20 November 2026

Akbar Faizal

MoneyTalk.id,Jakarta – Kritik tajam kembali diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior sekaligus Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mempertanyakan sikap Gibran terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya mengenai potensi risiko serius teknologi tersebut.

Akbar menilai Gibran selama ini kerap menyebut AI dalam berbagai pernyataannya. Namun, menurut dia, pembahasan mengenai sisi berbahaya dan risiko teknologi tersebut justru belum mendapat perhatian yang memadai.

Pernyataan itu disampaikan Akbar melalui akun X pribadinya pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kritik tersebut kemudian diberitakan sejumlah media nasional pada hari yang sama.

“Saudara Wapres @gibran_tweet, saya ingin Anda bersikap tentang risiko mematikan teknologi AI,” tulis Akbar.

Ia mempertanyakan posisi Gibran yang menurutnya kerap tampil sebagai pihak yang mengampanyekan AI, tetapi tidak secara bersamaan memberikan penjelasan mengenai cara kerja maupun potensi risikonya kepada masyarakat.

“Sbg juru kampanye AI —meski hanya sekadar nyebut kalimat ‘…AI’ pada banyak pernyataan Anda tanpa sekalipun menjelaskan apa dan bagaimana AI itu,” lanjut Akbar.

Menurut Akbar, publik membutuhkan penjelasan yang lebih substansial mengenai perkembangan AI, termasuk potensi ancaman yang dapat muncul apabila teknologi tersebut berkembang tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai.

Akbar kemudian mengaitkan kritiknya terhadap AI dengan aktivitas Gibran dalam menangani persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat.

Ia mempertanyakan mengapa Gibran lebih sering turun langsung mengunjungi anak-anak yang terdampak persoalan MBG dibandingkan memberikan perhatian terhadap risiko teknologi AI.

“Kami butuh penjelasan tentang risiko itu ketimbang rutin kunjungi anak yang keracunan makanan MBG. Biarkan itu dikerjakan staf MBG,” kata Akbar.

Akbar bahkan menduga aktivitas kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya membangun citra politik Gibran.

“Anda tampaknya ingin menuai respek elektoral dari keruwetan program pemerintahan Anda ini ketimbang ikut bertanggungjawab,” ujarnya.

Ia kemudian melontarkan pernyataan paling keras dalam kritiknya.

“Itu agenda jahat lho. Sesekali jadilah berguna,” tegas Akbar.

Di sisi lain, catatan pemberitaan menunjukkan Gibran memang beberapa kali turun langsung menemui siswa yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.

Pada 28 September 2026, misalnya, Wakil Presiden melakukan kunjungan ke Batang dan meminta agar investigasi mengenai dugaan keracunan makanan segera dituntaskan serta hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.

Dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, terutama menyangkut keamanan pangan, higiene, pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta pengawasan di lapangan.

Dengan demikian, tudingan Akbar bahwa kunjungan Gibran semata-mata bertujuan memperoleh “respek elektoral” merupakan penilaian dan dugaan politik dari Akbar, bukan fakta yang telah dibuktikan secara independen.

Menariknya, perkembangan terbaru juga menunjukkan teknologi AI justru mulai digunakan dalam pengawasan program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Oktober 2026 menyatakan akan mengintegrasikan kamera CCTV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sistem AI di kantor pusat. Teknologi tersebut ditujukan untuk membantu mendeteksi pelanggaran standar operasional, termasuk persoalan higiene dan kebersihan di dapur MBG.

Fakta tersebut membuat perdebatan mengenai AI dan MBG menjadi semakin beririsan.

Di satu sisi, AI dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. Di sisi lain, Akbar Faizal meminta pemerintah, khususnya Gibran, tidak hanya berbicara mengenai manfaat AI tetapi juga menjelaskan risiko yang mungkin ditimbulkannya.

Perdebatan tersebut pada akhirnya menyentuh persoalan yang lebih luas: seberapa jauh pemerintah harus memanfaatkan AI, sekaligus bagaimana memastikan teknologi tersebut digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan dapat diawasi publik.

Akbar memilih menekan Gibran dari sisi tersebut. Ia meminta Wakil Presiden tidak berhenti pada penggunaan istilah AI dalam berbagai pernyataan, tetapi memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai teknologi yang semakin masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah melalui langkah BGN menunjukkan bahwa AI mulai ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait cara pemerintah merespons persoalan yang dialami masyarakat.

