20 November 2026

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Said Didu, Jokowi tidak pernah benar-benar rela melepaskan kekuasaan dan terus berupaya mempertahankan pengaruh politiknya meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Dalam pernyataannya, Said Didu mengungkap lima fakta yang menurutnya menunjukkan adanya langkah-langkah politik Jokowi untuk tetap berada dalam lingkar kekuasaan nasional.

Fakta pertama, kata Said Didu, terjadi pada periode 2022-2023 ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sejumlah tokoh politik, seperti Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bambang Soesatyo, dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut menggaungkan gagasan tersebut,” ungkapnya, Sabtu (4/7/2026).

Said Didu beranggapan upaya itu merupakan bagian dari usaha mempertahankan kekuasaan Jokowi.

Fakta kedua, menurut Said Didu, adalah proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menilai perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi nasional. Said Didu menyebut keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari posisi Anwar Usman yang merupakan ipar Jokowi.

Fakta ketiga yang disorot Said Didu adalah pertemuan di Solo pada 13 Oktober 2024 menjelang pelantikan pemerintahan baru. Ia menilai Jokowi memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, fakta keempat terjadi pada 2025 ketika Jokowi secara terbuka menyampaikan harapannya agar Prabowo dan Gibran dapat kembali berpasangan pada Pemilihan Presiden 2029. Menurut Said Didu, pernyataan tersebut menunjukkan keinginan mempertahankan kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan mendatang.

Adapun fakta kelima, kata Said Didu, terlihat pada 2026 ketika Jokowi bersama anak-anaknya dan partai politik yang dipimpin putranya mulai aktif turun ke berbagai daerah. Ia menilai aktivitas tersebut menunjukkan adanya konsolidasi politik yang berpotensi berhadapan dengan arah pemerintahan saat ini. Said Didu sebelumnya juga menuding adanya kelompok pendukung Jokowi yang masih berupaya mempertahankan pengaruh politik di tingkat nasional.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Said Didu mempertanyakan apakah kondisi tersebut masih layak dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan publik yang ketat.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Jokowi maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Said Didu terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang mengusung tagar “Indonesia Gelap” dapat dipahami sebagai akumulasi kekecewaan atas harapan besar para mahasiswa. Ketua DPD RI ke-5 ini pun mengaku menghormati pikiran dan pendapat para mahasiswa.

Namun, LaNyalla juga mengajak para mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam melakukan koreksi atas apa yang terjadi di Indonesia. Terutama persoalan yang paling fundamental, yaitu Konstitusi Indonesia yang harus diperkuat agar Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI dengan tema “Kembali ke UUD 1945 untuk menjaga Kebutuhan NKRI” di Surabaya, Kamis (27/2/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai Perguruan Tinggi di Surabaya, diantaranya BEM Universitas Airlangga (Unair), BEM Unesa, BEM UWKS, BEM UHT, BEM Fisip UHT, BEM Unitomo, BEM UIN Sunan Ampel Surabaya, BEM Ubhara dan Sapma Pemuda Pancasila Surabaya serta Plt. Ketua Umum Kadin Jatim Diar Kusuma Putra. Hadir juga sebagai narasumber Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim M.Agus Diah Muslim.

“Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam, sudah sejak dulu menjadi incaran negara-negara maju, yang tidak memiliki sumber alam. Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semua lini, baik politik maupun ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal yang memang wataknya predatorik,” tandasnya.

Diungkap LaNyalla, setelah Perang Dunia ke-2 usai pada Mei 1945, negara-negara tersebut ternyata tidak berhenti untuk menguasai negara-negara yang baru merdeka dan berkembang, termasuk Indonesia. Sehingga mereka menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa penjajahan fisik, tanpa harus mengirim tentara tetapi dengan tujuan yang sama melalui paradigma Neo-Liberalisme. Sehingga negara-negara maju tersebut memprakarsai gerakan untuk melakukan Liberalisme di negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang.

“Soekarno-Hatta saat itu menolak karena mereka tahu gerakan liberalisme hanya akan menjadikan Indonesia koloni dalam bentuk lain atas negara-negara kapitalis tersebut. Apalagi para pendiri bangsa saat itu tahu persis bahwa hanya Pancasila, sistem demokrasi khas Indonesia yang dapat mengantarkan bangsa ini berdaulat dan berdikari serta berkepribadian. Tetapi Soekarno akhirnya kalah melawan hegemoni barat tersebut,” katanya.

