21 November 2026

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan Presiden dengan 22 pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bukan sekadar agenda silaturahmi ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus menata ulang relasi antara negara dan kekuatan modal.

Menurut Amir, fakta bahwa rombongan pengusaha tersebut diantar oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan adanya dimensi politik-strategis dalam dialog tersebut. Ia menilai, pertemuan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah membangun komunikasi langsung dengan pelaku usaha utama guna memastikan arah pembangunan ekonomi nasional berjalan sejalan dengan amanat konstitusi.

“Presiden menyampaikan arahan penting tentang arah pembangunan ekonomi nasional yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Intinya adalah memperkuat kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat melalui pengelolaan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Amir dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Ia menambahkan, salah satu prioritas yang ditekankan Presiden kepada para pengusaha adalah penguatan proses industrialisasi nasional. Langkah tersebut dipandang krusial untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan nilai tambah sumber daya, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dan dominasi pasar global.

Lebih jauh, Amir membaca kehadiran Dasco dalam mengantar rombongan Apindo sebagai isyarat bahwa pemerintah ingin memperkuat civil society di sektor ekonomi dan industri. Dialog langsung antara kepala negara dan pelaku usaha dinilai sebagai upaya membangun keseimbangan baru antara kepentingan negara, rakyat, dan dunia usaha.

Dalam analisisnya, pertemuan tersebut juga merupakan bagian dari langkah operasional Presiden untuk secara sistematis meminimalisasi sikap “terjang oligarki” serta memahami dinamika kelompok yang ia sebut sebagai “serakahnomics”—yakni kecenderungan akumulasi kekuatan ekonomi yang berpotensi menjauh dari kepentingan publik.

“Secara intelijen politik, pertemuan ini dapat dibaca sebagai operasi senyap Presiden yang ditugaskan khusus kepada Dasco. Tujuannya membangun komunikasi langsung, memetakan kekuatan ekonomi, sekaligus memastikan arah industrialisasi tetap berada dalam kerangka kedaulatan nasional,” jelasnya.

Amir menilai, jika langkah tersebut konsisten dijalankan, maka pemerintah berpeluang menciptakan arsitektur ekonomi yang lebih adil—di mana negara tetap memegang kendali strategis, namun dunia usaha diberi ruang produktif untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat.

Pertemuan Presiden dengan para pengusaha Apindo ini pun dinilai menjadi penanda penting bahwa agenda industrialisasi dan kedaulatan ekonomi mulai ditempatkan sebagai prioritas utama dalam fase pemerintahan saat ini.

MoneyTalk,Serang – Semakin sempitnya waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025 yang akan segera dilakukan oleh delapan Kabupaten/Kota se-Banten dalam waktu dekat ini jadi atensi serius Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banten.

Bertolak pada urgensi di atas, maka APINDO Banten mendesak Pj. Gubernur Provinsi Banten untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov).

“Kami telah dua kali bersurat kepada Pj. Gubernur, namun sampai saat ini SK Depeprov belum juga terbit,” kata Ketua DPP APINDO Banten Yakub F. Ismail, Jumat (29/11).

Pernyataan itu disampaikan Yakub saat dirinya ditanya awak media perihal sejauh mana persiapan penetapan UMK 2025.

Terkait mekanisme penetapan upah, kata Yakub, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip kesamaan jumlah (balancing) dalam keterwakilan unsur di dewan pengupahan (2:1:1).

“Jadi yang harus dicermati ialah terkait prosedurnya. Bahwa dalam mekanisme penetapan besaran upah tersebut harus berdasarkan komposisi keberimbangan. Sebab prinsip dasar itu bersifat mutlak sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Dengan begitu, lanjut dia, jika ketentuan tersebut tidak dilakukan maka dapat menimbulkan masalah administrasi terkait tidak kuorumnya jumlah anggota.

“Dan hal ini akan berpotensi terjadi turbulensi pengupahan terhadap rekomendasi dan penetapan itu sendiri,” urainya.

Yakub menegaskan bahwa kalau situasinya demikian, maka akan menjadi kerugian bagi semua pihak, utamanya masyarakat di Provinsi Banten.

“Tentu kita tidak menginginkan kondisi demikian terjadi di Banten. Sebab jika ini yang terjadi maka bukan tidak mungkin penetapan upah tahun 2025 untuk wilayah Banten akan mengalami kendala”, pungkasanya.