MoneyTalk.id,Jakarta – Pengadaan laptop di lingkungan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) menjadi sorotan. Di tengah berbagai persoalan pelayanan peradilan yang masih dikeluhkan masyarakat, anggaran puluhan miliar rupiah justru dialokasikan untuk memborong ribuan unit laptop pada 2025 hingga 2026.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut. Menurut dia, pola belanja laptop di lingkungan BUA MA seolah memperlihatkan adanya wabah baru, yakni kegemaran memburu laptop dengan anggaran yang tidak sedikit.
Uchok mengungkapkan, khusus pada 2026, BUA Mahkamah Agung mengalokasikan anggaran sebesar Rp55,3 miliar untuk pengadaan 3.692 unit laptop.
Jika dihitung, harga rata-rata satu unit laptop mencapai sekitar Rp15 juta. Namun, menurut Uchok, tidak ada penjelasan spesifikasi teknis laptop yang dibeli sehingga publik sulit menilai kewajaran harga dan kebutuhan pengadaan tersebut.
“Ini harga untuk satu unit sekitar Rp15.000.000 tanpa ada penjelasan spesifikasinya seperti apa,” kata Uchok Sky Khadafi, Rabu (11/11/2026).
Dia menyindir pengadaan laptop tersebut seolah-olah harus menggunakan perangkat paling tinggi spesifikasinya, paling canggih, sekaligus paling mahal.
Uchok juga mempertanyakan alasan penggantian perangkat komputer apabila laptop yang sebelumnya dibeli masih bisa digunakan.
“Kalau ada yang bertanya, yang lama belum rusak kok, kenapa ganti? Jawabannya simpel saja, karena kita butuh yang lebih cepat untuk melayani rakyat. Padahal yang lama pun jarang sekali dinyalakan sampai habis baterainya,” sindirnya.
Sorotan Uchok tidak hanya tertuju pada pengadaan tahun 2026. Dia juga mengungkapkan belanja laptop BUA Mahkamah Agung pada 2025 yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Pada tahun tersebut, BUA MA menganggarkan pengadaan laptop hakim sebesar Rp17,34 miliar untuk 1.445 unit. Dengan demikian, harga rata-rata satu unit laptop mencapai sekitar Rp12 juta.
Selain itu, terdapat pengadaan laptop kesekretariatan senilai Rp1,74 miliar untuk 120 unit. Harga rata-rata setiap unitnya sekitar Rp14,5 juta.
Jika seluruh angka pengadaan yang diungkapkan tersebut dijumlahkan, belanja laptop BUA Mahkamah Agung pada 2025 dan 2026 mencapai sekitar Rp74,38 miliar untuk 5.257 unit.
Perhitungan berdasarkan angka pengadaan yang disampaikan Uchok Sky Khadafi.
Menurut Uchok, besarnya anggaran tersebut patut dipertanyakan, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh pelayanan peradilan.
Dia menyinggung keluhan masyarakat mengenai berkas perkara yang masih harus dicetak bolak-balik, antrean panjang di loket pelayanan, hingga informasi putusan pengadilan yang tidak selalu mudah diakses.
Ironisnya, ketika persoalan mendasar pelayanan peradilan masih menjadi pekerjaan rumah, anggaran pengadaan laptop justru terus mengalir dalam jumlah besar.
Uchok menilai pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga peradilan semestinya mengedepankan transparansi, efisiensi, serta kebutuhan nyata pengguna. Spesifikasi teknis, alasan penggantian perangkat lama, mekanisme distribusi, dan pemanfaatan laptop yang sudah dibeli perlu dijelaskan kepada publik.
“Yang penting laporan pertanggungjawabannya rapi dan tertulis: pengadaan alat kelengkapan sarana kerja,” sindir Uchok.
Dia mengingatkan, pengadaan teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas administrasi peradilan, bukan justru menjadi beban anggaran yang terus membesar tanpa penjelasan memadai.
Uchok pun menyindir, jangan sampai ribuan laptop baru hanya membuat laporan pengadaan terlihat semakin mewah, sementara masyarakat masih harus menghadapi lambannya pelayanan peradilan.
“Mungkin nanti, kalau BUA MA berhasil mengumpulkan ribuan laptop baru, proses keadilan memang akan berjalan secepat nyalanya laptop itu. Atau setidaknya, laporan keuangannya akan terlihat sangat mewah dan berkilau,” pungkasnya.
Publik kini menunggu penjelasan BUA Mahkamah Agung: apakah ribuan laptop tersebut benar-benar dibutuhkan, bagaimana spesifikasinya, siapa penerimanya, dan sejauh mana pengadaan itu meningkatkan kualitas pelayanan peradilan?
