12 November 2026

Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG)

MoneyTalk, Jakarta – Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Refleksi Satu Tahun Prabowo-Gibran: Pemuda dan Arah Asta Cita”, bertempat di Auditorium Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jakarta Timur, Senin (12/11/2025) di Jakarta Timur.

Acara ini menjadi ruang dialog reflektif bagi mahasiswa dan aktivis muda untuk menakar arah kepemimpinan nasional di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, serta mengevaluasi realisasi Asta Cita yang menjadi pijakan pemerintahan saat ini.

Memasuki sesi diskusi utama, Bambang Dirgantoro (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden), memaparkan sejumlah capaian nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam tahun pertamanya.

la menyoroti beberapa program prioritas yang telah direalisasikan, seperti perluasan bantuan kesehatan nasional, peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda utama yang kini mulai dijalankan secara bertahap di berbagai daerah.

Bambang menjelaskan, bahwa program MBG menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif sejak usia dini. Program ini menargetkan pelajar sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia untuk mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari, dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan distribusinya merata, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung terhadap kesehatan serta kualitas belajar anak-anak,” ujar Bambang.

Bambang juga menekankan bahwa pemerintah melihat pemuda bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra strategis dalam pengawalan setiap program dan arah kebijakan. nasional.

“Pemerintah membuka ruang partisipasi yang luas. Kita butuh energi muda yang kritis dan konstruktif. Pemuda bukan hanya subjek perubahan di masa depan, tapi juga bagian penting dari perumusan kebijakan hari ini,” tambahnya.

Bambang Dirgantoro menegaskan, sesuai dengan arahan Kepala Staf Kantor Staf Presiden Bpk. Muhammad Qodari, tugas KSP berfokus pada pengawalan program prioritas Presiden Prabowo melalui kordinasi, dialog dan komunikasi yg strategis dengan semboyan C3 cepat.. cepat..cepat

Tidak hanya itu, pria berpakaian putih yang saat ini mengabdikan diri di KSP itu menyerukan, bahwa kaum muda intelektelektual harus jadi PRABOWONOMIC.

“Pemuda harus menjadi PRABOWONOMIC bahwa pemuda dapat mendukung dan secara aktif menerapkan prinsip2 ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa yg menjadi fokus utama kebijakan ekonomi Pemerintahan Presiden Prabowo serta mencintai tanah air” jelasnya dengan tegas.

Demokrasi, Kebebasan dan HAM Tumbuh Berkembang Di Era Prabowo

Selanjutnya, Syafrudin Budiman, SIP Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), menilai bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin terbuka dan santun, dengan pola komunikasi politik yang lebih seimbang antara pemerintah, publik, dan media.

“Demokrasi kita sedang tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Kritik bisa disampaikan tanpa perlu permusuhan, dan partisipasi politik semakin luas,” kata Gus Din sapaan akrabnya.

Syafrudin juga menekankan pentingnya literasi ekonomi bagi generasi muda, agar pemuda tidak hanya melek politik, tetapi juga memahami sektor-sektor strategis yang menentukan kemandirian bangsa.

“Anak muda harus ikut andil dalam sektor ekonomi. Jangan hanya bicara politik, tapi juga pahami bagaimana ekonomi bekerja agar kita bisa berdaulat di negeri sendiri,” terang Komisaris BUMN PT Jasa Marga Related Business (JMRB) ini.

Sesi tanya jawab berlangsung hangat dan sangat interaktif. Penanya pertama mengangkat isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara konsep dinilai baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala. Pertanyaan ini dijawab oleh Bambang Dirgantara, yang menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan teknis agar program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penanya kedua menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan muda. Menanggapi hal tersebut, Syafrudin Budiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi ekonomi inklusif, terutama dengan membuka peluang kewirausahaan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja muda agar lebih kompetitif di pasar kerja.

Sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Fikri Fakhrudin selaku moderator yang memperkenalkan konteks acara dan para narasumber. Setelah itu, Erlangga Abdul Kalam (Direktur Forum KiSSNed) menyampaikan sambutan pembuka dengan menegaskan bahwa forum ini lahir dari kegelisahan intelektual anak muda terhadap arah demokrasi dan masa depan bangsa.

“Dialog ini kami gagas agar ruang publik tidak kehilangan daya refleksinya. Pemuda harus menjadi penafsir kritis terhadap kekuasaan, bukan sekadar pengikut. Kita perlu membaca ulang arah kepemimpinan nasional apakah masih berpihak pada rakyat, pada cita-cita keadilan sosial, dan pada keberlanjutan demokrasi,” ujar Erlangga.