Dan di era Soeharto, imbuhnya, mulailah gerakan Liberalisme ini berkembang. Perlahan tapi pasti, hingga puncaknya mencapai kemenangan saat reformasi. Dimana Undang-Undang Dasar 1945 diubah total hingga 95 persen pada saat Amandemen empat kali di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.

“Sejak reformasi dan Amandemen konstitusi itu, sistem perekonomian Indonesia diserahkan kepada Daulat Pasar. Dan sistem politik Indonesia dijalankan dengan pola one man one vote. Bukan lagi permusyawaratan para hikmat kebijaksanaan,” ujar LaNyalla yang memelopori gerakan kembali ke UUD 1945 melalui forum Presidium Konstitusi itu.

LaNyalla pun menanyakan kepada para mahasiswa, apa yang dihasilkan selama reformasi hingga saat ini? Apakah kehidupan ekonomi rakyat semakin membaik? Lalu mengapa justru lahir segelintir orang yang menguasai 80 persen kekayaan Indonesia? Lalu dengan kekayaannya itu, para oligarki tersebut membiayai politik yang mahal dengan menyuap rakyat yang miskin untuk memenangkan pilihan mereka.

“Ya ini hasilnya. Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber alam diangkut. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar kembali masuk ke Indonesia. Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran Utang dan Penanaman Modal Asing. Sehingga sejak reformasi Utang negara ini semakin besar, dan investasi asing ternyata tidak memberi dampak yang dirasakan rakyat. Karena terbukti, dana perlindungan sosial seperti Bansos dan subsidi lainnya semakin besar dari tahun ke tahun,” bebernya.

Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk membaca kembali pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Menghayati suasana kebatinan mereka yang merasakan bagaimana menjadi negara terjajah. Sehingga kita menemukan kesadaran untuk kembali ke jati diri asli Indonesia. Sebuah sistem yang paling cocok dengan watak dasar manusia Indonesia. Yaitu manusia yang berkepribadian, manusia yang beragama, manusia yang tolong-menolong, manusia yang gotong royong dan berprinsip kekeluargaan. Itulah sistem asli bangsa Indonesia, yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, dimana negara berdaulat atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Ia menegaskan, kembali ke Pancasila sama sekali bukan berarti kembali ke Orde Baru. Karena justru Orde Barulah yang mulai membuka pintu bagi gerakan kapitalisme global yang berwatak menjajah itu. “Karena itu saya mengajak semua elemen bangsa, untuk kita kembali ke Konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Untuk kemudian kita benahi dan perkuat, agar tidak terulang lagi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru,” katanya.

MPR RI harus dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, yang harus dihuni oleh para Hikmat yang merupakan penjelmaan seluruh elemen bangsa tanpa ada yang ditinggalkan. “Merekalah yang menentukan arah perjalanan bangsa ini. Bukan seperti hari ini, dimana penentunya adalah Partai Politik yang berkoalisi dengan Presiden terpilih,” tukasnya.

Dalam dialog bersama mahasiswa tersebut LaNyalla sependapat bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dikritisi dan dibenahi. Termasuk program makan bergizi gratis, yang dalam praktek di lapangan tidak sesuai outcome yang diharapkan. LaNyalla juga mendukung pikiran yang memilih pendidikan gratis, ketimbang makan gratis.

MoneyTalk,Surabaya – Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuka bedah buku Prahara Bangsa karya pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, di Hall KADIN Jawa Timur, Selasa (17/12/2024). Bedah buku yang dirangkai dengan dialog tersebut juga menghadirkan Guru Besar ITS Daniel M Rosyid dan Associate Profesor Universitas Airlangga Radian Salman.

Dalam paparannya, LaNyalla mengulas lahirnya strategi penguasaan atas negara dunia ketiga dan negara yang baru merdeka oleh negara dunia pertama dirancang dalam pertemuan Bretton Woods pada Juli 1944. Dalam pertemuan itu dihasilkan empat keputusan sebagai strategi baru penguasaan tanpa penjajahan fisik dan militer.

Pertama, di bidang ekonomi, mereka membentuk Bank Dunia atau World Bank, yang berfungsi memberi pinjaman alias hutang kepada negara-negara yang baru merdeka, dengan persyaratan pembangunan model tertentu. Kedua, di bidang moneter, mereka mendirikan IMF, untuk membantu neraca pembayaran luar negeri negara-negara yang baru merdeka melalui suntikan bank note di bank sentral masing-masing negara.

