15 November 2026

Agus Harimurti Yudhoyono

Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot? Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot?

Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot?

Hedi Batubara 4 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kritik M. Said Didu terhadap pemerintah dan kebijakan negara selama beberapa tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Aktivis Damai Hari Lubis mempertanyakan objektivitas kritik tersebut dengan mengajak publik melihat kembali rekam jejak Said Didu ketika masih berada di dalam struktur pemerintahan.

Damai menilai, untuk mengukur objektivitas seorang pengamat atau pengkritik kebijakan publik, publik tidak cukup hanya melihat seberapa keras kritik yang disampaikan hari ini. Rekam jejak ketika seseorang berada di dalam pemerintahan juga penting diperiksa.

“Rekam jejak M. Said Didu hampir tidak pernah mengkritisi Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka dan sistematis, karena pada masa itu ia merupakan bagian integral dari birokrasi pemerintahan,” kata Damai Hari Lubis dalam catatannya, Ahad (4/10/2026).

Secara faktual, Said Didu memang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Negara BUMN pada periode 2005 hingga 2010. Sebelumnya, kariernya berkembang dari lingkungan BPPT dan berbagai posisi pemerintahan lainnya.

Karena itu, menurut Damai, terdapat pertanyaan yang layak diajukan: apakah sikap kritis Said Didu terhadap pemerintah saat ini semata-mata lahir dari pertimbangan objektif mengenai kebijakan publik, atau terdapat perbedaan sikap yang dipengaruhi oleh posisi politik dan relasi kekuasaan pada setiap periode pemerintahan?

Damai mengatakan, ketika Said Didu menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan SBY, posisinya tentu berbeda dengan sekarang.

“Sebagai PNS senior dan pejabat eselon tingkat atas yang berada di dalam sistem, ia menjalankan kebijakan pemerintah dan tidak mengambil posisi sebagai kritikus,” ujar Damai.

Namun, bagian ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Tidak adanya kritik terbuka yang mudah ditemukan di ruang publik tidak otomatis membuktikan bahwa Said Didu sama sekali tidak pernah mengkritik kebijakan pemerintah secara internal.

Yang dapat diverifikasi adalah bahwa Said Didu memang berada dalam struktur birokrasi pemerintahan pada masa tersebut, sehingga ruang dan bentuk kritiknya berbeda dibandingkan ketika dirinya sudah berada di luar struktur kekuasaan.

Perdebatan mengenai objektivitas kemudian semakin menarik ketika membandingkan pandangan Said Didu terhadap sejumlah figur pemerintahan pada periode berbeda.

Damai juga menyinggung pandangan Said Didu mengenai Sri Mulyani.

Menurut Damai, Said Didu pernah memberikan penilaian positif terhadap Sri Mulyani ketika menjabat Menteri Keuangan pada era SBY. Sebaliknya, Said Didu kemudian melontarkan kritik keras terhadap Sri Mulyani ketika kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan Joko Widodo.

Salah satu rekaman pemberitaan menunjukkan Said Didu membandingkan Sri Mulyani pada era SBY dengan periode pemerintahan Jokowi. Dalam pernyataannya pada 2025, ia menilai terdapat perbedaan sikap Sri Mulyani ketika berada di pemerintahan SBY dan ketika berada di pemerintahan Jokowi.

Perbedaan penilaian tersebut menjadi salah satu alasan Damai mempertanyakan konsistensi standar kritik Said Didu.

Salah satu titik penting dalam perjalanan publik Said Didu adalah pemberhentiannya sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk pada 28 Desember 2018.

Dalam RUPSLB, PTBA menyatakan Said Didu diberhentikan karena dinilai sudah tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan pemegang saham Dwiwarna.

Said Didu sendiri memberikan versi berbeda mengenai persoalan tersebut. Ia mengatakan pencopotan itu berkaitan dengan dirinya yang dianggap tidak lagi sejalan dengan pemegang saham dan menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat lebih penting daripada jabatan.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu fase penting dalam meningkatnya eksistensi Said Didu sebagai pengkritik kebijakan pemerintah.

Karena itu, Damai melihat ada perubahan yang cukup mencolok antara posisi Said Didu ketika berada di dalam struktur pemerintahan dengan aktivitasnya setelah berada di luar struktur kekuasaan.

