20 November 2026

News

JAKARTA, MoneyTalk – Pernyataan politisi partai Nasdem Effendy Choirie itu jelas mengada-ada dan terlihat dia benar-benar tidak tau masalah yang sebenarnya dengan konflik internal atau dualisme kepemimpinan Partai Demokrat ini yang berlangsung sejak lama.

Konflik Partai Demokrat yang berakhir dengan dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang pada 5 Maret 2021, dengan sebelumnya terlebih dahulu mendemisionerkan kepengurusan DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Effendy Choirie ini memang provokator ulung yang kelihatannya sedang bekerja untuk menjauhkan Nasdem dari Pemerintahan Jokowi. Ketidak-sukaan Effendy Choirie yang cukup lama dengan Pemerintahan Jokowi, menjadikanhnya terus mengarahkan plototan matanya ke Pemerintahan Jokowi, hingga jika ada hal apapun saja yang datang dari pejabat Pemerintahan Jokowi selalu diwaspadai dan ditolaknya.

Effendy Choirie yang sedang dikuasai pikiran negatif itu saakan sampai buta, hingga tidak bisa membedakan mana Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan mana Moeldoko sebagai warga negara yang memiliki hak politik untuk berkiprah di partai politik. Maka mencampur adukkan Moeldoko sebagai pejabat pemerintah dan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, merupakan suatu kekeliruan besar yang mencerminkan ketidak tauan dan ketidak dewasaannya dalam politik dan berpolitik.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh DPP Partai Demokrat KLB merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang, mempersoalkan PK yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB, terlebih menuduhnya sebagai intervensi pemerintah yang ingin menjegal pencapresan Anies Baswedan dan ingin membubarkan Koalisi Perubahan Persatuan yang digagas oleh Nasdem, Partai Demokrat versi Cikeas dan PKS, merupakan bentuk akumulasi kedengkian politik Effendy Choirie pada Pemerintahan Jokowi yang sempurna dan sangat terkesan mengada-ada…(SHE).[MT]

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

JAKARTA, MoneyTalk – PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), dari waktu ke waktu selalu berkomitmen untuk menghadirkan Neo Experience yang terbaik bagi nasabahnya.

Kali ini BNC memperkenalkan layanan keuangan terbaru, yaitu Neo Business yang didesain khusus bagi nasabah individual pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengatur transaksi keuangan dan transaksi bisnis mereka.

Layanan Neo Business ini tersedia di aplikasi perbankan neobank milik BNC, yang mana dalam satu aplikasi, nasabah bisa mendapatkan dua layanan yang saling melengkapi, yaitu layanan untuk nasabah umum, dan satunya lagi untuk nasabah pemilik usaha kecil dan menengah.

Banyak pakar ekonomi yang memprediksi bahwa pada tahun 2023, UMKM masih menjadi kunci sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Oktober 2022, UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia.

Akan tetapi, UMKM masih dapat berkembang lebih jauh lagi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta UMKM sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya, atau 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.

Selain itu, berdasarkan laporan Boston Consulting Group (BCG) dan Telkom Indonesia, dari sekitar 3.700 UMKM lokal yang disurvei, mayoritasnya terkendala melakukan transformasi digital karena kekurangan pembiayaan.

Berdasarkan data di atas, kita melihat UMKM memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia, dan untuk dapat lebih berkembang lagi memenuhi potensinya, BNC ingin turut serta berkontribusi dengan mempermudah UMKM dalam mendapatkan akses terhadap layanan keuangan dan perbankan digital yang berkualitas.

Direktur Bisnis PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo, mengatakan, “Mengingat pentingnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia, BNC sebagai bank digital terdepan memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan layanan perbankan yang inklusif, mudah, cepat, dan menguntungkan bagi para nasabah kami khususnya bagi yang memiliki usaha kecil dan menengah.

Dengan hadirnya Neo Business, BNC berharap mereka mendapatkan kemudahan transaksi, layanan perbankan yang aman dengan dukungan teknologi yang mumpuni, bebas biaya administrasi dan transfer antarbank.

Ke depannya, BNC juga akan menyediakan pinjaman (merchant loan) bagi para pemilik UMKM pengguna Neo Business sehingga dapat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya.”

Layanan Neo Business ditujukan untuk memberikan kemudahan layanan perbankan terintegrasi untuk segmen pebisnis kecil dan menengah.

