17 November 2026

Agung Marsudi

MoneyTalk, Jakarta – Riau, 9 Agustus 2014. Provinsi berulang tahun ke-57. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era SBY, datang sendiri ke Pekanbaru membawa “kado istimewa”: SK pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Peta Nasib” Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Bukan Gubernur Riau yang jemput ke Jakarta. Menteri yang antar langsung.

Aneh? Tentu saja aneh. Karena itu bukan kado ulang tahun. Itu seperti “kado pelepasan 1,6 juta hektare hutan” untuk oligarki sawit dan pulp.

Dua bulan kemudian, September 2014, KPK OTT Gubernur Riau Annas Maamun. Suap Rp 3 miliar dari pengusaha sawit (Gulakma Group & Duta Palma) agar revisi RTRW lolos. Hasil revisi? Hutan lindung di Riau berubah status jadi APL (Area Penggunaan Lain) dalam sekejap. Dan SK yang jadi alat utama SK No. 673 & 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani sendiri oleh Zulkifli Hasan.

Angka 1,64 juta hektare hutan yang dilepas era Menhut Zulkifli Hasan (2009–2014) “persis sama” dengan angka yang jadi barang bukti kasus suap Annas Maamun. Kebetulankah? No way!

Taman Nasional Tesso Nilo, yang dulu seluas 150 ribu hektar dan jadi rumah terakhir gajah Sumatera, kini tinggal 38 ribu hektare. Sisanya? Jadi kebun sawit dan HTI pulp. Harrison Ford datang 2013, marah besar di depan kamera:

“You are fighting a losing battle!”

Zulkifli Hasan ketawa dan menjawab: “Kita baru berdemokrasi.”

Tapi demokrasi tidak menebang hutan. Manusia dengan stempel lah yang melakukannya.

Zulkifli Hasan dipanggil KPK sebagai saksi 2020. Dia datang, tapi tak ditahan. Annas Maamun dipenjara 7 tahun. Gulakma dipenjara. Pengusaha sawit lain dipenjara. Zulkifli Hasan? Kini menjadi Menteri Perdagangan era Prabowo. Masih memanggul karung yang sama, cuma karungnya lebih besar.

1,64 juta hektare hutan itu setara dengan “22 kali luas negara Singapura. 25 kali Jakarta.3 kali pulau Bali. 100 kali luas kota Bandung”

Hutan itu bukan milik Zulkifli Hasan. Bukan milik Annas Maamun. Bukan milik Sukanto Tanoto atau Eka Tjipta Widjaja. Itu milik kita. Milik anak-anak yang sekarang tenggelam di Sumbar, Sumut dan Aceh karena hutan sudah tak ada lagi yang menahan air.

Jadi siapa yang harus “memanggul” tanggung jawab? Bukan cuma oligarki yang punya kebun. Tapi juga “kuli panggul berjas” yang dulu menandatangani SK, yang kini masih duduk di kursi menteri, yang masih tersenyum di layar televisi.

Mereka bukan pemimpin. Mereka kuli terhormat yang dibayar mahal untuk mengangkat karung duit dari hutan ke kantong tuannya. Menteri kita bisa apa. Apa bisa?

Ingat Riau! Indonesia jangan lupa. Never forget, never forgive!

Penulis: Agung Marsudi,Founder Duri Institute

MoneyTalk, Jakarta – IKLAN Shell di majalah TIME, halaman 4, edisi 31 Agustus 1959 itu berjudul, “Women always have the last word”.

Women usually get what they want-have you notice? And one thing they want is fruit, in season and out.

Noticed something else? Women are buying more and more things in tubes. Foods, creams, sauces, polishes, pastes.

Beruntung wanita Indonesia, mewarisi segarnya buah tropis (tropical fruits), yang ranum, lagi menyehatkan. Berbeda dengan wanita Eropa, Amerika, atau wanita di belahan dunia manapun di jagad raya.

Wanita Indonesia bahkan tak butuh kecantikan plastik, suka yang polos, alami, “tak berbedak”. Sebab mereka yakin, meski tak bermahkota, di telapak kakinya sorga.

Di desa-desa, di kampung-kampung, di lereng-lereng gunung, wanita Indonesia selalu tampil apa adanya, tapi kaya “flavour and colour”.