Akbar menilai, kunjungan seorang wakil presiden ke lokasi yang sedang dilanda persoalan tidak akan banyak membantu apabila tidak disertai agenda konkret untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah.

Hal itu disampaikan Akbar melalui akun media sosialnya saat mengomentari kunjungan Gibran ke lokasi yang tengah menghadapi persoalan.

“Kepada Sdr Wapres @gibran_tweet, berkunjung ke lokasi problem seperti dalam video ini sama sekali tak membantu. Ini gaya politiknya Bapakmu. Anda kan milenial. Masak gini?” kata Akbar, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Akbar, sebagai wakil presiden, Gibran seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, bukan berhenti pada kunjungan lapangan.

Ia bahkan memberikan sejumlah langkah yang menurutnya dapat dilakukan Gibran untuk menangani persoalan tersebut secara lebih sistematis.

“Kuajarkan caranya: Panggil Menteri @KementerianESDM, Kapolri, Menteri @KemenkeuRI dan K/L terkait,” ujarnya.

Akbar mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran perlu meminta penjelasan secara langsung mengenai penyebab persoalan yang terus berulang, hambatan penyelesaian, hingga pihak yang bertanggung jawab.

“Tanyakan, kenapa masalah ini berulang, apa jalan keluarnya, di mana hambatannya, siapa bertanggung jawab apa, mana skala prioritas, dan lain-lain,” katanya.

Setelah memperoleh penjelasan dari kementerian dan lembaga terkait, lanjut Akbar, pemerintah perlu menyusun skenario penanganan secara bertahap.

“Lalu, buat skenario jangka pendek sambil merancang skenario menengah panjang. Lalu laporkan ke Presiden. Kawal skenario dengan ketat,” tuturnya.

Akbar juga mendorong agar setiap skenario penanganan dievaluasi berdasarkan hasil di lapangan. Jika berhasil, pola tersebut dapat dijadikan standar penanganan ketika persoalan serupa kembali terjadi.

“Jika berhasil, jadikan skenario baku jika peristiwanya berulang. Jika gagal, cari cara baru,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat. Menurut dia, lambannya penanganan hanya akan membuat beban warga semakin berat.

“Reaksi yang cepat harus diutamakan sebab warga makin tersiksa,” ujar Akbar.

Tak berhenti di situ, Akbar meminta persoalan tersebut juga dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja para menteri dan pejabat terkait.

“Catatan: jadikan kejadian ini bahan untuk mengukur kinerja menteri. Usulkan ke Presiden untuk ganti menteri gombal,” katanya.

Akbar menilai pola kerja seperti itulah yang menurutnya lebih mencerminkan peran wakil presiden dalam membantu Presiden menyelesaikan persoalan rakyat.

“Begini cara Wapres yang bisa membantu,” tegasnya.

Ia kemudian menyindir kunjungan pejabat ke lokasi persoalan apabila tidak diikuti langkah penyelesaian yang jelas.

“Berkunjung tanpa agenda penyelesaian seperti ini hanya menyenangkan kelompok pendukung Anda yang tak sabar menunggu 2029,” kata Akbar.

MoneyTalk, Jakarta – Politisi senior Akbar Faizal melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) terkait maraknya dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi anak-anak, khususnya santriwati, dari praktik predator seksual yang disebutnya berulang terjadi.

Pernyataan itu disampaikan Akbar Faizal melalui akun media sosialnya, menyusul mencuatnya dugaan kasus asusila di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Dalam unggahannya, ia menyoroti kondisi korban yang sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, bahkan yatim, sehingga menjadi kelompok yang sangat rentan.

“Segera ambil tindakan nyata menyelamatkan anak-anak kita dari para pemangsa di pondok-pondok pesantren. Puluhan santriwati dari keluarga miskin bahkan yatim dimangsa oleh pengelola pondok pesantren,” tulisnya dengan nada geram, Selasa (5/5/2026).

Akbar menilai peristiwa semacam ini bukan kasus tunggal, melainkan berulang dan menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Ia juga mengkritik prioritas kebijakan Kemenag yang dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar perlindungan santri.