Layanan ini memungkinkan pengguna UMKM untuk dapat memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, menerima dan mengelola pembayaran hasil usaha dari platform e-commerce, food delivery, atau platform digital lainnya, karena layanan ini dilengkapi dengan fitur pembukuan dan analisa bisnis.

Selain itu, layanan Neo Business juga dapat mengirimkan payment collection kepada mitra bisnis ataupun pelanggan, serta yang utamanya adalah penerimaan transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang settlement-nya akan diterima pada hari yang sama.

Fitur QRIS yang terdapat di Neo Business memungkinkan pengguna UMKM mendaftarkannya secara mandiri dengan langkah mudah. Pengguna juga dapat membuat QRIS dinamis atau statis melalui Neo Business sesuai dengan kebutuhan transaksional pengguna.

Pengguna juga dapat mengunduh image QRIS dan menerima settlement sameday. Ke depan, fitur QRIS Neo Business akan dapat diintegrasikan melalui Application Programming Interface (API) kepada merchant sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Bagi pemilik akun rekening neobank dan memiliki usaha, berikut langkah mudah untuk mulai menggunakan layanan Neo Business:

1. Buka aplikasi neobank dan klik bagian Business
2. Klik Aktivasi Sekarang (Activate Now)
3. Input data terkait informasi bisnis seperti Nama Bisnis, Tipe Bisnis, serta informasi lain yang
dibutuhkan dan klik Submit Now
4. Halaman Business akan menampilkan notifikasi Activation Successful
5. Pengguna sudah dapat menikmati fitur-fitur yang terdapat di dalam layanan Neo Business

“BNC selalu berupaya untuk memberikan layanan keuangan yang inovatif dan solutif. Kami harap layanan Neo Business ini mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, khususnya bagi para pemilik UMKM dan dapat menjadi layanan yang membantu usaha mereka menjadi lebih berkembang,” tutup Aditya.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, PPATK sudah dua kali menyerahkan laporan dugaan tindak pidana kepabeanan pada 2017 dan 2020 kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, masing-masing senilai Rp180 triliun dan Rp189 triliun.

PPATK mengatakan, kasus tindak pidana kepabeanan dimaksud terkait penyelundupan impor emas batangan, yang diakui sebagai emas mentah, untuk periode 2014-2016 senilai Rp180 triliun dan 2017-2019 senilai Rp189 triliun.

Laporan PPATK diduga terbengkalai. Mahfud sempat mengatakan laporan PPATK tersebut nampaknya tidak diberikan kepada Sri Mulyani.

Kementerian keuangan terlihat panik dan tidak terima pernyataan Mahfud dan Ivan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo berusaha menjelaskan fakta dan modus ‘penyelundupan’ impor emas batangan ini.

Penjelasan ini untuk memberi kesan kepada publik, tidak ada pembiaran terhadap laporan PPATK ini, dan tidak ada data yang ditutupi kepada Sri Mulyani.

Yustinus Prastowo melalui akun twitternya, seperti dikutip berbagai media online, berusaha menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (maksudnya DJBC?) sudah melakukan proses hukum terhadap pelaku eksportir emas batangan, yang mengaku ekspor emas perhiasan. Tetapi, DJBC akhirnya kalah. Begitu penjelasannya.

Tetapi, masalahnya, yang dijelaskan Yustinus Prastowo adalah kasus *ekspor*, bukan kasus *impor* seperti yang dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun).

Yustinus Prastowo menjelaskan seolah-olah kedua kasus ini sama, sehingga putusan kasus ekspor dijadikan referensi hukum kasus impor.

Singkat cerita kasus ekspor emas batangan yang diakui emas perhiasan sebagai berikut.

Pada persidangan di pengadilan negeri, eksportir dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana (putusan 14 Februari 2017).

Kemudian DJBC mengajukan kasasi, dan eksportir dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (putusan 20 November 2017).

Eksportir kemudian mengajukan Peninjauan Kembali, dan dinyatakan tidak bersalah (putusan 17 Juli 2019).

Berdasarkan kasus hukum ekspor emas batangan yang diakui sebagai emas perhiasan tersebut, DJBC kemudian berpendapat tidak ada tindak pidana atas kasus *impor* emas batangan yang dilaporkan PPATK pada 2020, senilai Rp189 triliun.

