17 November 2026

Aktivis ’98.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis 98 Jayadi Santoso menilai kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti tekanan daya beli masyarakat yang dinilai semakin berat, aktivitas perdagangan yang lesu, hingga kekhawatiran terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan kondisi pasar saham.

Menurut Jayadi, persoalan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau berbagai indikator makro.

“Kondisi nyata yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga harus menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah,” ungkap Jayadi kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Ia melihat semakin banyak masyarakat yang harus mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Sebagian lainnya terpaksa berutang agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi,” paparnya.

Situasi tersebut, menurut Jayadi, menjadi sinyal yang perlu diperhatikan secara serius. Ketika pendapatan tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari, masyarakat akan kehilangan ruang untuk menabung, berinvestasi, maupun meningkatkan kualitas hidup.

Jayadi juga menyoroti kondisi pelaku usaha kecil dan pedagang yang menghadapi persoalan sepinya pembeli.

“Aktivitas perdagangan yang tidak seramai sebelumnya dapat menekan omzet, mengurangi keuntungan, dan membuat keberlangsungan usaha semakin sulit,” tegasnya.

Bagi pedagang kecil, persoalan tersebut bukan hanya soal keuntungan yang menurun. Mereka tetap harus membayar berbagai kebutuhan operasional, memenuhi kebutuhan keluarga, serta mempertahankan usaha di tengah ketidakpastian pendapatan.

Jika kondisi ini berlangsung lama, kemampuan pedagang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbatas. Bahkan, sebagian pelaku usaha berpotensi menggunakan simpanan pribadi atau mencari pinjaman untuk menutup kebutuhan operasional.

Jayadi menilai kondisi masyarakat di lapangan perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Sebab, perputaran ekonomi sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berbelanja dan aktivitas pelaku usaha dalam menjual barang maupun jasa.

“Ketika masyarakat menahan pengeluaran karena pendapatan terbatas, pedagang kehilangan pembeli. Sebaliknya, ketika perdagangan melambat, pendapatan pelaku usaha ikut tertekan. Rantai persoalan ini dapat memperberat kondisi ekonomi rumah tangga dan usaha kecil,” ungkapnya.

Selain persoalan daya beli, Jayadi menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyinggung kondisi bursa saham sebagai bagian dari gambaran tekanan ekonomi yang perlu dicermati.

Pergerakan rupiah memiliki arti penting bagi perekonomian Indonesia, terutama karena sejumlah kebutuhan industri masih bergantung pada barang dan bahan baku impor.

“Pelemahan rupiah yang berkepanjangan dapat meningkatkan biaya impor dan berpotensi menambah tekanan terhadap harga barang,” tegasnya.

Sementara itu, pergerakan bursa saham mencerminkan perubahan penilaian investor terhadap prospek perusahaan dan kondisi pasar. Namun, pergerakan saham tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh kondisi ekonomi masyarakat, sehingga perlu dibaca bersama indikator lain.

Bagi Jayadi, berbagai persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh.

“Pemerintah tidak cukup hanya memperhatikan stabilitas pasar keuangan, tetapi juga harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan kebutuhan dasar rumah tangga dapat terpenuhi,” pungkas Jayadi.

MoneyTalk,Jakarta – Potret antrean rakyat tengah mengantre membeli gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Jabodetabek imbas adanya perubahan kebijakan distribusi LPG 3 kg yang dibuat oleh KemenESDM membuat geram Aktivis 98, Uchok Sky Khadafi.

Uchok mendesak agar KemenESDM mencabut kembali kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang mulai diberlakukan sejak 1 Februari kemarin.

“Kontraproduktif itu kebijakannya. Bikin susah rakyat. Sebaiknya dicabut kebijakan itu,” tegasnya.

Uchok juga menyesalkan pernyataan yang dilontarkan dari salah satu pejabat KemenESDM yang menyebut para pengecer atau warung yang jual LPG 3 kg ilegal. Pejabat KemenESDM yang dimaksud Uchok itu adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar menyebut bahwa status para pengecer gas LPG 3 kg ilegal.