Damai juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Said Didu kini dikenal sangat aktif mengkritik berbagai kebijakan dan pejabat pemerintah.

Akan tetapi, Damai mengatakan kritik tersebut tidak secara khusus diarahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Secara spesifik, tidak ada catatan publik yang menunjukkan Said Didu secara khusus mengincar atau melayangkan kritik personal kepada AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Damai.

Damai menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintah tidak boleh kebal kritik dan masyarakat berhak mempertanyakan setiap kebijakan negara.

Namun, menurut dia, kritik juga harus mempunyai standar yang sama.

“Kalau sebuah kebijakan dianggap salah ketika dilakukan pemerintahan tertentu, maka standar yang sama harus digunakan ketika kebijakan serupa dilakukan pemerintahan yang berbeda,” ujar Damai.

Dalam perspektif tersebut, publik tidak harus menerima seluruh kritik Said Didu maupun seluruh kritik terhadap Said Didu. Keduanya justru perlu diuji melalui data, fakta, rekam jejak kebijakan dan konsistensi argumentasi.

Sebab, kritik yang tajam belum tentu objektif. Sebaliknya, kritik terhadap seorang pengkritik juga belum tentu benar hanya karena menyebut rekam jejak masa lalunya.

Damai kemudian mempertanyakan apakah kritik Said Didu terhadap pemerintah selama ini memiliki standar yang sama terhadap seluruh rezim.

“Jadi, kritik Said Didu kepada pemerintah atau penguasa RI memang didesain khusus bukan untuk SBY dan AHY,” kata Damai.

Wartawan Senior Soroti Dugaan ‘TN Connection’ di Balik Kejatuhan Purbaya Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto

Wartawan Senior Soroti Dugaan ‘TN Connection’ di Balik Kejatuhan Purbaya

Hedi Batubara 17 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kisruh internal di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut telah mencapai titik serius setelah muncul dugaan perlawanan terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2026.

Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto mengungkap adanya dugaan penolakan internal terhadap mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Agustinus, informasi tersebut bersumber dari tangkapan layar percakapan WhatsApp grup internal Kemenkeu yang diperolehnya dari seorang sumber.

Ia menyebut, dalam percakapan yang disebut terjadi pada Jumat 10 September sekitar pukul 15.50 WIB, terdapat pesan yang diduga dikirim oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka.

Dalam pesan tersebut, pimpinan DJBC disebut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di Kementerian Keuangan.

“Untuk seluruh pejabat eselon II yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026, khusus untuk BC saya menegaskan tidak akan dilaksanakan oleh Ditjen BC,” demikian isi pesan yang dikutip Agustinus berdasarkan tangkapan layar tersebut sebagaimana diungkapkan di podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (17/9/2026).

Namun, karena tangkapan layar dan identitas pengirim belum dapat diverifikasi secara independen, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai klaim yang masih memerlukan konfirmasi dari Kemenkeu dan pejabat terkait.

Agustinus juga menyebut adanya pesan dengan narasi serupa yang diduga berasal dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pesan itu disebutkan bahwa mutasi dan promosi pejabat eselon II dan III DJP yang namanya tercantum dalam keputusan serta diumumkan dalam pelantikan tidak akan dilaksanakan di lingkungan DJP.

Jika benar, pesan tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap antara keputusan Menteri Keuangan dengan pelaksanaan kebijakan di dua direktorat jenderal strategis Kemenkeu.

Agustinus kemudian mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik pertarungan internal tersebut.

Ia menyoroti posisi Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan mengaitkannya dengan jejaring alumni SMA Taruna Nusantara.

Bimo Wijayanto memang tercatat sebagai salah satu alumni SMA Taruna Nusantara yang masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo. Sejumlah pemberitaan menyebut Bimo sebagai alumni TN angkatan ke-3.

Agustinus menyebut hubungan tersebut sebagai dugaan “TN connection”.

Dalam hipotesis yang disampaikannya, Bimo tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkan keberadaan Bimo dengan dua pejabat penting di lingkaran Istana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Fakta mengenai latar belakang pendidikan keduanya dapat diverifikasi. Pemerintah mencatat Prasetyo Hadi merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, sedangkan Teddy Indra Wijaya merupakan alumni angkatan ke-15. Keduanya saat ini memegang posisi Mensesneg dan Seskab.

