6 November 2026

Australia

MoneyTalk, Jakarta – Kerja sama intelijen antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Australia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pembahasan strategis menyentuh isu keamanan kawasan timur Indonesia. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai bahwa intensifikasi kolaborasi kedua negara tidak bisa dilepaskan dari posisi kunci Maluku dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.

Menurut Amir, dinamika geopolitik global kini bergerak menuju “kompetisi senyap” di wilayah timur Indonesia, di mana jalur laut, sumber daya alam, dan stabilitas politik regional memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan.

Amir Hamzah menjelaskan bahwa Maluku bukan sekadar gugusan pulau yang kaya rempah, tetapi sebuah koridor laut strategis yang menghubungkan: Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafura dan jalur internasional dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia.

“Siapa yang menguasai intelijen di Maluku, sesungguhnya menguasai ruang deteksi dini atas salah satu jalur laut paling penting di Indo-Pasifik,” ujar Amir kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Dari sudut pandangnya, Maluku berfungsi sebagai “early warning belt” Indonesia terhadap setiap pergerakan militer, ekonomi, maupun migrasi ilegal yang bisa memengaruhi stabilitas nasional. Termasuk aktivitas kapal asing, pelintas batas, penyelundupan senjata, hingga dinamika di Papua yang sering menjadi perhatian bilateral Indonesia–Australia.

Australia memandang kawasan timur Indonesia sebagai buffer zone alami bagi keamanan nasional mereka. Maluku terletak tidak jauh dari Darwin, yang merupakan salah satu pangkalan militer paling penting Australia.

Beberapa alasan strategis Australia memperkuat kerja sama intelijen dengan Indonesia, menurut Amir Hamzah:

1. Pengamanan jalur perairan utara Australia dari infiltrasi, penyelundupan manusia, dan ancaman non-tradisional.

2. Mendeteksi aktivitas kekuatan besar, terutama yang berhubungan dengan rivalitas geopolitik AS–China.

3. Mitigasi potensi instabilitas di Papua, yang mempunyai keterkaitan historis dan keamanan yang sensitif bagi Australia.

Kebutuhan Australia terhadap data intelijen maritim yang lebih presisi di wilayah banda dan Arafura.

“Dalam konteks geostrategis, Australia membutuhkan Indonesia sama besar dengan kebutuhan Indonesia terhadap Australia,” kata Amir.

Amir Hamzah menekankan bahwa Indonesia memerlukan penguatan intelijen di Maluku untuk beberapa lapisan kepentingan nasional:

1. Deteksi Dini Ancaman Maritim

Maluku berada di jalur yang rawan aktivitas:

-Kapal riset asing ilegal

-Penangkapan ikan ilegal oleh kapal trans-regional

-Operasi intelijen asing berkedok aktivitas ekonomi

-Potensi penyusupan ke wilayah Papua

Kerja sama dengan Australia dapat membantu memperkaya database intelijen maritim yang semakin kompleks.

2. Konektivitas dengan Isu Papua

Karena Maluku merupakan pintu belakang Papua, maka penguatan intelijen di Maluku penting untuk:

-memonitor arus logistik ke kelompok separatis,

-membaca pola mobilitas aktor eksternal,

-dan mencegah fluktuasi keamanan yang bisa meluas ke wilayah tengah Indonesia.

3. Pertahanan Berlapis (Layered Defense)

Menurut Amir, Indonesia sedang membangun konsep pertahanan berlapis yang mencakup:

-lapisan deteksi (intelligence),

-lapisan pencegahan (early deterrence),

-lapisan respon (rapid response).

Maluku merupakan lapisan pertama yang harus diperkuat karena posisinya sebagai benteng timur.

Amir Hamzah mengingatkan bahwa kolaborasi intelijen dengan Australia harus dilakukan secara proporsional dan terukur, karena menyangkut:

-pertukaran data sensitif,

-kegiatan pengamatan di wilayah kedaulatan,

-manajemen informasi strategis mengenai Papua,

-serta perlindungan sumber daya maritim Indonesia.