Direktur Forum KiSSNed menambahkan bahwa Forum KiSSNed berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang dialog lintas perspektif sebagai cara membangun nalar publik yang rasional, berkeadilan dan berkeadaban.

Tak hanya itu, Erlangga juga menekankan agar pemuda, mahasiswa atau kelompok intelektual melibatkan diri dalam proses kemajuan bangsa.

“Mahasiswa jangan saja hanya berda di pinggir garis, pemuda saat ini harus masuk dan menciptakan garisnya. Sebab sejarah mencatat bahwa perubahan dan kemajuan bangsa itu selalu dipelopori oleh kaum muda,” tegasnya.

Acara kemudian ditutup dengan refleksi bersama tentang pentingnya menjaga ruang dialog publik yang sehat. Forum KiSSNed menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan forum-forum pemikiran kritis yang menghubungkan gagasan, kebijakan, dan aspirasi pemuda dan mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa.

MoneyTalk, Jakarta – Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kalimantan pada 29-30 September 2025 kembali menyingkap persoalan serius di tubuh Badan Karantina Indonesia (Barantin). Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menilai Barantin gagal berfungsi sebagai regulator ekspor sarang burung walet yang bernilai devisa besar bagi negara.

Menurut Koordinator Nasional ARPG, Syafrudin Budiman SIP (Gus Din), Barantin seharusnya menjadi garda depan menjaga kepentingan nasional. Namun kenyataannya, lembaga ini justru melemahkan pelaku usaha melalui regulasi yang berbelit dan kebijakan kuota ekspor yang tidak jelas. Ironisnya, Komisi IV DPR RI tidak melakukan evaluasi serius, bahkan terkesan memberi legitimasi atas kinerja Barantin yang buruk.

“Indonesia adalah penghasil sarang burung walet terbesar di dunia, tapi justru tersandera kuota pembatasan ekspor. Padahal, jika dimaksimalkan, potensi devisa bisa mencapai triliunan rupiah per tahun,” tegas Gus Din dalam keterangan persnya, Selasa (30/9/2025) di Jakarta.

Belasan Perusahaan Tersendat, Ratusan Ribu Pekerja di-PHK

ARPG mencatat belasan perusahaan eksportir sarang burung walet saat ini tidak bisa melakukan ekspor akibat kebijakan kuota dan aturan berbelit. Imbasnya sangat serius: ratusan ribu tenaga kerja terpaksa di-PHK karena perusahaan tak mampu lagi menanggung beban operasional tanpa kepastian ekspor.

“Akibat regulasi yang gagal berfungsi, banyak perusahaan resmi tidak bisa kirim barang ke luar negeri. Ratusan ribu pekerja menjadi korban PHK massal, sementara aktivitas ilegal justru semakin marak. Ini ironis dan sangat merugikan negara,” ujar Gus Din.

Regulasi Membunuh, Ilegal Justru Subur

ARPG menilai kebijakan Barantin tidak sinkron antarinstansi, perizinan berbelit, serta aturan yang kerap berubah. Kondisi ini membuat eksportir resmi terhambat, sementara praktik ilegal justru semakin leluasa.

“Mandat ganda Barantin untuk memperlancar ekspor sekaligus menekan ilegal justru gagal berfungsi. Yang terjadi, ekspor resmi hancur sementara ilegal berkembang,” ujarnya.

Komisi IV Lalai, Publik Kecewa

ARPG juga menyoroti sikap Komisi IV DPR RI yang dianggap lalai dalam fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ke daerah tidak menghasilkan evaluasi tegas terhadap Barantin.

“Alih-alih menekan perbaikan, Komisi IV justru terlihat memberi restu atas kebijakan yang merugikan negara dan pelaku usaha. Seharusnya Komisi IV menjadi ujung tombak koreksi, bukan tameng kegagalan lembaga,” tambahnya.

Kepala Barantin Diminta Mundur

Lebih jauh, Gus Din mendesak agar Kepala Barantin segera mundur jika tidak mampu menyelesaikan persoalan ekspor sarang burung walet. Menurutnya, kepemimpinan saat ini tidak bisa memberi solusi nyata, sementara devisa negara terus merosot dan ratusan ribu tenaga kerja sudah kehilangan pekerjaan.

“Kalau Kepala Barantin tidak mampu, lebih baik dicopot saja. Harus ada sosok baru yang bisa mengakomodasi aspirasi petani, pekerja, dan pengusaha walet,” tegasnya.

Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan

Sebagai penutup, ARPG menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Jika Barantin tetap gagal berfungsi, Presiden Prabowo Subianto seharusnya turun tangan langsung mengevaluasi kinerja Kepala Barantin, demi menyelamatkan devisa negara, melindungi tenaga kerja, dan memastikan visi besar Asta Cita di bidang ekspor pertanian dapat terwujud.