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyebut Prasetyo Hadi sebagai alumni TN angkatan ke-6 dan Teddy Indra Wijaya sebagai alumni TN angkatan ke-15 dalam pidatonya saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Januari 2026.

Kehadiran sejumlah alumni Taruna Nusantara dalam pemerintahan Prabowo juga bukan informasi baru. Selain Prasetyo Hadi dan Teddy, terdapat sejumlah alumni TN lain yang menduduki jabatan strategis, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono dan Sudaryono.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kesamaan latar belakang pendidikan tersebut benar-benar berkaitan dengan dinamika pergantian atau mutasi pejabat di Kemenkeu.

Sejauh informasi yang dapat diverifikasi, fakta bahwa Bimo, Prasetyo dan Teddy merupakan alumni SMA Taruna Nusantara memang dapat dibuktikan.

Yang menjadi lebih penting adalah dugaan adanya penolakan terhadap pelaksanaan mutasi di lingkungan DJBC dan DJP.

Jika benar terjadi, persoalannya tidak lagi hanya mengenai rotasi birokrasi, tetapi menyentuh persoalan hubungan antara Menteri Keuangan dengan pimpinan unit-unit utama di bawahnya.

Dinamika tersebut juga menjadi menarik karena DJP dan DJBC merupakan dua institusi paling strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.

Di tengah situasi tersebut, publik menunggu penjelasan resmi Kementerian Keuangan mengenai apakah pesan internal yang beredar tersebut autentik, apakah benar terdapat pejabat yang menolak menjalankan keputusan mutasi, serta bagaimana posisi Presiden Prabowo terhadap dinamika tersebut

Wartawan Senior: Purbaya Kejedot Danantara  Purbaya Yudhi Sadewa

Wartawan Senior: Purbaya Kejedot Danantara 

Hedi Batubara 15 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Wartawan senior Herry Gunawan menyoroti persoalan transparansi perjanjian pemerintah Indonesia dengan China terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, sampai saat ini publik belum mengetahui secara utuh isi perjanjian yang mengatur berbagai konsekuensi dan risiko proyek tersebut.

Herry bahkan mengaitkan persoalan itu dengan posisi Purbaya Yudhi Sadewa yang menurutnya sempat berhadapan dengan persoalan pembebanan kewajiban proyek. Ia menggambarkan adanya tarik-menarik kepentingan antara Danantara dan pihak yang harus menanggung beban tersebut.

“Pak Purbaya itu kejedot-kejedot dengan Danantara. Danantaranya lebih kuat sehingga Danantara bilang, ‘Eh, ini beban lu ambil deh,’” kata Herry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selasa (15/9/2026).

Menurut Herry, terdapat kemungkinan adanya ketentuan dalam perjanjian yang membuat pihak tertentu tidak memiliki keleluasaan untuk menolak pengalihan beban tersebut. Namun, ia mengakui bahwa isi perjanjian yang dimaksud hingga kini belum diketahui publik secara terbuka.

“Atau kemudian dibaca dalam perjanjian yang membuat dia tidak bisa menolak. Yang perjanjian itu sampai hari ini masih menjadi misteri kayak supersar,” ujarnya.

Herry mengatakan, persoalan tersebut menjadi penting karena sebelumnya terdapat pandangan bahwa keuntungan atau aset terkait proyek kereta cepat dapat dikelola tanpa membebani pihak lain. Namun, menurut dia, perkembangan berikutnya justru menunjukkan adanya persoalan mengenai siapa yang akhirnya menanggung risiko.

“Pak Purbaya yang awalnya menyatakan enak aja, Danantara keuntungan BUMN dia yang ambil. Kok wus begitu diserahin ke kita. Awalnya gagah kan begitu, akhirnya nyerah,” katanya.

Herry juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya belum membuka secara transparan perjanjian dengan pemerintah China terkait proyek tersebut.

“Pemerintah tidak pernah membuka atau melakukan transparansi tentang perjanjian dia dengan pemerintah China. Sampai hari ini semua orang itu buta,” tegasnya.