“Kerja sama dengan negara besar seperti Australia tidak boleh bersifat subordinatif. Indonesia harus tetap menjadi pemain utama di rumah sendiri,” tegas Amir.

Ia menambahkan bahwa BIN harus memastikan mekanisme kontrol, audit intelijen, dan pembagian informasi dilakukan dengan prinsip reciprocity agar tidak membuka peluang penetrasi intelijen asing yang berlebihan.

Amir mengurai bahwa perebutan pengaruh antara AS dan China kini bergerak ke arah selatan Filipina, Papua Nugini, hingga perairan Maluku. Maluku menjadi titik strategis untuk:

-memantau jalur kapal selam,

-memonitor aktivitas militer di Pasifik Barat Daya,

-memastikan stabilitas rantai pasokan energi,

-dan mengawasi manuver kapal penelitian China yang makin agresif.

“Oleh sebab itu,” jelas Amir, “kerja sama intelijen dengan Australia sebenarnya juga bagian dari upaya Indonesia menjaga keseimbangan geopolitik di tengah rivalitas kekuatan besar.”

Dengan penjelasan Amir Hamzah, tampak jelas bahwa Maluku bukan lagi sekadar wilayah kepulauan dengan kekayaan budaya dan sejarah, tetapi sebuah titik strategis dalam narasi keamanan Indo-Pasifik.

Kerja sama intelijen BIN–Australia dapat menjadi:

-instrumen menjaga stabilitas kawasan,

-penguatan deteksi dini Indonesia,

-dan mekanisme penyeimbang dalam kompetisi geopolitik regional.

Namun, kolaborasi tersebut harus dijalankan dengan kecermatan, agar Indonesia tetap memegang kontrol penuh atas wilayah strategisnya.

Amir menegaskan: “Maluku adalah masa depan keamanan nasional Indonesia. Dan siapa pun yang memahami peta geopolitik Indo-Pasifik akan melihat nilai strategis yang tidak terbantahkan dari wilayah ini.”

MoneyTalk, Jakarta – Kunjungan singkat Presiden Prabowo Subianto ke Australia pada Rabu (12/11/2025) menyita perhatian publik, bukan hanya karena pertemuannya dengan Perdana Menteri Anthony Albanese, tetapi juga karena konteks geopolitik dan politik domestik yang menyertainya.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, langkah Prabowo ke Sydney merupakan sinyal strategis bahwa Indonesia sedang memperkuat posisi tawarnya di kawasan Indo-Pasifik melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun, di sisi lain, Amir menilai ada dimensi politik dan intelijen yang menyelimuti kunjungan tersebut, terutama jika dikaitkan dengan isu yang sedang ramai: polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan keberangkatan Roy Suryo ke Australia.

Dalam analisa Amir Hamzah, Australia memiliki catatan panjang terhadap perkembangan kekuatan militer Indonesia. Sejak era Presiden Soeharto, hubungan kedua negara sangat dipengaruhi oleh persepsi Sydney terhadap kekuatan pertahanan Jakarta.

“Dulu, di masa Soeharto, Australia sangat hormat pada Indonesia karena kekuatan militernya yang disegani. Kini, di bawah Prabowo, arah itu mulai kembali terasa. Modernisasi alutsista yang masif membuat Australia berhitung ulang,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Prabowo disebut menempatkan modernisasi alutsista bukan hanya sebagai kebutuhan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memperkuat armada jet tempur, kapal selam, radar maritim, hingga sistem pertahanan udara. Langkah ini, menurut Amir, memberi efek psikologis di kawasan.

“Australia paham bahwa Prabowo adalah menantu Soeharto, dan gaya kepemimpinannya dalam membangun pertahanan sangat mirip. Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata,” tambahnya.

