20 November 2026

Afriansyah Noor

MoneyTalk, Bekasi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, mengingatkan para lulusan perguruan tinggi bahwa masa depan dunia kerja di era transformasi digital tidak lagi hanya menilai seseorang berdasarkan gelar akademik, tetapi lebih menekankan pada kemampuan nyata, kompetensi, dan karakter yang dimiliki.

Pesan tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat memberikan sambutan dan kuliah umum dalam Wisuda ke-47 Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) yang diselenggarakan di Gedung Suyati, Bekasi, dengan tema “Sarjana Cakap dan Karakter Unggul: Kunci Menghadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Digital.”

Di hadapan para wisudawan, orang tua, sivitas akademika, serta tamu undangan, Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara industri mencari dan menilai talenta. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi harus mampu menunjukkan kompetensi, keterampilan yang relevan, serta karakter yang kuat.

“Masa depan dunia kerja tidak lagi hanya bertanya ‘Apa ijazahmu?’, tetapi ‘Apa kompetensimu?’. Keahlian yang spesifik dan teruji menjadi paspor daya saing global,” tegas Afriansyah Noor, Sabtu (13/6/2026)

Menurutnya, transformasi teknologi memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi generasi muda Indonesia. Perusahaan masa kini semakin membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, kreatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat untuk terus belajar sepanjang hayat.

Dalam paparannya, Afriansyah menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,68 persen.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, antara lain kesenjangan keterampilan (skill gap), ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri (mismatch), serta disrupsi akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan yang berpotensi mengubah berbagai jenis pekerjaan di masa depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan RI terus memperkuat sejumlah program strategis, seperti pengembangan pelatihan vokasi yang berbasis link and match dengan kebutuhan industri, pengembangan Talent & Innovation Hub sebagai ruang kolaborasi dalam pengembangan talenta dan inovasi, peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics, serta pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dan generasi muda Indonesia memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini maupun masa depan.

Afriansyah juga mengajak para wisudawan UM Indonesia untuk menjadikan kelulusan bukan sebagai akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi persaingan global.

“Perkembangan teknologi tidak dapat kita hentikan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri menjadi manusia yang adaptif, memiliki karakter yang kuat, dan terus meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pelaksanaan Wisuda ke-47 UM Indonesia menjadi momentum penting dalam mencetak generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UM Indonesia berkomitmen untuk terus melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi, serta kemampuan untuk berkontribusi di tengah perkembangan dunia yang semakin dinamis.

Melalui penguatan kualitas pendidikan, kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, UM Indonesia berupaya menjembatani kebutuhan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja agar para lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Wisuda bukan hanya menjadi seremoni akademik, melainkan titik awal pengabdian para lulusan kepada masyarakat. Dengan bekal ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, karakter yang unggul, serta kompetensi yang terus diasah, lulusan UM Indonesia diharapkan mampu menjadi agen perubahan, pencipta inovasi, dan pemimpin masa depan Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menegaskan bahwa rencana restrukturisasi Telkom Group, termasuk pembentukan holding, spin-off, dan penataan anak perusahaan, tidak boleh menghilangkan hak, status, maupun perlindungan pekerja. Sebagai BUMN strategis, Telkom Group dinilai memikul tanggung jawab ganda: menjaga kinerja bisnis sekaligus menjamin keadilan dan kepastian kerja bagi seluruh karyawan.

Sikap tersebut disampaikan ASPIRASI menyikapi rencana transformasi bisnis Telkom Group yang diklaim sebagai upaya menjawab tantangan digitalisasi dan persaingan global. Namun, menurut ASPIRASI, restrukturisasi tidak boleh menjadi jalan pintas efisiensi yang berujung pada pengurangan hak pekerja.

Untuk memperdalam kajian, ASPIRASI bersama Serikat Pekerja Telkom Group menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Restrukturisasi Telkom Group: Tantangan Bisnis, Perlindungan Pekerja, dan Tanggung Jawab Negara” pada 10 Desember 2025. FGD ini dihadiri pengurus serikat pekerja Telkom Group dari berbagai daerah, mewakili lebih dari 21.000 karyawan di lingkungan Telkom Group.

Akademisi dan praktisi Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT, dalam FGD tersebut menegaskan bahwa BUMN tidak boleh semata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Restrukturisasi, katanya, harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketenagakerjaan dan menghindari risiko PHK massal. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan serikat pekerja sebagai bagian dari transparansi dan keadilan dalam hubungan industrial.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai sektor telekomunikasi merupakan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Ia menolak liberalisasi kepemilikan asing, namun mendukung perbaikan tata kelola manajemen. Menurutnya, serikat pekerja harus tetap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan pekerja, serta mendorong komunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan keresahan akibat isu PHK.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan di Telkom Group. Pemerintah, kata dia, memastikan tidak ada PHK paksa serta mewajibkan manajemen menghormati hak berserikat sesuai peraturan perundang-undangan. Kementerian Ketenagakerjaan juga siap menjadi mediator guna menjaga hubungan industrial yang konstruktif.

Di sisi lain, SEKAR Telkom menyatakan menolak rencana pengalihan aset dan pembentukan strategic holding tanpa perbaikan fundamental tata kelola bisnis. SEKAR Telkom menegaskan akan mengawal proses restrukturisasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan bisnis, serta membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, menegaskan bahwa restrukturisasi dalam bentuk apa pun tidak boleh menjadi cara terselubung untuk menurunkan perlindungan pekerja. ASPIRASI mencatat sejumlah risiko yang kerap muncul dalam restrukturisasi BUMN, mulai dari perubahan status kerja, ketidakpastian karier, hingga ketimpangan kesejahteraan antara pekerja induk dan anak perusahaan.

Sehubungan dengan itu, ASPIRASI menyampaikan lima tuntutan utama kepada Telkom Group, antara lain jaminan tertulis tidak adanya PHK sepihak dan pengurangan hak normatif, kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, dialog sosial yang transparan sejak tahap perencanaan, program reskilling dan upskilling yang nyata, serta kehadiran aktif negara sebagai pemegang saham dan regulator.

ASPIRASI menegaskan siap berdialog dan mengawal ketat seluruh proses restrukturisasi Telkom Group agar transformasi berjalan inklusif, berkeadilan, dan menghormati martabat pekerja.

“Pekerja terlindungi, Telkom maju, negara hadir,” tegas Mirah Sumirat.