Kata orang, wanita itu maunya dimengerti, maunya dipahami. Setelah dimengerti dan dipahami, tambah satu lagi, inginnya “menguasai”. Itulah kenapa dunia laki-laki berkelindan tiga ta; tahta, harta, wanita. Penguasa dan kekuasaan tak bisa dipisahkan dari wanita. Karena wanita selalu…

“Women always have the last word”. “Aku mau itu!” Dan Adam pun tergelincir dari sorga. Memenuhi maunya Hawa. Terlalu mahal harganya, jika tidak memenuhi maunya wanita. Wanita itu, sakti. Coba kalau berani, menteri keuangannya, bukan Bu Sri.

Bu Sri, urusan keuangan. Dewi Sri simbol kemakmuran. Wanita pun duluan tahu, George Soros di Tempo itu hanya rasa tempe.

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk, Jakarta – Kebetulan hari ini, Selasa (25/3/2025), saya membaca majalah TIME edisi Pasifik, terbitan 22 Juli 1957. Berarti usia edisi ini sudah 67 tahun. Di halaman 44 sebelah kiri ada kolom berjudul “Moonlighting” dengan subjudul, “A Problem Born of Prosperity”. Menarik sekali.

Sepertinya, soal kemakmuran ini relevan dengan hiruk-pikuk perlawanan publik terkait revisi undang-undang TNI dan Polri. Dua institusi yang dulu bersatu, kini berpisah, lalu minta “jalu” dan orang-orang menyebutnya “dwifungsi’.

Di bagian lead, TIME edisi RUSSIA’S KHRUSHCHEV itu tertulis, “One of the paradoxes and problems of the US full-employment prosperity is moonlighting”.

Dalam konteks Indonesia, tentu tempiksorak soal “dwifungsi” bukan soal kewenangan, atau relasi kekuasaan tapi berkelindan dengan pekerjaan sampingan (_moonlighting_). Sehingga menjadi salah satu paradoks dan masalah kemakmuran di Indonesia.

“A Problem Born of Prosperity” Masalah yang lahir dari kemakmuran, sejatinya bukan masalah. Ia menambah masalah di kemudian hari. Mempertentangkan politik pengambilan keputusan yang berbasis militer atau sipil, sejatinya juga gak demokratis. Demokrasi itu tidak membedakan warna kulit, warna baju, pekerjaan atau lembaga.

Jika sebagai bangsa, kita sepakat demokrasi sebagai alat, maka revisi undang-undang sebaiknya tidak untuk diperalat. Sebab regulasi adalah alat demokrasi, tujuan mencapai “prosperity”.

Dwifungsi, moonlighting, prosperity menjadi satu tarikan nafas. Itulah “tirani”. Dilawan disebut “anjing” menggonggong, kafilah berlalu. Tidak melawan, kebenaran pahit di hidup rakyat, yang katanya pemilik sah kedaulatan.

Dwifungsi “penguasa-pengusaha” sudah cukup menyakitkan rakyat, apalagi ditambah dwifungsi polisi dan tentara. Agaknya Indonesia akan makin cetar membahana.

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk, Jakarta – KATA ‘dan’ bermakna setara, jika ditimbang. Jika kasus kepala babi yang dikirim ke Tempo terkait kekerasan terhadap jurnalistik, sedang gentong babi menyangkut pundi-pundi politik. Di Indonesia istilah “gentong babi” berkelindan dengan hilirisasi dana aspirasi.

Kedua kata yang mengandung “babi” itu, semestinya tak boleh terjadi di negeri yang sudah mengaku sebagai negara demokrasi. Apa-apa yang menyangkut “B2” memang masih rawan dibicarakan, apalagi diterjemahkan dengan gaya bebas.

Meski yang terjadi harus disikapi dengan arif. Terlalu reaktif, berarti tujuan si pengirim kepala babi sampai. Sebab Tempo dikenal dengan dapur kata-kata, yang berani dan bergengsi, sudah bisa membaca, kemana arahnya. Publik menyerahkan bacaannya kepada Tempo tidak rasa tempe.

Sementara istilah “gentong babi” merujuk pada gentong, tong, wadah yang terbuat dari kayu untuk menyimpan dan mengawetkan daging babi asin. Lebih luas, Annie Duke dalam Quit (2022), menyebut politik gentong babi sebagai penggunaan dan pengalokasian dana publik, demi mendapat keuntungan politik, dengan mengalihkan anggaran pada keperluan politik.”

