun berdiplomasi, tetapi ditunjuk sebagai wakil duta besar di Beijing,” ujarnya.

Menurutnya, penempatan pejabat pada posisi diplomatik harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Terlebih, posisi wakil kepala perwakilan atau Deputy Chief of Mission (DCM) memiliki peran penting dalam menjalankan misi diplomatik Indonesia.

“Ini posisi yang di situ juga ada DCM, ada wakil kepala perwakilan. Ada orang Kemlu, orang diplomat senior. Ini posisi yang harusnya diisi orang yang bekerja,” katanya.

Ple Priatna menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis di luar negeri.

“Harus kira-kira tanya dulu, ini bisa enggak? Ini bekerja enggak? Ini berjalan enggak? Posisi seperti ini diperlukan atau tidak? Jangan main dijejelin saja,” pungkasnya.

Kritik tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam penentuan pejabat yang bertanggung jawab membawa kepentingan Indonesia di panggung internasional.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan pembelaan terbuka terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di tengah berbagai upaya yang dinilainya sebagai serangan karakter terhadap sosok senior bangsa tersebut.

Dalam pernyataannya, Dino menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari kelompok politik JK. Namun, ia mengaku telah mengenal Jusuf Kalla sejak tahun 2003, saat dirinya menjabat sebagai direktur di Kementerian Luar Negeri dan JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

“Saya bukan orang Pak JK. Tapi saya sudah mengenal Pak Jusuf Kalla sejak tahun 2003, ketika saya direktur di Kemlu dan beliau menjabat Menko Kesra. Sejak itu sering berurusan dengan beliau. Saya suka berdiskusi dan berbeda pendapat dengan beliau. Dan naluri beliau sering benar,” ujar Dino, Minggu (19/4/2026).

Menurut Dino, pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jusuf Kalla selama lebih dari dua dekade membuatnya sangat memahami karakter dan integritas mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Ia bahkan menegaskan keyakinannya secara penuh bahwa Jusuf Kalla adalah sosok yang berhati bersih, tidak pernah menyimpan niat buruk kepada siapa pun, serta memiliki komitmen tulus terhadap bangsa dan negara.

“Saya yakin 1000 persen Pak JK orang baik yang berhati bersih, tidak pernah licik dan dendam, tidak pernah menjahati atau mencelakakan orang, dan punya komitmen yang murni pada bangsa dan negara,” tegasnya.

Dino juga menyebut JK sebagai negarawan sejati yang selama ini konsisten menjadi pembela demokrasi dan stabilitas nasional. Menurutnya, Jusuf Kalla tidak pernah berpikir sempit atau bertindak dengan intrik politik murahan.

“Beliau negarawan sejati dan pembela demokrasi yang tulus. Tidak kerdil dan penuh akal bulus seperti orang-orang yang sekarang sedang mencoba melakukan character assassination dan mencelakakan beliau,” lanjut Dino.

Pernyataan Dino Patti Djalal ini menjadi sorotan publik karena muncul di tengah meningkatnya dinamika politik nasional yang menyeret nama JK dalam berbagai isu strategis. Sebagai tokoh senior dengan pengalaman panjang di pemerintahan, JK dinilai masih memiliki pengaruh besar dalam percaturan politik nasional.

Dukungan terbuka dari Dino sekaligus memperlihatkan bahwa di tengah berbagai serangan politik, reputasi JK sebagai tokoh bangsa masih mendapat pembelaan dari banyak kalangan, termasuk diplomat senior yang pernah bekerja dekat dengannya.

Bagi Dino, rekam jejak dan integritas JK tidak dapat dihapus hanya oleh manuver politik sesaat. Ia menegaskan bahwa sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa dan siapa yang hanya sibuk membangun fitnah politik.

MoneyTalk, Jakarta – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, melontarkan pertanyaan terbuka kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, terkait rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza.

Dalam pernyataannya, Dino meminta penjelasan tegas apakah pasukan perdamaian Indonesia nantinya akan menggunakan Blue Helmets seperti lazimnya misi penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau tidak.

“Pak Menlu Sugiono yang baik, sampai sekarang publik belum dapat kejelasan apakah pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Gaza akan gunakan Blue Helmets sebagaimana biasanya pasukan peacekeepers Indonesia selama ini. Mohon dapat dipastikan dan dijelaskan. It’s a significant difference,” ujar Dino, Kamis (26/2/2026).

Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian publik dan pengamat hubungan internasional. Blue Helmets bukan hanya simbol, melainkan representasi mandat resmi PBB dalam operasi penjaga perdamaian.

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian dunia. Personel TNI yang tergabung dalam misi PBB selalu berada di bawah komando resmi dan aturan ketat yang ditetapkan organisasi internasional tersebut.

Jika pasukan yang dikirim ke Gaza tidak menggunakan Blue Helmets, maka muncul pertanyaan mendasar:

Apakah misi tersebut berada di bawah mandat penuh PBB? Ataukah merupakan bagian dari koalisi multilateral di luar struktur formal PBB?

Gaza sendiri merupakan wilayah konflik yang sangat sensitif secara geopolitik. Setiap pengerahan pasukan asing memiliki implikasi diplomatik dan keamanan yang besar, terutama di tengah dinamika konflik antara Palestina dan Israel yang terus bereskalasi.

Tanpa mandat jelas dari PBB, status pasukan penjaga perdamaian bisa menjadi sorotan, baik dari sisi legitimasi internasional maupun perlindungan hukum bagi personel di lapangan.

