MoneyTalk.id,Jakarta – Wartawan senior Herry Gunawan menyoroti persoalan transparansi perjanjian pemerintah Indonesia dengan China terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, sampai saat ini publik belum mengetahui secara utuh isi perjanjian yang mengatur berbagai konsekuensi dan risiko proyek tersebut.
Herry bahkan mengaitkan persoalan itu dengan posisi Purbaya Yudhi Sadewa yang menurutnya sempat berhadapan dengan persoalan pembebanan kewajiban proyek. Ia menggambarkan adanya tarik-menarik kepentingan antara Danantara dan pihak yang harus menanggung beban tersebut.
“Pak Purbaya itu kejedot-kejedot dengan Danantara. Danantaranya lebih kuat sehingga Danantara bilang, ‘Eh, ini beban lu ambil deh,’” kata Herry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selasa (15/9/2026).
Menurut Herry, terdapat kemungkinan adanya ketentuan dalam perjanjian yang membuat pihak tertentu tidak memiliki keleluasaan untuk menolak pengalihan beban tersebut. Namun, ia mengakui bahwa isi perjanjian yang dimaksud hingga kini belum diketahui publik secara terbuka.
“Atau kemudian dibaca dalam perjanjian yang membuat dia tidak bisa menolak. Yang perjanjian itu sampai hari ini masih menjadi misteri kayak supersar,” ujarnya.
Herry mengatakan, persoalan tersebut menjadi penting karena sebelumnya terdapat pandangan bahwa keuntungan atau aset terkait proyek kereta cepat dapat dikelola tanpa membebani pihak lain. Namun, menurut dia, perkembangan berikutnya justru menunjukkan adanya persoalan mengenai siapa yang akhirnya menanggung risiko.
“Pak Purbaya yang awalnya menyatakan enak aja, Danantara keuntungan BUMN dia yang ambil. Kok wus begitu diserahin ke kita. Awalnya gagah kan begitu, akhirnya nyerah,” katanya.
Herry juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya belum membuka secara transparan perjanjian dengan pemerintah China terkait proyek tersebut.
“Pemerintah tidak pernah membuka atau melakukan transparansi tentang perjanjian dia dengan pemerintah China. Sampai hari ini semua orang itu buta,” tegasnya.
Menurut Herry, keterbukaan mengenai perjanjian menjadi penting karena proyek infrastruktur berskala besar tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah saat ini, tetapi dapat berdampak terhadap keuangan negara dalam jangka panjang.
Ia kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan kasus pembangunan pelabuhan di Sri Lanka yang dibiayai melalui pinjaman dari China. Herry menyinggung bagaimana persoalan utang proyek tersebut kemudian berujung pada pengelolaan pelabuhan oleh China dalam jangka panjang.
“Pada kasus Sri Lanka, pemerintah China memberikan pinjaman untuk membangun pelabuhan di Sri Lanka. Utang ini macet, dikelola oleh China selama 99 tahun,” ujarnya.
Herry tidak berhenti pada persoalan teknis pembiayaan. Ia mempertanyakan siapa saja pejabat Indonesia yang mengetahui secara detail isi perjanjian dan klausul risiko dalam proyek kereta cepat.
Herry menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki posisi strategis dalam proses kebijakan dan negosiasi proyek tersebut. Ia menyebut Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto hingga Agus Harimurti Yudhoyono.
“Siapa saja sebetulnya yang tahu perjanjian itu? Pasti Presiden Jokowi,” katanya.
Ia kemudian menyebut Luhut yang selama ini dikenal terlibat dalam berbagai proses negosiasi dengan China.
“Kemudian Pak Luhut, dia yang selama ini melakukan negosiasi dengan China. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto,” ujarnya.
Herry juga menyinggung posisi AHY dalam struktur yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Menurut dia, pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus mengetahui secara mendalam seluruh klausul yang berhubungan dengan risiko proyek.
“Pak AHY ini sebagai ketua komite kereta cepat, buka itu. Ada klausul yang risikonya jauh lebih tinggi ketika proyek ini digagalkan,” kata Herry.
Herry kemudian melontarkan kritik keras terhadap para pengambil kebijakan yang menurutnya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat.
Ia menilai apabila terdapat kesalahan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan terkait proyek tersebut, konsekuensinya tidak berhenti pada pemerintahan saat ini.
“Mereka mewakili rakyat. Sekarang ini yang menjadi korban adalah rakyat,” ujarnya.
Bahkan, Herry memperkirakan beban yang muncul dari proyek tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu sangat panjang.
“Bukan hanya rakyat hari ini, tapi rakyat pada empat generasi yang akan datang,” katanya.
Pernyataan Herry tersebut pada dasarnya merupakan pandangan dan kritik terhadap tata kelola serta transparansi proyek. Klaim mengenai isi klausul perjanjian, pihak yang terikat secara hukum, serta besaran dan jangka waktu risiko tetap memerlukan pembuktian melalui dokumen perjanjian resmi yang dibuka kepada publik.
Bagi Herry, persoalan utamanya bukan hanya siapa yang saat ini memegang atau mengelola aset dan kewajiban proyek, melainkan sejauh mana negara memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keputusan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi fiskal dalam jangka panjang.