Pertanyaannya, kenapa kasus hukum *ekspor emas batangan*, yang di dalam dokumen ekspor (PEB) diakui sebagai emas perhiasan, dijadikan referensi hukum untuk membebaskan tindak pidana kasus *impor emas batangan* (yang diakui sebagai emas mentah) seperti dilaporkan PPATK?

Referensi hukum tersebut sangat ganjil. Oleh karena itu, penjelasan Yustinus Prastowo patut diduga untuk menyamarkan, atau mengandung unsur manipulatif, terhadap fakta kasus sebenarnya, yang seharusnya kasus impor disamarkan menjadi kasus ekspor.

Maka itu, Yustinus Prastowo patut diduga dengan sengaja menyebar informasi tidak benar dan menyesatkan kepada masyarakat.

Nilai ekspor emas batangan ini sekitar 6,8 juta dolar AS, atau sekitar Rp102 miliar saja.

Yustinus Prastowo juga mengatakan eksportir kasus ekspor emas tersebut adalah PT Q. Sedangkan nama perusahaan eksportir kasus ekspor tersebut seharusnya adalah PT Tujuan Utama?

Yustinus Prastowo mengatakan bahwa PT Q (alias PT Tujuan Utama?) pernah mengajukan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas, tetapi tidak dikabulkan. Tetapi menurut keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, yang bersangkutan pernah memberi fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 kepada PT Tujuan Utama.

Siapa yang benar, atau siapa yang bohong?

Untuk itu, aparat penegak hukum wajib usut tuntas dugaan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang seperti dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun).

Aparat Penegak Hukum juga wajib memeriksa Yustinus Prastowo dan pejabat Kementerian Keuangan yang diduga menyamarkan cerita, dan diduga memberi informasi menyesatkan, atas kasus ekspor dan impor emas batangan tersebut.

Selain Yustinus Prastowo, Dirjen Bea dan Cukai Askolani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menjelaskan hal yang sama, sehingga juga patut diduga memberi penjelasan tidak benar kepada masyarakat.[MT]

Anthony Budiawan
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

 

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif didampingi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama Kegiatan Eksplorasi di Area Terbuka Indonesia antara SKK Migas dan Konsorsium yang dipimpin ExxonMobil di Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (31/3).

Program eksplorasi ini senilai Rp630 miliar dan merupakan pengalihan dari Komitmen Kerja Pasti (KKP) Wilayah Kerja (WK) Gunting dan WK Surumana.

Kerja sama eksplorasi di area terbuka baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Menteri ESDM mendukung dan mengharapkan kerja sama eksplorasi serupa dapat terus dilakukan di area terbuka lainnya, mengingat masih tersedianya dana KKP dan terbuka luasnya potensi migas Indonesia.

“Saya berharap langkah pertama ini bisa diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya, mengingat masih tersedianya dana KKP dan masih terbuka luasnya wilayah potensi hulu migas di tanah air kita,” ujar Menteri ESDM.

Melalui kerja sama eksplorasi ini diharapkan dapat diperoleh penambahan data migas dan mendukung penyiapan wilayah kerja migas, serta meningkatkan investasi.

Dengan adanya penambahan cadangan migas, menurut Menteri Arifin, membuka peluang eksploitasi untuk meningkatkan produksi migas dalam mendukung pemenuhan target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030.

“Kegiatan ini sangat positif karena kalau kita menunggu data per wilayah, eksplorasi lagi, waktunya sangat panjang. Ini ada perusahaan yang memang punya reputasi baik dalam bidangnya dan memiliki dana, kita manfaatkan. Paling tidak, cita-cita produksi minyak satu juta barel itu bukan hanya sekedar cita-cita saja, tapi ada upaya-upayanya,” katanya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan hulu migas di dalam negeri, dengan terus melakukan pengembangan dalam sistem pengelolaan hulu migas sehingga dapat meningkatkan keyakinan investor dalam melakukan investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM juga menyampaikan apresiasinya kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, ExxonMobil, Petronas, serta pihak terkait lainnya atas upaya dan kerja kerasnya sehingga kerja sama eksplorasi di area terbuka dapat terwujud.