Pernyataan Dino dinilai sebagai dorongan agar pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan detail teknis dan politik dari rencana pengiriman pasukan tersebut.

Sebagai mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan tokoh diplomasi berpengalaman, Dino dikenal sering menyuarakan pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan luar negeri yang menyangkut konflik bersenjata.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan penjelasan resmi terkait apakah pasukan Indonesia di Gaza akan berada di bawah mandat PBB dengan atribut Blue Helmets atau dalam skema berbeda.

Publik kini menanti kejelasan. Sebab dalam diplomasi internasional, perbedaan simbol bisa berarti perbedaan posisi politik.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam merespons situasi di Venezuela. Dino menilai pernyataan resmi Kemlu RI terlalu standar, normatif, dan tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni dugaan pelanggaran hukum internasional yang melibatkan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial, Dino mempertanyakan mengapa Indonesia terkesan enggan atau sungkan menyebut peran Amerika Serikat secara eksplisit. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang berani dan konsisten dalam menyuarakan keadilan global.

“Saya heran membaca pernyataan Kemlu RI re Venezuela yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat. Sejak kapan kita sungkan atau takut mengkritik kawan yang melakukan pelanggaran hukum internasional?” ujar Dino, Senin (5/1/2025).

Dino juga menyoroti absennya pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, terkait isu tersebut. Ia menilai, dunia internasional justru menunggu pandangan Indonesia sebagai salah satu aktor penting Global South yang selama ini memiliki posisi strategis dan legitimasi moral dalam isu-isu global.

“Kenapa Menlu Sugiono sampai sekarang tidak bersuara, padahal dunia menunggu pandangan Indonesia sebagai pemain Global South yang penting?” lanjut Dino.

Menurut Dino, momentum Venezuela seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan kembali jati diri politik luar negeri bebas aktif. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah secara tegas menentang invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003, meski saat itu AS merupakan mitra strategis.

“Ini momen Indonesia perlu percaya diri menunjukkan sikap, sama seperti ketika kita dulu menentang invasi AS terhadap Irak,” tegasnya.

Dino menekankan, prinsip bebas aktif bukan sekadar jargon diplomatik, melainkan keberanian untuk berpendirian dalam membela hukum internasional dan nilai-nilai keadilan global. Menurutnya, kemitraan dengan Amerika Serikat maupun negara mana pun tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan prinsip-prinsip dasar.

“Bebas aktif itu artinya berani berpendirian. Bermitra dengan AS dan dengan negara mana pun tidak boleh membuat Indonesia mengorbankan hal-hal yang prinsipil,” tandas Dino.

Kritik Dino Patti Djalal ini menambah daftar sorotan publik terhadap arah diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan baru. Sejumlah pengamat menilai, sikap tegas Indonesia dalam isu-isu global sangat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas dan kepemimpinan moral RI di kancah internasional, khususnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, S.Sos, menegaskan, kritik yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono tidak seharusnya dimaknai secara negatif. Menurutnya, kritik tersebut justru dapat menjadi masukan konstruktif demi penguatan kinerja diplomasi Indonesia di panggung global.

Mahfudz menilai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi wajah Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu, peran Menteri Luar Negeri tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan arah, citra, dan daya tawar Indonesia dalam berbagai forum global.

“Secara umum, lazimnya Menteri Luar Negeri memiliki basis karier dan track record sebagai diplomat. Karena tugas utama menlu adalah negosiasi, membangun kesepakatan, dan merepresentasikan kepentingan nasional. Menlu adalah wajah Indonesia di dunia internasional,” ujar Mahfudz kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Ia juga mengaitkan peran Menlu Sugiono dengan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya semakin aktif dan berorientasi pada penguatan eksistensi Indonesia di tingkat global. Hal ini tercermin dari intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang relatif tinggi sejak menjabat.

“Frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri cukup banyak. Dalam konteks itu, Menlu Sugiono setia mendampingi Presiden. Ini menunjukkan peran koordinatif yang penting antara Presiden dan Menteri Luar Negeri,” katanya.

Terkait isu internal Kemlu, Mahfudz menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada laporan mengenai persoalan serius di tingkat pimpinan eselon I. Ia mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menlu Sugiono dan juga tidak selalu hadir dalam setiap agenda bersama, namun tidak menemukan indikasi adanya masalah struktural di tubuh Kemlu.

“Tidak ada laporan kepada kami bahwa eselon I di Kemlu bermasalah. Secara kelembagaan, Kemlu berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Mahfudz juga menaruh hormat pada sosok Dino Patti Djalal yang disebutnya sebagai duta besar kawakan dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi. Karena itu, kritik yang disampaikan Dino dinilainya lebih tepat dibaca sebagai bentuk kepedulian dan dorongan untuk meningkatkan kinerja diplomasi Indonesia.

“Pak Dino adalah diplomat senior dengan jam terbang tinggi. Kritik beliau seharusnya dipahami secara positif, sebagai masukan untuk memperkuat kinerja Menlu Sugiono dan Kemlu secara keseluruhan. Jangan dimaknai negatif,” ujar Mahfudz.

Ia menekankan bahwa posisi dan peran Menteri Luar Negeri sangat strategis, tidak hanya dalam hubungan luar negeri, tetapi juga dalam mengorganisasi Kemlu, baik di dalam negeri maupun di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Menlu itu bukan sekadar mendampingi Presiden ke luar negeri, tetapi juga mengorganisasi Kemlu secara menyeluruh. Karena itu, kritik yang membangun justru penting agar diplomasi Indonesia semakin solid dan berwibawa,” pungkasnya.