21 November 2026

Ahmad Fadhli

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, membuka persoalan serius tentang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan instrumen intelijen untuk kepentingan politik dan perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan.

‎Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur hukum yang semestinya. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Dugaan praktik tersebut berlangsung dalam kurun 2025–2026.

‎Persoalan semakin serius karena muncul dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga diakses tanpa verifikasi dan dokumen permohonan penyidikan yang sah.

‎Bahkan, terdapat dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan. Jika terbukti, perkara ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan teknologi intelijen dan pertanggungjawaban aparat.
‎
‎Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai kasus tersebut perlu dibaca lebih luas dari sekadar pelanggaran internal kepolisian. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting negara harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penggunaan instrumen pengawasan negara.

‎Ia juga menyoroti munculnya indikasi agenda politik tersembunyi yang berpotensi mengarah pada upaya menggoyang posisi strategis dalam konfigurasi kekuasaan Presiden Prabowo.

‎”Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa nama Gibran tidak disebut dalam keterangan mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.” katanya Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, Kamis (5/11/2026).

‎”Ketika Presiden, sejumlah pejabat, dan tokoh politik lainnya masuk dalam lingkup perkara, tidak adanya penjelasan mengenai posisi Wakil Presiden justru menimbulkan tanda tanya. Apakah Gibran memang tidak menjadi target, atau ada informasi lain yang belum diungkap kepada publik? Misalnya, ada agenda kudeta dari Wapres Gibran, ” kata Ahmad Fadli.

‎Situasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya agenda senyap untuk melemahkan posisi presiden, bahkan skenario politik terburuk yang berujung pada perubahan konfigurasi kepemimpinan nasional.

‎Istilah kudeta yang kemungkinan sedang dimainkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pun menjadi pertanyaan yang patut diuji melalui penyelidika. Meski saat ini publik sudah memahami pola yang sedang dimainkan mantan presiden ketujuh Jokowi. Dalam sebuah kesempatan, Presiden ketujuh Jokowi pernah mengungkapkan semua data parpol dia tahu dan sudah dipegangnya dari intelijen.

‎Namun, hingga kini belum terdapat bukti terverifikasi bahwa para tersangka penyadapan memiliki hubungan dengan rencana penggulingan Presiden Prabowo. Karena itu, dugaan tersebut harus ditelusuri, bukan langsung dianggap sebagai fakta. Ahmad Fadli meminta Menko Polhukam Dudung Abdurahman untuk segera turun tangan membereskan persoalan sadap menyadap kepala negara.

‎”Isu penyadapan kepala negara dan sejumlah ketum parpol, tidak bisa ditawar lagi Menko Polhukam Dudung itu harus turun tangan dan membereskan hal ini. Ini pertarungan para jenderal yang tidak bisa dianggap sebelah mata,” tegasnya.
‎
‎”Penyidik perlu mengungkap siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengoperasikan sistem, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan. Tidak kalah penting, penegak hukum harus memastikan apakah terdapat pihak lain di luar para tersangka yang mengetahui atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut. Transparansi menjadi penting agar perkara ini tidak berhenti sebagai kasus pelanggaran individu.” tutupnya.

‎Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian serius bagi reformasi Polri sekaligus tata kelola kekuasaan pemerintahan. Pertanyaan publik bukan hanya siapa yang disadap, melainkan siapa yang mengendalikan sistem pengawasan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah terdapat agenda politik tersembunyi di baliknya. Termasuk, apakah dugaan penyadapan tersebut memiliki kaitan dengan upaya mengubah konfigurasi kekuasaan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

MoneyTalk.id,Jakarta – Temuan survei nasional terbaru Adidaya Institute menunjukkan dukungan kuat publik terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 61,6 persen responden meminta program MBG tetap dilanjutkan, sementara 66,5 persen menilai program unggulan pemerintah ini terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026 ini berlangsung di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden. Dimana angka margin of error 2,78 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Hasilnya kemudian menunjukkan tingkat pengenalan publik terhadap program MBG tercatat sangat tinggi, dengan angka yang mencapai 93,4 persen dan menjadikannya sebagai program unggulan Presiden Prabowo yang paling populer.

“Dukungan publik terhadap (program) MBG terbukti sangat kuat. Dan, ini membantah narasi buruk yang menyebut program ini justru tidak dikehendaki masyarakat. Sekitar 6 dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan 2 dari 3 orang warga merasa program ini bermanfaat,” kata Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Adidaya Institute di Jakarta pada Rabu (7/10) siang.

