16 November 2026

Affan Kurniawan

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya cipta kondisi yang dapat mendorong Jakarta kembali mengalami kerusuhan seperti yang terjadi pada Agustus 2025.

Menurut Muslim, aparat intelijen dan seluruh unsur keamanan perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini. Namun, kewaspadaan tersebut, kata dia, tidak boleh diterjemahkan menjadi tindakan represif terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.

Peringatan Muslim itu disampaikan di tengah munculnya rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.

Massa dari Pati telah tiba di Jakarta. Pada Jumat (21/8/2026), sejumlah warga Pati mendatangi kawasan Gedung DPR RI dan mendirikan posko yang mereka sebut sebagai “Kemping Keadilan”. Mereka berencana bertahan hingga pelaksanaan aksi pada 27 Agustus. Salah satu tuntutan utama mereka adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Muslim menilai pemerintah perlu membedakan secara tegas antara aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan tindakan provokasi, kekerasan atau perusakan.

“Demo aktivis dari Pati jangan represif,” kata Muslim kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).

Menurut dia, pendekatan keamanan yang salah justru dapat menjadi faktor pemicu eskalasi. Ketika massa yang awalnya datang membawa tuntutan tertentu berhadapan dengan tindakan aparat yang dianggap berlebihan, situasi dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Karena itu, Muslim meminta aparat keamanan, khususnya unsur intelijen, bekerja lebih awal untuk membaca kemungkinan terjadinya provokasi maupun pihak-pihak yang berusaha menunggangi aksi.

Kekhawatiran tersebut memiliki konteks karena Indonesia pernah mengalami gelombang demonstrasi besar yang berkembang menjadi kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Pada 25 Agustus 2025, demonstrasi di sekitar Gedung DPR di Jakarta awalnya berkaitan dengan kritik terhadap tunjangan dan fasilitas anggota parlemen. Reuters melaporkan polisi ketika itu menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa, sementara sebagian demonstran melempar batu dan kembang api.

Situasi kemudian semakin memburuk setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas setelah tertabrak kendaraan taktis polisi dalam rangkaian kericuhan pada 28 Agustus 2025.

Kematian Affan menjadi titik penting yang memperbesar kemarahan publik. Demonstrasi meluas ke berbagai wilayah, sementara kerusuhan, pembakaran dan penjarahan terjadi di sejumlah daerah. Reuters mencatat aksi yang semula berpusat di Jakarta kemudian berkembang menjadi gejolak nasional.

Pada 30 Agustus 2025, sejumlah gedung parlemen daerah bahkan dilaporkan dibakar, termasuk di Nusa Tenggara Barat, Pekalongan dan Cirebon.

Kerusuhan tersebut kemudian menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Reuters melaporkan sedikitnya 10 orang meninggal dalam rangkaian demonstrasi dan kerusuhan tersebut.

Bahkan pada April 2026, sejumlah lembaga hak asasi manusia menyebut terdapat indikasi pelanggaran HAM yang luas dalam penanganan demonstrasi 2025. Reuters melaporkan temuan lembaga-lembaga tersebut menyebut 11 orang meninggal dalam kerusuhan yang juga disertai penjarahan rumah pejabat dan gedung pemerintah.

Dengan latar belakang itu, Muslim menilai pemerintah tidak boleh menganggap enteng potensi eskalasi ketika muncul kembali mobilisasi massa di Jakarta pada Agustus 2026.

Muslim menilai persoalannya bukan pada hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi.

Dalam negara demokrasi, unjuk rasa merupakan salah satu instrumen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Karena itu, pemerintah justru harus memastikan ruang demokrasi tetap terbuka.

Yang perlu diantisipasi, menurut Muslim, adalah kemungkinan munculnya aktor yang memanfaatkan momentum aksi untuk menciptakan kekacauan.

“Intelijen harus bisa membaca situasi sejak awal,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, menurut dia, jauh lebih efektif daripada menunggu kerusuhan terjadi kemudian melakukan penindakan secara besar-besaran.

Apalagi, rencana aksi masyarakat Pati di Jakarta saat ini sudah mendapat perhatian berbagai kelompok masyarakat.