Ketiga di bidang perdagangan, mereka mendirikan GATT, untuk mengatur model perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan mereka. Dan yang keempat, di bidang politik, mereka mendirikan PBB.

“Di Era Orde Lama, Presiden Soekarno melawan proposal mereka. Karena Soekarno, sebagai salah satu perumus Pancasila memahami watak Kapitalis Imperialis yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai keseimbangan, Soekarno memilih bergabung ke blok COMECON, yang tak lain adalah blok ekonomi negara-negara komunis,” urai Ketua DPD RI ke-5 itu.

Sementara di era Orde Baru, lanjut LaNyalla, wacana developmentalisme yang menjadi prioritas Presiden Soeharto membuka jalan bagi lembaga-lembaga bentukan kelompok

Kapitalis Imperialis tersebut. Hingga puncaknya, ketika terjadi krisis moneter, Presiden Soeharto terpaksa menandatangani Letter of Intent yang disodorkan IMF.

“Dan kemenangan total Kapitalis Imperialis di Indonesia terjadi di era Reformasi yang ditandai dengan perubahan sistem bernegara Indonesia yang dilakukan melalui Amandemen Empat Tahap di tahun 1999 hingga 2002 silam. Dimana selama dua dekade ini, kita sudah masuk semakin dalam jebakan hutang luar negeri dan jebakan kebijakan yang harus kita patuhi dan ratifikasi,” tukasnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, gerakan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila menjadi pilihan paling rasional untuk mengembalikan kejayaan dan jati diri bangsa Indonesia. Seperti telah diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023 silam.

“Dan saat ini kita punya harapan untuk mewujudkan gerakan tersebut, mengingat saat ini kita memiliki Presiden yang di dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya, Pak Prabowo Subianto telah menuliskan bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila. Harus kembali menerapkan sistem

yang dirumuskan pendiri bangsa. Harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing. Semoga apa yang ditulis di dalam buku tersebut, mampu diwujudkan oleh Presiden Prabowo,” harap LaNyalla.

Sejumlah tokoh yang terdiri akademisi, pengurus organisasi, pemerhati konstitusi, mahasiswa serta sejumlah wartawan senior tampak hadir dalam bedah buku Prahara Bangsa yang dimoderatori Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim. Bedah buku juga disiarkan langsung melalui beberapa kanal online.

MoneyTalk,Jakarta – Permintaan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para Ketua Umum Partai Politik agar mengubah sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal mendapat dukungan dari Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

LaNyalla sendiri sudah menyampaikan pandangan itu secara resmi saat pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD di Senayan, 16 Agustus 2023. Menurutnya, Indonesia harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

“Saya 100 persen mendukung apa yang disampaikan Presiden. Kita harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Adapun penyempurnaan terhadap sistem asli Indonesia, yang tertuang di UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945, dapat dilakukan dengan addendum. Bukan mengganti sistem,” tukas Ketua DPD RI ke-5 itu, Jumat (13/12/2024).

Ditambahkan LaNyalla, Kementerian Keuangan secara resmi menyatakan bahwa APBN tahun 2024 tekor Rp.400 triliun lebih. Salah satunya, lanjut LaNyalla, pasti tergerus oleh biaya pemilu dan pilkada di tahun 2024 ini, selain untuk percepatan pembangunan IKN dan besarnya bansos karena kemiskinan.

Masih kata LaNyalla, sistem politik yang mahal akan melahirkan high-class economy, atau para bandar pembiaya politik, yang pada akhirnya akan mendikte kebijakan dan sistem politik suatu negara. Ini tentu tidak sehat, karena akan melahirkan ketidakadilan, karena Republik ini seperti dikuasai segelintir orang, dan itu merusak kohesi bangsa.

“Pak Prabowo sendiri dalam bukunya Indonesia Paradoks Indonesia dan Solusinya, mengatakan angka gini ratio 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar. Ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan,” tandasnya mengutip buku tulisan Prabowo Subianto itu.

Jadi, sambung LaNyalla, sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa itu adalah sistem paling sesuai dengan DNA rakyat Indonesia, yang bersifat monodualis, bukan individualis. Dengan begitu kita bisa bersatu padu, menyatukan tekad bersama dalam semangat sebagai patriot bangsa.