“Bapak Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Barantin. Jika terbukti gagal, maka langkah tegas berupa pergantian pimpinan adalah solusi terbaik,” pungkas Gus Din.

MoneyTalk, Jakarta –  Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP menilai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri atau pejabat lainnya sebagai Komisaris BUMN harus dipercepat, sebagai upaya Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan waktu mengundurkan diri atau penyesuaian paling lama dua tahun.

Menurut Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman, secara logika hukum formil memang diberi waktu mundur atau penyesuaian dua tahun merangkap jabatan oleh MK. Namun secara logika hukum materil para wakil menteri atau pejabat lainnya harus segera mundur sebagai Komisaris BUMN.

“Putusan MK secara logika hukum formil memang memberikan waktu dua tahun jabatan Wakil Menteri atau pejabat lainnya, boleh merangkap komisaris BUMN. Namun secara moral dan hukum logika materil (red-subtansi), para Wakil Menteri dan pejabat lainnya harus segera mundur sebagai Komisaris BUMN,” kata Kornas ARPG Syafrudin Budiman didampingi Sekjen ARPG And Ulfa Umar, AMD (Ulfa Bone), Minggu (28/9/2025) di Jakarta.

Kata tokoh Relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2025 ini, ARPG sangat mendukung Revisi UU BUMN sebagaimana sinyal yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dimana beliau (red-Dasco) memastikan akan merevisi UU BUMN, untuk mengakomodasi putusan MK dan sejumlah masukan dari masyarakat.

“ARPG menegaskan mendukung Revisi BUMN yang disampaikan Pak Dasco. Salah satunya yang akan dibahas dalam Revisi UU BUMN adalah larangan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN, yang dinilai melukai perasaan masyarakat di tengah kesulitan untuk bekerja,” ucap Gus Din yang juga Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) ini.

Sufmi Dasco Ahmad Nyatakan Revisi UU BUMN Segera Dibahas

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan mengakomodasi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta masukan dari masyarakat.

“Revisi UU BUMN ini memang ditujukan untuk memasukkan beberapa putusan MK, salah satunya terkait jabatan wakil menteri yang hanya boleh merangkap sebagai komisaris maksimal dua tahun,” ujar Dasco di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Selain itu, DPR juga mempertimbangkan berbagai aspirasi publik. Salah satunya terkait status pejabat BUMN yang selama ini kerap diperdebatkan apakah termasuk penyelenggara negara atau tidak.

“Kemungkinan akan dikembalikan lagi seperti semula. Itu sedang kita bahas,” jelasnya.

Dasco menambahkan, revisi juga menyentuh wacana perubahan status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan. Hal ini karena sebagian fungsi kementerian tersebut kini telah dijalankan oleh Danantara.

“Dengan kondisi itu, muncul keinginan agar Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan. Tapi badan ini berdiri sendiri, bukan melebur dengan Danantara,” paparnya.

Terkait target pembahasan, Dasco menegaskan partisipasi publik sudah cukup luas, meski DPR tetap membuka ruang tambahan. Ia berharap revisi UU BUMN bisa dirampungkan sebelum masa sidang berakhir.

Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyinggung implementasi putusan MK tentang larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di BUMN. Menurutnya, kebijakan tersebut akan segera disesuaikan.

“Awalnya wakil menteri ditempatkan di BUMN strategis karena kebutuhan perpanjangan tangan pemerintah. Namun dengan adanya putusan MK, evaluasi sedang dilakukan dan kemungkinan penyesuaian segera dilaksanakan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Labuan Bajo adalah surga baru bagi para wisatawan dalam dan luar negeri saat ini. Data menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan sampai tahun 2025 ini.

Salah satu yang berinvestasi di Labuan Bajo adalah The Hotel St.Regist yang berlokasi di kawasan Bukit Torolema dan Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo. View dari spot ini bisa melihat sunset indah di ufuk barat di atas permukaan laut dan tampak puluhan pulau termasuk pulau Komodo.

Pada April 2022 dilakukan ground breaking pembangunan hotel di bawah pimpinan Santosa Kadiman biasa disapa Erwin Bebek. Sayangnya diatas tanah rencana bangunan hotel tersebut tumpang tindih diatas tanah warga Labuan Bajo.

Disebutkan bahwa PT. Bangun Indah Internasional adalah pemegang ijin PGB (Persetujuan Bangunan Gedung, dulu disebut IMB), dan pelaksananya adalah PT. Bumi Indah Internasional yang dirutnya Santosa Kadiman.