Pada 21 Agustus 2026, KAMMI menyatakan menolak rencana aksi AMPB pada 27 Agustus karena khawatir aksi tersebut ditunggangi kepentingan lain dan memicu benturan. KAMMI tetap menyatakan mendukung pemberantasan korupsi serta pengesahan RUU Perampasan Aset.

Di sisi lain, AMPB menyatakan aksi mereka akan dilakukan secara damai. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan mereka datang ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kepada pejabat negara, bukan untuk berkonflik dengan masyarakat Jakarta.

Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa potensi ketegangan bukan hanya berada antara massa aksi dan aparat, tetapi juga dapat muncul dari persepsi publik yang berbeda terhadap rencana demonstrasi.

Karena itu, Muslim meminta pemerintah tidak menciptakan suasana seolah-olah seluruh peserta aksi merupakan ancaman keamanan.

Menurut Muslim, fungsi intelijen justru sangat penting untuk mencegah konflik sebelum terjadi.

Intelijen, kata dia, harus mampu memetakan berbagai potensi ancaman, termasuk provokasi di media sosial, informasi palsu, ajakan kekerasan serta pihak yang berusaha membawa massa keluar dari tujuan awal demonstrasi.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena pengalaman 2025 menunjukkan bagaimana sebuah isu dapat berkembang sangat cepat setelah muncul peristiwa pemicu.

Pada 2025, kematian Affan Kurniawan menjadi salah satu titik eskalasi yang kemudian memperluas kemarahan publik. Reuters mencatat demonstrasi yang sebelumnya berfokus pada isu tunjangan anggota parlemen berkembang menjadi kerusuhan dan penjarahan di sejumlah daerah.

Muslim berpandangan, pemerintah harus menghindari kesalahan komunikasi maupun tindakan lapangan yang dapat menjadi pemantik baru.

“Jangan sampai aparat justru menjadi pemicu,” tegasnya.

Karena itu, setiap operasi pengamanan demonstrasi harus mengutamakan komunikasi, negosiasi dan pengendalian massa secara proporsional.

Bagi Muslim, pengalaman Agustus 2025 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan Prabowo.

Kerusuhan tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak politik dan ekonomi. Pada saat kerusuhan 2025 berlangsung, pasar keuangan Indonesia ikut terguncang. Reuters melaporkan IHSG mengalami tekanan dan rupiah ikut terdampak ketika kekerasan meluas.

Kerusakan fasilitas publik, gangguan aktivitas ekonomi, penutupan sekolah dan terganggunya mobilitas warga juga menjadi konsekuensi lain.

Karena itu, menurut Muslim, mencegah kerusuhan jauh lebih penting daripada sekadar melakukan tindakan setelah kerusuhan terjadi.

Pemerintah perlu membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat yang hendak melakukan aksi. Aparat keamanan juga harus berkomunikasi dengan koordinator lapangan agar mekanisme penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib.

Pendekatan dialog juga dapat mengurangi ruang bagi pihak yang ingin memprovokasi.

Rencana aksi masyarakat Pati sendiri tidak muncul tanpa latar belakang. Pada 13 Agustus 2026, ratusan massa AMPB menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati. Salah satu tuntutan mereka adalah agar lembaga legislatif mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Pada 21 Agustus, sebagian massa kemudian datang ke Jakarta untuk mempersiapkan aksi lanjutan di Gedung DPR RI.

Media melaporkan tuntutan massa antara lain pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman yang lebih berat bagi koruptor.

Dengan demikian, pemerintah perlu melihat substansi tuntutan tersebut sekaligus menjaga agar proses penyampaian aspirasi berlangsung dalam koridor hukum.

Muslim menilai jangan sampai substansi kritik masyarakat justru hilang karena perhatian publik tersedot pada persoalan benturan antara massa dan aparat.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap rencana aksi 27 Agustus, sejumlah elemen masyarakat Jakarta juga menyerukan agar situasi ibu kota tetap kondusif.

Aliansi Masyarakat Jakarta, misalnya, mengajak warga menjaga keamanan dan tidak mudah terpancing informasi provokatif yang beredar di media sosial. Kelompok tersebut juga berencana menggelar apel siaga pada 27 Agustus.