Menelisik kedua kasus yang sedang “hot” itu, sebaiknya diserahkan kepada yang berwenang, sambil diikuti, apakah performa aparat penegak hukum masih tetap prima, di tengah isu revisi undang-undangnya yang didemo mahasiswa dimana-mana.

Meski lezat dan nikmat “B2” itu mahal harganya di Indonesia. Dikenal memiliki varian yang luar biasa banyaknya, cuma belum tercium aromanya, apakah sudah masuk menjadi “menu” istana.

Ingat, “babi” ada dimana-mana. Berpotensi berebut sumberdaya manusia. “Olala!”

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk,Jakarta – DIA bukan siapa-siapa. Bukan pejabat berbaju gamis yang berpura-pura, bermetafora segala. Bukan Arjuna,

bukan lelananging jagad. Dia adalah laki-laki pejalan, “sampai-sampai dia tak bersarang di perjalanan senjanya, selain tanah airnya”.

“Dia menjalani sunah jiwanya”.

“Dia adalah Dia”

Duduk, bersamanya adalah kehangatan dan kebaikan. Setiap yang dikatakan, seperti bait puisi, berisi. Semua, masuk akal, diterima akal, ketemu akal. Tak cukup akal sehat itu, tapi akal yang dinaungi wahyu.

Dia, kini pergi, entah kemana. Sudah seribu senja, tak ada prosa liriknya. Sampai-sampai tak ada burung cemuit, menyambut langkahnya yang biasa genit.

Dia, lelaki yang dicinta, hidupnya tenggelam di rahim semesta.

Cerita cerutunya, “lebih baik dari seribu bulan”. Meniru-niru AlQadr yang menembus cadar, ketika fajar. Di pojok politik, ia bersikeras melawan oligarki, di tengah sawah, ia petani biasa, yang bergumul lumpur dengan kerbau kesayangannya. Ia tak resah, pada gundah, pada gelisah. Ia tahu arti pasrah, tapi ia tetap memilih bekerja. Kerja adalah caranya berdoa.

Dia juga bertemu, seorang pejalan perempuan yang mulai riuh dengan peluh. Ia pulang ke syariat. Ia sangat ingin pulang, mengarungi samudera cinta, yang luasnya, _”khairun minaddunya wama fiha”_.

Hari tanpa mata, tak matahari. Mata tanpa air, tak airmata. Airmata tanah air. Tanah airmata. Keringatnya tersisa di bumi Sukowati, menjadi api, menjadi energi.

Tak ada jejak di alas Ketonggo, di candi Cetho, di masjid Demak Bintoro. Ia mukso.

Sebelum naik ke langit, ia ngomyang di bawah patung selamat datang.

Penulis : Agung Marsudi, Lelaki Yang Mendapat Somasi Kedua

MoneyTalk,Jakarta – GAYUNG bersambut, “Duet duit, just do it!” kabar seputar duo AA, Anies-Ahok mantan gubernur DKI Jakarta, untuk naik kelas, mendapat dukungan dari para “pendukungnya”, mendapat suntikan dari para “penyuntiknya”.

“Jawabannya jadi begini, ” Everything I do, “duit” dulu!”

“Apa, apa, apanya dong, apanya dong, apanya dong, dang ding dong!”

“Eh, Eh, Kok Gitu, Sih!’

Ya, begitulah. Meski politik itu dinamis, tapi dia membutuhkan integritas. Senarai sikap yang loyal kepada kebenaran, bukan pada orang, klan, atau institusi. Apalagi politik berbasis dendam, iri dan sakit hati. Ketiganya seperti api memakan kayu bakar.

AA, Anies-Ahok, lawan yang menjadi teman. Teman yang (tak) melawan. Kebaikan tak bisa disetentangkan dengan bahu kebohongan. Lalu ada perintah, “setengah lengan kencang kanan”, atau “luruskan”.

Ini soal moral politik. Seperti postur tubuh kita, yang digambarkan menjadi tiga bagian; kepalanya ngaku nasionalis, tapi leher ke perut kapitalis, bawah perut maunya liberalis.

AA, tentu bukan soal ibukota. Tapi soal ibu pertiwi yang menangis, melihat pribumi harus menjadi kuli di negeri sendiri. Mengaku bertanah air, tapi tak punya tanah, tak punya air. Bahkan teralienasi di rumahnya sendiri.