Namun 23 Agustus 2024, atas laporan pemilik tanah yang ditumpang tindih oleh rencana bangunan hotel itu, Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung RI menyurati Bupati Kab.Manggarai Barat, Surat Nomor: R-859/D.4/Dek.4/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024. Dalam poin 1.c. Bahwa dalam warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tidak terdapat alas hak asli yang menjadi dasar dalam pengajuan permohonan sertifikat dimaksud.

“Dalam poin 3, Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT. Bumi Indah Internasional dalam melakukan kegiatan usaha, sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sehingga investasi yang dilakukan tidak terdapat perbuatan melawan hukum,” kata Dr (c) Indra Triantoro, S.H., M.H., salah satu anggota tim Kuasa Hukum penggugat kepada media, Sabtu (20/9/2025).

Selain dari penemuan Satgas Mafia Tanah Kejagung tersebut, juga dari putusan perkara perdata gugatan pemilik tanah 11 hektar, bahwa surat alas hak tanah tidak asli dari Santosa Kadiman (Erwin Bebek). Surat tersebut tanggal 10 Maret 1990 (seluas 16 hektare).

Apalagi kata Indra, lokasi tanah dari surat alas hak tersebut inklud tanah 3,1 hektare di Bukit Kerangan. Perkara 11 ha ini menang pemilik tanah (warisan sejak 1973) baik di tingkat Pengadilan Negri maupun banding Pengadilan Tinggi.

“Anehnya, di tanah 3,1 ha yang kini digugat pemiliknya 2025 ini, tiba-tiba dikuasai oleh Santosa Kadiman (Erwin Bebek) pasca ground breaking Hotel St Regis April 2022. Dan di tanah 3,1 ha tadi, sejak April 2025 Erwin Bebek pasang spanduk bertuliskan, tanah ini berdasarkan perolehan adat 21 Oktober 1991 atas nama rekan Erwin Bebek sendiri, yaitu Nikolaus Naput dan  Beatrix istrinya,” jelas Indra.

Padahal menurut Indra, hal ini lebih aneh lagi, dimana tanah surat 21 Oktober 1991 itu sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat pada 1998. Hal itu dibenarkan oleh Haji Ramang Ishaka, anak almarhum Ishaka (Ketua Fungsionaris adat) sesuai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tipikor 30 ha tanah Pemda 2021.

“Intinya, kejanggalan ini ditemukan oleh Satgas Mafia Tanah Kejagung RI dan sudah diputuskan PN dan PT bahwa surat alas hak tanah 10 Maret 1990 itu tidak ada aslinya (secara hukum disebut tidak ada surat alas hak). Kenapa malah Erwin Bebek pakai surat alas hak 21 Oktober 1991, yang sudah jelas-jelas tidak berlaku karena sudah dibatalkan fungsionaris adat 1998,” tegas Indra.

Selain itu kata Jon Kadis, SH yang juga salah satu anggota Tim Hukum Penggugat, wilayah sengketa tanah berbeda lokasinya, yang berada di wilayah timur dari Jl. Raya Labuan Bajo – Batu Gosok.

Menurut Jon Kadis, kedua PT tersebut (PT. Bangun Internasional dan PT. Bangun Indah Internasional) adalah berkelas internasional. Tentunya sudah tahu tanah ini tidak ada surat hak tanah yang asli, tapi bisa terbit sertifikat-nya.

Apalagi surat alas hak dibatalkan fungsionaris adat, karena salah lokasi. Akan tetapi tetap berani dan nekat mulai membangun pabrik mesin-mesin penghancur batu, membangun kantor dan basecamp.

“Bahkan berani-beraninya mengundang Gubernur, Bupati, petinggi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Dimana diundang untuk menghadiri acara peresmian ground breaking Hotel St Regist Labuan Bajo, hotel bintang 5 pada 21 April 2022 lalu,” jelas Jon Kadis.

Katanya, tentu ini memalukan seluruh Pejabat Maba, Pejabat Gubernur, karena lokasi tanah tempat peresmian itu tidak ada surat hak tanah yang asli, belum

bersertifikat dan diduga kuat tanpa Amdal. Publik melihat ini benar-benar pelanggaran yang sangat serius dan menjadi contoh sangat buruk bagi investor lain yang punya etika ketika mau berinvestasi.

“Surat Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung ini membuka Rahasia Besar untuk masyarakat Labuan Bajo, bahwa telah terjadi praktek nyata dugaan kuat Mafia Tanah di tanah Kerangan, labuan Bajo, yaitu : 1) Tidak ada warkah surat tanah asli, 2) Tidak bersertifikat, tapi berani membangun hotel berbintang, 3) luas tanah PPJB 40 hektar hanya diukur dengan elektronik google map tanpa petugas BPN,” pungkas Jon Kadis.

