20 November 2026

Anggaran

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mengenai usulan anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kembali memantik perdebatan public. Terutama ketika alasan yang diajukan untuk membenarkan besarnya dana tersebut tampak tidak selaras dengan realitas situasi HAM di Indonesia.

Dalam pernyataannya di laman Facebook pada Rabu, 22 Oktober, Agushinus Kristianto menyoroti kompleksitas pembahasan anggaran besar tersebut dan mengajukan kritik serta solusi alternatif.

Pada dasarnya, alasan yang diajukan untuk kebutuhan anggaran besar bagi pembangunan HAM, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, dianggap kurang kuat. Pengusulan anggaran yang diajukan oleh Menteri HAM dianggap tidak relevan, mengingat situasi HAM berat di Indonesia telah dinyatakan minim oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan jika ada, itu terjadi pada masa kolonial atau di awal-awal kemerdekaan, jauh sebelum era pemerintahan saat ini.

Selain itu, delapan misi utama (Asta Cita) pemerintahan Prabowo Subianto juga tidak mencantumkan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai salah satu program prioritas. Ini semakin menguatkan argumen bahwa besarnya anggaran yang diajukan oleh Kementerian HAM tidak berdasar pada kebutuhan mendesak atau prioritas negara.

Dalam konteks ini, permintaan Rp20 triliun terasa berlebihan, terutama jika dibandingkan dengan anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan sebesar Rp64 miliar untuk pemenuhan hak dasar dan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Agushinus mengemukakan dua solusi menarik sebagai respon terhadap usulan anggaran tersebut. Solusi pertama adalah memperjelas prioritas pemerintah terkait pelanggaran HAM berat. Jika pemerintah serius menangani pelanggaran HAM berat dan membawanya ke pengadilan HAM, maka anggaran besar tersebut dapat dianggap relevan.

Dana tersebut dapat digunakan untuk menyokong proses pengadilan, pembiayaan operasional kementerian, serta untuk menangani kelompok-kelompok yang merasa terancam dengan adanya penyelidikan kasus HAM. Namun, jika penyelesaian pelanggaran HAM tidak menjadi prioritas, maka anggaran sebesar Rp20 triliun akan tampak tidak rasional.

Solusi kedua yang lebih menarik dan provokatif adalah pengusulan adanya Kementerian Etika. Agushinus berargumen, jika pelanggaran HAM berat dianggap tidak ada atau minimal, maka setidaknya pelanggaran etika berat masih ada. Pelanggaran etika yang dimaksud termasuk tindakan yang telah melanggar norma-norma kepatutan oleh tokoh-tokoh di posisi tinggi dalam pemerintahan, seperti ketua mahkamah yang melanggar aturan konstitusi.

Mengingat urgensi untuk menjaga etika dan moral dalam pemerintahan, Agushinus mengajukan solusi agar dibentuknya Kementerian Etika yang memiliki tugas khusus untuk menangani isu-isu etika dalam tata kelola negara. Kementerian ini akan berperan besar dalam memastikan integritas pejabat negara serta menegakkan norma-norma kepatutan di segala lini pemerintahan. Dalam skenario ini, Rp20 triliun atau lebih bisa diusulkan untuk mendanai pembangunan pusat studi etika dan memperkuat pendidikan etika di seluruh pelosok negeri.

Indonesia, meskipun tengah menikmati pembangunan infrastruktur yang pesat dan peningkatan ekonomi, tidak bisa mengabaikan pentingnya etika dalam tata kelola negara. Seperti yang dikemukakan oleh Agushinus, pembangunan fisik dan ekonomi saja tidak cukup jika bangsa ini kehilangan etika. Dalam pemerintahan, etika menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan. Tanpa etika, tidak ada jaminan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pembentukan Kementerian Etika juga menjadi kritik terselubung terhadap praktik-praktik politis yang dianggap kurang etis, termasuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kalangan pejabat. Pada saat yang sama, ide ini juga menyoroti pentingnya adanya lembaga yang bisa bertindak secara independen dalam memantau dan menegakkan standar-standar moral di dalam pemerintahan.

Kritik yang disampaikan oleh Agushinus menyoroti ketidakselarasan antara narasi besar tentang pentingnya HAM dengan realitas kebutuhan dan prioritas pemerintah. Usulan Rp20 triliun untuk Kementerian HAM, dalam konteks di mana pelanggaran HAM berat tidak menjadi perhatian utama, mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan faktual. Solusi yang diajukan oleh Agushinus, meski terkesan satir dan ironis, menyoroti pentingnya peran etika dalam kebijakan negara.

Dalam masyarakat yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab moral, pembentukan Kementerian Etika dapat menjadi simbol komitmen bangsa dalam menjaga standar moralitas dan akuntabilitas. Lebih dari sekadar usulan anggaran, artikel ini mengajak kita untuk merenungkan apakah bangsa Indonesia sudah cukup serius dalam membangun HAM dan etika yang kuat sebagai landasan tata kelola negara.

Sebagai penutup, artikel ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur hanyalah satu sisi koin; di sisi lain, bangsa yang tidak beretika akan kehilangan jati diri dan kepercayaan publik. Kita butuh solusi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Ketika MoneyTalk bertanya kepada Direktur CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi anggaran apa yang menarik di Kabupaten Mandailing Natal (Natal) pada tahun 2024.

