22 November 2026

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mencuat ke publik. Nanik S Deyang melayangkan surat peringatan keras kepada Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Dalam surat tersebut, Nanik mengaku terpukul setelah memperoleh informasi dan bukti yang menurutnya mengarah pada dugaan adanya transaksi untuk mendapatkan jabatan di lingkungan BP Taskin.

Nanik bahkan menyebut dirinya mengetahui adanya orang-orang yang disebut harus mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk dapat masuk ke lingkungan BP Taskin.

“Sungguh sesak dada ini, tadi malam saya tidak bisa tidur. Saat saya mengetahui secara langsung jual/beli jabatan terjadi di BP Taskin dilakukan orang-orang dekat Anda dan diketahui Anda, saya benar-benar shocked,” tulis Nanik dalam suratnya, Selasa (25/8/2026).

Ia juga mengaku memperoleh informasi mengenai sejumlah orang yang disebut masuk atas rekomendasi Kepala BP Taskin dengan membayar sejumlah uang.

Namun demikian, Nanik menegaskan selama ini dirinya memilih diam lantaran belum memiliki bukti yang dinilainya cukup kuat.

“Saya hanya kumpulkan data dan diam,” tulisnya.

Bagian paling serius dalam surat Nanik adalah pengakuannya terkait seorang perwira polisi bernama Kombes Tartono.

Nanik mengklaim Kombes Tartono pernah mengadukan kepadanya bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan yang dapat menjadi jalan bagi proses kenaikan pangkat atau “pecah bintang” sebelum memasuki masa pensiun.

Menurut Nanik, uang tersebut disebut terdiri dari Rp1 miliar yang diserahkan di Hotel Mulia dan transfer tambahan sebesar Rp500 juta kepada seseorang bernama Jehan.

Nanik mengaku Kombes Tartono juga menunjukkan kepadanya bukti transfer tersebut.

“Setelah satu miliar, ditambah lagi uang transfer 500 juta ke Jehan. Dia menunjukkan bukti transfer,” tulis Nanik.

Nanik kemudian mempertanyakan proses pengangkatan Kombes Tartono yang awalnya disebut sebagai staf khusus, tetapi kemudian diarahkan untuk mendapatkan posisi tenaga ahli.

Menurut Nanik, posisi staf khusus tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk kepentingan “pecah bintang” sebagaimana yang disebutkan Kombes Tartono kepadanya.

Nanik juga mengungkapkan bahwa Kombes Tartono disebut dijanjikan posisi Tenaga Ahli Madya di BP Taskin.

Namun, menurut Nanik, struktur tenaga ahli yang ada telah terisi sehingga ia mempertanyakan bagaimana posisi tersebut akan diberikan.

“Saya bingung, lalu saya tanya, lah kan tenaga ahli di sini sudah lengkap? Dia jawab dijanjikan menggantikan Dina,” tulis Nanik.

Nanik menegaskan dirinya menolak membantu proses tersebut karena tidak ingin merusak tata kelola birokrasi BP Taskin.

Ia bahkan mengaku secara tegas menyampaikan kepada Kombes Tartono bahwa dirinya tidak akan membantu meskipun terdapat tenggat waktu pengurusan jabatan.

“Saya tidak mau merusak birokrasi BP Taskin, saya tidak mau merusak pemerintahan Presiden Prabowo. Saya loyal pada pemerintah dan presiden!” tegasnya.

Persoalan semakin membuat Nanik terkejut ketika ia mengaku kembali ke kantor BP Taskin dan memperoleh informasi bahwa Kombes Tartono telah mengantongi surat pengangkatan sebagai “Tenaga Ahli Pimpinan”.

Menurut Nanik, meskipun nomenklatur tersebut disebut tidak tercantum dalam struktur organisasi, surat itu disebut akan digunakan untuk kepentingan komunikasi dengan pihak Mabes Polri.

Nanik mempertanyakan bagaimana proses pengangkatan tersebut dapat terjadi setelah sebelumnya ia menolak membantu.

Ia juga meminta Kepala BP Taskin bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut.

Dalam suratnya, Nanik menyampaikan peringatan keras kepada Budiman Sudjatmiko.

Ia meminta agar dugaan praktik transaksional dalam perekrutan atau pengisian jabatan di BP Taskin dihentikan.

“Ini surat peringatan saya pertama dan terakhir, kalau saya sampai mendengar dan melihat lagi hal demikian maka semua bukti saya laporkan ke mana-mana,” tulis Nanik.

Nanik juga meminta agar BP Taskin tidak menjadi sumber persoalan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan coreng pemerintahan Pak Prabowo!!!! Jangan ‘perkosa’ BP Taskin,” tegasnya.

Nanik menyatakan dirinya masih menyimpan sejumlah bukti lain yang menurutnya berkaitan dengan orang-orang yang direkrut ke posisi strategis.

Ia mengaku sebenarnya masih mempertimbangkan dampak dari langkah yang akan diambilnya.

“Saya menulis ini masih ngeman Anda, karier Anda, dan keluarga-keluarga Anda. Kalau tidak ngeman semalam saya sebarkan semua bukti dan foto-foto,” tulis Nanik.

Hingga berita ini ditulis, berbagai tuduhan yang disampaikan Nanik tersebut merupakan klaim dan kesaksian versi Nanik yang masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Belum terdapat putusan atau bukti hukum yang dapat menyimpulkan bahwa praktik jual-beli jabatan sebagaimana dituduhkan tersebut benar-benar terjadi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Suasana diskusi publik bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid 2?” di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026), memanas setelah seorang mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jawa Tengah-DIY, Natael Bremana, melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko.