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar, di Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, menyatakan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini harus diperbaiki. Ia pun meminta seluruh Ketua Umum Partai Politik yang datang di HUT Partai Golkar untuk menyepakati adanya perubahan sistem politik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoneyTalk,Jakarta – Hari Selasa (24/9) malam, sejumlah group WA diramaikan dengan postingan foto-foto. Yang menggambarkan pertemuan antara calon paket pimpinan DPD RI, yang terdiri dari Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Sangat miris Acara Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera. Karena Acara pesta Olah raga kali ini dinilai carut marut, dan menuai banyak kritik dari publik.

Padahal anggaran pesta olahraga multi-event empat tahun sekali sudah menghabiskan Rp.811 miliar. Tapi mulai dari fasilitas, kesiapan venue pertandingan, dan akomodasi atlet yang tak sesuai dengan harapan.

Namun yang menarik ada tanggapan dari ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti atas Penyelenggaraan PON XXI di dua provinsi itu.

Kalau Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sangat tegas Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit anggaran PON XXI, karena diduga ada penyelewengan terhadap dana PON yang menyebabkan terjadinya sejumlah permasalahan tersebut.

Selain itu, Bambang Soesatyo, Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, melalui inspektorat untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan PON XXI, utamanya terhadap sarana, prasarana, hingga kesehatan dan keselamatan atlet dalam melakukan kompetisi di seluruh cabang olahraga pada PON XXI.

Tapi Ketua MPR RI, sangat berbeda dengan ketua DPD RI,LaNyalla. Dimana dalan rilis yang disebarkan ke awak media, LaNyalla hanya mempertontonkan bahwa dia sudah mengunjungi venue Pekan Olahraga Nasional (PON), dan menyaksikan pertandingan bowling pada babak semi dan final mix double.

MoneyTalk, Jakarta – Setelah melalui berbagai dinamika, akhirnya Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-5 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan Peraturan tentang Tata Tertib DPD RI hasil harmonisasi dan finalisasi oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

“Kesimpulannya adalah Tatib hasil harmonisasi PPUU disahkan namun dengan beberapa catatan. Yang dimaksud catatan yakni akan ada pembahasan lagi mengenai pasal yang masih dalam perdebatan,” kata Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI, yang memimpin sidang bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Rabu (4/9/2024) di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna Luar Biasa menginginkan, pembahasan dari pasal-pasal yang menjadi catatan dari hasil harmonisasi Tatib dilakukan oleh keempat Pimpinan DPD RI dan semua pimpinan PPUU.

“Usulan diterima, nanti akan segera digendakan rapat pimpinan antara Pimpinan DPD RI dan pimpinan PPUU untuk membahasnya,” imbuh Nono lagi.

Terkait isu pokok pemilihan Pimpinan DPD RI, sempat terjadi tarik menarik dan adu argumen. Namun akhirnya para anggota DPD RI sepakat pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 dilakukan dengan sistem paket.

Ketua DPD RI mengatakan persetujuan adanya pemilihan Pimpinan DPD RI dengan sistem paket merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan antara dua pihak yang akan maju dalam pemilihan Pimpinan DPD RI.

“Kubu Pak Nono dan saya menginginkan pemilihan dengan sistem paket, sedangkan kubu Pak Najamudin tidak menginginkan ada pasal yang mensyaratkan calon pimpinan DPD RI bebas dari sanksi pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik DPD RI,” ujarnya.

Agar tercapai win-win solution, lanjut LaNyalla, kubu Nono Sampono sepakat menghilangkan pasal tentang bebas dari sanksi pelanggaran etik, sedangkan kubu Sultan Baktiar Najamudin sepakat pemilihan dengan sistem paket.

Sesuai pasal 91 Tatib DPD RI, disebutkan Pemilihan Pimpinan DPD dilaksanakan melalui sistem paket. Setiap paket Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencerminkan keterwakilan sub wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). Dimana syarat pencalonan Pimpinan DPD terdiri atas: paket Pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari sub wilayah dan menyertakan keterwakilan Perempuan. Yaitu 10 Anggota dari sub wilayah barat I; 9 Anggota dari sub wilayah barat II; 9 Anggota dari sub wilayah timur I; dan 10 Anggota dari sub wilayah timur II.