“Semoga ke depannya kita mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut dan hal ini tidak akan terwujud tanpa upaya kita semua. Semoga upaya kita mendapatkan ridho Allah SWT,” katanya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan, kesepakatan ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari ExxonMobil Indonesia sebagai salah satu perusahaan migas kelas dunia terhadap potensi migas Indonesia.

Kegiatan eksplorasi akan dilakukan dengan standar keselamatan, efisiensi, dan tanggung jawab lingkungan yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan eksplorasi tidak merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya.

“Adapun beberapa area yang akan dilakukan eksplorasi adalah Onshore Papua, East Java, Offshore Sumatera dan lainnya,” jelasnya.

Sementara Presiden ExxonMobil Indonesia, Carole Gall mengapresiasi upaya Pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor dan kemudahan berbisnis. “Kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam industri hulu migas Indonesia serta menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik bagi para investor,” katanya.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada bulan Maret 2023 mengalami penurunan sebesar US$4,89 per barel dari US$79,48 per barel pada Februari 2023 menjadi US$74,59 per barel.

Penetapan ICP Maret 2023 sebesar US$74,59 per barel tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 131.K/MG.03/DJM/2023 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2023 tanggal 3 April 2023.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional, sebagaimana dikutip dari Executive Summary Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, antara lain kekhawatiran pasar atas kondisi ekonomi global khususnya di kawasan Eropa dan AS yang disebabkan oleh penutupan Silicon Valley Bank pada 10 Maret 2023 yang merupakan kegagalan sistem perbankan terbesar di AS yang disebabkan, antara lain penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, meningkatkan ketidakpastian terkait inflasi, suku bunga dan aktifitas ekonomi di masa depan yang berdampak besar pada konsumsi minyak dan investasi global.

“Selain itu, kekhawatiran para pelaku pasar seiring inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, meningkatkan kekhawatiran akan kenaikan suku bunga, penguatan nilai tukar Dolar dan perlambatan aktifitas ekonomi, serta berujung pada turunnya permintaan minyak mentah,” demikian menurut exsum tersebut.

Penurunan harga juga terkait permintaan minyak mentah dunia:

  1. IEA dalam Laporan bulan Maret 2023 menyampaikan throughputkilang global mencapai titik terendah pada bulan Februari 2023 di angka 81,1 juta barel per hari karena seasonal maintenance di AS dan beberapa negara lainnya.
  2. Turunnya impor feedstock kilang-kilang independen China sebesar 8,9% dari bulan sebelumnya menjadi 3,97 juta barel per hari, serta turunnya oil throughput kilang di Jepang, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan.
  3. Departemen Energi AS menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang cadangan minyak strategis AS (SPR) dapat memakan waktu beberapa tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pasar tentang potensi oversupply,terutama terkait rencana AS untuk kembali melepas 26 juta barel minyak dari SPR.

Selanjutnya terkait pasokan minyak mentah dunia:

  1. IEA dalam Laporan bulan Maret 2023 menyampaikan bahwa pasokan minyak mentah dunia melonjak naik sebesar 830 ribu bopd di bulan Februari 2023 menjadi 101,5 juta barel per hari, antara lain disebabkan peningkatan produksi di AS dan Kanada. Diperkirakan pertumbuhan pasokan minyak mentah negara-negara Non OPEC akan mencapai 1,6 juta barel per hari di tahun 2023.
  2. OPEC melalui Laporan bulan Maret 2023, menyampaikan peningkatan proyeksi produksi minyak mentah Non-OPEC di tahun 2023 sebesar 200 ribu barel per haridibandingkan proyeksi pada bulan sebelumnya, menjadi 67,20 juta barel per hari.
  3. Berdasarkan Laporan Mingguan EIA (U.S. Energy Information Administration) bulan Maret 2023, AS mencetak rekor baru untuk ekspor produk minyak. Ekspor produk minyak AS mencapai rata-rata 5,97 juta barel per hari didorong oleh peningkatan ekspor distillate sebesar 18% atau 193 ribu barel per hari.

Untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar atas pemulihan permintaan minyak China seiring Pemerintah China menetapkan target GDP yang moderat, lebih rendah dari perkiraan para ekonom.

“Penurunan konsumsi produk gasoline hingga 7.51% dan produk gasoil hingga 0,34% di China yang mengakibatkan penurunan harga jual produk minyak bumi di China,” demikian dikutip dari exsum Tm Harga Minyak Mentah Indonesia.

Perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada bulan Maret 2023 dibandingkan bulan Februari 2023, selengkapnya sebagai berikut:

  • Dated Brent turun sebesar US$3,93 per barel dari US$82,49 per barel menjadi US$78,56 per barel.
  • WTI (Nymex) turun sebesar US$3,49 per barel dari US$76,86 per barel menjadi US$73,37 per barel.
  • Brent (ICE) turun sebesar US$4,33 per barel dari US$83,54 per barel menjadi US$79,21 per barel.
  • Basket OPEC turun sebesar US$3,42 per barel dari US$81,88 per barel menjadi US$78,46 per barel.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menambah semarak bulan Ramadan dengan memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk memiliki unit Hyundai idaman nya melalui serangkaian promo khusus Ramadan yang hadir selama bulan April 2023.

Hadir dengan berbagai inovasi mobilitas untuk menemani setiap momen keluarga Indonesia, Hyundai berkomitmen untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik melalui berbagai lini andalan Hyundai seperti Hyundai STARGAZER, Hyundai CRETA, Hyundai IONIQ 5, Hyundai PALISADE, Hyundai SANTA FE dan Hyundai STARIA.

Paket Penjualan dan Program Menarik di Pameran Hyundai dan Selama Bulan Ramadan:

Keuntungan Pelanggan di Setiap Pembelian STARGAZER dan CRETA di Pameran Hyundai selama Bulan Ramadan

Menanggapi minat yang tinggi terhadap produk STARGAZER dan CRETA, HMID menghadirkan berbagai keuntungan yang bisa dinikmati konsumen untuk setiap pembelian STARGAZER dan CRETA selama periode April 2023. Konsumen berkesempatan mendapatkan benefit sebagai berikut:

  • Gratis biaya bahan bakar hingga senilai Rp15.000.000, atau
  • Trade-in cashback hingga Rp15.000.000, atau Program Bunga Murah mulai dari 0% dan Cicilan ringan mulai dari Rp1.900.000/bulan, atau
  • Gratis Asuransi hingga 2 tahun
  • Program Mudik Asyik Bersama Hyundai Dengan Berbagai Manfaat

Penting bagi konsumen untuk merasakan pengalaman berkendara secara langsung untuk mempengaruhi keputusan pembelian.

Memahami hal ini, HMID menghadirkan berbagai program test drive khusus dengan keuntungan menarik yang memberi nilai tambah bagi konsumen dalam menilai performa, kenyamanan, dan keamanan kendaraan Hyundai secara langsung.

Setelah sebelumnya dihadirkan program #DiantarSangBintang yang memberikan masyarakat Indonesia pengalaman mudik gratis bersama Hyundai STARGAZER serta THR sebesar Rp20.000.000. untuk 10 orang pemenang, Hyundai kembali memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk merasakan kenyamanan berkendara dengan Hyundai STARGAZER untuk pergi mudik melalui kegiatan Mudik Asyik Bersama Hyundai.

Melalui program Mudik Asyik Bersama Hyundai, pelanggan yang melakukan test drive model STARGAZER dan CRETA pada periode 4 Maret s/d 8 April 2023 akan berkesempatan untuk mendapat peminjaman unit STARGAZER secara gratis dan hadiah uang elektronik senilai Rp2.000.000.

Benefit ini bisa dinikmati untuk 10 orang pemenang yang diundi acak. Adapun periode peminjaman unit STARGAZER tersebut akan berlangsung pada 15–29 April 2023.

Selain itu, bagi pelanggan yang terdaftar untuk melakukan program Test Drive model STARGAZER dan CRETA di bulan Maret dan April 2023, HMID akan memberikan benefit berupa coins senilai Rp200.000,- di aplikasi myHyundai.

Koin tersebut bisa ditukar untuk beragam voucher dan penawaran menarik dari berbagai brand lifestyle yang ada di aplikasi myHyundai. Pelanggan yang hendak melakukan test drive dapat melakukan registrasi melalui aplikasi myHyundai atau datang langsung ke dealer Hyundai terdekat.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Sejak 1 Maret 2023, Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT Pertamina telah melakukan registrasi atau pendataan konsumen pengguna LPG 3 kg, sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran.