“Pengecer itu kan sebenarnya statusnya ilegal, di situlah pintu masuk LPG tidak tepat sasaran. Lalu harga, harga tuh ujung-ujungnya di pengecer bisa sampai Rp30 ribu, nggak sesuai dengan yang seharusnya,” ujar Achmad di Kementerian ESDM, Senin (3/2).

Menurut Uchok, tidak sepatutnya statement tersebut keluar dari mulut seorang pejabat KemenESDM.

“Menyakitkan itu statementnya bagi rakyat kecil, gak peka dia sama kondisi rakyat. Masa pengecer atau warung yang jual LPG 3 kg disebut ilegal. Rakyat ini sedang terluka karena banyak problem kehidupan menghimpit mereka. Ini seenak jidat bilang pengecer ilegal, jangan taburi garam ke dalam luka. Itu menyakitkan,” lirih Uchok sembari menyeka air mata saat diwawancarai awak media di Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Uchok menegaskan, jika KemenESDM punya niat serius melakukan tata kelola yang baik soal distribusi LPG 3 kg bukan dengan menyengsarakan rakyat apalagi menuding para pedagang kecil ilegal.

“Harusnya mereka introspeksi ke dalam bukan salahkan rakyat dengan berbagai tudingan. Cabut itu pernyataan jangan gagah-gagahan di tengah kesulitan rakyat,” tandasnya.

Terakhir, Uchok menyarankan agar KemenESDM melakukan investigasi secara komprehensif terkait penerapan subsidi yang tidak tepat sasaran.

“KemenESDM sebaiknya lakukan audit investigatif kepada Pertamina. Karena Pertamina yang berhubungan langsung dengan para agen. Agen jual ke pengecer berapa, misal kemahalan, kenapa Pertamina gak pernah tindak agen-agen itu. Kenapa dibiarkan kondisi demikian. Jadi, KemenESDM kalau mau tertibkan distribusi, ya benahi dulu itu Pertamina bukan main palu godam aja ke rakyat,” tegasnya.

MoneyTalk,Jakarta –  Aktivis 98, Uchok Sky Khadafi mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Hal tersebut dilontarkan Uchok merespons polemik undangan haul yang diduga menggunakan kop Kemendes dan PDT.

“Sebelum melangkah lebih jauh dan membebani gerak pemerintahan, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera memanggil dan mencopot Mendes Yandri. Prabowo harus ambil langkah cepat karena ini sudah jadi atensi publik,” tandas Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) itu kepada wartawan, Rabu (23/10/2024).

Uchok melanjutkan, tidak elok bagi seorang menteri yang baru beberapa hari dilantik sudah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan yang tak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

“Mestinya Mendes bisa tempatkan dirinya sebagai pejabat negara yang bebas dari conflict of interest. Publik butuh para pemimpin yang bebas dari kepentingan pribadi maupun keluarga,” tegasnya.

Uchok mengatakan, kejadian tersebut juga secara tidak langsung sudah mencoreng Presiden Prabowo Subianto.

“Sebelum dan sesudah dilantik kan Prabowo berkali-kali mengingatkan agar para pembantunya tidak melakukan korupsi (power tend to corrupt). Kalau sudah diingatkan dan tidak dipahami, maka tak ada jalan lain presiden Prabowo harus ambil tindakan tegas.

Publik menunggu sikap tegas Presiden Prabowo yang selama ini identik dengan sikap tegas. Apakah Prabowo berani ambil sikap tegas terhadap koalisinya atau seperti apa, kita lihat aja dengan adanya polemik ini,” pungkasnya.

MoneyTalk,Jakarta – Kekuatan Jokowi di DPR sudah keok oleh pergerakan Mahasiswa, Buruh, NGO dan para Ilmuwan atau Akademisi yang menyatu dan melakukan perlawanan bersama secara serentak di Jakarta dan di berbagai daerah pada hari ini, Kamis 22/Agustus/2024, hingga revisi UU PILKADA tidak jadi disahkan oleh DPR. Meski demikian kita semua harus tetap waspada, jangan sampai lengah hingga DPR nantinya tiba-tiba mensahkan Revisi UU PILKADA yang akan menganulir Putusan MK No.60 dan No.70/PUU-XXII/2024.

(lebih…)