Diduga Pembangunan Hotel St. Regist Tanpa Amdal 

Sementara itu setelah terbit surat resmi dari Satgas Mafia Tanah Kejagung RI kepada Bupati Kab. Manggarai barat,publik Labuan Bajo bertanya-tanya selama ini. Apakah PT. Bangun Indah Internasional dan PT. Bumi Indah Internasional sudah benar-benar memiliki PGB dan Amdal resmi?

Kenapa kedua PT ini berani dengan gagah perkasanya sudah memulai pembangunan di lokasi Kerangan ini? Apakah ada yang membekingi kedua perusahaan ini, sehingga kedua PT ini menabrak aturan dan Undang-Undang?

Kuat dugaan kata Syafrudin Budiman, SIP, Kornas Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), bahwa rencana bangunan ini tanpa amdal. Hal ini akan berakibat Labuan Bajo akan mengalami kerusakan lingkungan dan alam laut, ekosistem laut, merusak pantai Kerangan dan lainnya.

Katanya, hal ini contoh buruk dan mencoreng nama Labuan Bajo sebagai super premium wisata dunia. Dimana Surat Satgas Mafia Tanah Kejagung RI sudah jelas memberi peringatannya dan dengan tegas menyebutkan bahwa sertifikat atas nama rekan Santosa Kadiman cacat yuridis, cacat administrasi, salah lokasi dan tanpa alas hak asli.

“Tanahnya bodong, dan kuat dugaan Amdal-nya juga bodong,” ucap Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman di Jakarta, Sabtu (19/09/2025).

MoneyTalk, Jakarta – Sekitar 25 Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) mendatangi Sekretariat Negara, untuk mengirim surat untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tujuan kedatangan ini untuk menyampaikan 7 poin-poin pernyataan sikap terkait situasi politik, hukum dan sosial ekonomi nasional.

Dengan Surat Nomor : 001/A-1/Kornas-ARPG/VII/2025 Jakarta, Kamis 31 Juli 2025 dan bersifat penting, kedatangan rombongan para Relawan Prabowo-Gibran dipimpin Syafrudin Budiman selaku Kordinator Nasional ARPG. Pernyataan sikap ini bagian dari masukan para relawan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun.

“Alhamdulillah kami dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) surat berkirim surat kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait situasi politik, hukum dan sosial ekonomi nasional. Pernyataan sikap ini sebagai sikap kritis dan konstruktif mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan baik dan seusia Visi Asta Cita Prabowo-Gibran,” kata Syafrudin Budiman, SIP Kornas ARPG usai mendatangi Sekretariat Negara, Jl. Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, penyikapan ini untuk proses perjalanan Pemerintahan Prabowo – Gibran, menjelang 1 tahun kepemimpinan sejak dilantik 20 Oktober 2024.  Adapun poin-poin penting penyataan sikap ARPG ini juga sebagai bahan masukan, saran dan respon atas situasi yang ada.

“Kami ARPG Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan membatalkan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dan Pejabat Tinggi Lainnya Sebagai Komisaris di BUMN-BUMN. Hal ini karena dinilai melanggar aturan hukum, Putusan MK dan Etika tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,” ucap Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman.

Selain itu, ARPG memerinta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendukung Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, serta mendesak pemerintah dan DPR RI untuk merevisi UU Pemilu dan lainnya disesuaikan dengan keputusan MK. ARPG uga mendukung Percepatan Pembentukan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh BGN di seluruh Indonesia, agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Selanjutnya, ARPG meminta pemerintah melakukan antisipasi di tengah ketidakpastian ekonomi, dengan mendorong program-program kerakyatan yang bisa menyerap tenaga kerja dan bisa meningkatkan PDB dan PDRB di seluruh Indonesia,” ujar Gus Din.

Kemudian ARPG menyatakan, mendukung BPI Danantara Indonesia menjadi kekuatan perusahaan nasional yang profesional, kompeten, mandiri, transparan dan bebas KKN. Bahkan, ARPG mendukung Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan terus menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, tebang pilih atau berdasarkan kepentingan politik. Dimana hukum dijadikan panglima dalam menegakkan aturan hukum untuk kepentingan masyarakat dan negara.

“Terakhir ARPG menyatakan, perlunya pengaktifan organisasi Gerakan Solidaritas Nusantara (GSN) untuk bisa menjembatani komunikasi sosial politik antara Presiden Republik Indonesia dengan para Relawan Prabowo-Gibran. Dimana selama ini para relawan telah berjuang menghantarkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024-2029,” jelas Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 ini.

Sebagai penutup Gus Din berharap surat pernyataan sikap Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini dapat respon positif dari Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya perhatian dan atensi Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan aspirasi relawan dan masyarakat Indonesia yang berharap Indonesia lebih baik dan lebih maju.