Program ini akan berlangsung hingga akhir tahun dan agar berjalan lancar, Pemerintah mengharapkan dukungan dan peran aktif semua pihak, termasuk penyalur (agen), sub penyalur (pangkalan), dan masyarakat pengguna.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Maompang Harahap menyampaikan hal tersebut dalam Sosialisasi Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu (LPG Tabung 3 Kg) Tepat Sasaran di Sub Penyalur (Pangkalan) yang digelar secara hybrid, Selasa (4/4).

Sosialisasi ini dilakukan untuk sub penyalur di 6 provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Keenam provinsi tersebut adalah Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Tercatat sekitar 2.719 sub penyalur terdaftar mengikuti kegiatan ini.

Menurut Maompang, pendataan konsumen pengguna LPG 3 kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun 2023 yang menyatakan komitmen Pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima atau by name by address dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.

“Registrasi atau pendataan ini merupakan langkah awal yang sangat penting karena tidak mungkin kita melakukan transformasi tanpa dukungan data. Transformasi tanpa dukungan data akan membuat program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan berjalan sesuai target kita bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut Maompang meminta agar para agen, sub penyalur atau pangkalan, sales manager dan pihak terkait lainnya yang menjadi ujung tombak pendataan ini, dapat menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak.

“Tak hanya agen dan pangkalan saja, dukungan RT, RW, maupun tokoh masyarakat menjadi bagian penting supaya kegiatan pendataan ini dapat mencapai target,” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, Maompang kembali menegaskan bahwa tidak ada pembatasan dalam pembelian LPG 3 kg. Para pembeli di pangkalan hanya perlu membawa KTP atau KK dan apabila sudah terdata dalam sistem, hanya cukup membawa KTP untuk pembelian selanjutnya.

Hasil pendataan ini, lanjut Maompang, akan menjadi penentu kebijakan Pemerintah lebih lanjut.

“Kita akan akan melakukan evaluasi secara berkala sehingga nanti dapat diperoleh pola pembelian LPG di masing-masing pangkalan, kelurahan, kecamatan, provinsi hingga nasional. Kita akan memiliki data basis untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa semua pihak yang berkecimpung dengan LPG 3 kg, sesungguhnya mendapat amanah dari negara sebesar Rp117 triliun yang merupakan besaran anggaran subsidi LPG 3 kg tahun 2023.

Amanah ini sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan melalui audit oleh BPK maupun lembaga negara lainnya.

“Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki akuntabilitas, transparansi, maupun efektivitas kebermanfaatan program subsidi oleh Pemerintah ini, kita semua ditugaskan untuk melakukan reformasi terkait layanan LPG bersubsidi,” tambah Ega.

Program ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga karena ke depannya, transaksi menggunakan digital akan menjadi basis data audit.

“Sehingga sangat penting bagi para agen dan pangkalan untuk konsisten dan disiplin menggunakan Merchant Apps MyPertamina Lite sebagai tools digitalisasi pencatatan transaksi LPG 3 kg kepada end user (konsumen),” tegasnya.

Untuk mempermudah agen dan pangkalan dalam melaksanakan pendataan, Pertamina akan membuat video sebagai bahan sosialisasi ke konsumen.

Sementara Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas Christina Meiwati Sinaga menjelaskan, pengguna LPG 3 kg adalah rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran.

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 jo Perpres 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019 jo Perpres 71 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, & Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Tahapan pelaksanaan transformasi pendistribusian isi ulang LPG 3 Kg tepat sasaran, lanjut Christina, sesuai Kepmen ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Kepdirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran adalah Tahap I mulai 1 Maret 2023 berupa proses pendataan pengguna LPG 3 kg.

Selanjutnya, pelaksanaan pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Sebelum pemberlakuan pendataan ini, Pemerintah telah melakukan uji coba di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), Kecamatan Ciputat (Kota Tangsel), Kecamatan Ngalian (Kota Semarang), Kecamatan Batu Ampar (Kota Batam), dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram).

Dalam sosialisasi ini juga dilakukan pelatihan tata cara pendataan, serta tanya jawab dengan agen dan pangkalan.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Gratifikasi adalah istilah halusnya, bahasa terangnya adalah suap. Dan per definisi KPK, yang salah adalah bukan hanya si penerima suap (gratifikasi) itu, tapi juga si pemberi suap.