Lebih jauh, Rahman Toha mengungkap sebanyak 69,9 persen responden setuju dengan program MBG, serta 58,2 persen menilai program MBG sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara sekitar 63,0 persen responden mengakui dampak langsung MBG bagi keluarga, dan sebanyak 63,4 persen meyakini dampak tersebut bagi perbaikan gizi.

“Itu artinya sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan berdampak baik pada kesehatan serta peningkatan gizi. Dan tentu saja itu bermakna masyarakat memahami tujuan MBG,” jelas dia.

Penilaian positif responden juga hadir dari sisi penerima dan jangkauan MBG. Merujuk hasil survei, sebanyak 73,8 persen peserta didik sudah menerima program MBG. Sementara sekitar 33,4 persen anak balita dan 25,5 persen ibu hamil tercatat sudah menikmati program MBG.

“Itu berarti menurut penilaian publik, penerima program MBG sudah tepat sasaran,” ucapnya.

Apalagi, dari sisi penilaian menu MBG, sebanyak 54,6 persen warga menilai menu MBG lebih bergizi dari makanan di rumah. Lebih dari 50 persen responden juga menganggap kualitas menu MBG jauh lebih baik dari makanan di rumah.

“Menu MBG dinilai lebih bergizi, lebih bervariasi dan lebih berkualitas daripada makanan di rumah,” tutur Rahman.

Isu Tata Kelola dan Keamanan Pangan

Meski penerimaan program MBG sangat tinggi, namun kecemasan publik masih tetap saja membayangi program unggulan Presiden Prabowo ini. Dalam sejumlah jawaban survei, masalah utama yang dikritik publik adalah tata kelola (33,9 persen), korupsi (25,7 persen), dan anggaran (15,1 persen).

Sementara dalam jawaban yang diberikan secara spontan, dengan angka 21,4 persen, isu keracunan atau keamanan pangan masih dianggap sebagai isu penting dalam program MBG. Akibatnya, sekitar 41,0 persen responden mengaku masih khawatir jika anggotanya menerima MBG. Sebaliknya sebanyak 60,4 persen responden justru mengaku bahagia jika anggota keluarganya mendapat MBG.

“Survei mencatat sebanyak 4 dari 10 responden masih khawatir bila anggota keluarganya menerima MBG. Dengan demikian, rasa aman atas program MBG semestinya bisa segera kembali dipulihkan,” ucap Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli.

Karena itu, dalam menanggapi kasus keracunan makanan, mayoritas publik justru memilih perbaikan dapur MBG ketimbang menghentikan program. Sebanyak 83,9 persen masyarakat mendesak evaluasi, penutupan, hingga sanksi tegas bagi dapur penyedia/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Sebaliknya hanya 11,9 persen yang meminta program MBG dihentikan secara total.

“Sikap masyarakat sangat rasional. Bila terjadi kasus keracunan, publik menuntut pengawasan dan sanksi tegas di level dapur penyedia (SPPG), bukan membubarkan programnya. Jaminan atas keamanan pangan MBG adalah syarat mutlak untuk memulihkan rasa aman masyarakat,” tegas Ahmad Fadhli.

Dampak Ekonomi dan UMKM

Hasil survei Adidaya Institute juga menemukan tuntutan publik atas pelibatan petani-nelayan, pelaku usaha lokal dan UMKM. Data menunjukkan sebanyak 78,8 persen masyarakat ingin para pelaku usaha lokal dan UMKM terlibat dalam penyediaan program MBG.

“Merujuk survey, mayoritas publik memang ingin bahan pangan MBG dibeli dari petani, nelayan, peternak dan UMKM setempat,” kata Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo.

Bram pun menjelaskan sejauh ini sudah 40 ribu UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan program MBG. Lebih jauh, ungkap Bram, rata-rata sebanyak 3 UMKM sudah menjadi pemasok pada masing masing SPPG di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Secara faktual, MBG saat ini jadi pendorong konsumsi pemerintah dengan belanja barang senilai Rp 54,4 triliun. MBG bahkan menjadi komponen yang tumbuh paling cepat pada kuartal I 2026,” ungkap Bram.

Statistik pemerintah juga mencatat program MBG berhasil membuka sekitar 987 ribu lapangan kerja langsung di dapur SPPG, di mana 99 persen para pekerja tersebut merupakan warga sekitar SPPG.

“Manfaat ekonomi paling nyata program MBG, pemasok bahan pangan merupakan pelaku usaha lokal dan UMKM. Lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat di sekitar dapur SPPG,” tambahnya.