AA, tentu juga bukan soal “neraca kecewa” yang berat sebelah, antara debit-kredit, aktiva-pasiva, pemasukan-pengeluaran. Ini soal nasib rakyat yang dipertaruhkan di meja judi. Siapapun pelakunya.

“UUJ: Ujung-Ujungnya Jualan”. Apa saja dijual, termasuk harga diri bangsa. Pancasila kalah, di negeri yang katanya ramah. UUD 1945 diganti, bab dihapus, pasal-pasal dijual. Demi kepentingan para oligarki.

Indonesia akan maju, kalau para pejabatnya tak sempat ganti baju. Indonesia akan makmur, kalau presidennya tak sempat tidur. Indonesia akan adil, kalau aparatnya gak pakai bedil.

AA sebagai hipotesa, tak perlu dipagari dengan kalimat apa-apa, apalagi “prasangka”. Sebab hasil diagnosa, sepertinya AA sudah cacat sebelum kelahirannya.

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk,Jakarta – POLITIK sekarang seperti membaca Tempo, rasa tempe, lalu Aguan makan tempe di Tempo. Politik bukan lagi urusan ideologi, atau gagasan-gagasan besar bernas, tapi soal kecil proyek-proyek yang “ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya duit”.

Politik tak lagi bahasa rumit dan pelik, konstruksi narasinya lumer, tak perlu estetik, cenderung koruptif. Efek dramatisnya dibangun dari narasi itu. Paradoks, dan dibumbui teka-teki.

Realitasnya, tak koheren, tak nyambung, tak dihayati. Berlindung di bawah payung demokrasi, tapi lupa bahwa bangsa ini telah lebih dulu memiliki jati diri.

Di neraca “surplus kekuasaan”, tapi saldonya justru korupsi. Dan saldo itu terus-menerus dimasukkan di aktiva APBN siapapun presidennya.

Visi negara, diganti visi presiden yang berganti-ganti, sementara pertanggungjawaban presiden tak jelas harus disampaikan ke siapa. Sebab pasca amandemen UUD 1945 bangsa ini tak punya lembaga tertinggi, sebagai representasi majelis rakyat.Semua lembaga sama, sama-sama suka-suka. Mana suka siaran niaga.

Di hari kedua tahun 2025, saya pura-pura bisa membaca Indonesia, teringat waktu itu, jargon relawan, “Jokowi adalah Kita”. “Pancasila adalah Kita”. Kini si “Kita” telah melaut. Layarnya robek oleh angin Timur yang kencang menembus Laut Cina Selatan.

Tak ada yang berani membusungkan dada, “proyek-proyek yang dibiayai Cina adalah Kita”.

Jiwa Raga Kita telah pergi ke Cina atau Amerika . “Aku dan yang bukan Aku, Jokowi dan yang bukan Jokowi” sedang berkejaran dengan waktu. Ngurusi sejengkal perut rakyat saja, tak bisa. Apalagi ngurusi negara. Kata orang tua, “Untuk bahagia gak perlu negara”.

“Mereka” kini bergabung menjadi “Kami”, karena “Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami”.

Penulis : Agung Marsudi, DURI INSTITUTE

JAKARTA, MoneyTalk – Sehubungan dengan artikel opini yang ditulis oleh Agung Marsudi, Duri Institute yang dimuat di media MoneyTalk dengan judul “Hasto Tersangka, Amril Mukminin Keluar Penjara, Kasmarni Bupati “Lagi”,”Amril Mukminin melalui kuasa hukum Patar Pangasian & Rekan meminta hak jawab.

Menurut Patar Pangasian & Rekan, artikel opini yang ditulis oleh Agung Marsudi, Duri Institute yang dimuat di media MoneyTalk tersebut diduga kuat merupakan sebuah pemberian stigma negatif yang menghakimi diri klien mereka beserta keluarga besarnya karena memuat ungkapan bahwa Amril Mukminin “pasang badan” untuk memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Bengkalis yang hal tersebut dia diungkapkan saat mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Rakerda DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau di Pekanbaru (18/8/2024).

Poin selanjutnya yang menjadi keberatan adalah, “Pada pokoknya materi pemberitaan tersebut dinarasikan dengan menghubung-hubungkan status Tersangka sdr. Hasto Kristiyanto yang diduga kuat sebahagian atau seluruhnya bertujuan untuk mendiskreditkan, menghakimi, dan memberikan stigma negatif kepada diri Klien kami beserta keluarga besarnya,” tulis Patar Pangasian & Rekan.

