Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi mahasiswa di Yogyakarta pada 10 November 2026 memicu gelombang kecaman dari lingkungan akademisi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam keras tindakan aparat terhadap mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Fisipol UGM menilai tindakan kekerasan, intimidasi, dan penangkapan terhadap mahasiswa merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan kehidupan demokrasi. Peristiwa tersebut dinilai ironis karena terjadi ketika bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, momentum yang semestinya mengingatkan negara tentang perjuangan, keberanian, dan pengorbanan demi keadilan.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Dekan Fisipol UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, pada 11 November 2026, fakultas menegaskan keberpihakannya terhadap hak konstitusional mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah.

Fisipol UGM menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah pemberian negara, melainkan hak konstitusional setiap warga negara. Mahasiswa dan sivitas akademika memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara.

“Fisipol UGM berdiri tegak bersama mahasiswa dalam menyuarakan kritik terhadap penyelenggara negara,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.

Tidak berhenti pada kecaman, Fisipol UGM juga melayangkan lima tuntutan tegas kepada negara.

Pertama, menuntut pembebasan seluruh mahasiswa yang ditangkap dalam aksi tersebut. Fakultas juga mendesak agar mahasiswa mendapatkan akses bantuan hukum secara penuh tanpa hambatan, baik selama pemeriksaan maupun proses penahanan.

Kedua, mendesak negara menghentikan segala bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, dan tindakan represif terhadap warga negara yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.

Ketiga, mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi. Fisipol UGM mengingatkan bahwa kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika, bukan menjadi tempat yang dapat dimasuki aparat untuk melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi.

Keempat, mendukung langkah UGM dalam melakukan pendataan dan verifikasi terhadap mahasiswa yang terdampak tindakan aparat. Fakultas juga menuntut jaminan layanan kesehatan serta pendampingan hukum bagi seluruh korban.

Kelima, memastikan koordinasi dan pendampingan terus dilakukan agar keselamatan serta hak-hak mahasiswa benar-benar terlindungi.

Pernyataan Fisipol UGM ini menjadi peringatan keras bahwa penanganan aksi demonstrasi tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kritik mahasiswa terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan argumentasi dan keterbukaan, bukan dengan kekerasan, intimidasi, ataupun penangkapan yang mengabaikan hak-hak warga negara.

Fisipol UGM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut. Keberanian berpikir kritis dan melawan ketidakadilan, menurut fakultas, merupakan jantung demokrasi yang harus dirawat bersama.

Pesan yang ingin ditegaskan sangat jelas: kampus bukan musuh negara. Mahasiswa yang menyampaikan kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu ukuran apakah demokrasi Indonesia masih berdiri tegak atau mulai kehilangan maknanya.