Tren Positif Kinerja BGN

Terkait kinerja lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 55,0 persen responden menyatakan puas dan 52,9 persen responden yakin BGN mampu mengelola program MBG dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap program MBG bahkan tercatat mengalami kenaikan +3,0 poin setelah terjadinya pergantian kepala BGN.

“Lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN. Mereka juga yakin BGN mampu menjalankan MBG dengan baik,” ungkap Fadhli.

Tak ayal, tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepercayaan kepada Kepala BGN Sudaryono saat ini berada pada level tertinggi. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebanyak 68,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Kepala BGN, sementara 76,1 persen responden percaya dengan kerja Sudaryono.

“Merujuk survei, Sudaryono (Kepala BGN) memperoleh kepercayaan sangat tinggi dari masyarakat (76,1 persen). Begitu pun dengan tingkat kepuasan yang mencapai level 68,8 persen,” ucap dia.

Untuk diketahui, dua figur tercatat pernah menduduki posisi Kepala BGN sebelumnya. Mereka antara lain Dadan Hindayana (Agustus 2024-Juni 2026) dan Nanik S Deyang (Juni-Juli 2026). Berdasarkan hasil survei, dua pertiga responden mengaku tahu dan mengenal nama Kepala BGN.

“Rekomendasi utama kami adalah penguatan pemeriksaan berkala dapur SPPG, transparansi anggaran, penyediaan saluran khusus crisis center MBG, serta pelibatan peternak-nelayan dan UMKM lokal agar MBG benar-benar berdampak ganda bagi gizi anak dan ekonomi kerakyatan,” tutur Ahmad Fadhli.

MoneyTalk, Jakarta – Trust Indonesia menyebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Asikin dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebagai dua figur Menteri yang layak untuk diganti atau direshuffle. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli beralasan kedua sosok tersebut paling banyak dibicarakan publik dengan sentimen negatif selama kurang lebih dua minggu terakhir. Menurutnya, tren negatif ini akhirnya menjadi faktor yang menguatkan upaya reshuffle terhadap keduanya harus segera dilakukan.

“Ya, Budi Gunadi dan Budi Arie ini memang layak direshuffle. Selain karena faktor blunder dan pemberitaan negatif yang dilakukan keduanya, dua figur tersebut juga dinilai berkinerja buruk (dalam survei Trust Indonesia) dan bukan bagian dari endorse partai. Jadi sebenarnya, tidak alasan untuk tidak mengganti Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie ini,” ucap Fadhli dalam keterangan kepada awak media, Senin (19/5) pagi.

Fadhli menjelaskan survei Trust Indonesia pada akhir Maret lalu memang menunjukkan kinerja buruk kedua Menteri tersebut. Dalam penilaian para pakar atau key opinion leader (KOL), kepuasan atas kinerja keduanya tidak lebih dari angka 1,0 persen.

“Oleh para pakar (dalam survei Trust Indonesia), nilai kinerja mereka juga dianggap buruk. Misalnya nilai kepuasan terhadap kinerja Menteri Budi Gunadi sekitar 0,6 persen, sementara nilai kepuasan atas Menteri Budi Arie sebesar 0,3 persen. Ini buruk sekali jika dibandingkan dengan kepuasan terhadap kinerja Menteri Agama yang mendapat nilai 19,9 persen,” ungkapnya.

Namun demikian, dalam pandangan Fadhli, reshuffle Budi Gunadi dan Budi Arie erat kaitannya juga dengan keinginan untuk mulai meminimalisir pengaruh Jokowi dalam kabinet Prabowo. Pasalnya, menurut dia, Budi Gunadi dan Budi Arie bukanlah figur yang didorong oleh para pendukung Prabowo karena jelas merupakan rekomendasi dan endorse dari Jokowi.

“Me-reshuffle keduanya berarti memberi ruang bagi bertambahnya loyalis Prabowo di dalam kabinet, sekaligus mulai meminimalisir pengaruh Jokowi. Apalagi, semua orang tahu, selain orangnya Jokowi, kedua orang ini juga tidak mewakili unsur partai politik mana pun. Sekali lagi, tak ada alasan untuk tidak me-reshuffle Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie,” tuturnya.

Seperti diketahui, sepanjang dua minggu terakhir, mendadak kedua Menteri Budi tersebut ramai diberitakan negatif media. Menkes Budi Gunadi ramai diserang akibat pernyataannya ngawur dan sembrono terkait ukuran lingkar pinggang dan penghasilan Rp 5 juta. Sementara itu, Menteri Budi Arie ramai disebut menerima setoran judi online di dalam dakwaan terdakwa kasus judi online.