“Kita tunggu respon positif Presiden dan Wakil Presiden untuk mendengar aspirasi para Relawan Prabowo Gibran yang juga menjadi bagian dari masyarakat. Kami mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak salah arah dalam menjalankan roda pemerintahan dan terus mengikuti aturan konstitusi UUD 1945 dan jalannya pemerintahan yang bersih, transparan dan KKN,” tutup pria asal Sumenep, Madura, Jawa Timur ini.

Saat mendatangi Sekretariat Negara untuk mengirim surat Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ditemani beberapa Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran. Diantaranya, Dona Yurike Sidabutar, M.Si Ketua umum Ormas Masyarakat Indonesia Maju, Inge Mangundap Ketua Umum Perempuan Prabowo, Cut Dara (Nurlaila) Ketua Umum Tunas Prabowo 08, Fauzi Fahrezi Ketua Umum Relawan Pitung 08 dan lain-lain nya.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP menilai diangkatnya 30 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pejabat tinggi lainnya sebagai Komisaris BUMN, telah melanggar putusan 80/PUU-XVII/2019 tentang Wakil Menteri (Wamen) dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta.

Selain itu kata Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan (BP) ini, juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG).

“Keputusan mengangkat 30 Wamen dan beberapa pejabat tinggi lainnya sebagai Komisaris BUMN telah melanggar Putusan MK, UU Pelayanan Publik, TAP MPR dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG). Kami minta kepada Presiden-Wakil Presiden dan Menteri BUMN untuk meninjau kembali soal rangkap jabatan di Komisaris BUMN,” ujar Syafrudin Budiman, SIP dalam rilisnya, Sabtu (11/7/2025) di Jakarta.

Menurutnya, Relawan Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) berkomitmen mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dimana ARPG bukan hanya menjadi pendukung loyal Prabowo-Gibran namun juga ikut mengawasi dan mengkritisi jika ada hal yang salah di jalannya pemerintahan.

“Hari ini kita bisa melihat bahwa perekonomian mengalami kemerosotan akibat pada ketidakmampuan global. Maka dilakukan efisiensi anggaran dan kebijakan yang mengharuskan merubah proyeksi target pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu seharusnya, rangkap jabatan tidak dilakukan secara massif dan progresif,” ucap Gus Din sapaan akrabnya.

Kata Gus Din, seharusnya pemerintah bisa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada Perusahaan negara atau swasta. Jelas bahwa jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta.

‘Posisi jabatan Wakil Menteri sama dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara. Yang mana regulasi ini melarang pejabat negara merangkap jabatan,’ tegas Mantan Aktivis 98 asal Surabaya ini.

Kata Gus Din, argumentasi MK sangat rasional dan dapat diterima agar Wakil Menteri fokus pada pekerjaan, yang memerlukan penanganan secara khusus. Di mana berdasarkan data yang ada, sudah ada 30 Wakil Menteri dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang merangkap jadi Komisaris BUMN.

“Jika dipantau menyeluruh banyak yang merangkap jabatan di Kementerian BUMN. Terdiri dari Wakil Menteri, Pejabat Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Pejabat Tinggi Pratama  orang mendapatkan jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas. Baik itu di BUMN maupun anak perusahaannya,” ungkap Gus Din.

Kemudian Gus Din menjelaskan, ada beberapa alasan sejumlah yang memiliki dasar hukum, untuk menolak kebijakan rangkap jabatan pada komisaris dan dewan pengawas di BUMN. Karena rangkap jabatan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

“Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) secara spesifik menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah,” jelasnya.

Selanjutnya kata Gus Din, rangkap jabatan juga dipandang melanggar etika, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Dalam TAP MPR VI Tahun 2021 bagian Etika Politik dan Pemerintahan, disampaikan bahwa tujuan penegakan etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi kepentingan publik,” kata dia.

Bahkan kata Gus Din, rangkap jabatan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan serta menyoal keterbatasan dalam melakukan pelayanan publik. Karena itu, harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar etika.

“Bahkan juga rangkap jabatan berpotensi menghasilkan situasi diskriminatif antar birokrat, khususnya dalam kaitan dengan pendapatan ganda, hingga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas. Sebab, menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masing-masing tempat lembaga yang bersangkutan bekerja,” ujarnya.

Kemudian kata Gus Din, rangkap jabatan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara regulator (red-Kementerian BUMN) dengan peserta bisnis. Bahkan juga bisa mengganggu penerapan prinsip GCG.

“Ada tiga nilai dari GCG yang dilanggar dengan tetap dibiarkannya rangkap jabatan. Yaitu pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kemandirian,” pungkas Gus Din.