Karena itu, dengan ini kami memohon maaf atas artikel opini yang dimaksud dan melakukan langkah penghapusan artikel opini tersebut di website MoneyTalk.

Adapun bantahan dan hak jawab Amril Mukminin melalui Patar Pangasian & Rekan kami atas 2 (dua) pemberitaan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kemenangan PDI-Perjuangan di kabupaten Bengkalis adalah mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat (kekuatan rakyat pemilih) dan kinerja kader beserta mesin partai untuk memaksimalkan perolehan suara PDI-Perjuangan, sehingga narasi-narasi pada berita mirip artikel tersebut bertendensi negatif yang membenturkan keberadaan klien kami dengan menghilangkan eksistensi/kekuatan masyarakat sebagai pemilih, kader dan mesin partai;

2. Bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Klien kami beserta keluarga besarnya dengan status Tersangka sdr. Hasto Kristiyanto di KPK termasuk kehadiran Sdr. Hasto Kristiyanto dalam resepsi pernikahan sdr. M. Arsya Fadillah, adalah diduga sebagai upaya penggiringan opini negatif atau pemberian stigma negatif terhadap diri Klien kami beserta Keluarga besarnya dari si penulis berita;

Lagi pula, bukan hanya sdr. Hasto Kristiyanto yang diundang dan hadir, termasuk pejabat-pejabat lainnya hadir pada resepsi pernikahan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap Nomor: 27/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pbr jo. Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PT PBR jo. 2941 K/PID.SUS/2021 seluruh persidangannya dinyatakan terbuka untuk umum, pada amarnya berbunyi:

MENGADILI :
1. Menyatakan terdakwa AMRIL MUKMININ tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan …dst.

In casu a quo seluruh penerimaan uang terkait perjanjian kerja sama usaha kelapa sawit antara Klien Kami dengan PT. MASS qq. Jhoni Tjoa dan PT. SAS qq Adyanto adalah TIDAK TERBUKTI KORUPSI atau BEBAS;

Sehingga seluruh narasi pada berita mirip artikel yang saudara publikasikan tersebut patut diduga fitnah dan mencemarkan nama baik diri klien kami beserta keluarganya.

Catatan Redaksi:

Demikian hak jawab ini kami sampaikan dan publikasi dengan niat baik dan sebagai permintaan maaf. Adapun artikel opini yang dimaksud ditulis oleh Agung Marsudi dari Duri Institute sehingga isi artikel opini tersebut menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Pemuatan hak jawab ini sekaligus sebagai bagian dari tanggung jawab media MoneyTalk sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber maupun ketentuan Undang-Undang Pers.

MoneyTalk,Jakarta – SAYA mendapat kado akhir tahun yang menarik, yaitu disomasi karena tulisan saya yang dimuat di beberapa media online nasional. Tak tanggung-tanggung, saya diberi waktu 5×24 jam, untuk menjawab somasi tersebut.

Saya dipaksa situasi, untuk membangun pola komunikasi dengan sahabat-sahabat senior menyikapi somasi tersebut; dengan jawaban yang unik juga, pertama, inilah dampak dari mereka yang sedang “surplus kekuasaan”, kedua, mereka sedang memamerkan gaya politik dengan “cara lain”.

Tak sabar menunggu 5 hari, saya mencoba membaca ulang tulisan saya yang pendek itu. Di bagian mana hingga menimbulkan “ketegangan” hingga saya disomasi?

Kini menyebut kata “Hasto” seperti lebah berdengung. Sebagaimana menyebut kata “Amril” di negeri junjungan Bengkalis. Apalagi menyebut “Muara Basung”. Padahal di Jakarta, menyebut “Teuku Umar, Cikeas, Kertanegara” terkait Megawati, SBY, atau Prabowo, itu hal biasa, meski juga berkelindan dengan neraca “surplus kuasa”.

Surplus kekuasaan, menjadi penanda bila demokrasi sejatinya berwatak kapitalis. Kotor, bergejolak, “tidak terkendali”, warna residu demokrasi borjuisi.

Hanya di negeri ini, “menulis” bukan menuliskan, dihadap-hadapkan dengan “somasi”. Varian baru demokrasi zombi.

Kata mereka, “Ini Medan, Bung!” Kata saya, “Kok, Jaka Sembung!”

Penulis : Agung Marsudi