15 November 2026

Abdul Gani Kasuba (AGK).

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan transaksi mencurigakan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) semakin memanas. Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menanggapi keras bantahan NHM dan menuding manajemen perusahaan tambang tersebut sedang “gelisah dan panik.”

Juru bicara LPMLK, Nurdin Sumadiharjo, menegaskan kepanikan NHM muncul setelah Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti dugaan bahwa Pertamina menjual Solar Nonsubsidi kepada PTNHM dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price).

Tuduhan CBA Berbasis Data Dakwaan Jaksa

Nurdin Sumadiharjo menjelaskan bahwa kritik CBA bukan sekadar opini, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Apa yang dikatakan CBA adalah berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025). Hasil audit internal dan pemeriksaan jaksa menunjukkan bahwa total keuntungan tidak sah salah satunya dinikmati oleh PTNHM, yang pemegang sahamnya adalah Haji Robert Nitiyudo Wachjo,” tegas Nurdin.

Menurutnya, puncak kepanikan pihak NHM terlihat dari upaya mereka menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan.

“Hal yang paling membuat panik dari pihak PT NHM adalah menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo. Tuduhan ini tanpa bukti hukum apapun, hanya opini tanpa nama dari Manajemen NHM. Tuduhan balik ini jelas upaya untuk mengalihkan isu pokok,” kata Nurdin.

Kritik Pedas: Jangan Sok Kaya, Tetapi Beli Solar Murah

LPMLK melontarkan kritik pedas terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo terkait praktik bisnis tersebut.

“Makanya Robert Nitiyudo Wachjo jangan sok kaya. Masa untuk beli Solar Nonsubsidi ke Pertamina saja, PTNHM harus beli dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price)? Ini sangat ironis untuk perusahaan tambang besar,” lanjut Nurdin Sumadiharjo.

Nurdin menilai kasus ini secara terang-terangan telah merusak komitmen PTNHM terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Kasus Suap Mantan Gubernur Maluku Utara Disinggung Kembali

Selain isu Solar, LPMLK juga mengingatkan kembali dugaan keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Kasus ini juga ditambah dengan kasus dugaan suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap,” ujar Nurdin.

LPMLK berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghentikan pengusutan kasus suap tersebut meskipun AGK telah meninggal dunia.

“Kasusnya sempat terkesan mandek di KPK, mungkin menunggu waktu saja, KPK akan melanjurkan kasus suap tersebut. Kami akan terus mengawal dan mendesak KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan Haji Robert demi penegakan hukum dan transparansi di sektor tambang,” pungkas Nurdin Sumadiharjo.

MoneyTalk, Jakarta – Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menyoroti kepanikan yang muncul dari pihak manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) dan pemegang saham pengendalinya, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, setelah munculnya temuan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, terkait dugaan praktik penjualan solar nonsubsidi di bawah harga jual terendah (bottom price) oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT NHM.

Ketua LPMLK, Nurdin Sumadiharjo, menegaskan bahwa pernyataan Uchok Sky Khadafi bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan berdasarkan surat dakwaan jaksa yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

“Hasil audit internal dan pemeriksaan jaksa menunjukkan total keuntungan tidak sah yang dinikmati salah satunya adalah perusahaan tambang PT NHM yang dimiliki oleh Haji Robert Nitiyudo Wachjo,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Menurut Nurdin, pihak NHM justru tampak panik dan reaktif dengan menuding Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert tanpa dasar hukum yang jelas.

“Yang paling panik dari pihak PT NHM adalah menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo tanpa bukti hukum apapun. Itu hanya opini tanpa nama dari manajemen NHM,” tegas Nurdin.

Ia juga menyoroti ironi di balik sikap Haji Robert yang selama ini dikenal sebagai pengusaha kaya raya.

“Makanya Haji Robert jangan sok kaya. Masa untuk beli solar nonsubsidi ke Pertamina saja, PT NHM harus beli dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price),” sindir Nurdin.

LPMLK menilai praktik tersebut telah mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menunjukkan lemahnya komitmen etika bisnis di tubuh PT NHM.

Lebih lanjut, Nurdin mengingatkan bahwa kasus ini menambah panjang daftar persoalan hukum yang membayangi perusahaan tambang tersebut. Ia menyinggung dugaan keterlibatan Haji Robert dalam perkara suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap. Namun setelah AGK meninggal dunia, kasusnya terkesan mandek di KPK. Mungkin hanya menunggu waktu saja, KPK akan melanjutkan kasus suap tersebut,” pungkas Nurdin Sumadiharjo.