Sekarang salah seorang penerima suap yang bernama Rafael Alun Trisambodo sudah disproses hukum lewat KPK. Lalu siapa saja para pemberi suapnya? Menunggu proses lebih lanjut, kita harap-harap cemas juga nih…

Kalau sifatnya konspirasi tentu melibatkan sekelompok orang. Siapa saja mereka?

Pintu investigasi terusannya mulai terbuka. Mau dibuka selebar-lebarnya, atau ada pihak-pihak tertentu yang malahan sedang menahan kuat-kuat dari belakang pintu?

Memang kejahatan kerah putih seperti ini liciknya bukan main.

Dia bikin perusahaan “konsultasi pajak”. Tentu pakai nama orang lain. Bukan untuk bagaimana menghitung dan menyetor pajak dengan benar, tapi untuk sebaliknya, menyiasati pajak bersama-sama dengan aparat pajak. Patgulipat.

Contoh saja (angka-angka fiktif), perusahaan “konsultasi pajak” itu menghitungkan jumlah pajak yang mesti disetor ke negara, katakanlah sejumlah 10 miliar, tapi dia bilang ke “klien” supaya akui saja 5 miliar, lalu 2 miliar kasih ke “oknum” dan 250 juta sebagai fee ke perusahaan “konsultan pajak” berdasarkan tagihan.

Total si klien “cuma” keluar duit 7,25 miliar, dari yang semestinya 10 miliar. Jadi si klien masih “untung” sekitar 2,75 miliar. Bahasa si klien dia “menghemat” 2,75 miliar.

Seolah-olah semua “untung”, negara dapat 5 miliar, si “oknum” dapat 2 miliar, si “konsultan pajak” dapat fee 250 juta. Everybody happy. Kepala kantor pajaknya dianggap “berprestasi”, dapat penghargaan lagi.

Kalau mau mendekati riil, tinggal tambahkan nolnya saja, dan angka di depannya diganti jadi dua atau tiga atau empat.

Itu baru dari satu perusahaan klien, lha kalau kliennya ada belasan atau dua puluhan?

Khan bisa beli lagi beberapa tas bermerek, plus arloji Rolex. Koleksi mobil di garasi bisa tambah Rubicon. Tidak perlu atas nama sendiri, cukup atas nama sopir, atau atas nama siapalah. Kalau nanti diperiksa tinggal bilang mobil pinjaman, khan beres.

Beli pesawat Cessna? Kecil itu.

Kabarnya perusahaan “konsultan pajak” model beginian bukan cuma “miliknya” Rafael Alun Trisambodo. Tapi ada pejabat dan mantan pejabat lain yang beroperasi dengan modus-operandi serupa.

Patgulipat para pejabat, bukan hanya di Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan saja, tapi di kementerian dan Lembaga lainnya juga ada.

Belum lagi kita bicara di pemerintahan daerah. Gubernur dan Bupati/Walikota kita berapa saja yang sudah pakai rompi oranye.

Dan, yang belum pakai rompi oranye bukan berarti dia bersih lho, cuma belum tertangkap lalu heboh (atau dipesan untuk ditangkap dan dibikin heboh) saja.

Pendapatan pajak kita katanya melebihi target. Tapi sebetulnya berapa sih potensinya? [MT]

Andre Vincent Wenas
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.

JAMBI, MoneyTalk – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, Rabu (5 April 2023) di Swiss-Belhotel Jambi.

Musrenbang tahunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Pertemuan dimaksud dilaksanakan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 sampai ke APBD,” ungkap Restuardy Daud di sela-sela sambutannya.

Penyelarasan dilakukan melalui tema Pembangunan Tahunan Nasional yang disinkronisasi dengan tema Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan yang sama, Restuardy Daud juga mengapresiasi Provinsi Jambi atas capaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,13 persen. Capaian tersebut berada diurutan kedua tertinggi di wilayah Sumatera setelah Provinsi Jambi.

“Jika melihat pada aspek ketimpangan yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio selama 3 tahun kebelakang (2020-2022), Gini Ratio di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 0,32 di Tahun 2020 menjadi 0,335 di Tahun 2022,” tegas Ardy.

Ardy berharap, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Pasalnya, penurunan ketimpangan pendapatan harus diupayakan lebih optimal dan membuka akses seluasnya-luasnya melalui affirmative action terhadap akses rantai ekonomi (produksi), utamanya bagi kelompok rentan. Sehingga, lanjut Ardy, mereka dapat mengakses kegiatan perekonomian makro dan mikro yang bisa dinikmati semua kelas.