Menurutnya, alih-alih fokus pada wacana pengelolaan dana umat atau kebijakan lain yang dianggap tidak mendesak, Kemenag seharusnya menempatkan isu keselamatan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. “Perilaku beberapa manusia bejat berjubah agama itu harus diakhiri sekarang juga. Tunjukkan bahwa kementerian ini ada gunanya,” tegasnya.

Tak hanya kepada Kemenag, Akbar juga menyerukan keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Ia menandai Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataannya, meminta penanganan serius dan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku.

Kasus di Pati kembali membuka diskursus publik mengenai sistem pengawasan pondok pesantren di Indonesia. Selama ini, pesantren memiliki otonomi yang cukup luas dalam pengelolaan internal, termasuk dalam aspek pendidikan dan pembinaan santri. Namun, sejumlah pihak menilai pengawasan eksternal masih lemah, terutama dalam hal perlindungan anak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Agama terkait desakan tersebut. Namun, publik menanti langkah konkret yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

MoneyTalk, Jakarta – Politisi Indonesia, Akbar Faizal, mengaku menyesal membeli mobil listrik China, BYD Seal. Ini diungkapkannya setelah mendapatkan pengalaman buruk pada layanan after sales ketika unit miliknya mengalami masalah.

Dalam cuitannya di platform X, mantan anggota DPR RI periode 2009-2013 dan 2014-2019 ini mengatakan penjualan BYD di Indonesia hebat. Tapi, ia mempertanyakan pelayanan yang diberikan oleh produsen asal China tersebut.

“Saya membeli mobil BYD Seal Premium di Sudirman. Desember 2025, mobil bermasalah karena oleng dan joget saat dikendarai. Pihak BYD, leasing, asuransi, dan bengkel yang dipilih diler saling lempar tanggung jawab,” ucap Akbar Faizal, dikutip, Sabtu, 11 April 2026.

Akbar Faizal mengaku harus menunggu selama dua bulan untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan BYD Seal miliknya yang bermasalah. Namun setelah menerima kembali unitnya pihak bengkel salah melakukan analisa yang malah memperburuk keadaannya.

“Dua bulan lebih mobil saya tak jelas nasibnya. Hingga ditangani bengkel mereka. Ternyata mereka salah analisa dan jogetnya makin parah. Saya kembalikan ke mereka lagi. Sudah masuk bulan ke-4 tanpa kejelasan,” ungkap Akbar Faizal.

Padahal, bengkel dan dealer tersebut merupakan rekomendasi dari pihak asuransi. Namun, bengkel tersebut ternyata tak dapat membenahi masalah yang ada pada BYD Seal miliknya.

Hal tersebut diperparah dengan pihak jasa pembiayaan yang meneror Akbar Faizal karena belum membayar cicilan pada bulan April 2026. Padahal, sebelumnya ia membayar angsuran secara rutin dan penunggakan ini sebagai bentuk protesnya karena tidak dapat menggunakan mobilnya selama 4 bulan.

“Pada Maret, untuk pertama kalinya saya ambangkan cicilan meski tetap saya bayar. Namun per April, saya tak mau bayar. Pihak Clipan Finance seperti orang gila menelpon menagih. Mereka gunakan puluhan nomor. Kuabaikan. Hari ini, Jumat 10 April Clipan kirim surat peringatan pertama. Mereka tak peduli nasib mobil saya,” ucapnya.

Akbar Faizal pun juga mengirimkan somasi ke tiga pihak, yakni BYD, Clipan Finance, dan Asuransi MAG (Multi Artha Guna). Akbar juga me-mention Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perusahaan tersebut.

“Saya meminta OJK mulai bekerja serius menangani perusahaan payah seperti ini. Itu tugas kalian,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus senior Akbar Faizal melontarkan kritik tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui pernyataan terbukanya, Akbar meminta Gibran untuk belajar lebih cepat dalam memberikan dukungan yang terukur, konkret, dan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto.

Akbar secara khusus membandingkan posisi Gibran dengan peran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, JK kala itu mampu memainkan peran signifikan dan terasa langsung manfaatnya bagi Presiden.

“Contohlah Pak Jusuf Kalla pada periode pertama SBY. Perannya jelas, nyata, dan dirasakan langsung oleh Presiden,” ujar Akbar Faizal.

Namun, Akbar menegaskan agar Gibran tidak menjadikan pengalaman Jusuf Kalla di periode pertama pemerintahan Joko Widodo sebagai rujukan. Ia menyebut pada masa itu JK memang tidak diberi ruang yang cukup untuk berperan optimal.

