Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Archives -

Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Hedi Batubara 5 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh Polisi Militer (POM) TNI. Pemanggilan ini mencuat di tengah penyidikan skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut sumber yang dihimpun, Teddy sempat dimintai keterangan oleh penyidik militer sebelum diizinkan kembali bertugas. Kendati demikian, hingga kini rincian mengenai lokasi, waktu pelaksanaan, status hukum, hingga materi pemeriksaan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak Puspom TNI maupun Seskab.

Belum dipastikan pula apakah pemanggilan terhadap mantan ajudan Prabowo tersebut berhubungan langsung dengan pengusutan perkara intersepsi komunikasi yang menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Isu pemeriksaan ini mencuat setelah intensitas kehadiran Teddy dalam agenda resmi Istana sempat menarik perhatian publik. Setelah sempat tak terlihat pada beberapa acara pasca-pengumuman kasus penyadapan oleh Mabes Polri, Teddy kini kembali aktif mendampingi Presiden Prabowo.

Pada Selasa (27/10/2026), Teddy terlihat mendampingi Presiden menerima Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria untuk membahas agenda riset strategis nasional. Teranyar, pada Kamis (5/11/2026) siang, Teddy juga tampak di Istana Merdeka saat Presiden memanggil Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Skandal penyadapan ini menjadi sorotan luas setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Selain dugaan penyadapan terhadap saluran telepon Kepala Negara, penyidikan juga mendalami indikasi intersepsi komunikasi terhadap 6 hingga 7 ketua umum partai politik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak POM TNI dan perwakilan Seskab Teddy Indra Wijaya masih dimintai konfirmasi resmi guna mengklarifikasi status pemeriksaan tersebut.

Guru Besar BRIN Dukung Pemakzulan Gibran

Hedi Batubara 2 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat perhatian. Guru Besar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ikrar Nusa Bhakti, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap proses pemakzulan Gibran.

Ikrar menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan penelusuran serius, mulai dari persoalan ijazah, polemik akun media sosial Fufufafa, hingga penegakan hukum terhadap sejumlah anggota keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Terkait persoalan ijazah, Ikrar mempertanyakan alasan dokumen yang menjadi perdebatan publik tidak diperlihatkan secara terbuka.

“Mengapa tidak diperlihatkan? Kalau ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu yang dimaksud, saya jamin ijazah itu palsu,” kata Ikrar di channel YouTube Forum Aktual, Senin (2/11/2026).

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ikrar terhadap dokumen yang dipersoalkan. Keaslian ijazah tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.

Selain persoalan ijazah, Ikrar juga menyinggung polemik akun media sosial Fufufafa. Menurutnya, meskipun Gibran tidak mengakui secara langsung kepemilikan akun tersebut, terdapat pernyataan Kaesang Pangarep yang ia tafsirkan sebagai pengakuan bahwa akun itu milik kakaknya.

Dalam pandangannya, polemik Fufufafa tidak bisa dilepaskan dari persoalan tanggung jawab pejabat publik. Ikrar menilai penjelasan mengenai kepemilikan akun tersebut perlu disampaikan secara terang agar tidak terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Ikrar juga mengingatkan bahwa pemakzulan bukan tindakan yang berada di luar konstitusi. Ia menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Sementara Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi hingga MPR.

Tidak hanya menyoroti Gibran, Ikrar juga mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap sejumlah persoalan yang menyeret anggota keluarga Jokowi.

Ia meminta Kejaksaan tidak hanya berkonsentrasi pada perkara korupsi yang melibatkan hakim atau praktik mafia peradilan. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan keluarga Jokowi juga perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.

“Bagaimana dengan keluarga Jokowi? Bagaimana dengan kasus Bobby dan kasus Kaesang?” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ikrar menghendaki penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang, kedekatan politik, maupun hubungan kekeluargaan seseorang dengan kekuasaan.

Di akhir pernyataannya, Ikrar secara tegas menyampaikan dukungan terhadap wacana pemakzulan Gibran.

“Saya sangat setuju pemakzulan Gibran,” tegasnya.

Sejak “Mak Banteng” Jadi Ketua Dewan Pengarah, Politikus Demokrat: Anggaran BRIN Terus Menurun Kode Keras Prabowo untuk Megawati dan PDI Perjuangan

Kode Keras Prabowo untuk Megawati dan PDI Perjuangan

Sejak “Mak Banteng” Jadi Ketua Dewan Pengarah, Politikus Demokrat: Anggaran BRIN Terus Menurun

Hedi Batubara 8 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kebijakan pemerintah terhadap pendanaan riset dan inovasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menjadi sorotan. Politikus Partai Demokrat Rommi Irawan mempertanyakan kondisi anggaran penelitian yang menurutnya terus mengalami penurunan sejak Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Rommi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para ilmuwan yang bekerja di BRIN. Menurut dia, banyak peneliti memiliki kompetensi tinggi dan menghasilkan penelitian yang penting bagi kepentingan Indonesia.

