21 November 2026

Adong

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyampaikan Kepemimpinan era Gubernur Jakarta Pramono Anung dihadapkan pada kenyataan dan tantangan. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah dihadapkan berbagai masalah terkait pengungkapan kasus- kasus korupsi bernilai milyaran. Kerugian Anggaran APBD mencapai ratusan milyar, mencerminkan betapa dalamnya praktek-praktek korupsi yang selama ini menggerogoti keuangan daerah. kata Direktur CBA, Uchok Sky kepada wartawan Senin, (17/3/2025).

“Belum lama ini Korupsi bernilai fantastis terjadi di lingkup dinas kebudayaan Provinsi Jakarta berhasil diungkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dengan menetapkan kepala Dinas Kebudayaan dan dua tersangka lainnya dalam kasus korupsi surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif sebesar Rp 150 Milyar,” ungkap Uchok Sky.

“Hal ini sebagai citra buruk yang mencoreng Pemprov Jakarta, dan dibutuhkan ketegasan saat ini dari Pemerintahan provinsi Jakarta dalam hal ini Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam menuntaskan korupsi. Dalam hal ini harus melibatkan elemen penegak hukum dan elemen masyarakat untuk bersinergi,” ujar Uchok Sky.

“Dibutuhkan komitmen Gubernur Pramono Anung dalam pemberantasan korupsi dilingkungan Pemprov Jakarta, tidak hanya sekedar pernyataan tetapi harus dibuktikan dengan tindakan konkrit serta tindakan tegas agar pejabat dilingkungan pemerintah provinsi dan pelaku usaha berpikir ulang jika ingin menyalahgunakan anggaran APBD,” tegasnya.

“Kami mendesak agar tidak ada ruang bagi pejabat yang ingin memperkaya diri dengan merampok uang negara demi pemerintahan Provinsi Jakarta yang bersih, transparan dan berintegritas,” pungkas Uchok Sky.

Gubernur Jakarta harus melakukan peningkatan pelayanan masyarakat, Efisiensi anggaran dan menginventarisir seluruh Asset-asset Pemprov untuk mengoptimalkan pendapatan hingga restrukturisasi BUMD sebagai bagian dari langkah membersihkan sistem praktik korupsi.

“Korupsi merupakan musuh utama pembangunan, Tanpa pemberantasan korupsi yang serius, sulit bagi kota Jakarta untuk maju,” tegas Uchok Sky.

“Langkah berani ini harus diambil Gubernur Jakarta, memang tidak mudah banyak pihak yang merasa terganggu dengan upaya bersih-bersih dari korupsi dilingkungan pemprov Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua umum Kerukunan Orang Betawi (KERABAT), Matadi kerap disapa Adong menegaskan bahwa ketika korupsi terus merajalela, peran aktif masyarakat Jakarta dalam Gerakan Antikorupsi sangat dibutuhkan. Mereka ikut mencegah dan menjadi jembatan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Di Indonesia korupsi yang dilakukan pejabat publik masih merajalela. Para koruptor merampas uang rakyat yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan lain sebagainya.

Indonesia mendapatkan skor 34 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Nilai itu mengalami penurunan empat poin dibandingkan setahun sebelumnya. Adapun capaian itu sama besarnya dengan capaian pada 2014. Penurunan paling tajam terjadi pada korupsi sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku suap, hingga suap untuk izin ekspor-impor.

“Itu menunjukkan Indonesia dalam kategori negara yang belum merdeka dari korupsi. Meskipun demikian, peran aktif masyarakat dalam gerakan antikorupsi terus digalakkan,” ujar Matadi.

“Tidak hanya secara individu, Gerakan Antikorupsi harus terus dikampanyekan kepada elemen masyarakat yakni anak muda, Mahasiswa, Organisasi masyarakat sipil, Jurnalis hingga pers dengan mengedukasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi untuk mengawal dan memantau aktifitas di pemerintahan provinsi Jakarta yang bisa menimbulkan celah korupsi,” tegas Matadi.

“GerakanBersih-BersihJakarta merupakan Gerakan masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi di Jakarta, Untuk memantau dan mengawasi bersama terhadap kinerja ASN, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Pelaku Usaha penyedia Barang dan Jasa.

“Sebagai langkah awal, Kami akan fokus pada edukasi masyarakat terkait pentingnya pengawasan dan pemberantasan korupsi melalui pemantauan. Yang kami harapkan akan ada objek pemantauan yang didasarkan pada beberapa indikator,” kata Matadi.

Langkah selanjutnya, adalah memantau proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada lembaga Pemerintahan Provinsi Jakarta. Gerakan Bersih-bersih Jakarta akan terus mengedukasi masyarakat, terutama anak muda untuk ikut peduli dan bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Pemuda punya peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Bangsa ini belum sepenuhnya merdeka selama masih ditemukan korupsi oleh pejabat publik. Itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih rendah,” ujar Matadi.

“Artinya, Kita masih dalam kategori rakyat yang belum merdeka dari korupsi. Tanpa pemberantasan korupsi yang serius dari negara, sebenarnya rakyat masih berada dalam masa penjajahan,” kata Matadi.

Selain itu, Matadi menuturkan langkah-langkah pencegahan korupsi ditempuh dengan menanamkan sikap integritas melalui jalur pendidikan.

“Namun, itu saja tidak cukup. Harus ada upaya pembenahan tata kelola pemprov Jakarta dan perbaikan karakter aparatur negara secara bersama-sama,” pungkas Matadi.

Kini, Masyarakat Jakarta menunggu gebrakan Gubernur Jakarta Pramono Anung, Apakah perang melawan korupsi akan dijalankan hingga benar-benar menyentuh akar permasalahan, Ataukah akan menemui jalan buntu seperti Gubernur yang Sudah-sudah?

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Kerukunan Orang Betawi (KERABAT), Matadi kerap disapa Adong menyatakan Orang – orang dinas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta selalu membuat program untuk masyarakat Betawi. Anggaran APBD setiap tahun selalu dialokasikan demi kemajuan masyarakat Betawi.

“Tapi sayang, menurut Kami selama ini ASN di Dinas-dinas Pemprov Daerah Khusus Jakarta, masyarakat Betawi dalam program yang menggunakan anggaran APBD Daerah Khusus Jakarta hanya sebagai komoditas dan cari cuan oleh oknum mereka saja,” tegas Adong.

“Coba lihat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2024 mempunyai Program Belanja Makanan dan Minuman Pendampingan Batik Betawi sampai sebesar Rp 117.000.000,” ungkap Adong.

“Anggaran pendamping masyarakat Betawi ini sangat besar sekali. Seolah oleh dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DK Jakarta begitu sangat memperihatinkan kepada masyarakat Betawi,” tegas Adong.

Padahal, lanjut Adong belum tentu masyarakat Betawi bisa menikmatinya. Selain belanja makanan dan minuman juga pendampingan batik betawi, masih ada lagi anggaran untuk Honorarium narasumber pendampingan batik Betawi sebesar Rp 432.000.000,” terang Adong.

Untuk itu Kerabat mendesak kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta agar segera menyelidiki atas dugaan anggaran-anggaran ganda di dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta yang dipimpin Kepala Dinas, Elisabeth Ratu Rante Allo,” tegas Adong.

“Dan juga anggaran-anggaran ganda yang patut diselidiki Kejati Jakarta seperti Pertama, Pada anggaran tahun 2024 ada Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Timur sebesar Rp 85.140.000.

“Kedua, Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Barat sebesar Rp 85.140.000,” paparnya.

“Ketiga, Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Utara sebesar Rp 85.140.000,” terang Adong.

“Keempat, Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Pusat sebesar Rp 85.140.000,” ungkapnya.

Selanjutnya,
Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Selatan sebesar Rp 85.140.000,” pungkas Adong.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua Umum Kerukunan Orang Betawi (KERABAT), Matadi kerap disapa Adong mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kasus dugaan korupsi Double anggaran atau Mark Up di event Pemilihan Abang None 2024 dan Menelusuri Harta Kekayaan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKJ, Andhika Permata.

Matadi mendesak KPK memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Andhika Permata untuk penyelidikan dugaan korupsi Anggaran event Pemilihan Abang None Jakarta 2024 dan Telusuri Harta Kekayaan yang tidak sesuai LHKPN,” kata Ketum Kerabat, Matadi dalam keterangannya Sabtu, (18/1/2025).

Ada keanehan dalam realisasi anggaran di Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk Empat Proyek event Pemilihan Abang dan None Jakarta pada tahun 2024,” ungkap Matadi.

Proyek Pertama, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Event Pemilihan Abang dan None Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp 8.019.570.463.

Dan Anggaran sebesar Rp 8.019.570.463 ini untuk beberapa kegiatan seperti untuk dihabiskan membayar Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara.

Proyek Kedua, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta adalah Pemberdayaan Abang dan None Jakarta Dengan Anggaran sebesar Rp 882.750.000 untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

Proyek Ketiga Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta adalah Pemilihan Abang dan None Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp 17.500.000 untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

“Selanjutnya Proyek Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Penjilidan Soft Cover sebesar Rp 553.046 untuk Pemberdayaan Abang dan None Jakarta,” tegas Matadi.

Selain itu Matadi minta KPK untuk menelusuri Harta Kekayaan yang dimiliki Kadis Parekraf DKJ dimana Data laporan yang tercantum dalam LHKPN Andhika Permata yang disampaikan 24 Maret tahun 2023 diduga tidak sesuai dengan aktual Asset yang dimiliki Andhika Permata,” ungkap Matadi.

Harta kekayaan yang dilaporkan mencakup Tanah dan Bangunan, Alat transportasi dan mesin, Harta bergerak lainnya, Kas dan setara kas, serta Total Hutang.