“Jangan melihat peran Pak JK pada periode pertama Jokowi. Memang tidak ada ruang yang diberikan oleh ayah Anda saat itu,” tegasnya.

Lebih jauh, Akbar Faizal mengingatkan bahwa saat ini Presiden Prabowo membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar aktivitas simbolik. Ia bahkan secara terbuka mengkritik gaya komunikasi Gibran yang dinilainya justru menjadi beban tambahan bagi Presiden.

“Segera bantu Pak Prabowo. Berhenti pidato berkualitas super melelahkan itu, sebab itu justru makin membebani Presiden,” kata Akbar.

Dalam nada yang semakin keras, Akbar memberikan dua pilihan tegas kepada Wakil Presiden: berperan aktif dan efektif, atau memilih untuk benar-benar diam demi menjaga stabilitas pemerintahan.

“Kalau tidak bisa membantu secara nyata, diam saja. Benar-benar diam,” pungkasnya.

Pernyataan ini menambah daftar kritik terbuka terhadap peran Wakil Presiden Gibran di awal pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus menegaskan tingginya ekspektasi publik dan elite politik terhadap soliditas kepemimpinan nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Jagat media sosial dihebohkan dengan cuitan politisi senior Akbar Faizal pada Jumat, 8 Agustus 2025, yang diduga ditujukan kepada Irjen Pol Karyoto, mantan Kapolda Metro Jaya.

‎Dalam unggahannya di platform X (Twitter), Akbar Faizal menulis pesan bernada akrab yang mengundang perhatian warganet.

‎“Akang Jenderal serius resign-nya? Semarah itu kah dirimu?” tulis Akbar, seolah menyapa Irjen Karyoto dengan gaya informal.

‎Cuitan tersebut langsung menjadi sorotan dan telah ditonton lebih dari 10 ribu kali, memunculkan kembali isu lama soal ambisi Irjen Karyoto untuk menduduki posisi strategis sebagai Kabareskrim Polri.

‎Isu Penolakan Jabatan Kabaharkam oleh Irjen Karyoto

‎Rumor beredar bahwa Irjen Karyoto merasa kecewa berat setelah tidak ditunjuk sebagai Kabareskrim, meskipun dirinya mendapat promosi pangkat menjadi Komjen (Komisaris Jenderal) dan ditugaskan sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

‎Kekecewaan tersebut bahkan disebut-sebut sempat membuat Karyoto marah-marah di kantor Kapolri. Dalam sebuah unggahan viral di TikTok oleh akun @legsob208, narasi dalam video menyebut:

‎“Dijanjikan jadi Kabareskrim, eh dikasih Kabaharkam. Langsung ngamuk-ngamuk di kantor Kapolri.”

‎Sumber Internal Polri: Karyoto Ajukan Penolakan dan Minta Dipindah

‎Menurut informasi dari sumber internal Mabes Polri yang dikutip oleh media, Irjen Karyoto sudah bertemu langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

‎Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan penolakannya terhadap jabatan Kabaharkam dan meminta agar dialihkan menjadi Analis Kebijakan (Anjak) di Lemdiklat Polri.

‎“(Irjen Karyoto) sudah menyatakan menolak posisi Kabaharkam dan ingin jadi Anjak di Lemdiklat,” kata sumber tersebut.

‎Bahkan, salah satu Jenderal bintang tiga menyatakan bahwa jika Karyoto memang serius ingin menjadi Kabareskrim, maka seharusnya dia langsung menyampaikan kepada Kapolri.

‎“Ayo, kita menghadap bareng ke Kapolri,” ujar sang Jenderal kepada media.

‎Spekulasi Meningkat, Transparansi Mutasi di Polri Jadi Sorotan

‎Kisruh internal ini memunculkan berbagai spekulasi soal transparansi dalam proses mutasi jabatan di tubuh Polri, terutama untuk posisi-posisi strategis seperti Kabareskrim, yang memiliki peran kunci dalam penegakan hukum.

‎Netizen pun ramai membahas isu ini di media sosial, mempertanyakan apakah ada janji politik atau tarik ulur kekuasaan di internal kepolisian.

‎Beberapa pihak menyebut peristiwa ini sebagai ujian integritas bagi para petinggi Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi secara adil dan terbuka.