Menurut Muslim, seruan menjaga Jakarta tetap aman tentu penting. Namun, menjaga keamanan tidak boleh berarti menutup ruang demokrasi.

Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat penyampaian aspirasi nasional. Karena itu, demonstrasi di Jakarta merupakan bagian dari dinamika politik demokratis selama dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum.

Tantangannya adalah bagaimana negara mampu menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga keamanan publik.

Muslim meminta pemerintah tidak terjebak pada pendekatan keamanan semata.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan aparat tidak bertindak berlebihan terhadap peserta aksi yang damai. Pada saat yang sama, tindakan tegas tetap diperlukan terhadap individu yang terbukti melakukan kekerasan, perusakan atau tindak pidana lainnya—dengan proses hukum yang transparan dan berdasarkan bukti.

Pengalaman 2025 menunjukkan bahwa ketika demonstrasi berubah menjadi bentrokan, persoalan dapat berkembang jauh melampaui tuntutan awal.

Karena itu, menurut Muslim, kunci menghadapi rencana aksi di Jakarta bukan dengan mencurigai seluruh massa, melainkan dengan mendeteksi potensi provokasi, membuka kanal dialog, menjaga profesionalitas aparat, dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara proporsional.

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya muncul ke publik setelah sempat menghilang selama gelombang aksi demonstrasi 25–31 Agustus. Kemunculan Dasco terlihat saat ia menghadiri acara makan malam yang digelar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama ratusan prajurit pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/9/2025).

Dasco muncul setelah aksi protes di sejumlah daerah berubah jadi kerusuhan dan penjarahan mereda. Raffi Ahmad terlihat ikut mendamping Dasco di acara makan malam tersebut. Total ada 320 personel pengamanan yang hadir pada kesempatan itu. Mereka terdiri dari 100 prajurit TNI, 200 anggota Polri serta 20 unsur pimpinan.

Dalam sambutannya, Listyo mengapresiasi anak buahnya yang telah mengamankan aksi dalam sepekan terakhir, terutama dalam menjaga objek vital negara. Listyo mengatakan pengamanan aksi unjuk rasa telah diatur lewat undang-undang. Namun, pengamanan sepanjang prosesnya mengikuti aturan.

Sebaliknya, Listyo bilang, undang-undang juga mengatur kala ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, polisi berhak membubarkan. Menurut dia, aksi tak boleh dilanjutkan jika ada indikasi penyusup.

“Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi sampai merusak, membakar, membuat urban, dan melakukan perusakan-perusakan terhadap fasilitas publik, fasilitas umum, dan khususnya juga terkait dengan perusakan di fasilitas-fasilitas yang ada di tempat objek internasional, tentunya rekan-rekan harus mengambil langkah yang tegas,” katanya, Senin (1/9/2025) malam.

Di hari yang sama, Dasco juga terlihat bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan berbagai tokoh agama, ketum parpol dan buruh di Istana Negara. Dua pertemuan ini adalah momentum kemunculan Dasco usai sempat menghilang sejenak dari panggung Politik.

Bukan pertemuan atau acara makan-makannya yang disorot, tapi kehadiran Dasco setelah sempat menghilang jadi daya tariknya. Politikus yang dijuluki ‘Don’ oleh rekan-rekannya di Senayan ini, biasanya tak pernah absen mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan-pertemuan penting.

Publik sempat mencari-cari, ketika tak melihat Dasco dalam acara jumpa pers Prabowo bersama para ketum partai politik di Istana, Minggu (31/8/2025). Dia juga tak ada ketika Prabowo bertakziah ke rumah duka  Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kunjungan pada Jumat (29/8/2025) malam, Prabowo didampingi Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan sejumlah menteri lainnya. Begitu juga ketika Prabowo menjenguk korban demo di RS Polri, Senin (1/9/2025) siang, Dasco tak terlihat, yang mendampingi presiden adalah Kapolri Listyo Sigit dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Asal tahu saja, sepanjang perjalanan demonstrasi hingga menjadi kerusuhan dan penjarahan, periode 25-31 Agustus, Dasco terakhir muncul ke publik pada tanggal 26 Agustus. Kala itu, dia memberikan klarifikasi soal tunjangan perumahan anggota dewan Rp50 juta per bulan yang memantik protes besar. Dikatakan, tunjangan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.