LPMLK menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup mata terhadap dua kasus besar yang menyeret nama Haji Robert dan PT NHM ini, karena menyangkut integritas tata kelola perusahaan tambang besar di Indonesia serta keadilan bagi publik.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tetap dapat melanjutkan penyelidikan terkait dugaan suap yang menyeret nama Haji Robert, pemilik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Hal ini meskipun mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), yang disebut sebagai penerima, telah meninggal dunia.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa gugurnya perkara pidana terhadap AGK tidak otomatis menghapus dugaan pidana yang melibatkan pihak lain.

“Secara hukum, kematian AGK memang membuat perkara pidana pribadi yang menjerat dirinya otomatis gugur sesuai Pasal 77 KUHP. Namun, itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk pihak pemberi suap,” ujar Uchok, Jumat (20/9).

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa pemberi suap tetap bisa dijerat, meskipun penerimanya sudah tiada. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Tipikor memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku pemberi gratifikasi maupun suap.

“Dalam doktrin hukum pidana, penyuapan adalah delik formil, yang dianggap selesai sejak perbuatan memberi dilakukan. Jadi, meski AGK wafat, dugaan pemberian suap tetap bisa diproses,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Haji Robert, Iksan Maujud seperti dikutip nuansamalut.com menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai tidak ada lagi dasar hukum untuk membuka pemeriksaan baru setelah AGK meninggal dunia pada 14 Maret 2025.

“Seluruh proses pidana terhadap almarhum Abdul Gani Kasuba sah berakhir sejak beliau wafat. Karena perkara pokok telah gugur, tidak ada ruang hukum untuk memeriksa ulang saksi mana pun, termasuk klien kami, Haji Robert,” kata Iksan.

Meski demikian, perdebatan ini memperlihatkan bahwa KPK masih memiliki ruang hukum untuk menindaklanjuti dugaan suap tersebut. Kasus ini pun diperkirakan akan menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut praktik korupsi di daerah dan melibatkan figur pengusaha besar.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ditekan untuk segera menindaklanjuti dugaan suap senilai lebih dari Rp5,5 miliar yang mengarah pada Mantan Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdul Gani Kasuba (AGK). Meskipun AGK telah meninggal dunia, para pemantau anti-korupsi menilai keadilan tetap harus ditegakkan berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan.

“Tindaklanjut terhadap kasus Haji Robert atas dugaan suap terhadap Mantan Gubernur Maluku Utara (almarhum) ini, tergolong lambat, karena peristiwanya dua tahun lalu. Selayaknya bisa dilanjutkan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap,” tegas Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada Bisnistoday, Selasa (23/9).

Seperti diberitakan media, bahwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, Romo Nitiyudo Wachjo, yang lebih dikenal sebagai Haji Robert, Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) mengaku pernah menyetorkan uang sebesar Rp2,5 miliar kepada Thoriq Kasuba, putra AGK.

Dana tersebut, menurut keterangan Haji Robert, merupakan pinjaman untuk pengembangan usaha kos-kosan di Weda, Halmahera Tengah, dengan janji pelunasan dalam waktu lima tahun. Namun, jaksa KPK menyebut total aliran dana dari Haji Robert ke keluarga AGK mencapai lebih dari Rp5,5 miliar, yang diduga terkait dengan pengurusan izin pertambangan di wilayah Maluku Utara.

KPK Ancam Penjemputan Paksa

Proses penyelidikan terhadap Haji Robert berjalan pelan. Ia sempat mangkir dua kali dari pemanggilan KPK pada Juni dan Juli 2024. Atas kelalaiannya, KPK mengancam akan melakukan penjemputan paksa. Kemudian baru pada 1 Agustus 2024, Haji Robert memenuhi panggilan dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang yang menjerat AGK.

“Setiap informasi yang muncul akan kami analisis. Termasuk dugaan pemberian uang dari Haji Robert. Kami tidak akan tebang pilih dalam menetapkan tersangka,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, beberapa waktu lalu.

Teka-teki Izin Tambang dan Aliran Dana

Meski Haji Robert membantah memiliki hubungan khusus dengan AGK, menyatakan bahwa semua izin tambang didapatkan dari pusat, fakta di persidangan menunjukkan aliran dana yang cukup besar ke keluarga mantan gubernur. Hal ini memunculkan tanda tanya besar: Apakah uang tersebut benar-benar pinjaman, atau bagian dari transaksi dibalik layar untuk kelancaran operasional tambang?

Keadilan Tidak Hanya untuk yang Hidup

Uchok Sky Khadafi menegaskan, kematian AGK bukan alasan untuk menghentikan penyelidikan. Sebaliknya, KPK harus tetap menelusuri setiap jejak kejahatan demi menegakkan prinsip akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di masa depan.

“Kami mendesak KPK untuk tidak membiarkan kasus ini menguap. Masyarakat butuh kepastian hukum, bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada,” paparnya.