PM Anthony Albanese disebut menyadari dinamika ini. Sydney, ujar Amir, memilih sikap berhati-hati: tetap mempererat kerja sama, tapi juga menjaga jarak agar tidak terlihat inferior di hadapan Jakarta.

Kunjungan singkat Prabowo dijadwalkan hanya satu hari, namun agenda yang padat menunjukkan bobot pertemuan tersebut. Di Sydney, Prabowo dijadwalkan membahas tiga hal utama: pertahanan, perdagangan, dan ketahanan pangan.

Namun, Amir menilai, ada pesan simbolik yang ingin disampaikan oleh Prabowo.

“Kunjungan ini adalah power projection menunjukkan bahwa Indonesia kini menjadi pemain utama di kawasan. Australia tidak lagi menghadapi Indonesia yang reaktif, tetapi Indonesia yang aktif membangun posisi geopolitik,” paparnya.

Menurutnya, langkah Prabowo ini juga bagian dari “soft deterrence diplomacy” upaya membangun kekuatan yang mampu menahan potensi tekanan eksternal tanpa harus menunjukkan permusuhan.

Kunjungan Prabowo ke Australia juga berbarengan dengan meningkatnya tensi politik dalam negeri terkait isu ijazah Gibran Rakabuming. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, telah datang dari Australia dan mengklaim mempunyai bukti terkait “ijazah bodong” milik Gibran.

Di media sosial, Roy bahkan memamerkan visanya yang disebut berlaku selama lima tahun dan mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim berasal dari UTS di Sydney.

Menariknya, menurut Amir Hamzah, kedatangan Roy dari Australia dan munculnya isu tersebut bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Prabowo, sehingga menimbulkan persepsi adanya skenario politik tertentu.

“Dunia intelijen membaca momentum ini. Bisa jadi ada operasi opini yang dimainkan untuk mengguncang wibawa pemerintahan. Ketika presiden berada di luar negeri, isu domestik digoreng untuk menciptakan kesan instabilitas,” ujar Amir.

Ia menambahkan, publik perlu berhati-hati membedakan antara informasi, disinformasi, dan operasi pengaruh yang kerap dikemas sedemikian rupa di media sosial.

“Australia adalah negara dengan tradisi intelijen yang kuat. Jika seseorang tiba-tiba diberi visa jangka panjang dan membawa misi sensitif, tentu itu menarik perhatian. Tapi apakah ada keterkaitan langsung antara kunjungan Prabowo dan Roy Suryo? Belum tentu. Namun, waktunya jelas tidak kebetulan,” tambahnya.

Sebelum berangkat ke Australia, Prabowo disebut menggelar rapat terbatas yang tidak dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran. Isu ini kemudian menjadi bahan spekulasi politik, seolah-olah ada jarak antara keduanya.

Dalam pandangan Amir Hamzah, dunia kini menyaksikan “kembalinya Indonesia” di panggung geopolitik regional. Setelah sekian lama berperan sebagai pengamat, kini Indonesia di bawah Prabowo kembali tampil sebagai aktor yang aktif dalam isu pertahanan, pangan, dan energi.

“Australia, Amerika Serikat, hingga Tiongkok memperhatikan langkah-langkah Indonesia. Kekuatan militer dan ekonomi kita sedang tumbuh, dan itu mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara,” jelasnya.

Prabowo disebut menggunakan diplomasi keras yang berwajah lembut: memperkuat militer, namun selalu menekankan kerja sama regional. Strategi ini, kata Amir, membuat Indonesia berada di posisi aman disegani tanpa menimbulkan permusuhan terbuka.

Kunjungan singkat Prabowo ke Australia adalah lebih dari sekadar diplomasi. Ia adalah pesan kekuatan, penegasan posisi Indonesia, sekaligus ujian terhadap stabilitas politik dalam negeri.

Bagi Amir Hamzah, pola ini bukan hal baru. Di era globalisasi informasi, operasi pengaruh dan perang opini menjadi bagian dari strategi geopolitik modern. Negara yang kuat bukan hanya yang memiliki senjata, tetapi juga mampu menjaga wibawa informasi dan stabilitas domestiknya.

“Australia mungkin hormat pada kekuatan militer Prabowo. Namun ujian sejatinya ada di dalam negeri  apakah pemerintah mampu menjaga soliditas di tengah serangan isu dan operasi opini,” tutup Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Usulan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono kepada Australia untuk mendukung pengelolaan lahan rawa seluas 2 juta hektare dalam program cetak sawah memunculkan pertanyaan mengenai kepercayaan diri pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan. Terlepas dari optimisme yang disampaikan, langkah meminta bantuan negara lain justru dapat menunjukkan adanya kelemahan atau ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan proyek besar ini secara mandiri.

Sudaryono menyatakan bahwa Australia adalah negara strategis bagi Indonesia, baik dari segi fungsi maupun peran. Namun, fakta bahwa dukungan ini menjadi salah satu pilar penting bagi suksesnya cetak sawah menimbulkan kekhawatiran. Apakah Kementerian Pertanian (Kementan) belum cukup percaya diri dengan kemampuan dalam negeri untuk mengolah lahan yang begitu luas tanpa bantuan teknologi dan pengetahuan luar?

Hal itu ia sampaikan saat Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams datang ke Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Bagi Sudaryono, Australia punya posisi strategis untuk Indonesia dalam bidang pertanian.

“Australia adalah negara yang strategis bagi Indonesia, baik secara fungsi, peran, maupun letak geografisnya. Dengan dukungan ini, diharapkan hubungan antara kedua negara akan semakin produktif dan berkelanjutan di sektor pertanian,“ ujarnya dalam keterangan tertulis.

Keberhasilan swasembada pangan seharusnya mengandalkan kemampuan internal negara, mulai dari petani hingga teknologi lokal. Bila pada setiap tantangan besar selalu melibatkan bantuan dari negara lain, maka program yang bertujuan mencapai kemandirian pangan bisa terkesan rapuh.

Sejak era Presiden Joko Widodo, program cetak sawah di lahan rawa sudah dijalankan dengan berbagai tantangan. Kritikus berpendapat bahwa banyak program besar yang diluncurkan tanpa kesiapan infrastruktur dan teknologi lokal yang memadai. Di Merauke, misalnya, meskipun proyek ini dijadikan sebagai salah satu program strategis nasional, realisasinya masih jauh dari harapan. Banyak lahan cetak sawah yang tidak produktif karena masalah teknis, seperti drainase dan kualitas tanah.

Sudaryono meminta dukungan dari Australia dalam bentuk teknologi pertanian, pelatihan, serta penelitian yang lebih terfokus. Dukungan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah teknis yang sering kali menjadi batu sandungan dalam program cetak sawah. Namun, penting dicatat bahwa kebergantungan pada negara lain dalam menyediakan solusi ini bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah-masalah dasar tersebut secara mandiri.

Kritik utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri adalah perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam negeri. Melibatkan Australia bisa menjadi solusi jangka pendek, namun, jika Indonesia ingin benar-benar mandiri dalam ketahanan pangan, fokus harus diarahkan pada pengembangan teknologi lokal dan pemberdayaan petani.

Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas teknologi dan penelitian dalam negeri akan lebih berkelanjutan dan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih kompetitif di sektor pertanian global. Tanpa penguatan kapasitas lokal, program seperti cetak sawah hanya akan bergantung pada bantuan asing, yang dalam jangka panjang bisa merugikan kedaulatan pangan negara.

Keputusan Sudaryono untuk meminta bantuan Australia dalam program cetak sawah seharusnya menjadi titik refleksi bagi Kementan untuk lebih percaya diri dalam memanfaatkan potensi dan keahlian dalam negeri. Pengembangan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia di sektor pertanian perlu diperkuat, sehingga swasembada pangan dapat benar-benar diwujudkan tanpa ketergantungan pada bantuan luar negeri.(c@kra)