Pernyataan Dasco dinilai blunder oleh politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam. Menurutnya, apa yang disampaikan Dasco hanya permainan kata-kata belaka.

“Berarti setahun kan berarti berapa? (Rp600 juta untuk 5 tahun). Palsu. Enggak mungkin, tidak mungkin karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya,” ucapnya dalam sebuah wawancara televisi nasional, Selasa (26/8/2025).

Mantan anggota DPR selama empat periode ini mempertanyakan apakah anggaran tunjangan perumahan itu sesuai mata anggarannya. “Ada enggak di situ anggaran ini untuk 5 tahun, tertulis gak? Enggak ada. Ini permainan kata-kata,” ujarnya.

Publik menyoroti absennya Dasco dari panggung politik pasca gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu terakhir. Akun PoliTikus di TikTok mempertanyakan keberadaan Dasco. Dalam unggahannya, akun itu menyinggung bahwa saat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai pasca demonstrasi, Dasco justru tak tampak hadir.

“Media senyap, wajahnya lenyap. Padahal dulu sering jadi tameng politik Prabowo. Rajin tampil di media, lihai meramu strategi dengan gaya ala pahlawan. Tapi akhir-akhir ini, Dasco menghilang entah ke mana,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

Keanehan semakin terasa ketika akun Instagram pribadi Dasco kini diprivasi. Publik pun semakin bertanya-tanya soal alasan di balik sikap diamnya.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik dan anggaran, Uchok Sky yang ikut menyoroti perubahan sikap Dasco. Ia menilai, biasanya Dasco selalu menjadi sosok paling vokal dalam merespons isu politik.

“Biasa Dasco bernyanyi merdu bisa menyelesaikan persoalan bangsa dalam hitungan jam. Kok tiba-tiba menghilang ditelan hiruk pikuk isu kemarahan rakyat kepada DPR,” kata Uchok, Selasa (2/9/2025).

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Dasco maupun Partai Gerindra mengenai absennya ia dari publik ketika situasi genting demo anarkis melanda Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Situasi sosial politik nasional kian panas. Gelombang kemarahan rakyat terus membesar pasca wafatnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil taktis Brimob saat aksi protes di depan DPR RI. Tragedi ini menjadi pemicu ledakan emosi publik terhadap rezim, bukan hanya kepada DPR, tetapi juga terhadap eksekutif.

Di tengah situasi genting ini, politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, menyuarakan langkah ekstrem: pemakzulan segera terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pemakzulan itu prosesnya bisa tiga tahunan. Rakyat sudah tidak sabar. Negara bisa chaos bila Gibran dibiarkan. Tarik mundur itu hanya butuh dua hari saja,” tegas Beathor dalam keterangan persnya, Sabtu (30/8/2025).

Beathor juga menuding Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai biang kerok atas lolosnya Gibran dalam Pilpres 2024. Menurutnya, sembilan hakim MK telah melakukan “pembangkangan” terhadap konstitusi dengan mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

“Kalau sembilan hakim MK mampu menemukan cara agar Gibran bisa lolos, maka sembilan hakim MK juga harus mampu menemukan cara agar Gibran dibatalkan. Hak untuk mengubah konstitusi itu hanya Presiden dan DPR, bukan hakim MK. Karena itu, hakim MK bisa dipidana bila membangkang,” ujarnya lantang.

Tragedi wafatnya Affan Ojol disebut Beathor sebagai titik balik kemarahan rakyat. Awalnya, gelombang protes hanya tertuju pada DPR yang dinilai serakah menaikkan kesejahteraan diri sendiri secara “brutal.” Namun kini, amarah publik merembet ke arah eksekutif.

“Ini bukan hanya soal Gibran, tapi soal keadilan. Rakyat sudah kecewa, rakyat sudah marah. Jangan biarkan negara hancur karena kesewenang-wenangan elit,” tegas Beathor.