Berikut ini daftar 30 wakil menteri dan 1 wakil kepala staf kepresidenan RI yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:

Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)

Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)

Giring Ganesha -Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)

Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia

Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)

Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)

Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)

Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika

Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)

Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)

Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Christina Aryani – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Bambang Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi Arif

Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping

Dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari juga diangkat menjadi Komisaris Pertamina Hulu Energi. (red)

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta – Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Instruksi ini dibuat tertulis oleh Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikan Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP melalui rilis media, Selasa (11/2/2025) di Jakarta. Dimana Relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 ini memandang negara perlu menghemat anggaran, untuk dialihkan pada kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami (red- Relawan ARPG) memandang keputusan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sangat relevan di tengah perbaikan ekonomi nasional. Negara perlu memangkas anggaran yang tidak efektif dan boros, agar bisa digunakan pada pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gus Din sapaan akrabnya.

Menurut Ketua Umum DPP Barisan Pembaharuan 08 ini, kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif dan bisa menjadi budaya dalam pemerintahan. Kebijakan bisa diarahkan untuk pembangunan yang lebih prioritas dan mendesak.

“Kebijakan realokasi belanja APBN akan mengarah pada pembangunan yang sangat sesuai, sebagaimana diinginkan Pemerintah Pusat. Kita pernah melakukan efisiensi anggaran pada saat pandemi Covid-19 dan berjalan sukses. Kalau saat ini dilakukan lagi tidak ada masalah,” terang Gus Din yang juga Konsultan UMKM ini.

Kata dia, efisiensi anggaran ini juga  belanja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak akan berdampak vital pada perputaran domestik bruto di pusat dan di daerah. Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya memindahkan plafon anggaran yang lebih prioritas.

“Kita yakin efisiensi anggaran 2025 ini tidak akan berdampak terhadap ekonomi, sebab ukuran dan alokasinya sudah sesuai target-target dan harapan pemerintah. Kalaupun ada efek tidak akan signifikan dan progresif, sebab ada pencapaian pembangun lain yang akan dicapai,” tegas Gus Din.

Baginya, kebijakan melakukan efisiensi anggaran ini sangat membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN. Kalaupun ada efek negatif hanya di sektor-sektor tertentu saja.

“Sebut saja contohnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi. Akan tetapi akan ada efek lainnya, yang berputar di masyarakat bawah dalam meningkatkan roda pacu ekonomi di masyarakat umum,” pungkas Gus Din.

Instrukti Presiden Prabowo untuk Menghemat APBN dan APBD 

Sebelumnya Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari lalu menuliskan, ada delapan jejeran pemerintah yang terimbas pemangkasan anggaran pada pemerintahan Prabowo. Mulai dari Kementerian, TNI, Polri, kejaksaan, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan juga bupati/walikota.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa, Presiden Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan, efisiensi ini dilakukan agar fokus anggaran bisa semakin efisien. Bahkan, penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani dilansir pada 27 Januari 2025.

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah puluhan massa dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menggelar demonstrasi di kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA RI) di Jl. Ahmad Yani Kav. 48 Jakarta Pusat, Jumat pagi (31/1/2025). Aksi ini menuntut tiga (3) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang dicopot dan diganti, karena Tidak Adil di Sengketa Tanah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aksi ini juga sebagai pengaduan 3 Majelis Hakim PT Kupang yang tidak bersikap adil dan berat sebelah/tidak berimbang. Terkait kasus perdata Sengketa Tanah 11 hektar milik ahli waris almarhum pendiri masjid agung dan guru agama yang didolimi mafia tanah.

“3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang harus dicopot atau diganti, karena sudah tidak bersikap adil dan berat sebelah/tidak berimbang dalam proses banding. Dimana seharusnya sidang tambahan untuk dijadwal ulang, agar bisa memanggil Saksi-Saksi Ahli dari tergugat dan penggugat,” kata Andi Ulfa Umar, AMD dalam orasinya.

Kata perempuan yang biasa disapa Ulfa Bone ini, ARPG yang terdepan membela hak tanah rakyat dari mafia tanah. Untuk itu ARPG juga telah mengirim surat pengaduan, dengan Surat Nomor : 001/A-1/Kornas-ARPG/I/2025 Jakarta, Jumat 31 Januari 2025, agar 3 Majelis Hakim tersebut diperiksa.

“Bawas MA dan Komisi Yudisial berhak memeriksa laporan dari pihak penggugat atau masyarakat, atas temuan praktek-praktek peradilan yang tidak transparan dan tidak profesional. Kami ARPG mendesak Bawas MA segera mengawasi proses persidangan yang tidak berimbang tersebut,” kata Ulfa Bone seorang artis dan Influencer ini.