Uchok Sky orang Batangtoru ini menjawab bahwa Pada tahun 2024, di bagian Umum sekda (sekretariat daerah) Kabupaten Mandailing Natal ada proyek Rehab dan Pengecatan di Lingkungan Rumah Dinas Bupati sebesar Rp.150.000.000

Tetapi lanjutnya, anggaran daerah bukan hanya dipakai untuk rehab dan pengecatan Rumah dinas bupati saja, juga dipakai untuk rehab dan mengecatan rumah dinas wakil Bupati dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000

Dan hal ini benar benar aneh dan lucu, di Madina doyan ngecat, dan di Tapsel doyan makan minum. Dan anggaran daerah alias anggaran daerah hanya dipakai yang begitu begitu saja, hanya dinikmati para bupati dan wakil saja. Lantas buat rakyat Mandailing dikasih apa, tanya Uchok Sky.

Sebelumnya Dalam tulisannya pada Senin, 19 Agustus, Febri Yohansyah sebagai Koordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning) menyatakan kekhawatirannya terhadap pengelolaan anggaran Kabupaten Tapsel yang mengalami kenaikan tidak wajar, khususnya dalam pos anggaran makan dan minum Bupati yang terus meningkat setiap tahun.

Febri membandingkan anggaran tahun sebelumnya dengan APBD Tapsel tahun anggaran 2024. Ia menemukan bahwa anggaran makan dan minum Bupati yang ada di Sekretariat Daerah Tapsel tercatat sebesar Rp953.228.400. Sedangkan pada tahun 2023, anggaran makan dan minum hanya sebesar Rp618.565.500.

Kecurigaan Febri semakin kuat setelah mengetahui kenaikan anggaran yang fantastis dan tidak rasional, yakni sebesar Rp334.662.900 dari tahun 2023 ke 2024. Kenaikan ini dianggap luar biasa dan menunjukkan kurangnya kepekaan serta kepedulian terhadap kondisi rakyat di Tapsel yang masih banyak yang hidup dalam kemiskinan.

Febri juga menyoroti adanya dugaan pemborosan terkait anggaran makan di lingkungan Bupati Tapsel. Anggaran makan dan minum sebesar Rp953.228.400 untuk 11.812 porsi, dengan harga setiap porsi mencapai Rp80.700. Ia menilai harga tersebut mencerminkan menu makanan dan minuman yang sangat mewah.

Selain itu, Febri membandingkan jatah anggaran makan antara Bupati dan Wakil Bupati, yang menurutnya seharusnya ditetapkan sama. “Coba kita bandingkan harga seporsi makan dan minuman antara Bupati dan Wakil Bupati. Tentu lebih mahal harga seporsi menu makanan dan minuman Bupati,” ungkap Febri.

Dalam anggaran tersebut, harga seporsi makanan dan minuman untuk Wakil Bupati hanya sebesar Rp70.000. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga satu porsi antara Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp10.700.

Kenaikan anggaran makan dan minum untuk Wakil Bupati dari tahun 2023 ke 2024 hanya sebesar Rp2.800.000. Kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan anggaran Bupati yang mencapai Rp334.662.900, angka yang dinilai sangat luar biasa.

“Bupati Tapsel memang luar biasa,” imbuh Febri dengan penuh keheranan.

Dan pada tahun 2023, anggaran makan dan minum Wakil Bupati sebesar Rp536.550.000, sementara pada tahun 2024 hanya sebesar Rp539.350.000

Jakarta, MoneyTalk – Publik tidak ada yang tahu. Tiba tiba ada kenaikan anggaran jalan – jalan DPR. Dan hal ini sangat bikin kaget pengamat Anggaran dari CBA (Center For Budget Analisis)

Ada – ada saja DPR ini, dan selalu bikin ulah kata Direktur Ekskutif Uchok Sky Khadafi, dan naiknya Perjalanan dinas anggota dewan pada tahun 2021 sangat melukai hati rakyat.

Kenaikan anggaran perjalanan dinas, atau anggaran jalan jalan ini, memperlihatkan bahwa DPR sudah tidak punya hati, dan masa bodoh dengan kehidupan rakyat yang dihimpit oleh kenaikan barang barang kebutuhan pokok rakyat, tegas Uchok Sky

Diminta agar DPR untuk segera berhemat, jangan hanya menghambur hambur uang negara. Lebih baik anggaran jalan jalan DPR dialokasikan untuk kebutuhan rakyat dong, tutup Uchok Sky

Untuk diketahui bahwa memang benar ada mengalami kenaikan anggaran jalan jalan atau perjalanan dalam negeri dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 32.1 persen

Pada tahun 2020, anggaran jalan jalan dalam negeri anggota DPR sebesar Rp. 550 miliar, dan pada tahun 2021, anggaran jalan jalan dalam negeri DPR menjadi Rp. 726,7 miliar.

Kenaikan anggaran jalan jalan dalam negeri DPR ini diperuntukan pembayaran kunjungan kerja, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, dan biaya kunjungan kerja spesifik. (MT)