Tak hanya menyerang Gibran, Beathor juga menyentil keras mantan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, bila Presiden Prabowo berani mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo, maka gelombang rakyat akan semakin kuat menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap Jokowi.

“Begitu Kapolri dicopot oleh Presiden Prabowo, maka isu tangkap dan adili Joko Widodo menjadi kebangkitan kekuatan rakyat untuk menata bangsa dan negara ke arah yang lebih baik,” seru Beathor.

Beathor menutup pernyataannya dengan seruan lantang yang bernada perlawanan rakyat terhadap elit politik.

“Amankan negara, tarik mundur Gibran! Jangan biarkan rakyat terus berduka. Tangkap dan adili Jokowi. Salam juang!”

MoneyTalk, Jakarta – Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat unjuk rasa di kawasan DPR RI, Rabu (28/8), memicu gelombang duka sekaligus kemarahan publik. Insiden ini tak hanya menjadi perhatian komunitas ojol, tetapi juga menyedot perhatian aktivis, politisi, hingga lembaga internasional.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan detik-detik Affan terjatuh sebelum tubuhnya terlindas rantis yang tengah bergerak di tengah massa aksi. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

Kabar duka ini dengan cepat menyebar dan memantik aksi protes besar-besaran. Ratusan pengemudi ojol berbondong-bondong menuju Markas Komando Brimob (Mako Brimob) di Kwitang, Jakarta Pusat. Massa mengepung, berorasi, dan menuntut pertanggungjawaban aparat.

“Kami tidak akan berhenti sampai ada keadilan untuk Affan! Jangan ada lagi korban sipil akibat arogansi aparat!” teriak salah satu orator di depan massa.

Aksi itu berlangsung emosional, namun tetap terkendali. Polisi mengerahkan pengamanan tambahan, sementara Divisi Propam disebut telah memeriksa sejumlah anggota Brimob yang berada di dalam rantis saat kejadian.

Aktivis Nicho Silalahi menilai kasus ini berpotensi menjadi titik balik munculnya perlawanan rakyat terhadap arogansi negara. Ia menyebut tragedi yang menimpa Affan tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa.

“Kematian Affan Kurniawan bisa memunculkan perlawanan rakyat semesta. Ketika aparat yang seharusnya melindungi malah membunuh rakyat kecil, itu akan menjadi bara perlawanan yang sulit dipadamkan,” kata Nicho.

Menurut Nicho, solidaritas rakyat akan semakin menguat jika proses hukum berjalan lambat atau dianggap ditutup-tutupi. Ia mendesak agar pemerintah dan Polri tidak hanya meminta maaf, melainkan juga menindak tegas pihak yang bertanggung jawab.

Keluarga korban, komunitas ojol, hingga organisasi masyarakat sipil menyuarakan tiga tuntutan utama:

-Usut tuntas dan adili pelaku Identifikasi siapa pengemudi rantis serta perwira yang bertanggung jawab.

-Kompensasi dan perlindungan – Berikan santunan kepada keluarga korban, sekaligus perlindungan hukum dan sosial bagi komunitas ojol.

-Reformasi SOP aparat – Evaluasi prosedur pengamanan demonstrasi agar tidak lagi mengorbankan warga sipil.

“Affan hanyalah anak muda pekerja keras yang mencari nafkah. Nyawanya tidak boleh hilang sia-sia,” ujar perwakilan komunitas ojol saat ditemui wartawan.

Tragedi ini menjadi sensitif karena menyangkut beberapa faktor:

-Momentum demonstrasi besar – Insiden terjadi di tengah aksi politik yang sudah memanas.

-Korban adalah rakyat kecil – Affan digambarkan sebagai tulang punggung keluarga, menambah empati publik.

-Bukti visual viral – Rekaman peristiwa mempercepat penyebaran amarah publik.

Kematian Affan Kurniawan bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan juga ujian bagi negara dalam menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik. Apakah aparat berani mengusut tuntas dan menghukum pelaku, atau justru membiarkan luka ini menjadi bara perlawanan rakyat yang lebih besar?

Seperti kata Nicho Silalahi, “Jika rakyat kecil terus dikorbankan, maka perlawanan rakyat semesta bukan lagi sekadar wacana, melainkan keniscayaan.”