Adapun potensi yang dimiliki Provinsi Jambi dalam hal menunjukan berdaya saing daerah bisa dilihat melalui rencana pengembangan kawasan Pariwisata, Kawasan strategis, Kawasan Industri dan 5 Potensi EBT yang bisa menghasilkan cadangan energi sebesar 12.661 MegaWatt, serta beberapa komoditas perkebunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengharapkan hal ini untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan agar memberikan kemanfaatan peningkatan pendapatan daerah serta memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar destinasi,” ujar Ardy.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Izin menginformasikan kegiatan acara deklarasi di Kampung Nelayan Cilincing Jakarta Utara yang di inisiasi oleh; Aliansi Warga Masyarakat Kampung Nelayan Cilincing (AWMKNC), Forum Massa Rakyat Marunda (FMRM), Forum Warga Masyarakat Sepanjang Kali Cakung Drain (FORMAS SEKCAD), Yayasan Sanggar Seni Trotoar, Sahabat Lintas Utara dan Selatan (SALUT), Pos Raya Indonesia, serta seluruh masyarakat nelayan di kawasan pesisir Cilincing.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Bung Aceng Gimbal (Presiden Trotoar) dan menyanyikan beberapa lagu yang menumbuhkan semangat kebersamaan.

Acara dilanjutkan dengan orasi kebangsaan dari Didi Suwandi (Ketua FMRM), pada orasinya Didi menyampaikan bahwa Pemerintah yang baik sejatinya mendengarkan dan melibatkan nelayan dalam pembangunan, sebagai bentuk partisipasi dan hak seluruh rakyat Indonesia atas turut mendapatkan keuntungan dari setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah (tidak terkecuali rakyat nelayan).

Acara dilanjutkan dengan orasi kebangsaan dari Sarif Hidayat a.k.a Baus (Ketua Pos Raya DKI Jakarta), dalam orasinya Baus menyampaikan pentingnya bagi nelayan bersatu untuk mencapai tujuan.

Baus mengajak, nelayan untuk mengundang Menteri-menteri yang berkaitan dengan kehidupan mereka (Menteri KKP; terkait zona tangkap. Menteri ATR/BPN; terkait sertifikasi hak tanah untuk nelayan/kampung nelayan) dan pembangunan (Menteri PUPR dan PJ Gubernur DKI Jakarta).

*CATUR DHARMA*
RAKYAT NELAYAN

KAMI RAKYAT NELAYAN CILINCING JAKARTA UTARA MEMILIKI SIKAP

1. SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

2. BERGOTONG ROYONG MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT RAKYAT NELAYAN DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

3. MENGHADIRKAN KEKUATAN BERDIKARI UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI RAKYAT NELAYAN

4. MENYATAKAN SATU SIKAP BERSAMA “SIAP MENATA RUANG LAUT DAN TATA KOTA PESISIR DENGAN KEKUATAN KARAKTER BUDAYA BANGSA”

DEMIKIANLAH PERNYATAAN SIKAP KAMI ATAS DASAR KECINTAAN TERHADAP BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Demikian kami sampaikan, dan dalam kesempatan ini juga kami ingin kembali mengingatkan bahwa warga masyarakat Kampung Nelayan Cilincing mendukung pembangunan NCICD yang dilakukan oleh pemerintah. Terjadinya penolakan atas alat berat 3 (tiga) kali beberapa waktu lalu, bukanlah sebuah bentuk penolakan ataupun menghalang-halangi pembangunan NCICD. Melainkan sebagai bentuk harapan dan keinginan warga masyarakat dilibatkan dalam konteks menikmati dampak pembangunan ini bersama (termasuk warga masyarakat kampung nelayan cilincing). Tentunya kami memiliki keinginan dan harapan atas pembangunan, yaitu paling tidak adalah kami tidak ingin ekosistem kampung nelayan ini musnah/hilang akibat pembangunan NCICD. Kami ingin pemerintah memfasilitasi kami agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru kami kelak.[MT]

Terima kasih

Narahubung:
Riza +62 812-8578-1972
Jeni +62 812-9092-9211
Uje +62 821-1304-8211