Dalam forum tersebut, Natael secara terbuka menyebut Budiman sebagai “pelacur Reformasi”. Menurutnya, mantan aktivis 1998 itu telah meninggalkan nilai-nilai perjuangan reformasi dan lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan dibanding kepentingan rakyat.

“Budiman Sudjatmiko bukan aktivis 98, melainkan pelacur reformasi. Dia bukan berbicara nilai dan kepentingan rakyat, tetapi berbicara kepentingan pribadi,” tegas Natael dalam diskusi tersebut.

Natael menilai kondisi Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang melatarbelakangi lahirnya Reformasi 1998. Ia menyoroti membengkaknya struktur pemerintahan, keterlibatan aparat keamanan dalam jabatan sipil, serta masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Reformasi menuntut birokrasi yang ramping dan efisien. Hari ini kabinet justru semakin gemuk. Reformasi juga menolak militerisme, tetapi sekarang TNI dan Polri aktif kembali bisa menduduki berbagai jabatan sipil,” ujar Natael.

Selain itu, ia juga mengkritik sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program-program tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi ruang baru bagi praktik KKN.

Pernyataan keras tersebut langsung memicu respons dari Budiman. Dari atas panggung, ia mempertanyakan dasar tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

“Apa ukurannya pelacur?” tanya Budiman.

“Jual diri,” jawab Natael.

“Apa yang saya jual?”

“Keberpihakan pada rakyat,” balas Natael.

Perdebatan semakin memanas ketika Budiman meminta bukti konkret mengenai tuduhan bahwa dirinya tidak lagi berpihak kepada rakyat. Natael kemudian menyinggung persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, kenaikan harga pangan, hingga mahalnya biaya pendidikan sebagai indikator bahwa cita-cita reformasi belum terwujud.

Menanggapi kritik tersebut, Budiman membela posisinya dengan menjelaskan berbagai program pengentasan kemiskinan yang sedang dirumuskan dan dijalankan pemerintah. Ia menyebut program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Perdesaan Merah Putih sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara struktural.

Insiden ini menambah daftar forum diskusi yang diwarnai perdebatan sengit antara Budiman Sudjatmiko dan kalangan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, Budiman juga menghadapi kritik tajam dari sejumlah mahasiswa dalam forum diskusi di Semarang terkait posisi politiknya di pemerintahan dan arah pembangunan nasional.

MoneyTalk.id – Perdebatan antara Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sekaligus mantan aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko, dengan mahasiswa dalam sebuah forum di Semarang terus menjadi perbincangan publik.

Sorotan terbaru datang dari Dimar Sasongko yang mengunggah kritik tajam melalui platform media sosial pada Senin (15/6/2026). Dalam unggahannya, Dimar membandingkan posisi Budiman saat menjadi aktivis pergerakan mahasiswa pada era Orde Baru dengan perannya saat ini sebagai pejabat negara.

“Budiman Sudjatmiko, 1998: ditangkap, divonis 13 tahun penjara karena melawan Orde Baru. Ikon gerakan mahasiswa,” tulis Dimar.

Menurut Dimar, pada forum yang berlangsung 12 Juni 2026 di Semarang, Budiman hadir sebagai pejabat negara untuk menjelaskan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, seorang mahasiswa yang mengaku pernah ditahan selama tiga bulan pasca aksi May Day menyampaikan kritik langsung kepada Budiman.

Mahasiswa tersebut menuduh Budiman bersikap munafik dan mempertanyakan sejumlah persoalan agraria serta konflik sosial yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai, di antaranya kasus petani Pundenrejo dan Dago Elos.

Dalam unggahan tersebut, Dimar menilai pertanyaan-pertanyaan substantif yang disampaikan mahasiswa tidak memperoleh jawaban langsung dari Budiman. Mahasiswa itu kemudian memilih meninggalkan forum atau walk out.

Setelah mahasiswa tersebut keluar dari ruangan, Budiman disebut memberikan tanggapan kepada peserta yang masih berada di forum.

“Inilah yang disebut victim mentality. Apa kontribusinya bagi membangun peradaban?” demikian pernyataan yang dikutip dalam unggahan Dimar.

Pernyataan itu kemudian menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian publik di media sosial. Dimar menilai situasi tersebut menghadirkan ironi sejarah mengingat Budiman sendiri pernah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan pada era Orde Baru.

“Tahun 1998, lu juga cuma mahasiswa yang ditangkap negara. Waktu itu, pejabat Orba juga pasti bilang hal yang sama tentang lu,” tulisnya.

Dimar kemudian menutup kritiknya dengan pertanyaan reflektif yang banyak dibagikan ulang oleh warganet.

“Dulu sistem yang harus dijinakkan aktivis. Sekarang, siapa yang sudah dijinakkan siapa?” katanya.

Peristiwa debat antara Budiman Sudjatmiko dan mahasiswa tersebut sebelumnya viral setelah rekaman video forum beredar luas di berbagai platform media sosial. Sejumlah pihak menilai insiden itu mencerminkan semakin menguatnya kritik kalangan mahasiswa terhadap pemerintah, sementara pihak lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika dialog dalam ruang demokrasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Budiman Sudjatmiko terkait kritik yang disampaikan Dimar Sasongko melalui media sosial tersebut.