Menurut Herry, keterbukaan mengenai perjanjian menjadi penting karena proyek infrastruktur berskala besar tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah saat ini, tetapi dapat berdampak terhadap keuangan negara dalam jangka panjang.

Ia kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan kasus pembangunan pelabuhan di Sri Lanka yang dibiayai melalui pinjaman dari China. Herry menyinggung bagaimana persoalan utang proyek tersebut kemudian berujung pada pengelolaan pelabuhan oleh China dalam jangka panjang.

“Pada kasus Sri Lanka, pemerintah China memberikan pinjaman untuk membangun pelabuhan di Sri Lanka. Utang ini macet, dikelola oleh China selama 99 tahun,” ujarnya.

Herry tidak berhenti pada persoalan teknis pembiayaan. Ia mempertanyakan siapa saja pejabat Indonesia yang mengetahui secara detail isi perjanjian dan klausul risiko dalam proyek kereta cepat.

Herry menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki posisi strategis dalam proses kebijakan dan negosiasi proyek tersebut. Ia menyebut Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto hingga Agus Harimurti Yudhoyono.

“Siapa saja sebetulnya yang tahu perjanjian itu? Pasti Presiden Jokowi,” katanya.

Ia kemudian menyebut Luhut yang selama ini dikenal terlibat dalam berbagai proses negosiasi dengan China.

“Kemudian Pak Luhut, dia yang selama ini melakukan negosiasi dengan China. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto,” ujarnya.

Herry juga menyinggung posisi AHY dalam struktur yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Menurut dia, pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus mengetahui secara mendalam seluruh klausul yang berhubungan dengan risiko proyek.

“Pak AHY ini sebagai ketua komite kereta cepat, buka itu. Ada klausul yang risikonya jauh lebih tinggi ketika proyek ini digagalkan,” kata Herry.

Herry kemudian melontarkan kritik keras terhadap para pengambil kebijakan yang menurutnya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat.

Ia menilai apabila terdapat kesalahan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan terkait proyek tersebut, konsekuensinya tidak berhenti pada pemerintahan saat ini.

“Mereka mewakili rakyat. Sekarang ini yang menjadi korban adalah rakyat,” ujarnya.

Bahkan, Herry memperkirakan beban yang muncul dari proyek tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu sangat panjang.

“Bukan hanya rakyat hari ini, tapi rakyat pada empat generasi yang akan datang,” katanya.

Pernyataan Herry tersebut pada dasarnya merupakan pandangan dan kritik terhadap tata kelola serta transparansi proyek. Klaim mengenai isi klausul perjanjian, pihak yang terikat secara hukum, serta besaran dan jangka waktu risiko tetap memerlukan pembuktian melalui dokumen perjanjian resmi yang dibuka kepada publik.

Bagi Herry, persoalan utamanya bukan hanya siapa yang saat ini memegang atau mengelola aset dan kewajiban proyek, melainkan sejauh mana negara memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keputusan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi fiskal dalam jangka panjang.

Pemerhati Politik: Survei Indikator Jadi Modal Awal Kang Dedi Mulyadi Menuju Pilpres 2029 IMG-20260729-WA0079

Pemerhati Politik: Survei Indikator Jadi Modal Awal Kang Dedi Mulyadi Menuju Pilpres 2029

Hedi Batubara 29 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi modal politik yang sangat penting bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Iwan, survei yang dilakukan pada 14–24 Juli 2026 tersebut menunjukkan KDM berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41,9 persen. Angka itu mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 21,9 persen, disusul Anies Baswedan 13,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 9,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,4 persen.

“Survei memang bukan penentu hasil pemilu, tetapi menjadi indikator penting untuk membaca arah perubahan preferensi politik masyarakat. Tingginya elektabilitas Kang Dedi Mulyadi menunjukkan adanya pergeseran selera publik terhadap figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, fenomena KDM tidak hanya ditopang oleh popularitas di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian masyarakat dari berbagai daerah melalui media digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembentukan kepemimpinan nasional. Seorang kepala daerah kini dapat dikenal luas berkat konsistensi aktivitas dan komunikasi yang disaksikan masyarakat setiap hari melalui berbagai platform digital.