“Ilmuwan di BRIN, bukan sembarangan,” kata Rommi Irawan, Sabtu (8/8/2026).

Ia kemudian menceritakan pengalaman pribadinya mengenai dua orang sahabat yang menurutnya merupakan ilmuwan dengan keahlian khusus di bidang pertanian nuklir dan listrik nuklir.

“Ada dua sahabat, ahli di pertanian nuklir dan listrik nuklir. Memang dari SMP sangat cerdas,” ujarnya.

Menurut Rommi, kualitas sumber daya manusia di BRIN semestinya mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai keterbatasan pendanaan berpotensi menghambat penelitian strategis yang dibutuhkan Indonesia.

Rommi bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Sejak Mak Banteng Ketua Dewan Pengarah, anggaran BRIN terus turun,” kata Rommi.

Ia juga mengklaim proposal penelitian yang diajukan para ilmuwan semakin sulit mendapatkan persetujuan.

“Proposal penelitian mereka sulit disetujui. Padahal mereka meneliti untuk Indonesia,” lanjutnya.

Pernyataan Rommi tersebut menjadi sorotan karena BRIN merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan riset dan inovasi nasional. BRIN dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas penelitian pemerintah dan menjadi salah satu institusi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Di sisi lain, persoalan anggaran BRIN memang sempat menjadi pembahasan di parlemen. Pada 2025, BRIN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,63 triliun, termasuk peningkatan signifikan untuk program riset dan inovasi.

Sementara itu, BRIN pada awal 2026 menyatakan memiliki sejumlah alokasi anggaran untuk mendukung program riset dan inovasi. Salah satunya, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi mengelola anggaran sekitar Rp391,9 miliar untuk pendanaan riset, kolaborasi, dan kegiatan terkait.

Sebelumnya, Kepala BRIN juga pernah menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan lembaganya lebih menyasar biaya operasional dan manajemen, bukan kegiatan penelitian. BRIN menyebut tidak ada penelitian yang tertunda akibat kebijakan tersebut.

Ahmad Khozinudin: Manuver Jokowi Dinilai Upaya Pecah Belah Perjuangan Bongkar Dugaan Ijazah Palsu 1763604142837

Ahmad Khozinudin: Manuver Jokowi Dinilai Upaya Pecah Belah Perjuangan Bongkar Dugaan Ijazah Palsu

Hedi Batubara 22 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., menilai pernyataan yang beredar soal kesiapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memaafkan sejumlah pihak terkait dugaan pencemaran nama baik merupakan sebuah manuver politik yang bertujuan memecah belah perjuangan pengungkapan dugaan kasus ijazah palsu.

Ahmad Khozinudin yang juga dikenal sebagai Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan hal tersebut menanggapi pertemuan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara-JP) dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Bara-JP Willem Frans Ansanay menyebut Jokowi siap memaafkan beberapa terlapor, kecuali tiga orang, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Menurut Khozinudin, narasi yang dibangun relawan seolah-olah Jokowi adalah sosok pemaaf tidak memiliki nilai hukum yang signifikan. Apalagi, pernyataan tersebut tidak disampaikan langsung oleh Jokowi, melainkan melalui pihak relawan.

“Informasi ini secara hukum tidak bernilai. Pertama karena bersumber dari relawan, bukan pernyataan resmi Jokowi. Kedua, sekalipun benar, pernyataan itu justru berpotensi menjadi manuver untuk memecah belah perjuangan mengungkap kasus ijazah palsu,” ujar Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan bahwa persoalan dugaan ijazah palsu tidak berhenti pada isu pemaafan pribadi. Pasalnya, proses hukum tetap berjalan. Hal itu dibuktikan dengan langkah Polda yang melanjutkan penyidikan setelah dilakukan gelar perkara khusus.

Khozinudin juga mengkritik rekam jejak kepemimpinan Jokowi yang dinilainya gagal mempersatukan rakyat. Ia menyinggung polarisasi sosial-politik yang mencuat di era Jokowi, mulai dari dikotomi “cebong-kampret”, stigma “kadrun”, hingga berbagai konflik sosial dan keagamaan yang menurutnya menguat pada periode tersebut.

“Sejak era Jokowi, bangsa ini terbelah. Jokowi tidak mampu menjadi presiden bagi seluruh rakyat, tetapi hanya bagi kelompok pendukungnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khozinudin meragukan kredibilitas pernyataan Jokowi dengan menyinggung sejumlah klaim yang sebelumnya dinilai tidak sesuai kenyataan, seperti proyek mobil Esemka dan pernyataan bahwa anaknya tidak akan terjun ke dunia politik.

Dalam konteks penegakan hukum, ia menekankan pentingnya uji forensik ijazah Jokowi dilakukan oleh lembaga independen. Menurutnya, hal tersebut krusial untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas proses hukum.