Sebelumnya menurut Ulfa Bone, sudah ada pengaduan dan laporan 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang ke Bawas MA RI dan Komisi Yudisial, serta Presiden, Kejagung dan KPK, Selasa (21/1/2025) oleh Muhamad Rudini pemohon gugatan sengketa tersebut. Dimana dinilai bertindak tidak adil dan menguntungkan pihak tergugat.

“Untuk itu kami ARPG sebagai unsur pendamping masyarakat menuntut 3 Majelis Hakim PT Kupang untuk bersikap profesional dan tidak berat sebelah/bersikap berimbang. Apalagi diduga ada Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Kupang NTT atas Putusan Pengadilan (PN) Labuan.Bajo nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj pada 23 Oktober 2024, yang sudah putus dan selesai di pemeriksaan tingkat pertama,” tandasnya.

Bagaimanapun kata Ulfa Bone, 3 Majelis Hakim yang memerintahkan PN Labuan Bajo sidang ulang terhadap putusan yang sudah selesai dan keluar putusan, adalah kesalahan besar. ARPG juga menilai 3 Majelis Hakim PT Kupang sudah cacat moral dan bertindak di luar nalar hukum.

“Majelis Hakim PT Kupang juga disebut cacat moral dengan mengabaikan hak-hak kemanusiaan atas tanah yang diserobot oleh Niko Naput dan Kadiman Santosa pemilik St Regist Hotel. Selain itu PT Kupang dinilai bertindak di luar nalar hukum melakukan sidang ulang,” sesalnya.

3 Majelis Hakim PT Kupang ini dalam mengambil keputusan sela sidang ulang PN Labuhan Bajo ini, telah menabrak aturan dan bermain api dengan kewenangannya yang menguntungkan pihak tergugat. Padahal, sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama diputuskan tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo ada peralihan hak tanah tidak sesuai prosedur.

Dalam.sidang tingkat pertama sudah terbukti bahwa ada peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai prosedur hukum. Diputuskan tanah tersebut adalah milik ahli waris almarhum Ibrahim Hanta dan bukan milik Niko Naput dkk.

“Saya minta hakim jangan menabrak aturan dan bermain api, nanti terbakar. Kami berharap 3 Majelis Hakim PT Kupang tidak masuk angin yang mana kewenangannya menguntungkan pihak tergugat. Seharusnya 3 Majelis Hakim PT Kupang memeriksa materi permohonan banding dan bantahan/eksepsi terbanding. Bukan malah memerintahkan sidang ulang untuk mendengarkan 2 saksi ahli pembanding dan sementara saksi ahli terbanding tidak diundang,” jelas Ulfa Bone panjang lebar.

Sementara Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG) Syafrudin Budiman yang ikut orasi, mengajukan 3 tuntutan dalam aduan dan laporan 3 Majelis Hakim PT Kupang Bawas MA RI. Diantaranya sebagaimana dibawah ini:

1. Sidang Tambahan di PN Labuan Bajo Harus Dijadwal Ulang, Supaya Hadirkan Saksi Ahli Dari Penggugat, Jika Tidak Adil Kami Meminta Hakim Tersebut Dicopot atau Diganti

2. Harus Ada Azas Keadilan, Penggugat dan Tergugat Punya Hak Yang Sama

3. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang Harus Profesional dan Berimbang, Antara Tergugat dan Penggugat

“Aksi demonstrasi dengan mengirim surat aduan dan laporan ini dibuat sebagai dukungan kepada korban Mafia Tanah di Labuan Bajo. Atas segala perhatian dan atensinya. Kami akan terus mengawal kasus sengketa tanah 11 hektar ini di PT Kupang dan upaya hukum lainnya,” ucap Gus Din sapaan akrabnya

Kata dia, sebelumnya, Muhamad Rudini telah melaporkan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim PT Kupang. Diantaranya, Hakim Ketua Majelis TJONDRO WIWOHO, SH, MH dan Hakim Anggota I KETUT TIRTA, SH, MH dan LUCIUS SUNARNO, SH, MH. Terkait perkara tingkat pertama yang telah dinyatakan putus dan selesai di PN Labuan Bajo.

Perkara yang dimaksud adalah Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj di PN Labuan Bajo dan tertuang dalam putusan PN Labuan Bajo tertanggal 23 Oktober 2024, yang mana status putusan telah selesai dan diputus secara lengkap.

“Masalahnya hanya saksi ahli tergugat yang didatangkan ke persidangan dan penggugat tidak diberi kesempatan 3 Majelis Hakim PT Kupang. Sudah saatnya Bawas MA RI turun tangan dan memerintahkan para hakim berbuat adil dan berimbang,” pungkas Gus Din.