“Di era digital, kepemimpinan tidak lagi hanya dibangun melalui baliho atau iklan. Publik menilai langsung tindakan seorang pemimpin. Kang Dedi Mulyadi mampu memanfaatkan perubahan ini dengan membangun citra yang autentik melalui gaya komunikasi yang sederhana dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat,” katanya.

Iwan menambahkan, citra autentik menjadi aset politik yang bernilai tinggi di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap elite politik. Menurutnya, pemimpin yang dinilai apa adanya memiliki peluang lebih besar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Pilpres 2029 masih panjang dan penuh tantangan. Elektabilitas yang tinggi, kata dia, belum menjamin seseorang dapat maju sebagai calon presiden karena sistem politik Indonesia mengharuskan adanya dukungan partai politik atau koalisi.

Selain membangun komunikasi politik dengan partai-partai, lanjutnya, KDM juga harus mampu menjaga konsistensi kinerja sebagai Gubernur Jawa Barat agar popularitasnya tetap ditopang oleh prestasi nyata.

“Jika mampu mempertahankan tren positif, memperluas jaringan politik nasional, dan menjaga kepercayaan publik hingga mendekati 2029, Kang Dedi Mulyadi berpeluang menjadi salah satu kandidat utama dalam Pilpres mendatang,” ucapnya.

Iwan menegaskan, hasil survei Indikator sebaiknya dibaca sebagai sinyal adanya perubahan arah preferensi pemilih, bukan sebagai jaminan kemenangan.

“Dalam politik, momentum adalah kombinasi antara waktu, figur, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Mereka yang mampu membaca dan memanfaatkan momentum sejak awal sering kali menjadi aktor utama dalam sejarah politik berikutnya,” pungkasnya.

PK Moeldoko dan Munculnya Anas Urbaningrum di Publik Membuat AHY Kelabakan? Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

PK Moeldoko dan Munculnya Anas Urbaningrum di Publik Membuat AHY Kelabakan?

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Mungkin ini merupakan tanda-tanda alam, Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB bisa nyaris bersamaan –hanya terpaut sebulan lebih– dengan keluarnya Anas Urbaningrum (AU) dari pengasingan panjangnya.

Dan ini tentunya yang membuat Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi kelabakan, seakan stres dan selalu bicara tidak berdasarkan data dan fakta.

SBY Sang Pelopor Pembegalan Partai Demokrat, dan yang dahulu ketika masih menjadi penguasa nasional sangat terkenal karena perilaku oteriternya, dimana banyak tokoh-tokoh besar yang dikriminalisasi dan dipisahkan dari institusi serta loyalis-loyalisnya di partainya, semacam Antasari Azhar, Anas Urbaningrum dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pun kini seperti tambah linglung hingga membiarkan putranya (AHY) bersama jajaran pengurus partainya selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas di ruang-ruang publik, terbuka.

Partai Demokrat KLB pun bereaksi dengan membongkar berbagai keburukan tirani Cikeas yang menjadi penyebab rusaknya Partai Demokrat.

Sedangkan, di sisi lainnya Anas Urbaningrum mulai tampil lagi ke publik untuk membongkar kejahatan Tirani Cikeas yang menyebabkan dirinya menjadi pesakitan di pengasingan yang panjang.

Tentu saja kedua kondisi tersebut menjadikan Cikeas sebagai musuh bersama (Partai Demokrat KLB, AU dan rakyat yang mulai tau dan kecewa terhadap perilaku politik Tirani Cikeas). Dan inilah yang sepertinya lebih menunjukkan kemiripan sebagai tanda-tanda hukum alam.

Melalui Kitab Suci, Tuhan telah mengingatkan, bahwa semua kebaikan yang dilakukan hari ini akan menjadi penyelamat kelak di hari kemudian, dan sebaliknya setiap kejahatan yang dilakukan hari ini, dia akan datang kembali sebagai penghukum yang adil. Orang sering menyebutnya sebagai hukum Tabur Tuai.

Dan kini SBY dan Tiraninya, diyakini sedang menjalani permulaan dari apa yang dia perbuat selama ini. Kejahatan-kejahatan hukum sosial dan politiknya yang dilakukan di masa-masa lalu dan di akhir-akhir ini seakan terus menghantui dirinya, pagi, siang dan malam, maka kemudian SBY dan tiraninya selalu dilanda Tsunami Kepanikan yang tiada henti-hentinya, sampai Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB pun ditanggapi secara berlebihan olehnya melalui anak dan para penyembahnya.

Namun sepertinya, Peninjauan Kembali (PK) dan keluarnya Anas Urbaningrum ini memang pantas untuk membuat tulang-tulang Trio Cikeas dan penopang tiraninya gemetaran.

Betapa tidak, jika saja PK ini nantinya dikabulkan alias menang di Mahkamah Agung, maka kekuasaan Trio Cikeas di Partai Demokrat akan langsung ambruk.

Disusul kemudian dengan bangkitnya kembali pergerakan politik Anas bersama ribuan loyalisnya yang sudah lama dipaksa meninggalkan kepengurusan Partai Demokrat oleh SBY, dan yang kembali akan melakukan perlawanan politik pada SBY.

Olehnya, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, Peta dan Dinamika Politik Nasional akan segera berubah total!.

Koalisi-koalisi partai –terlebih yang selama ini masih mencair– akan dikocok ulang, lalu SBY, AHY dan Ibas hanya akan jadi penonton pertarungan politik nasional ke depan dengan perasaan was-was. Jangankan turut jadi kontestan Pemilu, tidak diburu KPK saja akan dirasakannya sebagai kegembiraan yang mengharu biru (MT)

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY Saiful Huda Ems

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Yang disebut Begal Partai itu bukanlah Jenderal yang bermaksud baik, membantu para pendiri dan pengurus serta semua kader Partai Demokrat, dari satu keluarga Cikeas yang mengambil alih kepemimpinan partai dan menggantinya dengan seluruh anggota keluarganya.

Pembegal Partai itu bukanlah Jenderal yang “dilamar” oleh para pendiri dan pengurus Partai Demokrat, untuk kemudian dipilihnya menjadi Ketua Umum, serta diharapkannya dapat memperbaiki Partai Demokrat yang sudah sekarat, akibat dikuasai dan dikendalikan oleh seorang pelarian Mayor yang dijadikan pemimpin karbitan oleh orang tuanya.

Namun, yang disebut begal partai adalah seseorang yang karena ketakutannya setelah menjabat sebagai presiden kemudian, nantinya tidak lagi mempunyai kedudukan, pengaruh dan kekayaan apa-apa, sehingga harus merebut Partai Demokrat, dan membuang 98 orang pendirinya serta mengganti hanya dengan namanya sendiri bersama satu orang pendiri lagi yang sudah mati, hingga tanpa malu mempertontonkan diri sebagai politisi bodoh yang tak mengerti syarat-syarat pendirian partai politik yang tertuang dalam UU Partai Politik.

Pembegal partai, adalah orang yang memaksakan anaknya yang masih hijau, bau kencur alias Bocil yang baru belajar bicara, untuk bersama adiknya memimpin Partai Demokrat dan menarik uang setoran sebanyak-banyaknya dari para pengurus dan Bakal Caleg (Baleg), yang akan diusung oleh partainya, mulai dari Baleg Pusat hingga di daerah-daerah seluruh Indonesia dan Dapil yang ada luar negeri.

Pembegal partai, adalah mereka: SBY. AHY dan Ibas adiknya, yang tanpa malu menguasai pucuk-pucuk pimpinan Partai Demokrat dan “menyihir” semua pesera Kongres Partai Demokrat 2020, untuk mau memilih anaknya sebagai Ketua Umum dan mau menerima AD/ART Partai Demokrat, yang disusun-susun sendiri oleh SBY dan dimakasudkan hanya menguntungkan bagi diri dan keluarganya sendiri.

Ya, pembegal partai adalah SBY yang memaksa secara membabi buta, merubah Partai Demokrat untuk tak lagi menjadi partai yang demokratis dan terbuka, melainkan menjadi Partai Keluarga yang bisa mengokohkan kekuasaan keluarga, yakni keluarga Cikeas pimpinan SBY dan para penghambanya !…

Herzaky sebagaimana Ketua Umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masihlah Bocil-Bocil yang masih dalam tahap belajar bicara, harusnya perbanyak wawasan politik dahulu baru kemudian tampil di berbagai media untuk bicara tentang politik.

Sebab jika mereka berdua tidak melakukan hal itu terlebih dahulu, maka kami khawatir panggung politik Indonesia ke depan hanya akan diisi oleh politisi-politisi pemula yang baru mulai belajar bicara. Kalau sudah demikian yang merugi nantinya ya Rakyat Indonesia ini juga…(SHE).[MT]

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Kompak dan Serentak Ketua Partai Demokrat Se-Indonesia Sambangi Pengadilan, Untuk Apa? Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 2

Kompak dan Serentak Ketua Partai Demokrat Se-Indonesia Sambangi Pengadilan, Untuk Apa?

Hedi Batubara 5 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Paska Apel Pimpinan Nasional (Commander’s Call) Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), para Ketua Demokrat secara serentak mendatangi pengadilan negeri di daerah masing-masing untuk mengantarkan Surat yang ditujukan ke Mahkamah Agung (MA).

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang (ATP) membenarkan jika sejak kemarin, Senin, 03/04, para Ketua DPD dan DPC Se-Indonesia bergerak menuju Pengadilan di daerah masing-masing untuk menyampaikan Surat Permohonan Perlindungan hukum dan Keadilan ke MA.

“Ini merupakan wujud Kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai. Per hari ini, setidaknya sudah 34 Provinsi dan 414 kab/kota yang telah menyambangi Pengadilan setempat, dan ini terus berlanjut hingga akhir minggu ini,” ujarnya.

Ia menambahkan jika para ketua DPD dan DPC ini adalah pemilik suara sah yang menunjukkan Solidaritas kepada Ketum AHY dalam menghadapi gangguan pihak Eksternal, KSP Moeldoko,

Lebih lanjut, ATP menegaskan bahwa upaya hukum yang berulang kali dilakukan oleh KSP Moeldoko sama sekali tidak ada kaitanya dengan konflik internal partai.

“Moeldoko bukan Kader dan tidak memiliki KTA Demokrat. Menkumham juga telah Menolak mengesahkan KLB Ilegal yang diprakarsai oleh mereka. Dan berkali-kali gugatanya ditolak oleh Pengadilan. Inilah yang membuat para kader geram dan semakin militan melawan kedzaliman ini,” tegasnya.

Surat yang ditujukan ke MA ini memuat beberapa hal yang meliputi; Pengakuan dan Pengesahan Negara terhadap Kepemimpinan AHY, Penolakan oleh PTUN, PTTUN, dan MA atas upaya hukum Moeldoko Cs, dan Pengajuan PK dengan ‘Novum’ yang tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya. Surat ini juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD.

Sebelumnya, pada saat Konferensi Pers (Senin, 03/03/‘23), Ketua Umum Demokrat, AHY menyatakan pengalaman Empirik dimana Demokrat telah 16 kali dimenangkan oleh Pengadilan atas Gugatan KSP Moeldoko Cs terkait hal yang sama.

Namun, ia juga mengingatkan penting nya kewaspadaan kader dan atensi publik, mengingat hal ini berpotensi adanya intervensi Politik.

“Meskipun secara hukum tidak ada satu pun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap Waspada. Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi Politik pada proses PK ini, maka PD membawa kasus ini ke ‘Ruang Terang’. Disamping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon Rakyat untuk berkenan ikut Monitor,” tutup AHY.[MT]

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Demokrat Teriak Lawan Moeldoko Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 1

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Demokrat Teriak Lawan Moeldoko

Hedi Batubara 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan konsolidasi Partai Demokrat menghadapi upaya pengajuan kembali dari pihak KLB ilegal ke Mahkamah Agung.

AHY melakukan Commander’s Call, atau apel pimpinan, dengan memanggil semua jajaran pengurus DPP, Fraksi PD, 1.800-an anggota DPRD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, 38 Ketua-ketua DPD dan hampir semua dari 552 Ketua-ketua DPC di seluruh Indonesia. Forum pembahasan ini dilakukan secara tertutup di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4).

“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden. Forum Commander’s Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan Pen-Capres-an Saudara Anies Baswedan,” tegas AHY di depan media dan ribuan kader Demokrat.

“Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini.,” tegas AHY lagi disambut gemuruh teriakan, “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” dari para kader.

AHY lebih lanjut mengungkapkan alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru.

Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021.

“Secara resmi, hari ini, Tim Hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empirik menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat; atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. 16-0. Dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” tegas AHY, disambut tepuk tangan riuh.

“Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami panca roba. Ada ketidakpastian hukum. Contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda,” ujar AHY.

Situasi hukum yang tidak menentu itu, ada kemungkinan, diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu; bagian dari elite dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik; menjelang Pemilu 2024.

“Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya. Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia, ditambah masa persiapan tiga tahun, agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U-20; harus kandas; hanya karena ada kepentingan politik pihak tertentu,” ujar AHY mengingatkan.

“Sebenarnya bagi kami, mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat, sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin, rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko,” tegas AHY.

“Bahkan, banyak senior saya di TNI, dan senior KSP Moeldoko juga, merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi sikap patriot, sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar,” ungkap AHY disambut tepuk tangan bergemuruh dari para kader.

Tetapi yang lebih menarik sekarang, kata AHY, perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. “Hal ini juga yang sering diperbincangkan banyak kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri,” lanjutnya.

Tepuk tangan bergemuruh menyambut pernyataan AHY ini. “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” teriak para kader.

“Beberapa praktisi hukum mengatakan, bahwa Proses PK bisa menjadi bagian “ruang gelap” peradilan. Ada celah, untuk masuknya intervensi politik. meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada. Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke “Ruang Terang”.

Di samping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon rakyat untuk berkenan ikut monitor. Meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada,” ujarnya.

Para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Tanah Air bersepakat, untuk mengirimkan Surat Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung. “Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Mereka katakan kepada saya; “Kami tidak rela dan tidak sudi, partai kami diambil alih oleh KSP Moeldoko,” lanjut AHY.

Tepuk tangan kembali menggema, diselingi teriakan, “”Lawan..lawan.. lawan Moeldoko!”

“Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil sudah menyampaikan pada rekan Koalisi Perubahan, tentang risiko mengusung bakal calon Presiden yang tidak dikehendaki penguasa. Bukan tidak mungkin penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan. Kini, dugaan kami itu terbukti,” kata AHY.

AHY menegaskan, “Kami; seluruh Pimpinan, Pengurus dan Kader Partai Demokrat, S14P. Kami siap, lahir dan batin, untuk mempertahankan kedaulatan partai kami; dengan segala cara dan sumber daya yang kami miliki. Kami tidak gentar. Kami akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata.”

Gemuruh tepuk tangan kembali terdengar.

AHY menegaskan kembali, “Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan.”

“Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya merampok partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan!” Tegas AHY disambut tepuk tangan penuh semangat dari para kader yang hadir.

Dengan suara tenang, AHY melanjutkan, “Kami yakin, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki, tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun, pimpinan negeri diam, dan bahkan cenderung membiarkan, kami juga tidak akan pernah mengeluh.”

“Ingat, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini bukanlah individu. Bukanlah sekelompok elite atau golongan. Melainkan, rakyat Indonesia. Maka, kepada rakyat kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat, kami berjuang!” tegas AHY.

“Akhirnya, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, kami percayakan kepada Tim Hukum, mewakili Partai Demokrat, untuk menyerahkan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung; melalui PTUN,” kata AHY

Menutup pernyataannya, AHY mengimbau, “Kepada para pemangku hajat hukum di republik ini, dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati dan akal sehat Yang Mulia. Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak intervensi politik; agar kelak menghadirkan keputusan hukum; yang berpegang teguh, pada asas kebenaran dan keadilan.”

Tepuk tangan kembali bergemuruh. Terdengar massa menyanyikan, “Lawan..lawan..lawan Moeldoko. Lawan Moeldoko sekarang juga!”

AHY mengakhiri jumpa pers dengan menyerahkan materi kontra memori pada tim hukum yang dipimpin mantan Ketua MK Dr. Hamdan Zoelva. Ribuan kader Demokrat bersepeda motor mengiringi perjalanan tim hukum untuk menyerahkan dokumen kontra memori ini ke PTUN. [MT]

*Herzaky Mahendra Putra*
*Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat*

Baca Juga Berita Ini

Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Hedi Batubara 14 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Dan Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Hedi Batubara 14 November 2026
Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Hedi Batubara 14 November 2026