Dari seluruh jenis harta kekayaan yang dilaporkan, terlihat Bahwa Tanah dan Bangunan menjadi jenis Harta kekayaan yang paling banyak dimiliki oleh Kadis Parekraf DKJ, Andhika Permata.

“Selain itu, terdapat juga Alat transportasi dan mesin yang dilaporkan dalam LHKPN. Salah satunya adalah Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2018 yang ngakunya dimiliki oleh Andhika Permata dengan nilai mencapai sebesar Rp 110.000.000, Padahal dalam penelusuran faktanya dimiliki atas nama istrinya Vira Marselina,” papar Matadi.

“Bahwa data laporan LHKPN yang disampaikan Andhika Permata ke KPK terdapat perbedaan antara Data dalam dokumen dengan Aktual Harta Kekayaan yang sebenarnya,” ungkapnya.

“Dalam LHKPN tercatat kepemilikan Tanah dan Bangunan ada di wilayah Kota Bekasi, Bogor, Kota Depok dan Jakarta Selatan, namun tempat tinggal sesuai KTP berada di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara tidak dilaporkan,” terang Matadi.

“Terkait Mobil atas nama istri dan Rumah mewah di kawasan Kelapa Gading Kami minta KPK untuk menelusuri,” ucap Matadi.

“Kami mendesak KPK untuk memeriksa kasus dugaan korupsi ini, Dan segera memeriksa serta memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKJ, Andhika Permata,” tegas Matadi.

Kerabat juga mengajak Masyarakat Jakarta untuk Bersih-bersih mengawasi dan mengawal kinerja Dinas-dinas di Pemprov Daerah Khusus Jakarta agar tidak ada lagi kasus-kasus korupsi seperti yang terjadi di Dinas Kebudayaan DKJ,” pungkas Matadi.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua Umum Kerukunan Orang Betawi (Kerabat) Apresiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta yang melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan DKJ dan mendesak untuk segera menetapkan tersangka terkait pelaku korupsi tersebut. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKJ Tahun Anggaran 2023 sebesar 150 Milyar. kata Ketua Kerabat, Matadi kerap disapa Adong dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Kamis, (19/12/2024).

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKJ Syahron Hasibuan mengatakan, penggeledahan dilakukan hari Rabu, (18/12/2024) oleh jajaran penyidik pada Bidang Pidana Khusus. Penggeledahan dilakukan di lima lokasi, yaitu Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKJ di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kantor EO GR-Pro, serta tiga rumah tinggal ASN, dua di antaranya di Kebon Jeruk dan satu di Matraman.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk yang bakal dianalisis forensik. Selain itu, ada pula uang tunai, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya, maupun ratusan stempel palsu.

Ratusan stempel kelompok seni disita dari Kantor Dinas, di kantor EO, serta rumah ASN.

“Penggeledahan dan penyitaan dilakukan guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” sambung Syahron.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kejati DKJ sudah mengumpulkan data dan bahan keterangan terhadap dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan di DInas Kebudayaan DKJ sejak November lalu. Pada Selasa, (17/12/2024) kemarin, Syahron menyebut penyidik menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut.

“Yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan DKJ TA 2023 dengan nilai kegiatan kurang lebih sebesar Rp150 miliar,” pungkas Syahron.

Menurut Adong Ketua umum Kerukunan Orang Betawi (Kerabat) sejak awal kerap mengkritisi Dinas Kebudayaan DKJ serta memperjuangkan sanggar-sanggar seni Betawi untuk berani bersuara.

Namun Adong kala itu malah didzalimi dan disudutkan oleh oknum Dinas Kebudayaan dengan memaksa untuk menyampaikan permohonan maaf dan divideokan serta disebarkan.

Adong kala itu selalu bersikap kritis terlebih sebagai pengurus ormas kebetawian, maka sikap yang diambil oleh Saya merupakan sebuah kewajiban moral dalam mengontrol dalam hal ini Dinas Kebudayaan DKJ yang notabene bersinggungan langsung dengan Hal-hal yang bersifat kebetawian.

Adong menerangkan ini bagian upaya kontrol dari masyarakat atas berbagai kebijakan pemprov sebuah hal yang wajar bahkan wajib sebagai bentuk kecintaannya sebagai putera Betawi.

“Terkait surat permohonan maaf Saya selaku ketua umum Kerabat menuturkan bahwa dirinya tidak tahu akan diminta menandatangani surat pernyataan tersebut,” kenang Adong kala itu.

“Saya diundang oleh Kadisbud, namun saya tidak tahu jika diminta untuk menandatangani surat pernyataan permohonan maaf tersebut” kata Adong.

“Dihadapan Kadis dan beberapa stafnya, Ya Saya tandatangani aja jika itu dianggap sebuah kekeliruan sebagaimana yang telah saya sampaikan dibeberapa media,” jelas Adong.

“Namun yang Saya sesalkan adalah Bahwa video permohonan maaf tersebut disebarluaskan. Karena sebagai pejabat publik tentunya harus lebih arif dan bijaksana dalam mengambil sikap, keputusan maupun tindakan” tutup Adong.