“Jangan sampai kasus ini mengulang polemik hasil forensik Polri seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat, yang belakangan terbukti bermasalah akibat intervensi kekuasaan,” katanya.

Khozinudin menilai Jokowi sebagai figur politik besar tidak bisa dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar uji forensik dokumen ijazah dilakukan oleh lembaga independen seperti Laboratorium Forensik Universitas Indonesia (UI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Uji lab forensik oleh institusi independen adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kebenaran secara objektif dan menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.

Disidik Dugaan Korupsi, Oknum di BRIN Mau Nonton Bola Bercelona Disidik Dugaan Korupsi, BRIN Mau Nonton Bola Bercelona

Disidik Dugaan Korupsi, Oknum di BRIN Mau Nonton Bola Bercelona

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Akhir-akhir ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi sorotan publik menyusul dugaan kasus korupsi yang melibatkan anggaran tahun 2021-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menyidik kasus tersebut, menyusul laporan dan temuan terkait penggunaan anggaran yang diduga tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum. Kasus ini kian menjadi perhatian, terutama setelah adanya desas-desus terbaru yang mencuat.

Dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Rifky Zulkarnaen (Zed) pada Selasa (08/10), muncul isu menarik terkait seorang sosok yang diduga terlibat dalam skandal ini. Dalam narasinya, Rifky mengungkapkan bahwa dirinya mendapat kabar dari sumber di BRIN Serpong, yang menyebutkan bahwa individu terkait dugaan korupsi tersebut sedang merencanakan perjalanan ke Spanyol, tepatnya untuk menonton pertandingan sepak bola di Barcelona.

Spekulasi ini memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat, mengingat di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung, muncul informasi bahwa orang yang diduga terlibat justru berencana untuk bepergian ke luar negeri. Jika benar adanya, tindakan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai moralitas dan integritas dari pihak yang bersangkutan, yang seharusnya mendahulukan proses hukum yang sedang berlangsung.

BRIN sebagai badan pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengembangan riset dan inovasi di Indonesia, berada dalam posisi strategis terkait alokasi anggaran penelitian yang sangat besar. Namun, laporan-laporan dugaan penyelewengan dana dari beberapa proyek pada tahun 2021-2022 menimbulkan kekhawatiran serius. Kejagung, yang saat ini fokus pada penyelidikan, telah mengumpulkan bukti-bukti awal yang memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut.

Sumber dari dalam BRIN yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa beberapa proyek penelitian besar yang seharusnya meningkatkan kemampuan riset nasional justru diduga menjadi ajang penyelewengan dana. Laporan ini mengindikasikan bahwa sejumlah anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan dan pembelian barang mewah yang tidak sesuai dengan kepentingan proyek riset.

Kabar terkait rencana perjalanan ke Barcelona oleh salah satu pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini menambah panasnya isu di masyarakat. Banyak yang menilai bahwa jika benar perjalanan ini dilakukan, itu adalah tindakan yang tidak peka terhadap situasi dan bahkan bisa dianggap sebagai upaya untuk melarikan diri dari proses hukum.

Namun, tidak sedikit juga yang skeptis terhadap kabar ini, menganggapnya sebagai pengalihan isu untuk meredam perhatian publik dari inti kasus korupsi. Bagaimanapun, kejadian ini harus mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Beberapa pihak menekankan pentingnya Kejagung untuk melakukan upaya pencegahan keberangkatan ke luar negeri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan, baik melalui penerapan status cegah maupun pencegahan lainnya.

Kasus dugaan korupsi ini menjadi ujian besar bagi BRIN, sebuah lembaga yang baru dibentuk dan diharapkan mampu mengakselerasi riset serta inovasi di Indonesia. Jika terbukti bahwa ada penyelewengan dana yang melibatkan pihak-pihak penting dalam organisasi ini, dampaknya akan sangat besar terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Publik pun berharap agar Kejagung dan instansi terkait dapat bergerak cepat dan tegas dalam menindaklanjuti kasus ini, termasuk mencegah adanya potensi upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Proses penyidikan yang transparan dan menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap pelaku yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terkait dengan rumor perjalanan ke Barcelona, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak BRIN atau pihak Kejagung yang mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Akan tetapi, publik akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama, menantikan kejelasan dan penyelesaian dari kasus yang menyentuh ranah penting pengelolaan anggaran negara ini.(c@kra)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Guru Besar BRIN Dukung Pemakzulan Gibran

Sejak “Mak Banteng” Jadi Ketua Dewan Pengarah, Politikus Demokrat: Anggaran BRIN Terus Menurun

Ahmad Khozinudin: Manuver Jokowi Dinilai Upaya Pecah Belah Perjuangan Bongkar Dugaan Ijazah Palsu

Disidik Dugaan Korupsi, Oknum di BRIN Mau Nonton Bola Bercelona

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran